Migas Blok Tuban Paska 2018, Apakah Kita Siap?

Oleh : Khozanah Hidayati *) & Ahmad Mustofa **)
Seperti diketahui bahwa lapangan-lapangan migas di bawah operasi JOB Pertamina – Petrochina East Java (JOB PPEJ) akan berakhir masa kontraknya di bulan Februari 2018 mendatang. Lapangan tersebut diantaranya adalah lapangan Mudi di kecamatan Soko Tuban, lapangan Sukowati di kecamatan Kapas dan Bojonegoro kota, lapangan sumber di kecamatan Merakurak Tuban, lapangan Lengowangi di Gresik, lapangan Gondang di Lamongan dan sebagainya. Apakah setelah habis masa kontrak tersebut baik pemerintah kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik, pemerintah maupun kabupaten Lamongan tidak dilibatkan dalam mengelola sumber migas tersebut?
Kalau mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, bahwa kontraktor wilayah kerja sebuah blok migas wajib menawarkan Participating Interest (PI) 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak pertama kali disetujuinya rencana pengembangan lapangan wilayah kerja tersebut oleh pemerintah. Mengacu pada regulasi tersebut di atas tentunya pihak yang akan diserahi untuk meneruskan mengelola lapangan-lapangan migas tersebut baik itu Pertamina ataupun JOB PPEJ mestinya harus mengajak pemerintah kabupaten Tuban, pemerintah kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik maupun pemerintah Lamongan. Mengingat pada awal blok migas ini dikelola sekitar awal tahun 1990-an, pemerintah daerah setempat belum diajak serta dalam mengelola sumber devisa ini.
Kalaupun nanti keempat pemerintah daerah ini diajak serta berpartisipasi dalam participating interest, apakah hanya akan diberikan 10% PI sesuai regulasi yang ada atau diberikan lebih besar untuk lebih bisa memakmurkan masyarakatnya?
Kenapa pemerintah daerah ini harus dilibatkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut baiklan kita tengok kebelakang. Setelah puluhan tahun lamanya lapangan migas Blok Tuban ini berproduksi dan tentunya sudah menghasilkan hasil yang melimpah namun hanya dikelola oleh Pertamina dengan partner joint operation body-nya (mulai dari Santa Fe Energy Resources di tahun 1993-an sampai dengan saat ini yakni Petrochina East Java) tanpa melibatkan pemerintah daerah. Dan dengan adanya landasan hukum UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas maka sudah saatnya partisipasi pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam pengelolaanya atau minimal dalam kepemilikan sahamnya, sehingga masyarakat di daerah-daerah sumur migas beroparasi bisa menikmati hasilnya juga secara maksmimal.

Memang sudah sepatutnya harta kekayaan bumi kita ini dikelola sendiri dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat tanpa membuat kecemburuan sosial. Lebih-lebih sebagai daerah penghasil, sebagai masyarakat terdekat dari sumur minyak ini, sebagai daerah yang mempunyai resiko tinggi jika terjadi sesuatu dengan sumur-sumur migas tersebut, sebagai lingkungan pertama yang terdepan merasakan dampak eksplorasi dan eksploitasi Blok Tuban. Masyarakat di daerah-daerah Tuban, Bojonegoro, Gresik dan Lamonganlah tentunya yang berhak merasakan manfaat besar dari hasil Blok Tuban ini.

Namun faktanya, belumlah demikian. Silahkan berkunjung ke daerah lapangan Mudi di Soko Tuban atau daerah lapangan Sukowati di Bojonegoro untuk melihat kesenjangan dari kekayaan yang disedot dari Blok Tuban ini dan dampak pembangunannya bagi daerah setempat masih sangat minim.

Nah, saat perpanjangan kontrak di tahun 2018 nanti adalah saatnya pemerintah-pemerintah daerah tersebut dilibatkan dalam penguasaan maupun pengelolaan ladang migas ini. Sehingga hasil maksimal bisa dirasakan oleh masyrakat di daerah lokasi tambang migas tersebut, baik dari pembagian bagi hasil merujuk ke Participating Interest menurut UU no. 22 tahun 2001 maupun lewat skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas merujuk kepada UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Skema Participating Interest Antar Pemerintah Daerah?
Mengingat letak Blok Tuban ini yang meliputi beberapa daerah kabupaten, yakni Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik, sementara hasil produksi migas dari tipa-tiap sumur di daerah masing-masing berbeda-beda maka skema pembagian participating interest tiap kabupaten harus dirumuskan secara adil dan bijaksana. Pembagian PI-nya bisa berdasarkan lokasi lapangan berada atau bisa juga berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan terhadap proyeksi hasil produksi migasnya.
Sebagai bahan pertimbangan berikut adalah besaran produksi migas masing-masing lapangan dan juga keberadaan peralatan pengolahnnya. Saat ini JOB PPEJ mengelola sumur-sumur migas di lapangan Sukowati di daerah Bojonegoro dengan hasil produksi minyak sekitar 20 ribu barel perhari (dari sumber yang valid namun minta dirahasiakan jati dirinya), dan potensi cadangan yang ada masih cukup besar. Sementara untuk lapangan Mudi di daerah Tuban menghasilkan minyak sekitar 2 ribuan barel perhari, dan cadangan yang ada utamanya di lapangan East Mudi masih belum diekploitasi. Sedangkan untuk sumur Sumber di daerah Merakurak Tuban berpotensi menghasilkan gas dan condensate.
Untuk produksi dari lapangan Lengowangi di Gresik, sumur Lengowangi #2 berproduksi secara intermitten kurang dari lima ratus barel per hari dan Lengowangi #1 berproduksi gas sebesar sekitar 5,5 mmscfd (million metric sequar feed per day). Dimana untuk minyak akan dikirim terlebih dahulu ke lapangan Mudi di Tuban untuk diolah selanjutnya dikirim ke FSO di lepas pantai Tuban. Sedangkan untuk hasil gas akan langsung dikirim ke pelanggan di sekitar Grersik. Sedangkan untuk sumur-sumur migas di daerah kabupaten Lamongan seperti sumur Gondang #1 dan Gondang #2 sudah tidak berproduksi (dry well).
Di samping perihal letak kepala sumur seperti digambarkan diatas (seperti pola pembagian DBH Migas), pola pembagian Participating Interest juga harus memperhatikan besarnya resiko yang ditanggung oleh masing-masing daerah yang ditempati sumur-sumur migas tersebut maupun yang dilalui jaringan pipa penyalur migas dari lapangan-lapangan tersebut maupun daerah yang ditempatai istalasi peralatan pengolahan migas. Misalnya untuk minyak dari lapangan Sukowati di Bojonegoro pengolahanya dilakukan di lapangan Mudi di daerah Tuban dan juga setelah diolah akan dikirim ke FSO (Flaoting Storage and Offloading) di lepas pantai Tuban untuk selanjutnya dijual ke konsumen. Sehingga resiko jika ada pencemaran lingkungan ataupun kebocoran gas H2S / Hydrogen Sulfida (kandungan H2S dari sumur-sumur Sukowati ini cukup tinggi) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan alat produksi atau pipa penyalur minyak dari lapangan Sukowati ditanggung oleh kabupaten Bojonegoro dan juga oleh kabupaten Tuban.
Skema kepemilikan dan pengelolaan Participating Interest tersebut, tentunya akan lebih afdhol lagi kalau sekiranya melibatkan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, sehingga hal-hal yang bersifat ada benturan kepentingan antar pemerintah kabupaten bisa ditarik ke atas dan nantinya menjadi ranah pemerintah propinsi Jawa Timur untuk mensolusikannya.
Pengelolaan Participating Interest?
Pada saat kontrak pengelolaan blok migas Blok Tuban tersebut berakhir, sebagaimana peraturan perundang-undangan di bidang migas mengatur mengenai hak partisipasi, maka sudah semestinya pemerintahan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapatkan hak pemilikan dan pengelolaan blok migas tersebut.

Namun mengingat bisnis migas di sektor hulu cukup sekali padat modal dan penuh resiko, maka tentunya nilai dana yang harus di setor oleh masing-masing pemerintah daerah yang terlibat juga akan sangat besar. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi keuangan daerah tersebut kalau sekiranya dana yang akan disetor diambilkan dari pos-pos di APBD daerah bersangkutan.

Kalau sekiranya dana tersebut akan ditanggung oleh pihak ketiga (swasta nasional) yang diajak bekerja sama oleh pemerintah daerah tersebut, tentunya hal ini akan menimbulkan resiko kongkalikong antara pemerintah daerah dan pihak swasta tersebut kalau dasar penunjukan kerjasamanya tidak lewat tender yang fair dan transpoaran. Seperti telah terjadi di daerah Bangkalan Madura antara BUMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan PT Media Karya Sentosa (MKS), dimana mantan bupati Bangkasal Fuad Amin sudah menajdi tersangka oleh KPK karena kasus kerjasama jual beli gas dari jatah BUMD setempat.

Untuk menghindari kasus seperti di atas, sebaiknya BUMD pemerintah daerah setempat melakukan tender kerjasama dengan pihak ketiga (swasta nasional) secara fair dan transparan. Atau bahkan pihak BUMD menyerahkan sepenuhnya dana setoran untuk participating interest ini kepada Pertamina. Sehingga pihak pemerintah daerah tidak terbebani dana yang harus disetor. Namun dana yang disetor akan dipinjami oleh Pertamina dan selanjutnya dana setoran tersebut akan dikembalikan dengan cara dipotongkan dari dana deviden tiap tahunnya. Sehinga dengan cara terakhir ini resiko bisnis tidak ditangung oleh pemerintah daerah dan hanya ditanggung oleh Pertamina sebagai institusi bisnis.

Dengan adanya participating interest seperti yang dibicarakan di atas, semoga warga masyarakat di daerah-daerah Blok Migas Tuban berada akan lebih bisa menikmati hasil dari eksporasi dan eksploitasi migas dari pada seperti selama ini yang hanya mengandalkan DBH (dana Bagi Hasil Migas) yang sangat kecil jumlahnya.

Agar pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham dan pengelolaan Blok Migas Tuban tersebut bisa direalisasikan dengan adil dan bijaksana, maka para pemangku kepentingan di daerah-daerah tersebut harus, pertama melakukan diskusi bersama antar daerah untuk menyamakan persepsi bagaimana sebaiknya komposisi dan besaran PI yang akan diminta kepada pemerintah pusat. Kedua secara bersma-sama menjemput bola ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKKMIGAS dan Pertamina. Ketiga melakukan persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan mengelola PI tersebut di masing-masing daerah. Sehingga pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham di pengelolaan migas Blok Tuban bisa terlaksana secara maksimal dan membawa kesejahteraan masyarakat secara maksimal pula dan juga membawa keadilan, semoga. (KH, 25 Maret 2014).

*) Khozanah Hidayati: Anggota DPRD Jatim, Fraksi PKB

**) Ahmad Mustofa: Anggota Society of Petroleum Engineers (SPE), tinggal di Tuban

Iklan
  1. Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: