DPRD Tuban Deadline Bupati Selesaikan Kejanggalan APBD 2001-2010

DPRD Tuban memberikan waktu 60 hari kepada Bupati Fathul Huda untuk menyelesaikan sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama kepemimpinan Bupati Haeny.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD 2010 serta data kerugian  sebelumnya menyebutkan, adanya perbedaan pajak penerangan jalan (PPJ) antara Pemkab Tuban dan PLN. Selain itu adanya penerimaan sumbangan pihak ketiga RSUD Koesma sebesar Rp 612.932.588 dan pengelolaan dana Jamkesmas sebesar Rp. 500.000.000 tidak sesuai ketentuan.

Disisi lain, Empat pekerjaan jalan dan gedung tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp. 100.217.398,67,- Kemahalan harga pengadaan peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 75.442.000,- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisik dan tiga SKPD belum dikenakan denda senilai Rp. 269.812.800.

Pelaksanaan belanja bantuan pada dua SKPD tidak sesuai ketentuan, Mekanisme Reinvestment bagian laba PDAM belum dilakukan, piutang pinjaman gabah sebesar Rp. 2.811.333.185 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 319.023.000.

Dari hasil temuan LHP BPK itu selanjutnya DPRD Tuban menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Bahkan, Pansus bersama Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) telah memanggil 12 satuan kerja di lingkungan Pemkab Tuban untuk membahas masalah tersebut. “Penyelesaian itu penting, agar tidak ada lagi piutang Pemkab Tuban,” terang juru bicara Pansus LHP BPK, Khozanah Hidayati .

Ditambahkan Khozanah, ada 8 item rekomendasi DPRD yang harus diselesaikan Bupati Tuban dalam dua bulan sejak rekomendasi itu disampaikan. Pansus meminta Bupati menyelesaikan kerugian daerah, pemerintah segera membentuk tim guna menindaklanjuti temuan itu dan melaporkannya kepada BPK maupun DPRD.

Selanjutnya, pansus meminta Bupati segera membuat juklak dan juknis tentang ganti rugi atas kerugian daerah. Bagi SKPD yang mempunyai piutang untuk segera menyelesaikan, Pemkab harus bisa mengendalikan piutang secara memadahi, dan karena tidak patuh sesuai undang-undang yang berlalu antara Perda nomor 5 tentang pajak penerangan jalan dan pola tarif dasar PLN, maka pemkab harus segera merevisi perda tersebut. Selain itu, Bupati juga diminta segera mengevaluasi semua SKPD dan Pemkab harus bekerja semaksimal mungkin terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sementara Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein siap menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD tersebut. Pimpinan SKPD juga diminta mempersiapkan dokumen dan menindaklanjutinya. “Semua rekomendasi itu akan kami tindaklanjuti sesegera mungkin dan tidak perlu menunggu dua bulan,” tegas Noor Nahar. (Dikutip dari laman kotatuban.com, 13 Juli 2011)

, , ,

  1. #1 by suntari on Oktober 6, 2011 - 12:16 am

    buktikannn janji2 demi RAKYAT MU di negeri rantau Orang MLYSA TUBAN BESIH kiorupsi JAYA kan BUMI RONGGOLAWE

  2. #2 by Kasiati on Maret 4, 2012 - 9:30 am

    Tibalah saatnya!
    kupas tuntas pak…
    kalo bukan kita siapa lagi!

  3. #3 by Erwin wilwatikta on April 14, 2012 - 4:03 pm

    REMIS-REMIS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: