Desalinasi Blok Cepu Berbuntut – Dewan Tetap Menolak, Siap Lakukan Kajian Hukum

Proyek pengolahan air laut menjadi tawar atau desalinasi yang sudah disetujui oleh BP-Migas kelihatannya akan sulit dibendung lagi. Karena, banyak alasan pembenar yang dilakukan perwakilan pemerintah pusat tersebut dalam meloloskan kebijakannya.

Salah satunya dengan hasil kajian dari tim peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menurut BP-Migas telah melakukan kajian mengenai dampak sosial sampai aspek eknomonisnya. Hal itulah yang membuat kalangan DPRD yang dikomandani oleh Komisi A untuk tetap mengawal proses penolakan terhadap desalinasi tersebut sampai seterusnya.

Sebab, mereka menganggap ada proses yang kurang benar dalam pengambilan jalur kompromi yang dilakukan BP-Migas untuk injeksi air di Blok Cepu, yakni 50% dari air Bengawan Solo dan 50% desalinasi.

“Kami tetap akan melakukan kajian lebih mendalam lagi dan juga mendatangkan banyak pakar,” kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Agus Susanto Rismanto kepada beritajatim.com.

Termasuk jika diperlukan akan melakukan kajian hukum terhadap beberapa keputusan yang dianggap kurang memenuhi asas kepedulian terdapat masyarakat kecil. “Kita sudah membuka jalan kepada masyarakat, termasuk berkomunikasi langsung dengan BP-Migas dan operator Blok Cepu, Mobil Cepu Limited,” jelasnya.

Pihaknya sejak munculnya masalah desalinasi pada Juli lalu sudah cukup geram dan langsung melakukan penolakan. Ternyata, 7 fraksi lain di DPRD Bojonegoro melakukan hal yang sama. Hanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) saja yang tidak bersuara mengenai penolakan desalinasi, dan fraksi lainnya cukup lantang.

“Walaupun nantinya proses pembangunan dilakukan kontraktor atau investor, tetapi pembiayaan untuk membeli air tersebut tetap akan diambilkan dari cost recovery,” lanjutnya.

Pihaknya tidak ingin berandai-andai, tetapi lebih ada pembacaan realita yang ada. Dengan desalinasi yang menghabiskan dana cukup banyak, karena harus menyedot air laut dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jateng dengan panjang pipa sekitar 90 kilometer, maka nantinya penjualan airnya juga akan mahal. “Apalagi belum ditambah untuk biaya kemahalan menjaga keamanan jalurnya,” sambungnya.

Sehingga, sangat tidak masuk akal, jika dikatakan dengan dua program, pengambil air dari Bengawan Solo dan desalinasi, hasilnya lebih murah dan ekonomis. “Jelasnya, dengan pengambilan air dari Bengawan Solo dan menampungnya di water pond, maka itu yang lebih murah,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Nasional Banteng Kemerdekaan (FNBR), Kencono Mahardiko. Menurutnya, pihaknya juga sepakat tetap untuk menolak desalinasi itu. “Seharusnya, pemerintah pusat melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat sekitar,” lanjutnya.

Sebab, mereka yang terkena dampaknya secara langsung, sehingga harus disejahterakan dan diberikan penghidupan layak. “Jika terus-menerus seperti ini, kami tidak mengetahui bagaimana reaksi warga selanjutnya,” tambahnya.

Kondisi serupa juga dikatakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bojonegoro, Mugi Waluyo. Politisi asal Dapil II itu menerangkan, pihaknya juga tidak habis pikir dengan kebijakan BP-Migas mengenai pelolosan desalinasi. “Masak, dua proyek kok lebih murah. Apalagi, diambilnya dari Kabupaten Rembang,” lanjutnya.

Dengan semakin jauh dan biaya pembuatannya lebih mahal, maka air yang dihasilkan juga lebih mahal. Apalagi, yang menangani adalah PDAM setempat yang kualitasnya dipertanyakan. “Yang jelas, kami mendukung upaya untuk melakukan kajian mendalam, termasuk kajian hukum,” terangnya.

Ia tidak ingin masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara umum, dan khususnya di sekitar Lapangan Banyuurip, di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, yang menjadi korbannya. “Mereka yang jika ada kecelakaan pengeboran menjadi korban, kenapa yang menanggung enaknya warga luar Kabupaten Bojonegoro,” lanjutnya.

Seperti diketahui, sudah dua kali Komisi A DPRD Bojonegoro melakukan pertemuan dengan perwakilan warga, LSM, tokoh masyarakat dan juga pihak desa, kecamatan dan BUMD Bojonegoro di DPRD. Saat pertemuan pertama, hanya pejabat dari Mobil Cepu Limited (MCL) saja yang datang, tapi pada pertemuan kedua, para pejabat teras BP-Migas, ExxonMobil Indonesia dan MCL turun menghadiri. (Dikutip dari beritajatim.com, 19 Nopember 2010)

, , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: