Satu lagi, Menyoal Ketidakadilan DBH Migas

Oleh : Khozanah Hidayati  & Ahmad Mustofa

Ekspolitasi minyak Lapangan Sukowati di kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) sudah mengahasilkan minyak sampai 40 ribu barel perhari (bph), ini berarti Bojonegoro sudah menikmati Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari lapangan ini yang cukup lumayan.

Sementara kabupaten Tuban hanya mendapatkan DBH dari lapangan ini sebesar seper tiga puluh delapan-nya dari bagian Bojonegoro, sama dengan yang di dapat kabupaten Banyuwangi yang terletak jauh dari lapangan Sukowati dan yang tidak akan terkena dampak sama sekali terhadap operasi JOB PPEJ di lapangan Sukowati ini. Padahal minyak mentah dari sumur-sumur lapangan tersebut yang banyak mengandung gas beracun mematikan H2S dengan kadar cukup tinggi di atas 20.000 ppm yang di dialirkan melalui pipa yang melewati beberapa desa di kabupaten Tuban untuk diproses untuk menjadi minyak mentah siap ekspor yang dilakukan di lapangan Mudi yang berada di kabupaten Tuban. Dan minyak mentah tersebut dieksporpun dari FSO (Floating Storage Off-loading) yang berada di lepas pantai Tuban. Sungguh suatu ironi bukan?

Demikian juga untuk kasus minyak dari Blok Cepu. Nantinya kabupaten Tuban juga hanya akan mendapat bagian DBH Migas sebesar sama dengan kabupaten lain di Jawa Timur di luar Bojonegoro. Padahal nantinya kabupaten Tuban juga akan dilalui  pipa minyak yang membentang di empat kecamatan mulai dari Soko, Rengel, Plumpang dan Palang. Serta minyak dari Blok Cepu tersebut akan diekspor menggunakan fasilitas FSO (Floating Storage Off-loading) yang ditambat di lepas pantai kabupaten Tuban. Sehingga dampak langsung dari operasi Blok Cepu ini akan dirasakan masyarakat kabupaten Tuban.

Ketidakadilan pembagian DBH Migas ini juga dialami kabupaten Blora untuk kasus Blok Cepu. Blok migas yang cakupan wilayah pertambangannya meliputi wilayah kabupaten Blora sekitar 33% dan sebagian besar wilayah pertambanganya (67%) berada di kabupaten Bojonegoro. Walau sampai saat ini Blok Cepu telah berproduksi sekitar 20 ribu bph dan kabupaten Bojonegoro telah menikmati DBH migas lebih dari Rp 140 milyar setahun, namun kabupaten Blora belum sama sekali dapat menikmati pembagian DBH Migas dari Blok Cepu ini. Sungguh benar-benar suatu ironi bukan?

Bahkan bagi kabupaten Bojonegoro sendiri maupun daerah-daerah penghasil migas lainnya, prosentase pembagian DBH Migas ini juga dirasa kurang adil mengingat kecilnya bagian bagi kabupaten / kota penghasil migas yang hanya 6,2%. Padahal untuk kasus DBH Migas bagi daerah ber-otonomi khusus seperti Papua skema DBH nya cukup menggiurkan yakni 70 – 80% bagi daerah penghasil dan 20 – 30% bagi pemerintah pusat (UU 21 tahun 2001 tentang Otsus propinsi Papua). Kenapa ada perbedaan cukup mencolok antara DBH bagi daerah Otsus dengan Non-Otsus?

Adapun skema pembagian DBH Migas sendiri didasarkan pada UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perbandingan untuk daerah penghasil, sesuai ketentuan UU itu Bab VI Dana Perimbangan Pasal 19 antara pemerintah pusat dan daerah adalah 84,5%:15,5%.  Persentase 15,5% (untuk daerah) dirinci lagi menjadi 6% untuk kabupaten/kota penghasil, 3% untuk provinsi, dan 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya di provinsi bersangkutan, dan 0,5% untuk dana pendidikan yang pembagiannya sesuai denga persentase di atasnya.

Berdasarkan penafsiran UU nomor 13 tahun 2004 tersebut didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan daerah penghasil adalah kabupaten / kota di mana kepala sumur minyak / gas tersebut berada. Untuk kasus lapangan Sukowati maka hanya kabupaten Bojonegoro yang dikategorikan sebagai daerah penghasil. Dan untuk kasus Blok Cepu maka daerah penghasil adalah kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, namun karena saat ini yang sudah berproduksi hanya ladang-ladang minyak yang kepala sumurnya berada di daerah Bojonegoro, maka kabupaten Blora tidak masuk yang dikategorikan sebagai daerah penghasil.

Adapun “daerah berdampak” akibat dari adanya ekplorasi dan ekploitasi dari suatu aktifitas pertambangan baik itu dampak sosial, ekonomi, budaya maupun lainnya tidak diakomodasikan dalam skema pembagian DBH Migas ini.

Demikian juga daerah yang mempunyai resiko tinggi jika terjadi sesuatu kecelakaan dengan installasi migas, misalnya resiko akibat kebocoran minyak atau kebocoran gas beracun (H2S), serta juga kasus yang Wilayah Kerja Pertambangan-nya (WKP) berada di lebih dari satu daerah kabupaten / kota, seperti Blok Cepu tersebut juga belum diakomodasikan skema pembagian DBH Migas yang dirasakan keadilannya.

Padahal kalau dicermati untuk kasus lapangan Sukowati misalnya, daerah kabupaten Tuban akan menanggung dampak negatif yang sangat besar jika sewaktu-waktu ada kebocoran gas H2S dari pipa minyak yang mengalir dari lapangan Sukowati di Bojonegoro ke lapangan Mudi di Tuban. Dan juga dampak yang sama akan dialami oleh masyarakat Tuban di sekitar Central Procesing Area (CPA) Mudi yang mengolah minyak mentah yang masih mengandung H2S yang sangat tinggi dari lapangan Sukowati. Serta juga masyarakat Tuban akan menanggung dampak pencemaran lingkungan yang besar jika sekiranya terjadi kebocoran di FSO maupun jalur pipa yang menuju ke laut di lepas pantai Tuban.

Apakah adil bahwa kabupaten lain di Jawa Timur yang tidak akan merasakan dampak sama sekali jika terjadi sesuatu dengan lapangan Sukowati maunpun Blok Cepu namun mendapat bagian DBH Migas yang sama dengan kabupaten Tuban. Sementara kabupaten Tuban yang selalu dihadapkan pada resiko yang begitu besar hanya mendapat bagian yang sama dan sangat relatif kecil jika dibandiungkan dengan resiko yang selalu mengancam masyarakat Tuban.

Apakah adil jika dua wilayah kabupaten yang bertetangga yang di bawah permukaan tanahnya mengandung minyak dan gas melimpah namun masih sulit membedakan dari mana minyak yang sudah ditambang diperoleh (dari wilayah kabupaten A atau B). Namun hanya mendasarkan pembagiannya pada letak kepala sumur yang ada bukan pada proporsi luasan Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP).

Untuk itu ketidakadilan ini harus diakhiri dan “daerah-daerah berdampak” dan daerah-daerah beresiko jika terjadi sesuatu dengan instalasi pertambangan tersebut harus mendapat  pembagian DBH yang adil dan selayaknya. Sehingga rasa was-was yang selalu menghantui masyarakat yang dilalui jalur pipa maupun yang berada dekat installasi pengolahan minyak bisa agak sedikit lega, karena daerah tentunya akan mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten untuk mendapatkan prioritas utama karena adanya tambahan DBH tersebut.

Agar peraturan yang tidak adil tersebut segera bisa diakhiri maka semua stake holder kabupaten Tuban, kabupaten Blora dan juga kabupaten Bojonegoro harus benar-benar berjuang untuk memperjuangkan adanya revisi yang adil terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 maupun penafsiran yang salah kaprah terhadap penentuan daerah penghasil hanya berdasarkan letak kepala sumur tanpa memperhtikan aspek-aspek lain seperti “daerah berdampak”, daerah beresiko maupun aspek cakupan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

Dan usaha tersebut rupanya akan segera menemukan momentum dimana saat ini ada rencana revisi  UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dan rencana revisi UU itu diperkuat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengajukan gugatan uji material ke Mahkamah Konstitusi (MK). Agenda ini juga mengusung substansi yang sama, yaitu penambahan persentase DBH bagi daerah penghasil.

Khusus bagi kabupaten Bojonegoro yang berencana mengajukan judicial review UU no. 33 tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi (MK) hendaknya menyertakan kabupaten Tuban maupun kabupaten Blora yang juga sedang memperjuangkan perihal ketidakadilan skema pembagian DBH Migas ini. Sehingga kalau tiga daerah bersuara akan lebih didengar gaungnya dari pada hanya satu daerah yang bersuara.

Jika nantinya perjuangan ini berhasil tentunya kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Blora akan mendapatkan tambahan DBH yang signifikan yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dampak negatif akibat ekploitasi migas maupun operasi migas di daerahnya bisa ditekan seminimal mungkin sampai ke taraf yang bisa diterima.

*) Artikel Opini ini juga diterbitkan di koran Radar Bojonegoro (Jawa Pos Group), tanggal 16 Oktober 2011.

, , , ,

  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: