Archive for category Berita Jatim

​Empat Fraksi Lakukan Reposisi Komisi

PARLEMEN JATIM-Empat dari Sembilan fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur melakukan reposisi personil di sejumlah Komisi. Empat fraksi itu adalah F-PKB, F-PDIP, F-Gerindra dan F-PG. Sedangkan lima fraksi lainnya, yaitu F-PD, F-PAN, F-PKS, F-PPP dan F-NasDem Hanura sengaja memilih tetap. 

 
Berdasarkan surat keputusan DPRD Jatim No.188/  /Kpts.DPRD/050/2017 tentang pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Jatim yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (4/5) sore. Fraksi yang paling banyak melakukan rotasi keanggotaan di komisi adalah Fraksi Gerindra, sebab dari 13 anggota yang dimiliki, 5 diantaranya dirotasi. 
 
Kelima anggota Fraksi Partai Gerindra yang dirotasi adalah Ahmad Firdaus Fibrianto dari anggota Komisi A ke Komisi B, Saifuddin Asmoro dari Komisi A ke Komisi D, Muhammad Fawaid dari Komisi B ke Komisi A, Abdul Halim dari Komisi D ke Komidi E, dan Benjamin Kristianto dari Komisi E ke Komisi A. “Reposisi ini untuk penyegaran dan itu sudah menjadi keputusan fraksi,” ujar Ahmad Hadinuddin ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. 
Sementara itu, Ketua F-PKB DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan bahwa dari 20 anggota FPKB yang ada di DPRD Jatim, hanya empat orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. “Mereka adalah Ka’bil Mubarok dari Wakil Ketua Komisi B menjadi anggota Komisi E, Hj. Anik Maslachah dari anggota Komisi C menjadi Wakil Ketua Komisi B, Khozanah Hidayati dari Komisi D ke Komisi C dan Baddrut Tamam dari Komisi E ke Komisi C,” terang Thoriq.
Masih di tempat yang sama, Sahat Tua Simanjuntak ketua F-PG DPRD Jatim menyatakan dari 11 anggota F-PG yang ada di Dewan Jatim, hanya 4 orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. Mereka adalah Hj. Atika Banowati dari Komisi B ke Komisi D, Karimullah dari Komisi D ke Komisi E, Alimin dari Komidi D ke Komisi B, dan Muhammad Bin Muafi dari Komisi E ke Komisi D.
“Reposisi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Jatim itu sudah diatur dalam Tatib dan dilakukan setelah 2,5 tahun masa bhakti anggota DPRD Jatim periode 2014-2019,” beber Sahat Tua Simanjuntak. 
Sementara itu, Ketua F-PDIP DPRD Jatim, Sri Untari mengatakan bahwa dari 19 anggota F-PDIP yang tersebar di 5 komisi, hanya satu orang dirotasi yaitu Suhandoyo dari anggota Komisi C ke anggota Komisi E. “Tapi untuk alat kelengkapan dewan yang lain, seperti Baperda (Banleg), Badan Kehormatan (BK), Banmus dan Banggar cukup banyak yang dirombak,” ujar Sekretaris DPD PDIP Jatim ini. 

http://www.parlemenjatim.com/2017/05/empat-fraksi-lakukan-reposisi-komisi.html

Iklan

Tinggalkan komentar

​Pimpinan DPRD Jatim lakukan perubahan AKD Tingkat komisi dan badan8

LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan DPRD Jawa Timur kembali mengumumkan perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Periode Masa Jabatan 20114-2019. Setelah mengubah pimpinan di tingkat fraksi, kali ini yang diubah terkait komposisi anggota dewan di tingkat komisi dan badan di DPRD Jatim.

Dari total 9 fraksi hanya ada 4 fraksi yang mengusulkan perubahan, yakni Fraksi PKB sebanyak 4 anggota, Fraksi Partai Gerindra 5 anggota, Fraksi Partai Golkar 4 anggota, dan Fraksi PDIP 1 anggota. Sehingga total anggota dewan yang menempati posisi baru di komisi sebanyak 14 orang. Untuk 5 fraksi lainnya yang tak melakukan perubahan anggota di komisi yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem-Hanura, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PPP.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB yang baru Thoriqul Haq mengatakan perubahan komposisi anggotanya di setiap komisi oleh fraksinya adalah hal yang biasa. Bahkan, PKB sudah pernah melakukan pergeseran anggota di beberapa komisi sebelum batas waktu yang diperbolehkan yaitu 2,5 tahun di periode ini. Sedangkan untuk saat ini pergeseran anggota dilakukan karena telah melewati 2,5 tahun.
“PKB biasa ganti posisi seperti itu. Dulu malah sebelum 2,5 tahun PKB sudah melakukan pergantian posisi. Seperti Pak Chusainuddin dulu awal ditempatkan di Komisi C lalu dipindah ke Komisi B. Ada lagi Pak Akik Zaman yang sebelumnya di Komisi A diganti ke Komisi C. Jadi ini hal yang wajar, ini kan untuk penyegaran,” kata Thoriq yang menjabat Ketua Komisi C ini ditemui LICOM usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (4/5/2017).
Senada, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar juga menyebut perubahan AKD ini telah sesuai tata tertib (tatib) di DPRD Provinsi Jatim dengan batasan waktu telah melampaui 2,5 tahun dalam periode masa jabatan 2014-2019.
“Di tatib diperintahkan maksimal batasnya 2,5 tahun. Jadi SK-nya (Surat Keputusan) pimpinan maupun keanggotaan pada waktu 2,5 tahun itu berakhir. Karena tatib mengatur seperti itu. Ini namanya penyegaran. Silahkan dilihat dalam pergantian ini tidak ada ribut apa-apa juga,” jelas Pak Is (sapaan akrab politisi Partai Demokrat) ini.
Sedangkan disinggung soal fraksi partainya yang tak melakukan perubahan komposisi anggoota di komisi. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak wajib dilakukan, jika memang diperlukan fraksi bisa mengusulkan perubahan tersebut.
“Pergantian itu sesuatu hal biasa, tapi kalau sebuah fraksi memandangnya tidak perlu ya kenapa harus dipaksakan. Demokrat kali ini tidak ikut melakukan pergantian, mereka memandangnya para anggotanya sudah bagus di komisi masing-masing. Apalagi kalau mengganti ini kan perlu waktu lagi untuk adaptasi,” imbuhnya.
Diketahui, selain perubahan anggota di komisi. Pimpinan DPRD Jatim juga menyetujui perubahan di tingkat badan terdiri dari Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK). Untuk di Banleg tetap dipimpin oleh Achmad Heri (Fraksi Partai NasDem-Hanura) dan hanya mengubah sejumlah nama anggotanya. Sedangkan untuk BK nama ketua diganti oleh Achmad Tamim (Fraksi PKB) sebelumnya dijabat oleh Anisah Syakur (Fraksi PKB).@sarifa
Berikut rincian 14 nama anggota DPRD Jatim dari 4 fraksi yang posisinya digeser antar komisi:
Fraksi PKB :

1. Baddrut Tamam ke Komisi C (Anggota)

2. Khozanah Hidayati ke Komisi C (Anggota)

3. Anik Maslachah ke Komisi B (Wakil Ketua)

4. Ka’bil Mubarok ke Komisi E (Anggota)
Fraksi Partai Gerindra :

1. Abdul Halim ke Komisi E (Anggota)

2. Benjamin Kristianto ke Komisi A (Anggota)

3. M Fawait ke Komisi A (Anggota)

4. Syafiuddin Asmoro ke Komisi D (Anggota)
5. Achmad Firdaus Fibrianto ke Komisi B (Anggota)
Fraksi Partai Golkar:

1. Karimullah ke Komisi B (Anggota)

2. Moch Alimin ke Komisi B (Anggota)

3. Atika Banowati ke Komisi D (Anggota)

4. Muhammad Bin Mu’afi Zaini ke Komisi D (Anggota)
Fraksi PDIP:

1. Suhandoyo ke Komisi E (Anggota)
http://www.lensaindonesia.com/2017/05/05/awas-dishub-surabaya-akan-sikat-parkir-liar-di-acara-pawai-bunga.html

Tinggalkan komentar

​Untuk Antisipasi Banjir, DPRD Jatim Desak Dinas PU Bangun Saluran Air

Penulis Catur Prasetya – 4 Mei 2017011

Nusantara.news, Surabaya – Banjir di beberapa daerah Jawa Timur yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah serius Pemerintah Provinsi Jatim harus segera dicarikan solusi agar tak menjadi momok warga setiap tahunnya.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Khozanah Hidayati menilai salah satu faktor penyebab banjir ketika musim hujan tiba,  selain cuaca, juga  kurang maksimalnya pembangunan saluran air serta adanya saluran yang tidak berfungsi secara baik. Hal inilah yang  menjadi perhatian serius Dinas PU Pengairan provinsi Jatim.
“Contoh banjir yang terjadi di daerah Tuban akhir-akhir ini, khususnya di Daerah Bantaran karena kirimam dari Sungai Bengawan Solo yang terlalu deras sedangkan  untuk saluran airnya tidak ada, sehingga menyebabkan banjir dan longsor yang luar biasa,” ucap Khozanah.
Khozanah menegaskan, jika Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Provinsi Jawa Timur serius melakukan gebrakan terobosan melakukan pembangunan saluran air, maka bisa dipastikan bisa meminimalisir bencana banjir yang melanda ketika musim penghujan tiba.
“Semestinya PU Pengairan Provinsi Jatim harus mengantisipasi dengan membangun saluran air secara serius, apalagi hujan tahun ini diperkirakan akan terjadi atensitas yang tinggi dan cukup deras, ini bisa dipastikan akan terjadi banjir yang hebat akibat kiriman dari daerah yang lebih tinggi,” tegas Khozanah.
Politisi cantik asal Fraksi PKB ini juga meminta kepada Pemkab/Kota harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dalam menanggulangi bencana banjir agar bisa mengatasinya, dan yang paling penting agar PU Pengairan Jatim melakukan terobosan baru dengan gencar melakukan pembangunan saluran air secara maksimal agar musim penghujan datang tidak lagi mengalami banjir.
Seperti diketahui bahwa luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Gresik setiap tahunnya menjadi momok warga yang wilayahnya dialiri. Kedua wilayah merupakan  daerah pertama yang terdampak banjir. Meninggikan jalan provinsi dan pembuatan waduk dinilai sebagai program yang layak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Rekomendasi ini juga yang selama ini sedang digarap oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Sebab kali Lamong masuk kewenangan pemerintah pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Terkait soal ini, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan, ada dua solusi yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang, dengan biaya  Rp1,454 triliun. Untuk jangka pendek fokus pada pembangunan tanggul, sudetan pada muara, dan normalisasi penampang sungai. Tentunya juga disertai dengan pembebasan lahan.
“Untuk jangka pendek biayanya Rp904 milar. Karena adanya pembebasan lahan, dan lebih difokuskan pada daerah hulu dengan reboisasi dan pembangunan waduk, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp550 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Ini jelas menjadi pertaruhan bagi Wagub Jatim, jika usulan itu sekadar tulisan di kertas tanpa ada realisasi. Seperti dalam pantauan Nusantara.news, Bengawan Solo selama ini kurang dipedulikan, termasuk Kali Lamong. Untuk tahun ini, dalam RUPS Kemenpupera terdapat anggaran sekitar Rp20 miliar, itu pun untuk memperbaiki kembali tanggul yang rusak untuk hasil pekerjaan tahun 2015.
Kemenpupera hanya setuju mengalokasikan Rp20 miliar dari usulan Pemprov  sebesar Rp1,454 triliun. Maka, solusi untuk mengatasi banjir Kali Lamong cenderung hanya dalam wacana. Karenanya,  di  masa mendatang Kali Lamong tetap akan menyebabkan banjir. Sebenarnya, Banjir Kali Lamong bisa di atasi dengan membangun waduk di hulu, memperbaiki tanggul dan normalisasi penampang.
Sebenarnya banjir akibat luapan Kali Lamong itu biasa terjadi ketika Gresik, Lamongan dan Mojokerto mengalami hujan deras. Banjir tersebut mengakibatkan tergenangnya desa, sawah, dan jalan. Berdasarkan data kejadian banjir Kali Lamong milik Dinas PU Pengairan Jawa Timur, banjir akibat luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik, terdampak pada Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, Cerme, dan Menganti.
Kali Lamong memiliki beberapa anak sungai, seperti Kali Gondang, Kali Cermenlerek, Kali Menganti dan Kali Iker-iker. Pada musim hujan, debit Kali Lamong cenderung besar. Namun, besarnya debit ini tidak mampu dialirkan dengan baik, sehingga air sungai meluap dan mengakibatkan banjir hampir setiap tahun.
Seluruh Kali Lamong berada di Provinsi Jawa Timur. Bagian hulu Kali Lamong terletak di daerah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto, yang berawal dari pegunungan Kendeng. Sementara bagian hilirnya berada di perbatasan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura.
Daerah Aliran Kali Lamong memiliki luas ± 720 km2, dengan panjang alur sungai ± 103 km. Sehingga lebar rata-rata lebih kurang 6,9 meter. Dua mahasiswa ITS dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan(FTSP) yakni Gemma Galgani Tunjung Dewandaru, dan Umboro Lasminto,  dalam kajian yang berjudul  studi “Penanggulangan Banjir Kali Lamong Terhadap Genangan di Kabupaten Gresik” menyatakan bahwa aliran air dari hulu ke hilir terjadi penurunan debit dari Q25 = 460,282 m3/detik, menjadi Q25 = 223,9 m3/detik. Penurunan debit tanpa diimbangi tempat penampungan jelas akan menyebabkan air meluber.

https://nusantara.news/untuk-antisipasi-banjir-dprd-jatim-desak-dinas-pu-bangun-saluran-air/

Tinggalkan komentar

​Komisi D Jatim Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Serius Atasi 

SURABAYA (Mediabidik) – Rusaknya jalan Provinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Tuban dan Bojonegoro masih perlu perhatian yang serius dari pemerintah, masalahnya ini sangat menganggu warga yang tinggal diwilayah tersebut, karena seringkali kendaraan yang melintasi daerah tersebut harus berjalan lambat sebab takut  terjadi kecelakaan, sehingga hal ini menyebabkan kemacetan panjang .
        

Khozanah Hidayati.S.P politisi perempuan dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, karena menurut pengakuan warga di sana, ketika ia mendengar aspirasi masyarakat ternyata disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya baik di tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat kota masih ada yang rusak. Salah satunya berlubang-lubang, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.

        

” Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur khususnya jalan nasionalnya masih rusak dan berlubang sangat besar ,” terang Khozanah Hidayati saat di temui di Gedung DPRD Jatim Indrapura Surabaya.

       

Apalagi, masih terang Khozanah, pada saat musim ini yang serba tak menentu, cuaca ekstrim yang terjadi kadang hujan deras kadang panas sehingga menjadi penyebab kondisi jalan di sana cepat rusak  dan berlubang, sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat, pemprov dan pemkab setempat untuk memperbaikinya karena ini sangat di butuhkan masyarakat .      

      

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya pemerintah pusat memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.

       

” Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antara pusat dan provinsi  sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, ” tegasnya.

           

sementara itu persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjadi kelangkaan.

          

” Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat , keluhan pupuk masih menjadi dominan dalam persoalan, jangan sampai daerah yang terkenal lumbung pangan nasional malah sulit mendapatkan pupuk, dan itu sangat di butuhkan petani, sebab bisa menjadi penyebab sektor pertanian disana terganggu karena langkahnya ketersediaan pupuk,” jelas sekretaris Perempuan Bangsa PKB Jatim ini.

         

Anggota Komisi D DPRD Jatim ini juga mengakui  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah setempat untuk saling berkoordinasi melakukan perbaikan infarstruktur jalannya. (rofik)
http://www.mediabidik.com/2017/03/komisi-d-jatim-desak-pemerintah-pusat.html?m=1

, ,

Tinggalkan komentar

Dukungan untuk Halim Menguat

SURABAYA – Dukungan untuk Abdul Halim Iskandar sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Timur menguat. 

Ini setelah DPW Perempuan Bangsa (PB) Jatim meminta seluruh pengurusnya yang berjumlah 135.000 orang untuk all out mendukung ketua DPRD Jatim ini maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yang akan berlangsung pada 2018 mendatang. Mesin politik ini memastikan tidak akan berpaling ke calon lain meskipun sama-sama berasal dari kalangan nahdliyin. ”Hubungan Muslimat NU dan PKB ini masih sangat solid. Dari data yang ada selama ini, pemilih PKB kebanyakan adalah kaum perempuan,” kata Ketua DPW PB Jatim Anik Maslachah, kemarin. Pihaknya optimistis jika Halim Iskandar diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memenangi pilgub. 

”PKB ini sudah punya dua modal yang kuat, yaitu modal sosial dan modal politik. Modal sosialnya, Pak Halim sudah dangat dikenal di kalangan nahdliyin. Sedangkan modal politiknya, PKB sebagai partai pemenang 20 kursi, bisa langsung mengusung calonnya sendiri,” katanya. Pertimbangan lainnya adalah pengalaman Halim Iskandar yang pernah menjabat ketua DPRD Jombang dua periode dan ketua DPRD Jatim juga dua periode. ”Pak Halim pasti sudah tahu solusi tiap permasalahan di Jatim. Dedikasi dan loyalitasnya sangat tinggi,” papar Anik yang juga anggota DPRD Jatim. 

Ia mengakui, PB selaku badan otonom dari PKB harus selalu siap melaksanakan tugas dan perintah DPW PKB PKB Jatim untuk memenangkan kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut sebagai Gubernur Jatim. Terutama menguatkan basis dukungan untuk segmentasi kaum perempuan. ”Jika ditotal, jumlah pengurus PB se-Jatim itu 135.000 orang. Mulai dari level ranting (desa) sampai cabang (kabupaten/ kota). Mereka nanti yang akan jadi ujung tombak untuk mengorganisir relawan sampai level TPS. Itulah mesin politik yang akan PB Jatim gerakkan sebagai instrumen pemenangan Pak Halim,” tegasnya. 

Sekretaris DPW PB Jatim Khozanah Hidayati menambahkan, sosok Halim Iskandar sejauh ini relatif diterima dengan baik oleh segenap eksponen perempuan. Hal ini didasari oleh kebijakan Halim yang diklaim banyak berpihak pada upaya pembangunan berbasis gender. ”Pak Halim itu meski bukan perempuan tapi punya sensitivitas gender yang baik. Di PKB sudah mengakomodasi keterwakilan perempuan lebih dari 40%,” jelas Khozanah. 

Zaki zubaidi 

Tinggalkan komentar

​Rapatkan Barisan, Perempuan Bangsa Jatim Siap Menangkan Pak Halim

Surabaya, matahationline.com – Menjelang dideklarasikannya Pak Halim sebagai Calon Gubernur Jatim oleh PKB pada pertengahan tahun ini, beberapa organ sayap partai berlambang bintang sembilan tersebut mulai merapatkan barisan. Salah satunya adalah Perempuan Bangsa Jawa Timur (DPW PB Jatim). Menurut Ketua DPW PB Jatim, Anik Maslachah, tahun ini adalah saatnya bagi PB Jatim untuk tancap gas. “DPW PB Jatim sudah lakukan deklarasi dukungan kepada Pak Halim sebagai Cagub Jatim pada awal 2016, setahun lalu. Sejak itu ibaratnya mesin politik sudah kami panaskan. Nah, sekarang masuk tahun 2017 waktunya untuk tancap gas,” jelas Anik di ruang Fraksi PKB DPRD Jatim, Senin (27/02).

Menurut Anik, Perempuan Bangsa selaku badan otonom dari PKB harus selalu siap melaksanakan tugas dan perintah DPW PKB PKB Jatim untuk memenangkan Pak Halim sebagai Gubernur Jatim tahun 2018. Terutama menguatkan basis dukungan untuk segmentasi kaum perempuan. Karena itu pihaknya telah melakukan beberapa agenda diantaranya menggelar Festival “Lagu Holopis” pada bulan Mei 2016 dan melakukan konsolidasi pengurus, kader dan relawan melalui Lomba Senam Holopis seluruh Kab/Kota se-Jatim yang pemenangnya akan ditampilkan dalam Forum Deklarasi Pak Halim sebagai Cagub Jatim pada pertengahan tahun ini.
“Jika ditotal, jumlah pengurus PB se-Jatim itu sekitar 135.000 orang. Mulai dari level ranting (desa) sampai cabang (Kab/Kota). Ratusan ribu kader itu nanti yang akan jadi ujung tombak untuk mengorganisir relawan sampai level TPS. Itulah mesin politik perempuan yang akan PB Jatim gerakkan sebagai instrumen pemenangan Pak Halim’” jelas Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut.
Karena itu, Anik menambahkan untuk mewadahi antusiasme perjuangan para prajurit perempuan PKB tersebut, DPW PB Jatim sudah membentuk RPH (Relawan Penggerak Holopis) yang berbasis para guru, guru ngaji, Pelaku UMKM perempuan, dan kader penggerak TPS. “RPH ini merupakan wujud kristalisasi pergerakan para pengurus, kader dan simptisan PH dalam mewujudkan cita-cita Pak Halim Holopis Kuntul Baris dalam menata masa depan Jawa Timur agar lebih baik,” tambah legislator dari Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) itu.
Saat memberikan keterangan itu, Anik juga didampingi oleh Sekretaris DPW PB Jatim Khozanah Hidayati. Dalam kesempatan tersebut Khozanah menambahkan bahwa sosok Pak Halim sejauh ini relatif diterima dengan baik oleh segenap eksponen perempuan. Hal ini didasari oleh kebijakan Pak Halim yang banyak berpihak pada upaya pembangunan berbasis gender. “Pak Halim itu meski bukan perempuan tapi punya sensifitas gender yang baik lho. Indikasinya, meski kebijakan affirmatif action pengarusutamaan perempuan dalam politik belum ada, di PKB sudah mengakomodasi keterwakilan perempuan lebih dari 40 persen,” jelas Neng Ana, panggilan akrab anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut.

Karena itu, Khozanah optimis profil Pak Halim akan diterima oleh pemilih dari kalangan perempuan.

Tinggalkan komentar

​Mega Proyek Kilang Minyak Tuban Diharapkan Mampu Ciptakan Multiplier Effect

Tuban, PUBLIK.co.id – Sekretaris DPW Jawa Timur Perempuan Bangsa, Khozanah Hidayati mengatakan bahwa  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban harus mampu menjadi koordinator, fasilitator dan stimulator kaitannya dengan mega proyek ground breaking pembangunan kilang minyak Tuban yang rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

Ia menjelaskan bahwa stake holder yang ada di Tuban harus menangkap peluang agar multlipier efect dari mega proyek tersebut nantinya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Tuban.
Ia menyebutkan, multiplier effect dari pembangunan kilang minyak tersebut mencakup bidang ekonomi dan sosial.
“Multiplier effect di bidang ekonomi akan memengaruhi besaran PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan terhadap sektor ekonomi lain akibat adanya kenaikan permintaan akibat adanya mega proyek kilang minyak tersebut,” tulis Khozanah di akun Twitternya @ana_khoz pada Minggu, 12 Februari 2017.
Adapun multiplier effect, lanjutnya, kaitannya dengan sosial adalah adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, penigkatan pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan akses ekonomi serta perbaikan infrastruktur lainnya.
“Agar multiplier effect tersebut maksimal maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban harus memfasilitasi suprastruktur dan infrastruktur yang bisa memaksimalkan manfaat multlipier effect tadi bagi masyarakat Tuban,” tulis Khozanah yang juga Anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Khozanah juga menambahkan, Pemkab Tuban juga harus memfasilitasi perhitungan proyeksi kebutuhan tiap sektor akibat adanya peningkatan permintaan. Sehingga, tuturya, pengadaan sarana tidak tumpang tindih, over supply atau justru ketersediannya kurang.
Agar tidak menimbulkan gangguan di lingkungan sosial, Khozanah mengatakan, baiknya persyaratan tenaga kerja lokal dimasukkan sebagai persyaratan dalam dokumen AMDAL. Menurutnya, hal ini cukup beralasan dan bisa mengikat investor untuk tidak melanggarnya.
Selain itu, jelas Khozanah, agar multiplier effect benar-benar dirasakan masyarakat, Pemkab harus mewajibakan pihak investor untuk mendidik tenaga kerja lokal, termasuk dalam hal penggunaan kontraktor lokal.
“Prinsipnya, Pemkab harus bisa menjadi koordinator, fasilitator, dan stimulator untuk menjadikan proyek ini punya multiplier effect maksimal terhadap ekonomi Tuban,” jelasnya
http://www.publik.co.id/detail/2292/mega-proyek-minyak-tuban-diharapkan-mampu-ciptakan-multiplier-effect

Tinggalkan komentar