Keterlibatan PNS dalam Pemilukada Tuban Akan Diberi Sangsi

Pacitan – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memastikan oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam penggalangan dukungan untuk calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tuban akan diusut.

“PNS dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Kalau ada (yang terlibat dalam Pilkada Tuban pada 1 Maret mendatang), pasti akan dikenai sanksi tegas sesuai prosedur,” katanya setelah melantik Bupati dan Wakil Bupati Pacitan, Senin.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim ini menambahkan, dirinya telah memanggil Plt Sekda Tuban untuk mengklarifikasi masalah tersebut, namun hasilnya tidak bisa dijelaskan secara rinci.

Namun pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini menyatakan dirinya telah mengingatkan potensi kerusuhan sebagaimana pernah terjadi dalam Pilkada Mojokerto pada tahun 2010 yang disebabkan kecurigaan atas netralitas birokrat.

“Masalah ini juga sudah saya sampaikan saat bertemu dengan pimpinan DPRD setempat. Bahwa kasus di Mojokerto itu akibat rasa ketidakadilannya sangat tinggi karena mobil pelat merah digunakan kampanye,” ujarnya.

Ia berjanji akan memerintahkan atasan pejabat setempat untuk menindak pejabat PNS maupun kepala desa yang terbukti terlibat dalam penggalangan massa kepada calon tertentu.

Bagi pejabat PNS yang terlibat dalam kegiatan politik bisa dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Terkait kepala desa yang terbukti ikut serta dalam kegiatan politik, katanya, bisa dipecat karena melanggar ketentuan dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Secara terpisah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur Arif Budiman berharap segala permasalahan yang terjadi di lapangan segera diselesaikan.

“Saya berharap KPU dan Panwas serta stakeholder yang lain bisa menyelesaikan persoalan di bawah, tidak perlu sampai menumpuk karena akan menimbulkan banyak problem, sebab semakin banyak orang dan pendapat yang terlibat,” jelasnya.

Ia mencontohkan kalau ada masalah kecil di tingkat desa atau kecamatan, diharapkan di selesaikan di desa dan kecamatan, tidak perlu dibawa sampai ke tingkat kabupaten.

Sementara, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jatim Sri Sugeng Pujiatmoko mengaku belum menerima kemajuan laporan dugaan keterlibatan PNS dalam Pilkada Tuban.

Informasinya, seorang oknum PNS di lingkungan Kantor Bappeda setempat diindikasikan menggalang dukungan dari para kepala desa bagi calon tertentu.

“Kami masih menunggu hasil penyelidikan Panwas Tuban,” jelasnya.

Informasi itu melaporkan adanya oknum PNS yang menggalang dukungan saat ada koordinasi pelaksanaan program desa.

“Jika laporan terbukti, kami (Panwas Provinsi) akan memerintahkan kepada panwas kabupaten untuk merekomendasikannya ke pihak KPU agar dijatuhi sanksi,” katanya (Dikutip dari laman antarajatim.com, 22 Feb. 2011).

, , , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: