Arsip untuk Mei, 2017

​Empat Fraksi Lakukan Reposisi Komisi

PARLEMEN JATIM-Empat dari Sembilan fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur melakukan reposisi personil di sejumlah Komisi. Empat fraksi itu adalah F-PKB, F-PDIP, F-Gerindra dan F-PG. Sedangkan lima fraksi lainnya, yaitu F-PD, F-PAN, F-PKS, F-PPP dan F-NasDem Hanura sengaja memilih tetap. 

 
Berdasarkan surat keputusan DPRD Jatim No.188/  /Kpts.DPRD/050/2017 tentang pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Jatim yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (4/5) sore. Fraksi yang paling banyak melakukan rotasi keanggotaan di komisi adalah Fraksi Gerindra, sebab dari 13 anggota yang dimiliki, 5 diantaranya dirotasi. 
 
Kelima anggota Fraksi Partai Gerindra yang dirotasi adalah Ahmad Firdaus Fibrianto dari anggota Komisi A ke Komisi B, Saifuddin Asmoro dari Komisi A ke Komisi D, Muhammad Fawaid dari Komisi B ke Komisi A, Abdul Halim dari Komisi D ke Komidi E, dan Benjamin Kristianto dari Komisi E ke Komisi A. “Reposisi ini untuk penyegaran dan itu sudah menjadi keputusan fraksi,” ujar Ahmad Hadinuddin ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. 
Sementara itu, Ketua F-PKB DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan bahwa dari 20 anggota FPKB yang ada di DPRD Jatim, hanya empat orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. “Mereka adalah Ka’bil Mubarok dari Wakil Ketua Komisi B menjadi anggota Komisi E, Hj. Anik Maslachah dari anggota Komisi C menjadi Wakil Ketua Komisi B, Khozanah Hidayati dari Komisi D ke Komisi C dan Baddrut Tamam dari Komisi E ke Komisi C,” terang Thoriq.
Masih di tempat yang sama, Sahat Tua Simanjuntak ketua F-PG DPRD Jatim menyatakan dari 11 anggota F-PG yang ada di Dewan Jatim, hanya 4 orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. Mereka adalah Hj. Atika Banowati dari Komisi B ke Komisi D, Karimullah dari Komisi D ke Komisi E, Alimin dari Komidi D ke Komisi B, dan Muhammad Bin Muafi dari Komisi E ke Komisi D.
“Reposisi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Jatim itu sudah diatur dalam Tatib dan dilakukan setelah 2,5 tahun masa bhakti anggota DPRD Jatim periode 2014-2019,” beber Sahat Tua Simanjuntak. 
Sementara itu, Ketua F-PDIP DPRD Jatim, Sri Untari mengatakan bahwa dari 19 anggota F-PDIP yang tersebar di 5 komisi, hanya satu orang dirotasi yaitu Suhandoyo dari anggota Komisi C ke anggota Komisi E. “Tapi untuk alat kelengkapan dewan yang lain, seperti Baperda (Banleg), Badan Kehormatan (BK), Banmus dan Banggar cukup banyak yang dirombak,” ujar Sekretaris DPD PDIP Jatim ini. 

http://www.parlemenjatim.com/2017/05/empat-fraksi-lakukan-reposisi-komisi.html

Iklan

Tinggalkan komentar

​Pimpinan DPRD Jatim lakukan perubahan AKD Tingkat komisi dan badan8

LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan DPRD Jawa Timur kembali mengumumkan perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Periode Masa Jabatan 20114-2019. Setelah mengubah pimpinan di tingkat fraksi, kali ini yang diubah terkait komposisi anggota dewan di tingkat komisi dan badan di DPRD Jatim.

Dari total 9 fraksi hanya ada 4 fraksi yang mengusulkan perubahan, yakni Fraksi PKB sebanyak 4 anggota, Fraksi Partai Gerindra 5 anggota, Fraksi Partai Golkar 4 anggota, dan Fraksi PDIP 1 anggota. Sehingga total anggota dewan yang menempati posisi baru di komisi sebanyak 14 orang. Untuk 5 fraksi lainnya yang tak melakukan perubahan anggota di komisi yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem-Hanura, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PPP.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB yang baru Thoriqul Haq mengatakan perubahan komposisi anggotanya di setiap komisi oleh fraksinya adalah hal yang biasa. Bahkan, PKB sudah pernah melakukan pergeseran anggota di beberapa komisi sebelum batas waktu yang diperbolehkan yaitu 2,5 tahun di periode ini. Sedangkan untuk saat ini pergeseran anggota dilakukan karena telah melewati 2,5 tahun.
“PKB biasa ganti posisi seperti itu. Dulu malah sebelum 2,5 tahun PKB sudah melakukan pergantian posisi. Seperti Pak Chusainuddin dulu awal ditempatkan di Komisi C lalu dipindah ke Komisi B. Ada lagi Pak Akik Zaman yang sebelumnya di Komisi A diganti ke Komisi C. Jadi ini hal yang wajar, ini kan untuk penyegaran,” kata Thoriq yang menjabat Ketua Komisi C ini ditemui LICOM usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (4/5/2017).
Senada, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar juga menyebut perubahan AKD ini telah sesuai tata tertib (tatib) di DPRD Provinsi Jatim dengan batasan waktu telah melampaui 2,5 tahun dalam periode masa jabatan 2014-2019.
“Di tatib diperintahkan maksimal batasnya 2,5 tahun. Jadi SK-nya (Surat Keputusan) pimpinan maupun keanggotaan pada waktu 2,5 tahun itu berakhir. Karena tatib mengatur seperti itu. Ini namanya penyegaran. Silahkan dilihat dalam pergantian ini tidak ada ribut apa-apa juga,” jelas Pak Is (sapaan akrab politisi Partai Demokrat) ini.
Sedangkan disinggung soal fraksi partainya yang tak melakukan perubahan komposisi anggoota di komisi. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak wajib dilakukan, jika memang diperlukan fraksi bisa mengusulkan perubahan tersebut.
“Pergantian itu sesuatu hal biasa, tapi kalau sebuah fraksi memandangnya tidak perlu ya kenapa harus dipaksakan. Demokrat kali ini tidak ikut melakukan pergantian, mereka memandangnya para anggotanya sudah bagus di komisi masing-masing. Apalagi kalau mengganti ini kan perlu waktu lagi untuk adaptasi,” imbuhnya.
Diketahui, selain perubahan anggota di komisi. Pimpinan DPRD Jatim juga menyetujui perubahan di tingkat badan terdiri dari Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK). Untuk di Banleg tetap dipimpin oleh Achmad Heri (Fraksi Partai NasDem-Hanura) dan hanya mengubah sejumlah nama anggotanya. Sedangkan untuk BK nama ketua diganti oleh Achmad Tamim (Fraksi PKB) sebelumnya dijabat oleh Anisah Syakur (Fraksi PKB).@sarifa
Berikut rincian 14 nama anggota DPRD Jatim dari 4 fraksi yang posisinya digeser antar komisi:
Fraksi PKB :

1. Baddrut Tamam ke Komisi C (Anggota)

2. Khozanah Hidayati ke Komisi C (Anggota)

3. Anik Maslachah ke Komisi B (Wakil Ketua)

4. Ka’bil Mubarok ke Komisi E (Anggota)
Fraksi Partai Gerindra :

1. Abdul Halim ke Komisi E (Anggota)

2. Benjamin Kristianto ke Komisi A (Anggota)

3. M Fawait ke Komisi A (Anggota)

4. Syafiuddin Asmoro ke Komisi D (Anggota)
5. Achmad Firdaus Fibrianto ke Komisi B (Anggota)
Fraksi Partai Golkar:

1. Karimullah ke Komisi B (Anggota)

2. Moch Alimin ke Komisi B (Anggota)

3. Atika Banowati ke Komisi D (Anggota)

4. Muhammad Bin Mu’afi Zaini ke Komisi D (Anggota)
Fraksi PDIP:

1. Suhandoyo ke Komisi E (Anggota)
http://www.lensaindonesia.com/2017/05/05/awas-dishub-surabaya-akan-sikat-parkir-liar-di-acara-pawai-bunga.html

Tinggalkan komentar

​Untuk Antisipasi Banjir, DPRD Jatim Desak Dinas PU Bangun Saluran Air

Penulis Catur Prasetya – 4 Mei 2017011

Nusantara.news, Surabaya – Banjir di beberapa daerah Jawa Timur yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah serius Pemerintah Provinsi Jatim harus segera dicarikan solusi agar tak menjadi momok warga setiap tahunnya.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Khozanah Hidayati menilai salah satu faktor penyebab banjir ketika musim hujan tiba,  selain cuaca, juga  kurang maksimalnya pembangunan saluran air serta adanya saluran yang tidak berfungsi secara baik. Hal inilah yang  menjadi perhatian serius Dinas PU Pengairan provinsi Jatim.
“Contoh banjir yang terjadi di daerah Tuban akhir-akhir ini, khususnya di Daerah Bantaran karena kirimam dari Sungai Bengawan Solo yang terlalu deras sedangkan  untuk saluran airnya tidak ada, sehingga menyebabkan banjir dan longsor yang luar biasa,” ucap Khozanah.
Khozanah menegaskan, jika Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Provinsi Jawa Timur serius melakukan gebrakan terobosan melakukan pembangunan saluran air, maka bisa dipastikan bisa meminimalisir bencana banjir yang melanda ketika musim penghujan tiba.
“Semestinya PU Pengairan Provinsi Jatim harus mengantisipasi dengan membangun saluran air secara serius, apalagi hujan tahun ini diperkirakan akan terjadi atensitas yang tinggi dan cukup deras, ini bisa dipastikan akan terjadi banjir yang hebat akibat kiriman dari daerah yang lebih tinggi,” tegas Khozanah.
Politisi cantik asal Fraksi PKB ini juga meminta kepada Pemkab/Kota harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dalam menanggulangi bencana banjir agar bisa mengatasinya, dan yang paling penting agar PU Pengairan Jatim melakukan terobosan baru dengan gencar melakukan pembangunan saluran air secara maksimal agar musim penghujan datang tidak lagi mengalami banjir.
Seperti diketahui bahwa luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Gresik setiap tahunnya menjadi momok warga yang wilayahnya dialiri. Kedua wilayah merupakan  daerah pertama yang terdampak banjir. Meninggikan jalan provinsi dan pembuatan waduk dinilai sebagai program yang layak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Rekomendasi ini juga yang selama ini sedang digarap oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Sebab kali Lamong masuk kewenangan pemerintah pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Terkait soal ini, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan, ada dua solusi yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang, dengan biaya  Rp1,454 triliun. Untuk jangka pendek fokus pada pembangunan tanggul, sudetan pada muara, dan normalisasi penampang sungai. Tentunya juga disertai dengan pembebasan lahan.
“Untuk jangka pendek biayanya Rp904 milar. Karena adanya pembebasan lahan, dan lebih difokuskan pada daerah hulu dengan reboisasi dan pembangunan waduk, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp550 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Ini jelas menjadi pertaruhan bagi Wagub Jatim, jika usulan itu sekadar tulisan di kertas tanpa ada realisasi. Seperti dalam pantauan Nusantara.news, Bengawan Solo selama ini kurang dipedulikan, termasuk Kali Lamong. Untuk tahun ini, dalam RUPS Kemenpupera terdapat anggaran sekitar Rp20 miliar, itu pun untuk memperbaiki kembali tanggul yang rusak untuk hasil pekerjaan tahun 2015.
Kemenpupera hanya setuju mengalokasikan Rp20 miliar dari usulan Pemprov  sebesar Rp1,454 triliun. Maka, solusi untuk mengatasi banjir Kali Lamong cenderung hanya dalam wacana. Karenanya,  di  masa mendatang Kali Lamong tetap akan menyebabkan banjir. Sebenarnya, Banjir Kali Lamong bisa di atasi dengan membangun waduk di hulu, memperbaiki tanggul dan normalisasi penampang.
Sebenarnya banjir akibat luapan Kali Lamong itu biasa terjadi ketika Gresik, Lamongan dan Mojokerto mengalami hujan deras. Banjir tersebut mengakibatkan tergenangnya desa, sawah, dan jalan. Berdasarkan data kejadian banjir Kali Lamong milik Dinas PU Pengairan Jawa Timur, banjir akibat luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik, terdampak pada Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, Cerme, dan Menganti.
Kali Lamong memiliki beberapa anak sungai, seperti Kali Gondang, Kali Cermenlerek, Kali Menganti dan Kali Iker-iker. Pada musim hujan, debit Kali Lamong cenderung besar. Namun, besarnya debit ini tidak mampu dialirkan dengan baik, sehingga air sungai meluap dan mengakibatkan banjir hampir setiap tahun.
Seluruh Kali Lamong berada di Provinsi Jawa Timur. Bagian hulu Kali Lamong terletak di daerah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto, yang berawal dari pegunungan Kendeng. Sementara bagian hilirnya berada di perbatasan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura.
Daerah Aliran Kali Lamong memiliki luas ± 720 km2, dengan panjang alur sungai ± 103 km. Sehingga lebar rata-rata lebih kurang 6,9 meter. Dua mahasiswa ITS dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan(FTSP) yakni Gemma Galgani Tunjung Dewandaru, dan Umboro Lasminto,  dalam kajian yang berjudul  studi “Penanggulangan Banjir Kali Lamong Terhadap Genangan di Kabupaten Gresik” menyatakan bahwa aliran air dari hulu ke hilir terjadi penurunan debit dari Q25 = 460,282 m3/detik, menjadi Q25 = 223,9 m3/detik. Penurunan debit tanpa diimbangi tempat penampungan jelas akan menyebabkan air meluber.

https://nusantara.news/untuk-antisipasi-banjir-dprd-jatim-desak-dinas-pu-bangun-saluran-air/

Tinggalkan komentar