Perempuan Bukan Hanya Peran Domestik

Oleh :
Ari Kristianawati
Guru SMAN 1, Sragen, Jawa Tengah.

Hak partisipasi perempuan dalam politik Indonesia, telah diatur undang-undang. Dan terbukti, memperoleh perhatian masyarakat pemilih. Hal itu disebabkan pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Apalagi perempuan jarang sekali menelantarkan hak pilihnya. Sedikit sekali yang golput. Partai-partai besar yang lolos electoral threshold (ET) pada pemilu 2009 lalu, terbukti mengakomodasi perempuan menjadi calon legislatif.

Sebaliknya, partai politik yang mengabaikan hak politik perempuan tidak lolos ET. Para elit parpol ini nyata-nyata menistakan perempuan dengan berbagai pernyataan politiknya. Simak saja MS Kaban, Ketua umum Partai Bintang Bulan, kini terancam proses amalgamasi (‘bergabung”) dengan partai lain,. Mantan Menteri Kehutanan ini mengucapkan tutur kata yang “menistakan” martabat perempuan.

Tutur kata politisi yang menistakan tersebut adalah, menganjurkan kepada kader partai Bintang Bulan untuk menambah jumlah istri dengan harapan bisa menambah konstituen partai dimasa depan. Karena dengan menambah istri yang secara otomatis akan menambah anak, akan menjadi calon simpatisan PBB di masa depan. Tutur kata politisi Partai Bintang Bulan tersebut bukan sekadar dilandasi oleh kesadaran ideologis pro-poligami. Melainkan juga bentuk “pencideraan” martabat perempuan. Mengapa demikian?

Pertama, ungkapan “menambah” istri dalam kajian semiotik adalah semacam bentuk politisasi makna perempuan seolah-olah sekadar menjadi “kata benda” yang bisa dimiliki dengan berbagai cara. “Perempuan” disetarakan dengan sifat kebendaan yang bisa dimiliki laki-laki dengan seenaknya sendiri. Apalagi proses kepemilikan dilakukan dengan legitimasi kuasa moral atas nama agama.

Kedua, tutur politisi yang pro poligami dengan kalimat yang tendensius, meski disampaikan dengan bahasa “candaan” memiliki dua mata makna yang saling bertentangan. Istri dianggap terhormat karena statusnya legal dan diakui secara hukum sipil dan agama. Namun menambah daftar istri seolah menjadikan perempuan dalam posisi sebagai second mainstream dalam relasi antara perempuan dan laki-laki.

Ketiga, labelisasi “istri” yang bisa ditambahkan bagi laki-laki —-politisi pria—menempatkan harga diri perempuan seolah bisa dikomodifikasi untuk tujuan politik ideologis. Perempuan bisa dikomodifikasi untuk kepentingan-kepentingan status quo yang ironisnya sering melahirkan kebijakan yang anti perempuan. Menyedihkan.

Bukan Penyegar Parlemen
Banyak politisi kita yang dalam sikap, pemikiran dan ungkapannya sering kali menciderai martabat perempuan. Hal tersebut disebabkan oleh paradigma ideologis mayoritas politisi partai dinegeri ini adalah pro-patriarkhi dan anti keadilan gender. Konstruksi partai politik dengan berbagai “label” ideologisnya, kebanyakan tidak ramah terhadap eksistensi perempuan. Perempuan yang menjadi politisi sering ditempatkan sekadar sebagai aksesoris hiruk-pikuk aktivivasi parlemen.

“Politik adalah melambangkan kekuatan laki-laki,” sebuah jargon yang hidup dan berkembang saat sistem demokrasi perwakilan langsung hadir di Yunani beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam segala hiruk pikuk dan tradisi politik keterwakilan politik di Yunani hingga berlanjut dalam ranah negara modern abad 20, perempuan memang tidak dianggap sebagai kekuatan penyuara yang signifikan. Hadirnya perempuan diparlemen hanyalah sekadar belas kasihan masyarakat politik, untuk menyegarkan suasana perdebatan digedung parlemen.

Cara pandang politisi laki-laki terhadap tampilnya perempuan dalam arena politik parlemen, bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Cara pandang pertama, menganggap tampilnya politisi perempuan hanyalah sebagai “penghias” suasana parlemen, menjadi bahan penyegar kejenuhan politik dengan memandang sisi seksisme politisi perempuan. Cara pandang kedua, yang sekadar menempatkan perempuan sebagai pelengkap politik keterwakilan yang tidak memiliki kekuatan politik yang subjektif. Dan cara pandang yang terakhir, adalah menganggap perempuan sebagai mitra kritis yang memiliki kecerdasan dan talenta kepemimpinan politik untuk menyuarakan kaumnya.

Dalam riset Lembaga Citra Kasih tahun 2005, menyebutkan bahwa hadirnya perempuan dalam kancah parlemen dilingkungan partai berasas agama sifatnya tidak substansial. Politisi perempuan yang menjadi wakil konstituen partai berasas agama, dianggap hanya mewakili konstituen perempuan yang gagasan politiknya pun dianggap sekunder. Tidak penting dan tidak menentukan bagi arah dan keputusan fraksi, sebagai kepanjangan kepentingan partai politik.

Partisipasi atau Representasi
Perempuan yang menjadi penunjang kepentingan politik partai dan laki-laki yang menjadi politisi ditempatkan dalam situasi yang tidak penting. Meskipun peran perempuan dalam kesuksesan politisi laki-laki dan partai dalam mendulang suara di pemilihan umum cukup signifikan. Perempuan perannya dalam panggung politik tidak dianggap, dan bahkan dianggap sekadar sebagai lingkaran tim pendukung. Peran yang dianggap tidak penting, sering membuat politisi laki-laki dalam sikap, pemikiran, tindakan dan tutur ucapan merendahkan perempuan.

Perempuan dalam fakta politik kesuksesan partai-partai yang kini duduk disenayan cukup memberikan kontribusi yang signifikan. Anis Matta (Sekjen PKS) mengakui peran kader perempuan menjadi kekuatan utama dalam mendukung peningkatan perolehan suara dalam setiap tahapan pemilu. Karena perempuan menjadi agen sosialisasi program partai, menjadi pengurus partai yang menghubungkan kepentingan partai dengan grass roots, serta menjadi mediator konflik diranah keluarga (kader).

Namun sayangnya masih banyak partai yang belum serius memenuhi hak-hak politik perempuan yang telah bekerja maksimal untuk kepentingan partai. Masih banyak politisi yang memandang sebelah mata peran kader perempuan dalam aktivitas politik partai. Yang menyedihkan juga, sampai saat ini wacana tentang perempuan dan politik masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi, yang mengarah pada indikator normatif kuantatif. Kuota 30 persen untuk reprensentasi politik perempuan, adalah salah satu indikator tersebut.

Menurut aktifis politik perempuan, Lely Zailani (2007: 14) Sebagai afirmative action (tindakan khusus), kuota memang tak boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut. Tetapi harus disadari sungguh-sungguh, tuntutan kuota bersumber dari realitas sejarah panjang pendiskriminasian terhadap perempuan, melalui proses yang sistemik yang tidak akan berakhir hanya dengan “menunggu waktu bergulir” tanpa tindakan khusus.

Untuk itulah, sebuah teguran keras kepada para politisi laki-laki: “Jangan memandang remeh peran perempuan dan jangan menganggap perempuan dengan peran domestik yang marjinal. Partai bisa tumbuh kuat jika perempuan mendapatkan peran yang optimal”. Untuk politisi yang merendahkan perempuan, siap-siaplah organisasi politik anda, terlempar dari kavling kompetisi politik di masa depan. ***(Dikutip dari Harian Bhirawa, 14 Maret 2011).

, ,

  1. Universitas Perempuan Terbesar di Dunia Diresmikan | Bani Madrowi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: