Dukung HUDANOOR, 2 Fungsionaris PDIP Dipecat

TUBAN; Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Tuban tampaknya tidak ingin ancamannya terhadap pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) hanya dianggap gertak sambal. Minggu (13/2), dua fungsionaris PAC PDIP yang disinyalir menjadi otak pembelotan sejumlah PAC resmi dikeluarkan dari struktur maupun keanggotaan partai berlambang banteng mulut putih itu.

M. Mahfudz, SH, Ketua PAC PDIP Kecamatan Singgahan dan Sandi, Bendahara PAC Kecamatan Jatirogo, dinyatakan sudah tidak lagi menduduki jabatan masing-masing, sekaligus tidak berhak lagi menggunakan atribut PDIP maupun mengatasnamakan PDIP dalam semua kegiatannya.

“Mereka sudah kami beri tenggat waktu untuk mencabut dukungannya pada Cabub-Cawabub lain. Ternyata tetap saja membangkang, ya udah, kami berhentikan saja mereka,” terang Karjo, Ketua PDIP DPC Kabupaten Tuban.

Menurut Karjo, sesuai hasil rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jatim, kedua fungsionaris PAC tersebut memang layak diberi sanksi pemecatan. Pertimbangannya, keduanya telah dengan sengaja mencemarkan nama partai dengan mengalihkan dukungan untuk Cabub-Cawabub lain, bukan pada pasangan H. Moch. Anwar-Tulus Setyo Utomo yang telah ditetapkan menjadi wakil PDIP dalam Pemilukada Tuban 2011.

Lebih memberatkan lagi, keduanya juga berusaha mempengaruhi PAC lainnya untuk mengalihkan dukungannya. Terlebih lagi, keduanya merasa tidak bersalah dan menolak untuk mencabut
pernyataan dukungannya itu, kendati sudah diperingatkan.

Langkah yang ditempuh DPC itu, kata Karjo, sudah sesuai AD/ART partai. Pihak DPC tidak memutuskannya sendiri, karena menurut AD/ART hasil Konggres III di Bali, kewenangan tersebut ada pada DPD. “Kita hanya memberi masukan dan pertimbangan pada DPD. Selanjutnya DPD yang berwenang memutuskan sanksia,” tambah Karjo.

Sejumlah pengurus DPC PDIP Tuban dan kader-kader yang masih setia pada DPC menilai bila keputusan tersebut sudah tepat. Menurut mereka, tindakan Mahfudz dan Sandi sudah tidak bisa ditolerir karena mencemarkan nama partai.

Amir Burhanuddin, yang pernah menjabat sebagai Divisi Hukum dan HAM DPD PDIP Jatim, dengan tegas mengatakan, dirinya secara pribadi sangat menyesalkan tindakan para pengurus PAC tersebut. Pesan singkat yang dikirimnya melalui ponsel kepada jurnalberita.com menyebutkan, tindakan pengurus PAC itu, secara terang-terangan telah mengkhianati partai dan menghancurkan kewibawaan PDIP.

Dia membenarkan tindakan tegas yang diambil DPD terhadap dua fungsionaris tersebut. “Ini sebagai pelajaran bagi yang lain. Kalau nggak setuju sama keputusan PDIP, ya silahkan keluar saja dari partai ini. Jangan malah bikin konflik di tubuh partai,” tegas Amir.

Mahfudz maupun Sandi saat dikonfirmasi mengaku belum menerima surat pemecatan. Mereka bersikukuh tetap sebagai Ketua PAC Kecamatan Singgahan dan Bendahara PAC Kecamatan Jatirogo, karena secara resmi belum menerima surat pemecatan. “Jadi kami masih berhak menggunakan atribut partai dan berbuat atas nama partai,” tegas Mahfudz.

Mahfudz yakin apa yang dilakukannya bersama 18 PAC lainnya, merupakan tindakan yang benar. Alasannya, DPC sudah tidak lagi memperhatikan suara dan keinginan kadernya dengan bukti mengusung Cabub dari non kader. Padahal, kata Mahfudz, masih ada banyak kader PDIP yang layak dinobatkan sebagai Cabub-cawabub atas nama partai.

Terlebih lagi, kata Mahfudz, rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diklaim turun untuk pasangan HM. Anwar-Tulus Setyo Utomo tidak pernah ada. “Tidak ada rekomendasi dari DPP. Itu hanya klaim pengurus DPC saja. Jadi nggak salah kalau PAC-PAC dan kader-kader PDIP tidak tunduk pada keputusan DPC mengusung Anwar-Tulus,” terang Mahfudz.

Mahfudz juga menegaskan, dirinya dan sejumlah PAC tidak akan mencabut dukungannya terhadap pasangan Hudanoor, apapun sanksi yang akan diberikan oleh DPC maupun DPD. Dia yakin, posisinya di struktur PDIP tetap akan bisa dipertahankan, lantaran tindakannya sama sekali tidak bertujuan untuk menghancurkan partai rintisan Megawati Soekarno Putri tersebut. “Tindakan saya dan kawan-kawan PAC ini sebagai bentuk peringatan keras pada pengurus DPC agar tidak mengotori partai dengan ambisi dan tujuan pribadi,” tegasnya. (Dikutip dari laman jurnalberita.com, 15 Feb. 2011)

, , , , ,

  1. #1 by Suyatno on Februari 17, 2011 - 10:12 am

    Memang harus belajar tegas seperti itu, kalau ingin maju dan dapat simpati dari rakyat…..
    kalau memang udah punya kendaraan sendiri mengapa kok harus numpang kendaraan orang lain…
    Dimana loyalitas kader2…….pecat aja….sikat aja…….ganyang aja………

  2. #2 by Musytahidun on Februari 20, 2011 - 10:55 am

    bunga-bunga pilkada…. tiap pilkada pasti ada intrik2 gitu, tapi hasilnya utk saat ini bagi massa nggak ngaruuh… jgn2 pdip tetap kompak…. mainin gaya gitu kok udah usang .. ganti dg cara2 lain….

  3. #3 by try rengganis on Januari 6, 2014 - 1:08 pm

    seharusnya para kad,er tetap solit pada kebijakan partai.harus mengingat !para tokoh pendiri bersusah payah mempertahankan partai ini.ketika rezim otoriter.kok malah gontok gontokan sendiri. seharusnya malah dewasa lebih profesinal, di era demokrasi terbuka seperti sekarang. jangan selalu pokok e….pokok e…pokok e yg elegant gitu lho.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: