Fenomena Patologis Politik dalam Pemilukada Tuban

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Tuban) *

Pemilihan kepala daerah di berbagai daerah akhir-akhir ini sungguh sangat keterlaluan dan bahkan telah memunculkan berbagai fenomena patologis politik. Konyolnya, inilah sakit yang dipandang normal dan bahkan suatu prestasi tersendiri. Yang patut dicatat antara lain ada kepala daerah yang sudah dua kali menjabat rela turun pangkat sebagai calon wakil kepala daerah asalkan tetap menjadi penguasa. Ini namanya sakit demokrasi kesatu. Patologis karena tidak bisa membedakan antara promosi dan degradasi. Walaupun ini secara prosedural demokrasi tidak menyalahi aturan, akan tetapi hal ini tentunya menyalahi substansi dari demokrasi itu sendiri. Karena tentunya hal ini akan mengarah pada politik dinasti bak sistem kerajaan dan akhirnya akan cenderung otoriter dan koruptif. Ingatlah apa yang dikatakan Lord Acton bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.

Misalnya yang terjadi di pemilukada Surabaya Bambang DH sang petahana walikota rela turun pangkat untuk maju memperebutkan kursi wakil wali kota. Juga bupati Kerawang Jawa Barat Dadang S. Muchtar yang mencalonkan menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Soni Hersona pada pemilukada kabupaten Kerawang Nopember 2010 nanti. Dan bupati Wonogiri Jawa tengah Bagug Purnomosidi yang karena sudah dua kali menduduki kursi bupati maka dia rela mencalonkan sebagai cawabup didampingi Sumaryoto.

Tidak itu saja. Ada kepala daerah yang mendorong anaknya menjadi peserta pemilu kepala daerah untuk menggantikannya. Ini sakit demokrasi kedua namanya, yaitu seolah-olah memandang jabatan kepala daerah bagaikan jabatan di ranah privat. Misalnya yang terjadi di pemilukada Ngawi, bupati petahana Dr. Harsono yang karena sudah tidak bisa maju lagi karena sudah dua periode menjabat bupati Ngawi mencalonkan putranya Ony Anwar maju sebagai cawabup untuk berpasangan dengan Budi Sulistiyono yang tidak lain adalah wakil bupati Ngawi petahana. Dan di Cilegon Banten Sang petahana walikota Cilegon Tubagus Aat Syafaat mencalonkan putranya Tubagus Ariyadi maju dalam pemilukada Cilegon. Serta di Kutai Kertanegara, karena sang petahana H. Syaukani yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi mengajukan putrinya Rita widyasari untuk menjajal peruntungannya dalam pemilukada Kutai Kertanegara.

Yang lebih sakit, bisa disebut sakit demokrasi ke tiga belas (barangkali), ada yang mengajukan istrinya untuk menjadi suksesor. Bahkan, tak kepalang tanggung, ada kepala daerah yang dua istrinya maju serentak bertarung dalam pemilukada untuk menggantikan sang suami yang poligami. Hal ini terjadi di pemilukada Kabupaten Kediri. Sang petahana bupati Sutrisno mencalonkan dua istrinya sekaligus Haryanti dan Nurlaila sebagai suksesornya yang saling bersaing.

Semua kasus-kasus di atas sudah tentu melibatkan kepala daerah yang sedang menjabat (sang petahana). Pertanyaannya, ada apa gerangan sehingga petahana dengan segala akal dan strateginya ngotot mewariskan jabatannya itu kepada anak atau istri?

Sedikitnya ada dua jawaban. Pertama, para kepala daerah itu menganggap diri mereka bagaikan raja-raja kecil. Dan seperti layaknya kerajaan, takhta pun diwariskan kepada anak. Bahkan, lebih hebat daripada kerajaan, diwariskan kepada istri. Walaupun secara legal formal hal itu syah-syah saja karena diperebutkan dalam proses yang “demokratis”.

Kedua, agar borok dan bobrok semasa jabatannya tidak terungkap. Bila yang meneruskan jabatan itu adalah anak atau istri, selamatlah sang mantan kepala daerah dari upaya sang pengganti untuk membongkar korupsi yang dilakukannya.

Tapi, fenomena patologis politik bagaikan dinasti politik ini tidak akan terjadi bila tidak didukung kekuasaan. Petahana memiliki kekuatan untuk melakukan semua ini, apalagi kalau kepala daerah yang sedang menjabat itu merangkap ketua atau penasihat suatu partai. Terbukalah jalan baginya untuk memaksa partai untuk mencalonkan kroni sang petahana atau bahkan mencalonkan lagi sang petahana walau sudah dua kali menjabat kepala daerah walau hanya mencalonkan sebagai wakil kepala daerah..

Selain kekuasaan, ada politik transaksi. Kroni petahana bisa membeli tiket calon kepala daerah dari partai politik karena mempunyai uang. Tragisnya, uang yang digunakan adalah dari hasil yang patut dicurigai asal-muasalnya.

Fenomena patologis politik itu harus dikritisi. Dalam konteks itulah, apresiasi patut diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan tidak patut kepala daerah menunjuk istri atau anaknya menjadi calon penggantinya. Tidak patut, meskipun bisa dinilai demokratis, karena melalui pemilihan umum (sumber kompas.com, 23 Agustus 2010).

“Jika itu terlalu dipaksakan, apalagi dengan pemahaman, tidak ada calon lainnya kok, kecuali keluarga saya, jika seperti itu, saya kira itu politik yang keliru,” kata Presiden saat acara buka puasa di kediaman pribadinya, Minggu (22/8).

Apresiasi akan jauh lebih besar lagi jika Presiden mengambil langkah-langkah konkret. Misalnya, dengan memelopori revisi undang-undang sehingga bisa mencegah meluasnya dinasti politik yang patologis itu.

Fenomena patologis politik ini juga terjadi di kabupaten Tuban. Dengan diusungnya Hj. Haeny Relawatie sang petahana bupati Tuban (yang sudah menjabat dua periode sebagai bupati) sebagai bacawabup dalam pemiluklada Tuban 2011 oleh Partai Golkar (PG).

Fenomena-fenomena patologis politik seperti diuraikan di atas semestinya tidak akan terjadi kalau infrastruktur politik dan demokrasi di negeri ini sudah benar-benar mapan dan tertata rapi sehingga tidak memungkinkan terjadinya fenomena tersebut. Untuk itu kerja keras dan kemauan keras untuk menuju negara demokrasi sejati dari semua pihak masih sangat diperlukan.

Adapun perbaikan yang kiranya diperlukan adalah pertama perbaikan sistem kaderisasi di tingkat partai. Karena bagaimanapun fenomena patologis politik ini tidak akan muncul kalau kaderisasi di tingkat partai berjalan bagus.

Kedua, penegakan hukum terhadap prilaku koruptif para penguasa harus benar-benar ditegakkan seadil-adilnya, sehingga dengan demikian akses dana “tak terbatas” yang dimiliki oleh para petahana untuk digunakan dana kampanye pada pemilukada berikutnya tidak dimungkinkan lagi. Dengan penegakan hukum yang pasti, maka tidak ada para penguasa yang barani menggarong APBD / APBN untuk keperluan kampanye mereka.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah menciptakan sistem agar kiranya hubungan para aparat negara di daerah dan kepala daerah bukan merupakan hubungan yang bersifat “patron dan klien”, dimana dengan hubungan yang bersifat seperti patron dan klien akan menimbulkan ketergantungan yang tinggi para aparat negara di suatu daerah terhadap Sang kepala daerah petahana. Sehingga saat Sang petahana mengajukan “putra mahkota” untuk memperebutkan kembali tahta kepala daerah maka para aparat negara di daerah tersebut mau tidak mau dan suka tidak suka harus mendukung dan menyokongnya.

Untuk menghilangkan atau menghindari hubungan yang bersifat “patron dan klien” ini, maka usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) EE Mangindaan agar kiranya diterapkan struktur baru manajemen kepegawaian di daerah, yantg menempatkan bupati atau walikota bukan sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah patut didukung dan direalisasikan.
Karena dengan demikian tidak akan ada lagi ketakutan dan kerepotan di kalangan para pegawai negeri, setiap musim pimilukada, terutama jika mereka tidak memilih petahana. Dan nantinya yang seharusnya ditempatkan menjadi pejabat pembina kepegawaian daerah (PPKD) adalah pejabat karir (PNS) tertinggi di daerah tersebut, Sekretaris Daerah misalnya.
Keempat, membuat peraturan bahwa seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sudah menjabat dua kali berturut-turut tidak diperkenankan kembali untuk mencalonkan dirinya lagi baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Dengan tambahan aturan ini maka memperkecil munculnya dinasti-dinasti politik di tanah air.

Kelima, membuat peraturan bahwa seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah dilarang mengajukan istri atau suaminya atau anak atau adiknya untuk dicalonkan menggantikannya dalam pemilukada berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengeleminasi exisnya dinasti politik di beberapa daerah yang dibungkus demokrasi.

Semoga dengan solusi-solusi yang ditawarkan tersebut fenomena patologis politik yang sangat marak di seluruh penjuru tanah air ini dan sangat merusak tatanan sistem demokrasi yang sehat bisa dihindari. Sehingga negara kita akan benar-benar menjadi negara demokratis sejati. (AM, akhir September 2010).

*) Isi tulisan tidak mencerminkan suara Fraksi PKB DPRD Tuban
Tulisan ini juga terbit di Harian Radar Bojonegoro tanggal 19 Desenber 2010