Mewaspadai Politik Uang dalam Pemilukada

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Tuban) *

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa dari 1.517 temuan pelanggaran dalam pemilukada yang digelar sepanjang tahun 2010, ada 1.053 kasus praktik money politics secara langsung, sungguh sangat mencengangkan. Ini berarti hampir 70% pelanggaran yang terjadi adalah praktek politik uang. Ini sangat menistakan dan mengkotori prosess demokrasi.

Di samping itu sepanjang tahun 2010 tercatat sebagai tahunnya pesta demokrasi di daerah. Tidak kurang dari 244 pemilukada tingkat provinsi dan kabupaten digelar di seluruh pelosok Indonesia. Namun menariknya, sekitar 95 persen atau 232 di antaranya berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi, ini berarti menandakan bahwa pemilukada tersebut bertabur banyak masalah.

Di lain sisi, sepanjang tahun 2010 jumlah kepala daerah yang bermasalah karena tersangkut masalah korupsi juga meningkat yakni sekitar 155 orang bupati / walikota plus 17 gubernur. Dan bahkan seorang terdakwa kasus korupsi yang lagi menjadi tahanan KPK, yakni Jefferson Soleiman Rumajar memenangkan pemilukada Wali Kota Tomohon Sulawesi Utara dan dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundajang dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tomohon yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat, 7 Januari 2011.

Fenomena di atas sungguh sangat ironis dan sekaligus menggiriskan hati, di satu sisi mereka (para pasangan calon kepala daerah) banyak menghamburkan uang untuk merebut kekuasaannya, namun saat mereka sudah menjabat banyak dari mereka yang terjerat korupsi. Apakah dua fenomena ini saling berkorelasi? Sehingga demi mengembalikan modal saat mereka merebut kekuasaan dengan jalan praktik politik uang mereka akhirnya melakukan korupsi dan kolusi serta cara-cara lain “mengembalikan modal” dengan cara menciderai integritas moral. Padahal mestinya seorang kepala daerah haruslah berintegritas moral yang tinggi karena dia akan memimpin daerahnya yang salah satu tugasnya adalah menjadi salah satu pilar untuk perang melawan korupsi di daerah tersebut.

Kalau tenggara tersebut benar adanya, tentunya patut sekali disayangkan dan harus segera dicari jalan keluarnya sehingga setiap proses demokrasi harus benar-benar berjalan secara fair dan adil serta menjungjung tinggi integritas moral. Karena kalau proses demokrasi ini dipenuhi dengan politik uang, maka tujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur akan mustahil tercapai mengingat jalan yang dilalui sudah penuh dengan kesesatan dan kebohongan serta kemunafikan.

Definisi politik uang dalam pemilukada sendiri (hasil dari rangkumkan dari beberapa sumber) adalah suatu cara yang dengan sangat pragmatis mempengaruhi seseorang atau kelompok orang dengan uang atau materi lain, sehingga orang atau kelompok orang tersebut memilih atau memberikan sarana untuk terpilihnya pasangan calon kepala daerah tertentu pada pemilukada. Atau memberikan uang atau materi lain pada seseorang atau kelompok orang disertai janji-janji agar mendukung pasangan calon tertentu.

Adapun politik uang dalam pemilukada itu sendiri bisa berpotensi terjadi pada lima hal, yaitu saat penjaringan bakal calon oleh partai-partai pengusung, saat penetapan pasangan calon yang akan didaftarkan ke KPUK oleh partai pengusung, antar pasangan calon dengan pemilik modal atau para broker, money politik kepada masyarakat secara langsung (Ramlan Surbakti 2010) dan antar pasangan calon dengan penyelenggara / pengawas pemilukada.

Pertama saat penjaringan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Biasanya partai politik mensyaratkan “uba rampai” berupa deposit sekian ratus juta dari para tokoh yang mengikuti penjaringan atau konvensi. Biaya tersebut biasanya disamarkan sebagai biaya konvesi atau biaya Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) dan ini di luar biaya kampanye apabila tokoh tersebut mengantongi rekomendasi untuk bisa maju mendaftarkan diri ke KPUK.

Kedua, saat partai politik/gabungan partai politik menjadi “mobil carteran” bagi pasangan calon. Istilah “mobil carteran” ini lebih dimaksudkan bagi tokoh-tokoh bukan kader partai yang bersangkutan. Keengganan partai politik untuk mengusung kader- kadernya sendiri kurang lebih didasarkan pada pertimbangan pragmatis dan realistis, yakni kekuatan modal atau dana menjadi tolok ukurnya. Dan biasanya pada tahap ini modal yang harus dikeluarkan oleh seorang calon bisa mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah.

Ketiga, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya calon petahana (incumbent) akan menerima atau meminta dana besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi jika sang calon terpilih nantinya. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan UU. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi, kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima.

Keempat, untuk yang ini biasanya politik uang terjadi secara masif antara pasangan calon kepala daerah atau tim suksesnya dengan masyarakat atau kelompok masyarakat pada saat mendekati hari H pemilihan. Transaksi politik ini terjadi benar-benar berdasarkan pragmatisme semata, dimana yang menerima uang atau materi lain harus memilih pasangan calon yang memberi.

Kelima, persengkokolan antara pasangan calon kepala daerah atau tim suksesnya dengan penyelenggara atau pengawas pemilukada dengan imbalan uang tentunya, baik itu di tingkat KPUK sampai panitia di tingkat TPS. Potensi penyimpangan ini biasanya terjadi antara penyelenggara atau pengawas pemilukada dengan calon dari petahana (incumbent). Hal ini biasanya sangat sulit terlihat namun bisa dilihat dari konsekwensi yang ditimbulkannya, misalnya keberpihakannya penyelenggara pemilukada pada calon tertentu, minimnya golput pada yang dilaporkan namun tidak sesuai kenyataan.

Dari kelima hal diatas nampaknya secara kontekstual memiliki kesamaan dengan kondisi kabupaten Tuban, bila melihat jumlah pemilih dan calon yang bersaing serta jumlah pemilik suara partai di DPRD Tuban. Dua variabel yang sangat berperan di sini adalah uang dan kekuasaan. Dengan uang yang besar seseorang dapat dengan bebas memilih “mobil carteran” sesuka hatinya, bagi “pemilik mobil” yang penting bayarannya. Kemudian dengan uang yang besar, dimungkinkan dapat ‘membeli’ suara pemilih.

Bagi calon petahana, dengan kekuasaan yang besar seorang calon petahana dapat dengan mudah menggunaan fasilitas yang ada yang berkaitan dengan jabatannya. Selain itu dia bisa menghimpun pengusaha ‘berduit’ untuk mendukungnya, tentunya dengan deal dan kontrak politik yang jelas menguntungkan, karena tidak ada pengusaha yang mau merugi. Bila ini terjadi, jelaslah yang menderita masyarakat itu sendiri.

Usulan Solusi
Sebenarnya tidaklah mudah mencegah politik uang ini, tapi juga tidak sulit bila kita mempunyai keinginan memberantas politik kotor ini. Setidaknya ada tujuh hal yang dapat dilakukan yakni, pertama mekanisme pelaporan dan audit dana kampanye harus transparan dan komprehensif, dan audit harus dilakukan oleh auditor resmi yang kredibel yang ditunjuk oleh KPUK.

Memang benar calon boleh mendapatkan dana dari pihak ketiga dan itu pun ada aturannya, tetapi ada calon mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga tetapi tidak dicatatkan dalam rekeningnya pada saat mendaftarkan diri menjadi calon. Disini KPUK harus cermat dan kritis melihat aliran dana yang ada atau digunakan oleh calon, dengan demikian akan tampak kewajaran atau ketidakwajaran. Bahkan apabila menggunakan uang Negara atau fasilitas Negara, itu harus dikembalikan.

Kedua yang harus dilakukan adalah pengorganisasian pemilih / organize voters (Ramlan Surbakti, 2010). Sudah saatnya, untuk meminimalisir politik uang adalah dengan melakukan pengorganisasian pemilih. Dengan demikian, para pemilih yang sadar dan rasional mengorganisasikan dirinya untuk mendata kebutuhan daerah mereka kemudian melakukan kontrak politik dengan pasangan calon kepala daerah.

Sistem organized voter ini telah terbukti cukup ampuh di sejumlah negara maju dalam mengurangi praktik politik uang. Bila organized voter itu tertata dengan rapi, maka akan sangat positif untuk meredam politik uang.

Contoh solusi ini sudah ditunjukkan dalam pemilukada Tuban 2011 oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang membuat kontrak politik dengan pasangan HUDANOOR.

Ketiga, rekomendasi solusi yang disusulkan oleh ICW sangat tepat, yakni perlu dilakukan penguatan kinerja penyelenggara dan pengawas. Salah satu caranya adalah dengan memberikan wewenang penindakan yang lebih dan juga membuat suatu indikator kinerja yang jelas sehingga performa penyelenggara dan pengawas dalam pelaksanaan pemilukada bisa diukur.

Selain itu, kontrol publik juga perlu diperkuat. Hal ini karena faktanya di lapangan bahwa pelanggaran pemilukada justru banyak diungkap oleh para kandidat ketimbang lembaga pengawas, seperti Bawaslu atau Panwas Pemilukada. Fakta ini, menunjukkan kontrol penyelenggara dan pengawas yang sangat lemah. Bawaslu seperti macan ompong, KPUK kinerjanya lemah.

Keempat, ICW juga mengusulkan agar diadakan sebuah lembaga pengawasan terhadap penyelenggara dan pengawas. Secara umum, ICW memandang perlu juga dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilukada 2010 agar kejadian sama tidak terulang kembali.

Kelima, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, baik kepada parpol, pasangan calon maupun rakyat secara umum. Masyarakat perlu dibekali pendidikan politik tentang esensi pemilukada, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam pemilukada sehingga tidak terjadi lagi masyarakat awam menjadi korban politik oleh sekelompok orang yang ingin memperjuangkan kepentingan dengan cara yang tidak benar.

Juga harus diberikan pengertian kepada masyarakat bahwa bisa dipastikan bahwa pasangan calon yang melakukan politik uang maka saat menjabat kepala daerah nantinya, mereka akan mempunyai kecenderungan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal dan hal ini dilakukan jika pasangan calon tersebut berintegritas moral yang lemah.

Keenam, upaya pemberantasan korupsi harus benar-benar ditegakkan dengan hukuman yang berat bagi para koruptor. Dengan hukuman yang berat tersebut maka kemungkinan terjadinya politik uang akan semakin tereduksi karena para calon kepala daerah tidak mempunyai cara untuk mengembalikan uang yang digunakan untuk politik uang saat menjabat nantinya.

Ketujuh, mengubah peraturan perihal pemilukada yang prinsipnya meminimalkan dana yang diperlukan oleh seorang calon kepala daerah yang maju dalam pemilukada.

Sehingga dana besar yang diperlukan saat penjaringan calon oleh partai-partai, saat sosialisasi calon dan kampanye calon tidak diberikan ruang lagi. Misalnya tidak ada lagi istilah “mobil carteran” lagi, seorang bakal calon kepala daerah haruslah seorang politisi yang berasal dari partai atau kalau bukan politisi ataupun tidak ada kendaraan partai maka harus lewat jalur independen. Tidak ada lagi partai yang merekrut calon dari luar partainya.

Besarnya biaya sosialisasi dan kampanye dalam pemilukada bisa ditekan jika sarana dan prasarana kampanye hanya boleh dilakukan oleh KPUK dengan biaya negara. Dan untuk sosialisasi dan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon sendiri harus benar-benar dibatasi.
Semoga kalau sekiranya usulan-usulan jalan keluar tersebut bisa dijalankan maka politik uang yang sekarang ini masih marak mewarnai pemilukada di seluruh tanah air bisa dihilangkan atau minimal dikurangi.

Namun karena saat ini politik uang masih marak dan belum ada jalan keluar yang ampuh untuk menagkalnyanya, maka minimal politik uang tersebut harus diwaspadai agar tidak merusak proses demokrasi dalam pemilukada Tuban 2011 ini.

Semua lapisan masyarakat harus sadar bahwa politik uang harus diberantas bersama, dengan cara tidak mau menerima uang yang diberikan oleh para tim pasangan calon. Kalaupun tidak bisa menghindar untuk menerimanya, maka terima uangnya tapi pilihan tetap sesuai hati nurani.

Sehingga dengan demikian nantinya demokrasi substasial yang dicita-citakan bersama menjadi kenyataan dan akhirnya cita-cita bangsa menjadi masyarakat madani yang adil dan makmur segera terlaksana (January 2011).

*) Isi tulisan adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan pendapat fraksi PKB DPRD Tuban.
     Opini ini juga diterbitkan di Laman kotatuban.com KLIK DI SINI
     Serta juga diterbitkan di Harian Radar Bojonegoro, tanggal 23 Februari 2011

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. #1 by Drs. Suwarno, MPd on Februari 12, 2011 - 5:15 pm

    Cinta kepada figur yang menjadi panutan tidak bisa dikalahkan dengan apa pun. Tak terkecuali dengan segebok uang atau materi, entah itu “money politic” atau apalah namanya. Percayalah saudara-sadaraku ,ketika Allah sudah menghendaki seorang pemimpin yang amanah menjaminkan dirinya untuk kepentingan ummat dan rakyatnya, Allah selalu mengayominya. Good things always happen to good people. Hukum alam selalu berjalan pada “track” yang benar. Law of attraction akan selalu menemukan bukti-bukti pembenarannya. Percayalah!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: