Surat Dispora Soal Keterlambatan BOS, Disinyalir Berbau Politik

Dinas Pendidikan dan Olahraga kabupaten Tuban, mengirimkan surat ke seluruh sekolah-sekolah berkaitan dengan belum cairnya dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Ini berkaitan dengan  belum ditetapkannya APBD 2011 oleh DPRD yang berimbas pada belum cairnya

Namun, menurut Fraksi PKB di DPRD Tuban, surat ini berlebihan dan berbau politis.  Surat itu intinya, BOS belum bisa  cair karena BOS RAPBD belum diperdakan sehingga belum ada payung hukumnya.  “Surat Dispora itu sangat politis, karena BOS tidak ada masalah dan bisa saja dicairkan meski APBD belum beres,” terang salah satu anggota DPRD Tuban dari FKB,  Khozanah Hidayati.

Dikatakan, Dispora saat ini mencoba memasuki ranah politik pada Pemilukada 2011. APBD 2010 lalu penetapannya juga molor, yakni pada bulan Mei baru ditetapkan, akibat terhambat penetepan pimpinan dewan. Dimana saat itu, Partai Golkar masih belum mengirimkan salah satu kadernya untuk menduduki Ketua DPRD.

“Tahun 2010 lalu juga terhambat kan tidak ada masalah. Tapi pada 2011 kok diributkan dan kirim surat segala,” tutur anggota legeslatif dari FKB itu. Karena itu, di balik surat yang dikirim ke sekolah penerima BOS itu sudah bisa  dibaca ke mana arahnya.

Dengan penjelasan itu diharapkan pihak eksekutif tidak terkena getahnya atau disalahkan dengan belum ditetapkannya APBD. Apalagi, sekarang ini yang menjadi Plt Ketua DPRD dari FKB. “Kepinginnya kan agar kesalahan itu tertimpa pada DPRD dan bupati terbebas dari kesalahan,” aku Khozanah.

Selain itu, belum ditetapkannya APBD akan menjadi bahan kampanye Pemilukada oleh salah seorang cabup-cawabup, karena partai Golkar yang mengusung pencalonan Kristiawan (ketua DPRD non aktif) dan -Haeny  (Bupati Tuban) yang paling berkepentingan agar RAPBD segera disahkan menjadi APBD 2011 sebelum kampanye.

“Kami tidak mau, karena sudah sudah jelas kemana arah mereka itu,” tandasnya sambil menyebut sebetulnya masalah BOS tidak ada masalah. DPRD beberapa waktu lalu juga telah melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemprov Jatim terkait dengan masalah itu.

“BOS tetap bisa dicairkan dengan Peraturan Bupati. “Yang tidak boleh itu kan belanja proyek- proyek pembangunan, kalau yang lain, seperti gaji dan bantuan bencana alam tidak masalah,” paparnya.

Dalam situasi hingar bingar Pemilukada, lanjut legislator dari Dapil I (Merakurak dan Kerek) hendaknya seluruh instansi pemerintah berhati-hati dalam bertindak. Jangan sampai lembaga yang semestinya murni sebagai pelayan itu malah melakukan dukung mendukung calon tertentu dengan berbagai cara.

“Dan kami sudah memiliki catatatan mereka semua yang tidak netral. Ini tentu akan kami sampaikan kepada cabup-cawabup yang terpilih nantinya agar menjadi bahan evaluasi pimpinan baru  di Pemkab Tuban,” tuturnya.

Sementara itu Kadis Dispora Tuban, Sutrisno, belum bisa dikonfirmasi terkait itu. Salah satu staf di Dispora malah kaget ketika mendengar adanya surat dari kepala Dispora terkait penjelasan BOS ke sekolah-sekolah. “Lho masak mas ada surat begitu. Kan BOS tidak masalah, tahun lalu penetapan APBD kan juga molor dan tidak ada masalah,” terang salah seorang staf di Dispora Tuban yang tidak mau disebut namanya (dikutip dari laman kotatuban.com)

, , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: