Kolisi Perempuan Ronggolawe Tolak Penutupan Karaoke

TUBAN (jurnalberita.com) – Rencana DPRD Tuban menutup tempat hiburan karaoke mendapat reaksi keras dari Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban. Direktur KPR, Nunuk Fawziyah SPd menyatakan, penutupan tempat hiburan karaoke bukan solusi bijaksana untuk mencegah berkembangnya penyakit sosial.

Justru tindakan tersebut, menurut Nunuk, bakal memicu timbulnya masalah lebih serius. “ Banyak perempuan yang bekerja untuk menghidupi keluarganya di tempat itu. Kalau ditutup, mereka bisa jadi malah meresahkan masyarakat,” kata Nunuk saat ditemui, Selasa (23/11).

Nunuk menilai, pihak-pihak yang menghendaki tempat hiburan karaoke tidak mengerti secara detil permasalahannya. Mereka, kata Nunuk, hanya berpegang pada dugaan tempat-tempat
hiburan itu menjadi penyebab meningkatnya penyakit sosial, tanpa melakukan penelitian dan pengkajian mendalam. Padahal justru adanya tempat-tempat hiburan semacam itu melokalisir penyakit sosial. “ Kalau tidak dilokalisir, justru malah berbahaya. Siapa yang bisa menjamin para pekerja tempat-tempat hiburan itu bisa kerja baik-baik setelah ditutup ? “ tegasnya.

Nunuk mengakui di tempat-tempat hiburan karaoke tersebut sering ditemukan tindak kekerasan terhadap perempuan. Bahkan ditemukan banyak anak di bawah umur yang dipekerjakan. Namun, katanya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk serta-merta melarang karaoke beroperasi. Menurutnya, kontrol dan pembinaan yang perlu ditingkatkan sehingga pemilik tempat-tempat hiburan karaoke bisa lebih tertib menjalankan usahanya.

Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Tuban, Nurlina, membantah adanya rencana DPRD menutup tempat hiburan Karaoke. Nurlina mengatakan, pihaknya hanya akan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan. Sebab dalam Perda tersebut tempat hiburan karaoke belum tersebut dengan jelas. “ Karena itu perlu direvisi. Selama ini tempat hiburan karaoke sama dengan usaha hiburan lainnya. Padahal punya spesifikasi sendiri,” kata Nurlina.

Anggota Komisi C dari Fraksi Partai Golkar (FPG), M. Musa SAg, sependapat. Menurut Musa, tempat hiburan karaoke harus dibedakan dengan usaha hiburan lainnya agar lebih mudah melakukan kontrol dan pembinaan. “ Karena disamakan dengan salon kecantikan, rental play station, pijat, jadinya banyak hal yang tidak terpantau, terutama kontribusi pajaknya. Makanya Komisi C perlu merevisi Perda hiburan itu,” kata Musa.

Namun menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Imron Khudlori, percuma melakukan revisi Perda tersebut. Alasannya, kendati aturan diperketat, usaha karaoke tetap akan menimbulkan masalah sebab banyak yang melakukan pelanggaran. Imron Khudlori berpendapat sebaiknya tempat hiburan tersebut tidak diberi ijin beroperasi. “ Siapa yang tidak tahu tempat hiburan tersebut jadi arena maksiat. Sudah begitu kontribusinya tidak banyak buat PAD (Pendapatan Asli Daerah). Saya setuju ditutup saja,” tegas Imron Khudlori. (Dikutip dari jurnalberita.com, 24 Nopember 2010)

Iklan

, , ,

  1. #1 by koalisi perempuan rongglawe on November 29, 2010 - 10:21 pm

    para pandawi yang kami pilih dan sekarang berada di DPRD sesungguhnya telah dipilih pula oleh banyaknya kaum hawa sampai akhirnya ada angka sembilan perempuan disana, masyarakat khusunya perempuan penuh dengan harapan supaya anda mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat bukan malah melupakan dan sok ga kenal dan ga mendengar terkait dengan kasus2 yang dialami oleh perempuan dan anak, banyaknya kasus KDRT dan pemerkosaan anak maaf saja ada yang kelihatan sangat bodoh sekali saat bilang MASAK DITUBAN ITU ADA KASUS KEKERASAN TERHADAP EREMPUAN KOK SAYA GA TAU YA..HE.HE.HE lagian kalo ada kan baru sedikit…batin kami masyaallah ini orang makan apa ya…mestinya bukan begitu komentarnya, ada satu koran itu sudah cukup bagi kami yang lainya hanyalah angka saja untuk itu jangan hanya merevisi prodak2 hukum yang mandul atau malah diskusi dengan menganalisa kosong datang dan ajaklah masyarakt bicara temui mereka, kalau tidak berani mari bersama kami kan kuantar menemui mereka.. bukankah sudah terlalu banyak prodak hukum seperti perda maupun SK yang tergeletak tidak terpakai sama sekali. dan sekarang akan melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16/2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan, pertanyaan kami berapakah uang yang akan dihabisan dalam acara tersebut bun??????>………………….

  2. #2 by aza on Desember 14, 2010 - 3:07 pm

    sedikit masukan,
    anda boleh menanggapi bahwa “menolak menutup usaha karaoke karena Banyak perempuan yang bekerja untuk menghidupi keluarganya di tempat itu. Kalau ditutup, mereka bisa jadi malah meresahkan masyarakat”…
    ingat wakil rakyat yang “terhormat”, anda dipilih oleh rakyat yang percaya ataupun “dipaksa percaya” anda bisa mewaikili suara rakyat, anda seorang perempuan sekaligus seorang Ibu. maaf, jika anda punya anak perempuan/saudara, dengan alasan ekonomi anda ijinkan kerja ditempat tersebut … kira-kira bagaimana reaksi njenengan ?. memang penyakit sosial bukan hanya di tempat karaoke… tapi disitulah bermula…dari mulai yang mabuk- berani melakukan seks bebas bahkan bisa terjadi perkelahian/pembunuhan gara-gara mabuk.

  3. #3 by ranec on Juni 30, 2015 - 3:39 pm

    Selamat siang,
    mbk ada kontak koalisi perempuan ronggolawe tuban?
    bisa kirim ke alamat email : skr_ria@yahoo.com
    Terima kasih. kita sangat butuh sekali

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: