Urgensi Standarisasi Kelayakan Perahu Tambang Bengawan Solo

Oleh : Ahmad Mustofa

Kecelakaan perahu tambang di Bengawan Solo yang merenggut nyawa, kembali terjadi. Belum kering tanah makam para korban kecelakaan perahu tambang di Bojonegoro awal Mei 2011 lalu yang merenggut nyawa delapan penumpangnya dan satu orang masih dinyatakan hilang hingga sekarang. Kini (27 Juni 2011) terjadi kecelakaan serupa di Kanor Bojonegoro – Kanorejo Rengel Tuban dengan korban jiwa sepuluh orang meninggal. Apakah kecelakaan demi kecelakaan perahu seperti tersebut akan dibiarkan terus terjadi? Atau apakah kita tidak berusaha meminimalkan terjadinya kecelakan perahu tambang semacam itu? Atau apakah kita tidak mampu mengambil hikmah di balik musibah tersebut?

Perahu tambang adalah merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh para penduduk yang bermukim di sepanjang aliran Bengawan Solo, yang digunakan untuk menyeberangan penduduk (dan biasanya juga termasuk sepeda motor dan sepeda angin plus barang daganganya) menuju seberang Bengawan Solo. Hal ini dilakukan karena minimnya sarana jembatan yang bisa dilewati atau karena bertujuan memperpendek jarak tempuh.

Perihal jumlah lokasi penyeberangan yang mengunakan perahu tambang itu sendiri bisa mencapai puluhan jumlahnya, baik itu di daerah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban maupun Kabupaten Lamongan. Bagi warga di daerah hilir Bengawan Solo di Jatim, mulai Bojonegoro, Tuban dan Lamongan, juga warga di Ngawi, perahu tambang masih dibutuhkan sebagai sarana transportasi. Bahkan, di Babat, Lamongan, puluhan perahu tambang khusus melayani penumpang dengan rute terjauh bias mencapai sekitar 5 kilometer.

Mengingat begitu pentingnya sarana perahu tambang sebagai sarana transportasi penduduk baik sebagai sarana penyeberangan Bengawan Solo maupun sarana transportasi lainnya. Kiranya diperlukan suatu regulasi yang bisa menjamin keselamatan para penumpang perahu tambang maupun keselamatan jurumudinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau disebutkan bahwa kapal (perahu) dengan tonase kotor (GT = Gros Tonage) kurang dari 7 ton (sebagaimana perahu tambang Bengawan Solo) bahwa urusan sertifikasi dan pengawasan kelayak lautannya dijalankan oleh Bupati/Walikota. Padahal kenyataannya semua perahu tambang yang beroperasi di daerah Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan tidak ada satupun yang mendapatkan pengawasan sebagimana disebutkan oleh peraturan menteri perhubungan tersebut.

Untuk itu mengingat begitu pentingnya melindungi rakyat pengguna perahu tambang dari terjadinya kecelakaan yang semestinya bisa dihindari atau paling tidak diminimalkan dampaknya, sekiranya sudah saatnya dibuatkan peraturan oleh pemerintah daerah kabupaten yang mengacu pada peraturan menteri perhubungan tersebut.

Secara umum suatu kapal (perahu) dinyatakan layak laut, jika suatu kapal telah memenuhi persyaratan tertentu perihal pertama, kerangka dan badan kapal serta mesin. Kedua, peralatan dan perlengkapan keselamatan. Dan ketiga, kwalifikasi awak kapal.

Dari peraturan menteri perhubungan tersebut di atas, dan dari paparan di atas serta mengacu kepada pengalaman penulis yang sering menggunakan jasa transportasi laut/sungai dengan standar keselamatan yang tinggi maka kiranya perlu dibuatkan peraturan yang berisi standarisasi kelayakan perahu tambang sebagai sarana transportasi penyeberangan di Bengawan Solo. Peraturan tersebut harus meliputi standar perahu penyeberangan yang dijinkan untuk beroperasi di Bengawan Solo, kapasitas jumlah penumpang dan barang maksimal yang diperbolehkan diangkut, dan maksimal umur perahu tambang yang diperbolehkan beroperasi.

Disamping itu peraturan tersebut juga harus mengatur standar sarana keselamatan yang harus ada diatas perahu tambang. Misalnya semua penumpang perahu harus menggunakan rompi pelampung keselamatan (life vest) selama berada di atas perahu, harus ada ring bouy  di atas perahu, dan adanya rambu-rambu peringatan perihal keselamatan penumpang.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya sertifikasi para juru mudi perahu tambang. Selama ini mereka mengemudikan perahu tambang berdasarkan pengalaman semata. Kecakapan mereka tanpa didukung oleh adanya semacam Surat Kecakapan Mengemudi (atau Surat Ijin Mengemudi). Bahkan pada kecelakan di Kanor tanggal 27 Juni 2011 juru mudi yang membawa perahu tambang tenggelam adalah anak yang masih berusia 13 tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa carut-marutnya dunia penyeberangan dengan perahu tambang ini karena ketiadaan sarana dan prasarana yang menjamin keselamatan para penumpangnya.

Sehingga nantinya diharapkan bahwa juru mudi perahu tambang tersebut benar-benar mereka yang terampil mengemudikan perahu dan mereka juga mengetahui perihal pengetahuan tentang keselamatan serta terampil bagaimana cara membantu menyelamatkan para penumpang perahunya sekiranya ada kecelakaan.

Disamping itu semua yang tidak boleh dilupakan adalah adanya payung hukum yang mengatur perihal pengelolaan jasa penyeberangan dengan perahu tambang ini. Siapa saja yang berhak menyelenggarakan jasa penyeberangan ini? Berapa ongkos penyeberangan yang harus dibayarkan oleh para pemakai?

Juga harus diatur perihal kerjasama antar pemerintah kabupaten. Misalnya antara Pemkab Tuban dengan Pemkab Bojonegoro dan Pemkab Tuban dengan Pemkab Lamongan. Kerjasama ini harus mencakup perihal pemberian ijin kepada para penyelenggara penyeberangan serta pengawasan keselamatan penyeberangan. Perlu diingat bahwa sebagian besar lokasi penyeberangan adalah daerah perbatasan antar kabupaten yang disebutkan di atas. Sehingga kerjasama antar kabupaten yang memiliki lokasi penyeberangan tersebut sangat sekali diperlukan untuk menyukseskan standarisasi kelayakan perahu tambang ini.

Terakhir yang juga harus diterapkan adalah menentukan instansi pengawas demi tegaknya peraturan-peraturan yang akan dibuat tersebut. Karena tanpa adanya pengawasan yang ketat dan benar suatu peraturan tidak akan berjalan dan berfungsi dengan baik.

Diharapkan dengan adanya standarisasi kelayakan perahu tambang Bengawan Solo seperti yang dipaparkan di atas, maka kecelakaan perahu tambang di Bengawan Solo bisa diminimalisir. Dan tentunya adanya jembatan penyeberangan yang representatif dengan jumlah yang mencukupi dan tersebar merata bisa segera direalisasikan segera. Untuk itu kerjasama antar pemerintah kabupaten untuk mewujudkan proyek maha penting ini harus segera direalisasikan.

, , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: