Pasangan Huda – Nur Nahar (DAHAR) Daftar Ke KPUD

Pemilukada Tuban 2011.
Akhirnya bakal calon bupati yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tuban yakni KH. Fatchul Huda yang juga menjabat sebagai Ketua PCNU Tuban mendaftarkan dirinya ke KPUD Tuban di Jl. Pramuka dengan pasangannya yaitu Ir. Nur Nahar Husain. Pasangan ini yang oleh para pendukungnya diberi nama DAHAR (namun belum resmi) diantar oleh ribuan pendukungnya berangkat dari Kantor Posko Pemenangan Pasangan ini yang terletak di Latsari Tuban.

Dengan diiringi oleh ribuan pendukungnya pasangan DAHAR mendaftarkan dirinya ke KPUD Tuban. Dan diharapkan dengan majunya Ketua PCNU ini maka akan disambut dan didukung oleh para warga Nahdhiyyin sekabupaten Tuban.

Pasangan DAHAR sendiri diusung oleh PKB, PBB, PPP dan Gerindra yang kesemuanya mempunyai kursi di DPRD Tuban sebanyak 16 kursi. Dimana dengan dukungan sebanyak itu, ini merupakan pasangan bacabup dan bacawabup dengan dukungan terbesar dengan calon-calon lain yang ada, yakni Pasangan Kritiawan – Haeny yang diusung oleh 13 kursi, Pasangan Setidjid – Bambang Hunter dengan 13 kursi dan pasangan H. M. Anwar -Tulus Setyo Utomo dengan dukungan 6 kursi plus dukungan partai-partai non parlemen.

Saat berita ini diturunkan, pasangan DAHAR sedang mendaftarkan dirinya di KPUD Tuban. Semoga dengan munculnya banyak pasangan bacabup – bacawabuo kali ini akan memberikan warna tersendiri dalam proses berdemokrasi di bumi Ronggolawe (AM, 30/11/10).

, ,

  1. #1 by jalalul lail on Desember 1, 2010 - 9:37 am

    kristiawan-bu haeny (incumbent) punya massa pendukung sendiri. Insya allah KH Fatchul Huda_Nurnahar massa pendukungnya bukan saja kaum nahdhiyin saja tapi + +, mas setiajid-dr bambang hunter kayaknya kuda hitam…

    • #2 by Noorca Agus W on Desember 1, 2010 - 9:21 pm

      Seluruh warga asli Tuban yang ada di Semarang dan Yogja akan menggalang dengan sekuat tenaga untuk memenangkan pasangan DAHAR!!!

  2. #3 by Lathoif Ghozali on Desember 1, 2010 - 10:47 am

    Luar biasa! akhirnya H. fathul Huda akhirnya maju sebagai calon, saya yang ikut dalam pawai pendaftaran bangga melihat antusias masyarakat tuban dalam menyambut pasangan Huda-NorNahar. mudah-mudahan ini adalah awal yang baik.
    musuh kita cuma satu.
    MONEY POLITIK!!!!
    DG MENGHALALKAN SEGALA CARA!!
    waspadalah
    waspadalah
    salut buat bu Khozanah Hidayati..

  3. #4 by jazuli s. on Desember 1, 2010 - 6:42 pm

    Kita wajib sebagai warga nahdliyin untuk memilih dan membantu memenangkan beliau. Pilihlah ketua PCNU Tuban ini, jangan pilih lainnya walau ada yg mengaku2 sebagai warga NU namun tidak perlu dipilih. Pilihlah pak Huda saja

  4. #5 by Noorca Agus W on Desember 1, 2010 - 9:18 pm

    Sudah waktunya seluruh masyarakat di Kab. Tuban menyadari dan bersatu untuk memilih Bupati dan WaBub yang benar2 bisa menjadi tauladan bagi seluruh rakyat di Kab Tuban dan tentunya yg jujur. Dari semua nama2 calon yang beredar (yang sudah daftar) DAHAR (HUDA $ NAHAR) yang paling layak untuk di pilih!

  5. #6 by rudhi on Desember 2, 2010 - 1:06 pm

    Basicly saya kurang begitu senang membaca hasil pendafratan balon kepala daerah di tuban,karna calon yang sampai terdapat 6 ini sangat berpotensi menimbulkan masalah, tidak hanya potensi mahalnya biaya Pemilukada yang harus ditanggung daerah karena hampir dapaT dipastikan Pemiluada akan terjadi 2 putaran, tapi juga fenomena calon independent ini memunculkan masalah baru baek Pra pemilukada dan juga Pasca Pemilukada.
    Pada tanggal 29 Nopember 2010 saya sempat di undang diskusi dengan teman2 FH UMY, dan kebetulan tema yang di angkat mempunyai korelasi dengan fenomena Pemilukada di Tuban,saya sengaja Share sehingga ketika ada masukan,pertanyaan trmasuk kritikan saya dapat belajar dari sana.

  6. #7 by rudhi on Desember 2, 2010 - 1:17 pm

    PROBLEMATIKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
    PASCA AMANDEMEN UUD 1945

    oleh: Rudhi Achsoni. S.H.,LL.M.

    Sejarah dan Perkembangan Proses Pemilihan Kepala Daerah

    Pemilihan Kepala Daerah apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang kemudian diganti yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengalami beberapa perkembangan, salah satu perkembangan yang dapat kita amati yaitu pada pasal 56 ayat (1) UU. 32/2004, yang berbunyi kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sedangkan kalau kita melihat dalam pasal 34-42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pemilihan kepala daerah prosenya adalah bermula dari panitia pemilihan yang bertugas memeriksa berkas identitas balon, kegiatan tekhnis pemilihan balon dan penanggung jawab pemilihan, yang kemudian di lanjutkan oleh fraksi yang akan mencalonkan pasangan calon melalui rapat paripurna di DPRD, di dalam rapat tersebut akan muncul penjelasan fraksi, visi, misi, dan rencana balon dan yang terakhir tanya jawab balon dan DPRD yang di lanjutkan dengan penilaian yang minimal menetapkan 2 pasangan yang akan di serahkan ke Gubernur dan akan di konsultasikan kepada Presiden.
    Dari proses electoral yang diatur dalam UU No22/99 tersebut ternyata di rasa kurang efektif karena rakyat kurang di libatkan dalam proses pemilihan kepala daerah, dan akhirnya pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 rakyat mulai dilibatkan dalam proses kandidasi di daerah. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, rakyat merasa dengan melakukan pemilihan langsung saja itu belumlah cukup karena itu akan berpotensi timbulnya kesewenang-wenangan pada wilayah partai politik, karena pintu pencaloan hanya lewat parpol, belum lagi melihat keadaan partai politik yang sering kali ”keluar dari jalur rel” (semakin jauh dari harapan).
    Tidak bisa kita pungkiri bahwa partai politik merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang menggunakan sebuah sistem demokrasi, bahkan Samuel hantingtonpun, dalam bukunya yang terkenal, politik order in changing societes memberikan ketegasan bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan pemerintahan yang stabil sekaligus demokratis adalah melalui organisasi politik.
    Namun amat di sayangkan, apa yang di sampaikan oleh Samuel hantington tadi, kurang di indahkan oleh partai politik yang ada di Indonesia, dan indikasi dari hal tersebut dapat kita lihat pada kegagalan partai politik menata performa. Kegagalan partai politik untuk menata penampilan partai terletak di tiga wajah; pertama, wajah partai di pemerintahan, kedua wajah partai sebagai organisasi, dan yang terakhir wajah partai di akar rumput.
    Wajah di pemerintahan yang di maksud adalah partai politik di anggap gagal dalam menyambung aspirasi publik dengan berbagai produk kebijakan, sehingga kebijakan yang muncul justru lebih menjadi representasi kepentingan politisi, partai politik,dan kekuatan ekonomi dominan di sana. Untuk kegagalan wajah partai sebagai organisasi, adalah kentalnya kehidupan kepartaian di Indonesia yang syarat dengan fenomena oligarkisme yang selanjutnya akan bermuara pada fragmentasi antar elit. Makanya kemudian tidak aneh ketika partai politik di era transisi berkembang biak seperti halnya “amuba”, yang selalu memisahkan diri dari induknya. Dan yang terakhir kegagalan pada akar rumput adalah kegagalan partai politik dalam usaha untuk mengakarkan diri dengan konstituennya.
    Berdasarkan dari relitas tersebut di ajukanlah judicial review dan JR pertama dalam perkara ini di lakukan oleh Bim Benyamin anggota DPD RI dari DKI Jakarta, namun MK menolak . Dan untuk yang kedua kalinya JR di ajukan oleh anggota DPRD lombok Tengah, Lalu Ranggalawe dengan beberapa alasan yang dalam pokok perkaranya memintakan agar beberapa pasal yang ada dalam UU No 32/2004, salah satunya adalah pasal 56 ayat (2), pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) yang di mana kesemua pasal tersebut hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam pilkada agar kemudian di batalkan.
    Melihat “kemacetan” partai politik pada beberapa fungsi yang seharusnya di jalankan, maka ini mengharuskan untuk di bukanya saluran alternative dalam proses electoral. Dan mangacu pada teori demokrasi yang di sampaikan oleh Larry Diamonf, mendifinisikan bahwa demokrasi mempunyai beberapa kriteria; pertama, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin pemerintahannya, kedua, kandidat-kandidat pemimpin yang hendak di pilih memiliki ruang berkompetisi dengan yang lain, dan yang terakhir pemerintah mengizinkan berlangsungnya kebebasan politik dan kebebasan sipil.
    Berangkat dari hal tersebut, maka secara otomatis kemudian muncul dua sumber yang mendasar dalam bursa pemilihan; pertama, hak rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam pemilu. Dan yang kedua adalah kebebasan politik rakyat untuk berkompetisi dengan yang lain dalam proses kandidasi. Pada wilayah inilah kemudian calon perseorangan mendapatkan legitimasi teoritisnya.

    Catatan Permasalahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah

    Perjalanan pemilihan kepala daerah (pemilukada) yang diramaikan dengan hadirnya calon independent menghadirkan fenomena buah simalakama dimana satu sisi ini merupakan bentuk dibukanya kran demokrasi didaerah, akan tetapi disisi lain diperbolehkannya calon independen ini membuat potensi memunculkan masalah dikemudian hari, dan hal tersebut akan di jelaskan lebih jauh pada bagian selanjutnya. Calon Independen sering kali menjadi pintu bagi calon yang mempunyai popularitas tinggi akan tetapi tidak mempunyai ongkos yang cukup untuk membeli kendaraan politik, Fenomena maraknya calon independen ini bisa dilihat bagaimana fenomena Peilkada didaerah kabupaten Sleman yang di ikuti 7 pasangan calon, dimana dari ketujuh calon tiga diantaranya berasal dari calon Independent. Perlu menjadi catatan bersama bahwa seiring perubahan konstalasi politik maka kalangan militer yang dari dulu dijagokan sekarang lambat laun sudah mulai ditinggalkan, fenomena Pilkada Sleman dan Gunung kidul menjadi bukti dimana kehadiran pengusaha dan birokrat mampu menggusur calon dari kalangan militer.
    Dominasi saudagar –birokrat ini menjelaskan figur seperti merekalah yang mampu bertarung ditengah politik biaya tinggi dan selain itu calon dari birokrat, terutama incumbent mempunyai akses besar ke APBD dan jaringannnya kuat, selain kalangan saudagar dan birokrat figur berbasis massa kuat seperti artis dan tokoh agama membanjiri bursa pencalonan hal ini bisa kita amati pada pemilukada didaerah gunung kidul, dimana Suhart-Arief Gunadi, Sutrisno- Slamet, Sumpino Putro-Badingsah, Yanto-Ngadiono, yang berlatar belakang pengusaha, birokrat, dan tokoh agama. Sedangkan apabila mengamati di Sleman juga serupa dimana Bugiakso-Kabul, Mimbar Wiyono-Cahyo Wening, dan Yulianto-Nuki Wahid.
    Dari hasil pengamatan tentang keberadaan calon Independent maka penulis memberikan catatan bahwa keberadaan calon independent ini berpotensi memunculkan permasalahan, dan permasalahan tidak hanya terjadi pasca pemilihan akan tetapi potensi tersebut juga bisa muncul dalam tahap Pra Pemilihan. Pra pemilihan misalnya di daerah Sleman terjadi mobilisasi massa secara masif ketika calon independen membutuhkan dukungan minimal tertentu sesuai yang diatur dalam Pasal 58 UU No 12 / 2008 untuk maju, salah satu contoh pada pemilihan kepala daerah di Sleman ada warga yang mengadu kepada ketua RT setempat karena namanya dicantumkan untuk ikut mendukung salah satu calon independent, padahal warga tersebut merasa tidak pernah memberikan dukungan kepada kandidat manapun.
    Permasalahan selanjutnya paska pemilihan pun apabila si calon independent ini menang maka ini akan sangat rawan terjadinya pembajakan oleh Partai politik kepada kepala daerah yang berasal dari jalur independen tersebut, hal ini bisa kita lihat dalam pasal 25 UU No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dari bunyi pasal tersebut maka menjadi satu keniscayaan bahwa segala keputusan strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dibicarakan dan mendapat persetujuan dari DPRD, dan penulis berpendapat bahwa pada wilayah inilah akan sangat rawan terjadinya tawar menawar politik yang besar kemungkinan kepala daerah akan ”tersandra” karena si kepala daerah tidak mempunyai dukungan politik di DPRD.
    Selanjutnya permasalahan yang baru-baru ini muncul adalah masuknya Mahkamah Konstitusi yang Selanjutnya disebut MK, dalam rezim Pilkada, hal ini terlihat bagaimana kasus Pemilian Guberur Jawa-Timur dimana MK memutuskan Pilkada Ulang di dua Kabupaten karena terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan pada pertengahan tahun 2010 kita kembali di kagetkan lagi dengan putusan MK terkait Pilkada didaerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang membatalkan Putusan KPU No 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tertanggal 12 juni 2010 . dan yang terakhir ketua KPU ketua MK dan Badan Pengawasan pemilu pada hari jumat tanggal 27 nopember 2010 memberikan keterangan bahwa MK memperluas legal standing pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, khususunya pilkada, dengan memberikan kesempatan kepada calon yang dicoret sebagai peserta oleh KPU, maka calon tersebut dapat mengajukan keberatannya ke MK apabila pencoretan dilakukan secara sewenang-wenang.
    Selain itu tidak luput dari pengamatan kita di beberapa media yang menayangkan maraknya konflik horizontal antar pendukung calon kepala daerah yang di akibatkan oleh calon yang diandalkan tersebut mengalami kekalahan dalam proses pemilihan kepala daerah. Dari beberapa problematika yang dimunculkan dalam proses pemilihan kepala daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 akankah sebaiknya proses pemilihan kepala daerah seperti yang sekarang tetap di pertahankan? Atau sebaiknya dikembalikan lagi seperti dalam UU No 22 tahun 1999? Atau mungkin teman-teman mempunyai ide atau gagasan lain terkait format yang berbeda diluar desain yang ada didalam UU No 32/2004 dan juga diluar yang di atur dalam UU. No 99/1999?
    Dari paparan singkat diatas, sebenarnya masih terdapat beberapa permasalahan kontemporer yang belum terkupas dalam proses pemilihan kepala daerah. Akan tetapi berakhirnya penulisan ini bukan berarti proses diskusi berhenti sampai di sini, namun kita bisa membahas lagi di tempat dan waktu yang bisa kita sepakati. Dan penulis sangat membuka lebar saran, pertanyaan, ataupun kritik terkait tema diatas, karena penulis yakin bahwa teman-teman mempunyai referensi dan juga prespektif yang berbeda terkait problematika pemilihan kepala daerah dalam UU No 32 Tahun 2004.

    DAFTAR PUSTAKA

    Tribunenews.com 7 juli 2010
    Kompas, Politik Hukum, 27 November 2010
    UUD Negara RI Tahun 1945
    UU No. 12 Tahun 2008
    UU No. 32 Tahun 2004
    UU No. 99 Tahun 1999
    Putusan MK No. 006/PUU-111/2005

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: