Koruptor BOS SMPN 1 Tuban Divonis 3 Tahun

Terdakwa kasus korupsi dana BOS SMPN I Tuban, Drs Bedjo Mulyono akhirnya divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan hukuman penjara 3 tahun.

Selain itu terdakwa mantan Kepala SMPN I Tuban itu juga dibebani denda Rp100 juta subsider kurungan tiga bulan serta diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp408.208.559 subsider enam bulan kurungan.
Putusan majelis hakim yang dipimpin Kurnia Yani Darmono SH itu lebih ringan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Budiaharjo SH, 5 tahun penjara dikurangi selama masa tahanan.

Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp250.000.000 dan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp1.438.633.424.

Atas putusan itu terdakwa maupun JPU masih pikir-pikir. “Kami masih pikir-pikir. Putusan itu akan kami pelajari dulu, apakah harus melakukan banding atau tidak,” terang Agus.

Sementara itu menurut Bupati Lembaga Informasi Rakyat (LIRa) Tuban, Hadi Purwanto, SH menyatakan, meski putusan itu merupakan hak prerogatif majelis hakim, namun putusan tiga tahun penjara itu belum membuat rasa jera para pejabat yang melakukan korupsi.

“Sekarang tinggal JPU, apakah menerima putusan itu atau tidak. Tapi, saya berharap JPU melakukan banding. Apalagi masalah korupsi itu kini menjadi atensi dalam penegakan hukum di negeri ini,” terang Hadi.
Secara umum, lanjut Hadi, penanganan korupsi di SMPN I Tuban patut mendapatkan acungan jempol, baik dari penyidik kepolisian maupun dari JPU sendiri. Sayangnya, majelis hakim masih memberikan keringanan hukuman. “Tapi, itu kewenangan majelis. Mungkin ada pertimbangan lain yang meringankan terdakwa saat sidang di PN, terangnya.

Yang disayangkan Hadi, kasus itu sama sekali tidak ada perkembangan tersangkanya. Sebab, diyakini apa yang dilakukan Bedjo merupakan tindak pidana yang tidak mungkin dilakukan sendiri. “Korupsi itu kan dilakukan secara berjamaah, tapi, tersangkanya kok cuma satu. Padahal banyak hal yang terungkap dalam persidangan termasuk adanya kemungkinan tersangka baru,” tutur Hadi.

Dalam persidangan, lanjut lelaki yang selalu mengawal kasus korupsi ini, terungkap adanya uang Rp57 juta yang dipergunakan untuk membayar penasehat hukum.

“Itu kan pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan. Masak uang BOS untuk membayar penasehat hukum. Sayang fakta yang terungkap dalam persidangan itu dibiarkan berlalu saja,” ungkap Hadi.

Menurut penasehat hukum tersangka, Sholeh SH, pihaknya membenarkan adanya uang Rp57 juta untuk membayar penasehat hukumk sesuai temuaqn BPK. “Tapi itu untuk penasehat hukum sebelumnya yang telah mengundurkan diri mendampingi tersangka,” terang Sholeh. (Dikutip dari harian bhirawa, 21 Jan. 2011)

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: