Lagi PNS Dilaporkan Karena Terlibat Pemilukada

Diduga Hina Pasangan HUDANOOR.
Tuban : Tim advokasi pasangan calon bupati Fatkhul Huda dengan calon wakil bupati Noor Nahar Husain, kembali melaporkan seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang telah menjelek-jelekkan pasangan calon bupati Hudanoor, Selasa (22/02/2011).

Pantuan beritajatim.com, dalam laporannya, Abu Bakar Matdoan, yang sebagai tim advokasi melaporkan Sutaji, yang sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kasi Pemerintahan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

Diduga, Sutaji telah menjelek-jelekan calon bupati Fatkhul Huda, yang diusing oleh Partai Kebangkitan Bangsa, PPP, dan partai Gerindra itu.

Dalam penyataannya terlapor, sempat bertanya kepada salah satu perangkat Desa Tegal Rejo, Kecamatan Widang, Tuban, berapa jumlah Muslimat dan Fatayat yang berada di desa tersebut, kemudian Sutaji bertanya kepada salah satu warga yang berada d desa tersebut, mengapa mereka kok memilih Hudanoor, padahal Fatkhul huda kan tidak mengerti tentang pemerintahan.

“Ini kan merupakan pencemaran nama baik, dia sebagai pegawai negeri sipil dan Kasi Pemerintahan kecamatan seharusnya tidak boleh bilang seperti itu,” jelas Abu Bakar, saat melaporkan kejadian itu, kepada panwas Kabupaten Tuban.

Saat beraada di kantor Panwas, yang berada di jalan Pramuka Kabupaten Tuban itu, Tim advokasi diterima oleh salah satu pegawai panwas Kabupaten Tuban. Ia berharap supaya Panwas untuk bisa menindak tegas semau PNS yang terlibat dalam pemenangan salah satu calon bupati.

“Kami menantang panwas untuk bisa bertindak tegas dalam menangani pelanggaran pemilukada, seberapa besar kemampuan panwas berani untuk menindak pelanggaran Pemilukada ini,” tantang Abu Bakar Matdoan.

Semenatara itu, secara terpisah Minan, Ketua Panwas Kabupaten Tuban, menyatakan jika pihaknya belum bisa melakukan tindakan apapun sebelum melakukan klarifikasi kepada semua piahk yang berkiatan.

“Ya kami dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor, kemudian termasuk juga saksi, dan juga pelapor. Setelah itu kita baru bisa mengambail keputusan,” jawab Minan.

Dalam melakukan klarifikasi tersebut, ia menyatakan jika batas waktu maksimal adalah selama tujuh hari, di mulai sejak laporan itu masuk. “Ya maksimal 7 hari, tapi kalau masih belum bisa, masih ada tegang waktu 7 hari lagi,” pungkasnya.(Dikutip dari laman beritajatim.com, 23 Feb. 2011).

, , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: