Quo Vadis Pengendalian Kantong Plastik

Program kantong plastik berbayar telah dihentikan oleh APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel INDOnesia) namun program pengganti untuk mengendalikan pemakaian kantong plastik sekali pakai belum tersedia. Terus akankah pemakaian kantong plastik yg ikut andil pencemaran lingkungan akan dibiarkan?
Sejak tgl. 1 Oktober 16 lalu, Asosiasi Pengusha Ritel Indonesia (Aprindo) sudah memberhentikan  Program Kantong Plastik Berbayar hingga diterbitkannya Permen KLHK yang berkekuatan hukum. Kebijakan Kantong Plastik Berbayar mulai diterapkan sejak 21 Feb 2016  berdasarkan SE KLH dan Kehutanan No S.1230/PSLB3-PS /2016
Alasan Aprindo menghentikan program Kantong Plastik Berbayar karena banyaknya intervensi dr pemerintah daerah yg berbeda-beda. Ada daerah yg mengatur harga 1 kantong plastik di kisaran sampai Rp 1.500 sampai Rp 5000 walau secara umum Rp200. Karena adanya intervensi tsb, maka mengganggu sistem distribusi san mekanisme dagang yang sudah tertata.

Kalau program Kantong Plastik Berbayar ini dicabut, terus bagaimana kita mau mengurangi sampah plastik.
Sepertinya pemerintah tidak mempunyai misi mengurangi konsumsi plastik di masyarakat.

Harusnya pemerintah / Kementerian LHK bisa menekan Aprindo untuk ikut mengedukasi konsumen.

Krn selama ini transaksi mereka meningkatkan sampah yg cukup serius baik itu dari plastik kemasannya shg upaya membayar ini menekan konsumsi plastik.
Di saat sudah mulai tumbuh kesadarannya untuk membawa kantong plastik sendiri, justru program Kantong Plastik Berbayar dihentikan. Seharusnya ini dipelihara dijaga ke titik yang lebih positif bukan ditiadakan.
Ini bukti Kementerian LHK itu terlalu tunduk pada tekanan Aprindo.Yang menjadi pertanyaan biasanya konsumen diberikan kantong plastik secara geratis, sekarang harus bayar. Kemana uangnya dan siapa yang diuntungkan? Pastinya, scr kasat mata pastilah keuntungan akan berpihak pada pengelola Minimarket.
Walau tuduhan tsb dibantah oleh Aprindo bahwa Rp200 adalah harga batas minimum kantong plastik.

Menurut Aprindo kebijakan biaya kantong plastik sebesar Rp 200 per lembar tersebut belum mengkompensasi biaya produksi.
Padahal program Kantong Plastik Berbayar sudah bisa menurunkan tingkat penggunaan kantong plastik rata2 sekitar 25%.
Menurut World Economic Forum bhw jika kita tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan dan penanganan sampah, pd 2050 jumlah sampahplastik akan melebihi jumlah ikan di laut.
Untuk itu KLH harus turun tangan segera agar pemerintah ikut mengatur pembatasan kantong plastik ini. Pengaturannya pertama bisa menganjurkan pemakaian tas belanja pakai ulang. Kedua Jk konsumen tetap ingin kantong plastik sekali pakai, mk akan dikenakan biaya sendiri.

Ketiga pelaku usaha diperbolehkan untuk tidak menyediakan kantong plastik sama sekali.
Berikutnya harus dipikirkan pelarangan pemakaian kantong plastik sekali pakai.

Bahkan kedepannya harus dibuat aturan pemakaian kantong plastik biodegradable. Kantong plastik biodegradable sendiri sudah digunakan di negara2 maju bahkan Singapore sdh menggunakannya.

Dan bahkan pabrik kantong plastik biodegradable sendiri ada di Indonesia.
Sehingga dg penggunaan kantong plastik biodegradable maka jumlah sampah2 plastik bisa ditekan. Menurut KLH, kebijakan pembatasan pemakaian kantong plastik akan diserahkan sepenuhnya kpd pemkab / pemkot. Krn wewenang penanganan sampah ada di mereka. Kita berharap walau wewenang ada di Pemkab / Pemkot, tapi hrs ada keseragaman agar efektif dlm membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: