Mantan Kepala Daerah Haram Maju Sebagai Wakil

JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperketat aturan main pemilukada. Salah satu point menarik adalah larangan bagi kepala daerah incumbent untuk kembali maju dalam pilkada dalam posisi wakil, baik itu wakil gubernur, wakil bupati, maupun wakil walikota.“Itu namanya gila kekuasaan. Masak sudah jadi kepala daerah mau jadi wakil,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan di Gedung DPR, Jumat, 3 Desember.

Menurut dia, aturan tersebut masih dimatangkan pemerintah sebagai pihak yang mendapat amanat untuk menyiapkan draf dan naskah akademis RUU tersebut. Dalam proses revisi RUU Pemerintahan Daerah, persoalan pilkada rencananya akan diatur dalam RUU tersendiri. “Masih kami bahas, belum diputuskan,” tegas Djohermansyah.

Majunya para mantan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya dalam pilkada memang cukup marak. Bahkan, tak jarang ada incumbent rela menurunkan levelnya, dari yang sebelumnya menjabat kepala daerah bersedia menjadi calon wakil kepala daerah.

Sebut saja mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH yang dalam pilwali Juni 2010 kembali maju sebagai wakil dari Risma. Begitu juga dengan mantan Bupati Wonogiri Begug Purnomo Sidi yang maju di pilbup September 2010 sebagai wakil dari Soemaryoto. Bila duet Risma-Bambang menang, sebaliknya duet Soemaryoto-Begug kalah.

Dalam pilkada Tuban 2011 mendatang, bupati Tuban, Henny Relawati yang akan berakhir masa jabatannya juga berniat maju lagi. Namun, dalam pilkada tersebut, Henny justru berancang-ancang menjadi calon wakil bupati.

Selain itu, Kemendagri juga tengah membahas kemungkinan calon dalam pilkada tidak maju berpasangan. Jadi, rakyat cukup memilih gubernur, walikota, atau bupati saja. Pemikiran ini, menurut Djohermansyah, berangkat dari pemikiran banyaknya pasangan kepala daerah yang tidak akur.

“Sekitar 94 persen pasangan kepala daerah di pilkada 2005 yang maju (kembali, Red) di pilkada 2010 ternyata pecah kongsi,” kata Djohermansyah.

Pecah kongsi ini, lanjut dia, tentunya sangat memengaruhi kinerja pemerintahan daerah. Menurut Djohermansyah, terobosan ini sangat dimungkinkan. Karena UUD 1945 hanya menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Jadi, bukan berpasangan atau dalam satu paket dengan para wakilnya. (Dikutip dari jpnn, 6 Desember 2010)

, , ,

  1. #1 by anang nurcahyo on Desember 8, 2010 - 11:35 pm

    posting menarik, terima kasih..

  2. #2 by hadi wasono on Desember 20, 2010 - 4:51 pm

    wacana yg bagus, namun kenapa baru sekarang muncul, akan kah ini ada kepentingan politik penguasa karena fenomena pilkada selama ini calon dari p demokrat banyak jadi pecundang

  3. #3 by Suyatno on Desember 28, 2010 - 1:00 pm

    membuat aturan kok tidak bermutu, mestinya kalau yang namanya kepala/ketua melorot jadi wakil yang jelas memalukan, tidak layak, tapi kalu wakil naik jadi kepala/ketua itu baru namanya bagus,elok di pandang, bagaimana kalau seandainya di tengah penjalanan ketua/kepala meninggal dunia ? yang jelas wakilkan naik jadi ketua/kepala? kalau ada mantan kepala/ketua jadi wakil berartikan masa jabatannya kan menjadi tiga periode …….? duh…..aduh…yaopo….leh……….

  4. #4 by siaon mc tobe on Oktober 17, 2012 - 10:12 pm

    tapi biasa yang begini…………..adalah orang rakus dan bertangan besi……….takut setelah selesai jabatan pengabdian……..ditangkap oleh institusi…? dan atau dihakimi orang banyak yang ditindas. selama berkuasa………………perlu selektip dan diperhatikan….. dan sampai kepada keluarga satu darah…keluarga…… diperhatikan oleh pembuat UU/PP.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: