Pilih Nyawa atau Devisa?

Musibah yang menimpa Sumiati dan Kikim sekali lagi menampar wajah Indonesia. Walau sudah terlambat, kita harus berseru, ”Cukup!” Ini sudah cukup.

Dari waktu ke waktu persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) selalu klasik dan berputar-putar di wilayah yang itu-itu juga. Di satu sisi para TKI kita sebut pahlawan devisa. Namun, anehnya, di sisi lain para pahlawan ini diperlakukan dengan cara yang tak manusiawi. Di bandara koruptor bisa melenggang bebas di karpet merah, sementara TKI harus ”disterilkan” melalui terminal dan lawang khusus.

Kita sering menilai TKI dari segi ekonomi yang merendahkan martabat kemanusiaan. Secara salah kaprah kita mengamini ungkapan negara lain mengekspor produk, Indonesia mengekspor babu. Ungkapan ini sungguh melecehkan sumbangsih besar para TKI. Bahwa sumbangan devisa dari TKI sangat besar adalah fakta yang sama-sama kita ketahui.

Khazanah Nusantara

Sumbangsih lain yang sering luput adalah peran TKI sebagai duta kebudayaan. Saya takjub menjumpai banyak TKI yang bekerja merawat anak kecil atau orangtua dengan cara dan khazanah Nusantara. Sejumlah TKI yang Muslim bahkan kerap menidurkan bayi dalam gendongan dengan menyenandungkan selawat dan puji-pujian kepada Tuhan.

Hari-hari ini dengan mata telanjang kita menyaksikan TKI di Saudi direndahkan kemanusiaannya justru di negeri tempat Nabi Muhammad lahir dan berjuang melawan perbudakan. Sejumlah kezaliman terhadap TKI dibiarkan terus terjadi dan malah cenderung menumpulkan kepekaan kita untuk peduli. Akal sehat dan nurani kita terganggu.

Pada 1983 saya bertanya kepada Jenderal (Purn) Achmad Tirtosudiro, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Waktu itu nasib TKI sudah memprihatinkan, sementara Pemerintah Indonesia seperti pura-pura tak tahu. Misalnya saja, saya masih tak yakin hingga sekarang apakah pemerintah peduli nasib ratusan TKI yang tinggal di kolong jembatan di daerah Jeddah. Saya bertanya, ”Apa yang bisa dilakukan kedutaan terhadap nasib TKI?” Pak Tirtosudiro menjawab dengan apologetik, tetapi akurat, ”Kami tak bisa berbuat apa-apa karena ini kebijakan dari Jakarta.”

Lengkaplah sudah ironi TKI. Sementara Pemerintah Arab Saudi memang susah diajak berembuk, Pemerintah Indonesia sendiri tak pernah sungguh-sungguh menjamin nasib TKI, kecuali memeras keringat mereka. Betapapun mudah saya mengerti mengapa bisa terjadi, musibah yang menimpa TKI sama sekali tak bisa saya maklumi. Ironi TKI tak bisa dimaklumi karena banyak hal.

Pertama, sudah sekitar dua dekade wacana nota kesepahaman Indonesia-Arab Saudi digaungkan. Namun, hingga kini hal itu ibarat menanti pepesan kosong. Di dalam negeri kita saksikan DPR terus menunda pengesahan RUU Perlindungan TKI yang dianggap bukan prioritas. Sementara Pemerintah Saudi terus berdalih penjaminan nasib TKI tak perlu nota kesepahaman. Bersamaan dengan itu, jaringan mafia TKI juga masih leluasa beroperasi memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akar rumput.

Kedua, penelantaran TKI di Saudi sekian lama adalah pengingkaran atas hak warga. Pelanggaran hak yang bersifat pasif ini bertentangan secara mendasar dengan kaidah tasharuff al imam ’ala al raiyyah manuthun bi al mashlahah. Segala kebijakan pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Maka, penyedotan devisa dari saku TKI oleh pemerintah sambil mengingkari hak warga negara para TKI jelas tak bisa dibenarkan.

Ketiga, pemerintah kerap menyebut bahwa pilihan menjadi TKI adalah hak warga negara yang menyangkut kebebasan menentukan penghidupan layak. Namun, dalam kenyataannya, seseorang menjadi TKI sering bukan karena kemerdekaan pilihan. Menjadi TKI justru merupakan keterpaksaan akibat impitan ekonomi di kampung halaman. Islam menganjurkan min sa’adati islaamil mar-i an yakuuna rizquhu fi baladihi, pencarian seorang mukmin tergelar di tanah airnya. Kini ungkapan subur sarwa tinandur-murah sarwa tinuku (serba subur-serba murah) hanya tinggal ungkapan yang kian jauh dari kenyataan.

Maka, lonjakan jumlah TKI tak lain merupakan akumulasi dari kegagalan agenda menyejahterakan rakyat. Mestinya pemerintah beriktikad kuat, misalnya, menarik dana BLBI yang dikemplang. Dana BLBI cukup membuka lapangan kerja setidaknya bagi 10 juta jiwa.

Keempat, sebagian pihak sering menyederhanakan tragedi demi tragedi yang menimpa TKI di Arab Saudi sekadar akibat dari perbedaan budaya. Penyederhanaan ini batal oleh kenyataan bahwa watak banyak penduduk Saudi justru tak berbudaya. Pengalaman 14 tahun tinggal di Arab Saudi membuat saya bisa memastikan berbagai wujud kejahiliahan baru di negeri minyak ini.

Gemar memperbudak

Salah satu karakter yang umum di kalangan orang Saudi ialah gemar memperbudak, tetapi tak mau diperbudak. Manusia dianggap milik yang bisa diperlakukan manasuka. Watak ini bertahan dan mengakar berabad-abad. Peradaban Islam di Timur Tengah tampaknya belum berhasil melanjutkan misi kenabian Muhammad dalam menghapus perbudakan.

Sebagai Muslim tentu saya merasa malu mengapa perlakuan tak manusiawi bisa terjadi di Arab Saudi. Hal yang jauh berbeda justru saya saksikan, misalnya, di Taiwan, yang memperlakukan TKI lebih bermartabat. Di mata orang Taiwan, para TKI bekerja dalam konteks profesi, sementara di Saudi TKI dianggap sebagai budak yang dimiliki. Di Saudi jangankan mencari perlindungan ke kedutaan, nyaris semua TKI di Saudi yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tak diizinkan majikannya bisa mengakses dunia luar.

Permasalahan tak dibayarnya gaji TKI juga menjadi masalah yang kerap kali terjadi. Padahal, Rasulullah juga telah bersabda, ”Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya.” Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah. Dan kenyataan ini semakin menjauhkan Saudi dari nilai-nilai yang telah diajarkan atau disabdakan Rasulullah.

Kita tahu bahwa selama ini kecenderungan pemerintah menangani permasalahan TKI sering kali reaksioner dan minimalis. Kalaupun hari ini pemerintah belum bisa berbuat banyak, yang bisa dituntut dalam waktu dekat ini sederhana saja: penghentian segera pengiriman TKI ke Arab Saudi. Dalam hemat saya, langkah ini paling tepat jika mempertimbangkan kompleksitas masalah yang ada. Bagaimanapun pemerintah harus mendahulukan keselamatan satu nyawa, bahkan jika harus dibandingkan dengan satu triliun rupiah suntikan devisa.

* Oleh : Said Aqil Siroj Ketua Umum Pengurus Besar NU
Dikutip dari Harian Kompas, 27 Nopember 2010

, , , , , , ,

  1. #1 by firansyah desta on April 22, 2011 - 4:09 pm

    tolong kepada tkw jangan lupa anak dan suami yaaaaah, jangan keenakan banyak uang sampai lupa suami

  2. #2 by bunga riska nizam (@bunganizam) on Maret 3, 2012 - 4:50 pm

    saya terpukau dengan pernyataan dan pendapat anda mengenai ketidaka adilan yang diterima oleh saudara-saudara kita di luar sana…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: