18 PAC Tuntut Pembekuan DPC PDIP

PEMILUKADA TUBAN 2011.
Perseteruan antara Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDIP) dengan pengurus DPC PDIP Kabupaten Tuban, hingga saat ini masih terus berjalan. Tim Lima yang merupakan bentukan dari 18 PAC kembali mendatangi DPD PDI Jatim untuk mendesak agar DPD membekukan PDIP Tuban.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun beritajatim.com, Tim Lima yang dibentuk dari 18 PAC itu adalah Mahfudz (PAC Singgahan), Ramudji (Merakurak), Kosmain (Jenu), Harianto (Montong), dan Sandi (Jatirogo). Kelima perwakilan tersebut tetap kukuh pada pendiriannya, yakni menuntut pembekuan terhadap pengurus DPC PDIP Tuban yang dianggap telah menyimpang dari tatanan partai.

“Tuntutan pembekuan pengurus DPC PDIP itu mutlak dan tidak bisa ditawar lagi,” tegas Sekretaris PAC PDIP Jenu, Kosmen.

Sejumlah PAC mengaku sudah memiliki beberapa bukti tentang adanya ketidakberesan proses penjaringan sampai tahap pencalonan Muhammad Anwar sebagai calon bupati dengan Tulus Setyo Utomo sebagai calon wakil bupati.

“Ketidakberesan itu bukan hanya terkait dengan masalah aturan partai, tapi juga kaitannya dengan masalah keuangan yang dibebankan para kandidat cabup yang mendaftarkan diri melalui PDIP Tuban pada waktu penjaringan lalu,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan yang lain menjelaskan jika empat orang kandidat yang mendaftar ke DPC PDIP Tuban: M Anwar, Teguh Prabowo, Setyobudi, dan Nasruddin Ali, selain diminta uang pendaftaran Rp 10 juta, mereka juga membayar lagi Rp 42 juta dengan dalih bantuan biaya rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus).

“Ini semua ada bukti kuitansinya,” tegas Harianto, Ketua PAC PDIP Kecamatan Montong.

Menurut Ketua Tim Lima PAC PDIP Tuban, Mahfudz, ada kesaksian dari salah seorang cabup yang mendaftar lewat PDIP dimintai uang salah satu oknum pengurus DPC PDIP Rp 1 miliar jika ingin mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Setelah permintaan itu ditanyakan ke pengurus lain, ternyata masalah itu belum dibicarakan dengan pengurus lain, sehingga permintaan itu tidak dipenuhi.

“Cabup yang diminta uang Rp 1 miliar itu berani menjadi saksi meski tidak membuat surat pernyataan,” ungkap Mahfudz.

Masalah permintaan uang itu juga sudah disampaikan ke DPP PDIP beberapa waktu lalu. Bahkan, DPP PDIP menyayangkan ulah pengurus DPC PDIP Tuban itu. “Partai itu punya aturan dan etika, sehingga semuanya harus berlandaskan aturan itu,” tegas Mahfudz (Dikutip dari laman beritajatim.com, 23 desember 2010).

, ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: