Archive for category Berita Jatim

Hari Kartini, DPRD Jatim Mengapresiasi Perempuan Yang Berkarir di Politik

Jaltim Newsroom – Momentum dan semangat perjuangan kartini menghapuskan perbedaan gender harus terus digaungkan oleh generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Salah satunya Khozanah Hidayati. Anggota DPRD Jatim ini sangat mengapresiasi ketika ada perempuan mampu berkarir di politik. Sebab, tidak semua perempuan punya kesempatan untuk dapat duduk di parlemen. Butuh perjuangan yang tidak mudah.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar wanita yang akrab disapa Ana ditemui di DPRD Jatim saat ditanyai tentang memperingati hari kartini, Jumat (20/4).

Peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita. Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika menstruasi ada dispen, orang perempuan yang paling mengerti. “Sekarang masyarakat sudah tidak lihat gender laki atau perempuan,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Ana, untuk mencapai titik sukses didunia politik perlu juga dukungan dari keluarga. Baginya ini nomor satu sebelum mencari dari konstituen. Oleh karena itu, kodrat sebagai seorang ibu jangan sampai ditinggalkan.

Dua peran tersebut semestinya bisa berjalan beriringan. Meskipun sedang berada dipuncak karir. “Berdasarkan prioritas. Tetep keluarga prioritas nomor satu. Dimana saat saya dibutuhkan keluarga, juga harus bisa tampil disana. Artinya ketika masyarakat membutuhkan saya harus bisa hadir,” tutur Khozanah.

Diakuinya, memang banyak yang harus diurus. Mulai dari keluarga, hingga masyarkat di daerah peilihannya (dapil). Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk dapat membagi dan berperan dengan baik. Serta kemampuan menempatkan diri dimanapun berada.

“Hari kartini ini kan ingatkan kita pada masa lampau. Dimana dulu pergerakan perempuan mulai ada. Contohnya peroleh pendidikan dan emansipasi. Jadi kita juga tidak boleh lupa bahwa kodrat wanita adalah seorang ibu tetap harus bisa bagi keluarga dan pekerjaan di dewan,” tandas Ana. (Pca/p

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/hari-kartini-dprd-jatim-mengapresiasi-perempuan-yang-berkarir-di-politik

Iklan

Tinggalkan komentar

DPRD Jatim Berharap Pemerintahan Lakukan Penataan Distribusi Pupuk Ke Petani

Jatim Newsroom – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap kepada pemerintah agar melakukan aturan penataan baru atau penataan ulang untuk sistem distribusi pupuk ke petani. Pasalnya, saat ini pendistribusiannya dinilai tidak tepat sasaran.

“Untuk masalah pupuk diharapkan diperhatikan. Pasalnya, saat serap asprisasi di Bojonegoro dan Tuban, masyarakat mengeluhkan pupuk tidak tepat sasaran terutama untuk masyarakat hutan. Bahkan, dinilai menilai saat ini masih ada pupuk yang mudah dipermainkan oleh mafia,”ujar Anggota DPRD Jatim, Khozanah Hidayati ditemui di ruang kerjanya DPRD Jatim, Kamis (8/3).

Oleh karena itu, Khozanah berharap pemerintah membuat aturan untuk pemangkasan sistem distribusi, sehingga tidak dapat dimainkan oleh mafia pupuk, dan dapat tepat sasaran dalam penerimaannya. “Karena ada permainan mafia, akhirnya dikeluhkan oleh masyarakat. Maka ada pemangkasan dari pemerintah,” paparnya.

Khozanah menyampaikan, salah satu bentuk tidak tepat sasaran dalam distribusi pupuk adalah pemberian kartu tani yang hanya mengacu data lama, sehingga tidak sesuai perkembangan data di masyarakat. Padahal, kartu tani tersebut merupakan identitas para petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Dengan kartu tani, maka kepemilikan tanah beserta luasannya dapat terdata sehingga dapat mengkalkulasi jumlah pupuk yang akan didapatkan sesuai luasan tanah. Mengingat, kadang-kadang masyarakat ada yang menjual tanahnya. Namun masih tetap mendapatkan pupuk subsidi, sementara yang luasan tanahnya bertambah tidak mendapatkan tambahan pupuk subsidi.

“Ini salah satu upaya untuk tanggulangi kelangkaan pupuk. Maka datanya harus di update terus, jangan copy paste data lama, sehingga kepemilikan tanah harus sesuai di lapangan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga minta Badan Pusat Statistik (BPS) harus sering melakukan sensus untuk meng-update data yang terkini, sehingga dana program tersebut begitu dikucurkan tidak sesuai dengan data yang baru. “Jangan sampai petani yang butuh 1 ton pupuk tidak mendapatkan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Sementara pemilik tanah yang luasannya kecil justru mendapatkan pupuk yang banyak,â€� ujarnya. (pca/p)

Tinggalkan komentar

Gus Ipul Tebar Janji Kepada Nelayan, Warga: Semoga Benar-benar Terwujud

Selasa, 27 Februari 2018 18:40 WIB

TUBAN, BANGSAONLINE.com – Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur, Saifullah Yusuf blusukan ke kampung nelayan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan/ Kabupaten Tuban, Selasa (27/2). Dalam kunjungannya, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menebar janji-janji apabila ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur.

“Insya Allah nantinya ada program-program untuk kesejahreraan masyarakat nelayan,” ujar Gus Ipul kepada wartawan saat blusukan di kampung nelayan.

“Juga akan ada pemberdayaan perekonomian istri nelayan. Kebetulan di kampung nelayan ada kuliner ikan asap, untuk itu pemberdayaan ekonomi ini perlu ditindaklanjuti. Ikan asap diminati orang, makanya ini perlu dikembangkan dan ada inovasi agar ekonomi masyarakat meningkat,” imbuh Gus Ipul.

Adapun beberapa program yang sudah ia siapkan untuk para nelayan, yaitu bantuan GPS bagi nelayan, alat keamanan saat melaut, dan beberapa bantuan untuk mengurangi beban para nelayan. Begitu juga untuk para istri nelayan, ia mengaku sudah menyiapkan program pemberdayaan lewat olahan ikan asap.

“Selama ini menjualnya hanya di tingkat lokal, harapan kami ke depan ikan-ikan asap dari Tuban ini dapat dikirim ke nasional. Tentunya itu ada olahan yang bagus, sehingga membuat ikan asap tetap bagus tanpa menggunakan bahan pengawet,” paparnya.

Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti Kabupaten Tuban Khozanah Hidayati yang ikut mendampingi menyampaikan jika dalam kesempatan Gus Ipul juga menyempatkan diri menghadiri acara IWAPI dan menemui para UMKM di rest area. “Dilanjutkan menyambangi korban terdamoak bencana banjir di Kecamatan Plumpang,” ujarnya.

Sementara Qunaisih, istri salah satu nelayan di Karangasri berharap apa yang dicanangkan oleh Gus Ipul benar-benar terwujud apabila ia terpilih. (gun/rev)

http://m.bangsaonline.com/berita/42458/gus-ipul-tebar-janji-kepada-nelayan-warga-semoga-benar-benar-terwujud

Tinggalkan komentar

DPRD Jatim Dorong Penataan Distribusi Pupuk

Ketersediaan pupuk nampaknya menjadi masalah di masyarakat, karena diduga ada permainan dari mafia. Dengan begitu, kelangkaan pupuk masih terjadi akibat distribusi ke para petani.

Anggota DPRD Jatim, Khozanah Hidayati mengatakan, untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, perlu penataan sistem distribusinya ke masyarakat. Mengingat saat ini pendistribusiannya tidak tepat sasaran.

“Pupuk diharapkan diperhatikan. Terutama untuk hutan. Saat ini distribusi pupuk subsidi dari pemerintah masih banyak mata rantai sehingga mudah dipermainkan oleh mafia,” kata Khozanah, dikonfirmasi, Rabu (21/2/2018).

Politisi asal PKB itu berharap pemerintah membuat aturan untuk pemangkasan sistem distribusi sehingga tidak dapat dimainkan oleh mafia pupuk, dan dapat tepat sasaran dalam penerimaannya.

“Karena ada permainan mafia, akhirnya dikeluhkan oleh masyarakat. Maka ada pemangkasan dari pemerintah,” terangnya.

Salah satu bentuk tidak tepat sasaran dalam distribusi pupuk adalah pemberian kartu tani yang hanya mengacu data lama, sehingga tidak sesuai perkembangan data di masyarakat. Padahal kartu tani tersebut merupakan identitas para petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Dengan kartu tani maka kepemilikan tanah beserta luasannya dapat terdata sehingga dapat mengkalkulasi jumlah pupuk yang akan didapatkan sesuai luasan tanah. Mengingat kadang-kadang masyatakat ada yang menjual tanahnya. Namun masih tetap mendapatkan pupuk subsidi, sementara yang luasan tanahnya bertambah tidak mendapatkan tambahan pupuk subsidi.

“Ini salah satu upaya untuk tanggulangi kelangkaan pupuk. Maka datanya harus di update terus, jangan copy paste data lama, sehingga kepemilikan tanah harus sesuai di lapangan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) harus sering melakukan sensus untuk menga-update data yang terkini, sehingga dana program tersebut begitu dikucurkan tidak sesuai dengan data yang baru.

“Jangan sampai petani yang butuh 1 ton pupuk tidak mendapatkan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Sementara pemilik tanah yang luasannya kecil justru mendapatkan pupuk yang banyak. Ini kan lucu,” pungkasnya

Tinggalkan komentar

DPRD Jatim Minta Pemprov Beri Tambahan Kesejahteraan Guru Madin

November 26, 2017

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jatim dorong Pemprov untuk memberikan suntikan tunjangan bagi guru madin (madrasah diniyah) yang dikelola swasta.

Pasalnya kata Anggota DPRD Jatim, Khozanah Hidayati menjelaskan, selama ini tunjangan guru swasta di Jatim selalu di bawah standar.

“Selama ini dapatnya cuma Rp 300 ribu perbulannya. Hal itu tak cukup untuk biaya hidup. Saya berharap Pemprov memberikan perhatian,” ungkap dia di Surabaya, Ahad (26/11/2017).

Politisi asal Tuban ini, mengatakan dengan adanya tunjangan tambahan tersebut pihaknya berharap kesejahteraan guru madin swasta di Jatim dapat terealisasi.

“Setidaknya ada tambahan kesejahteraan seperti guru madin milik negeri. Bagaimanapun juga nasib mereka harus diperhatikan,” tandasnya.

Pewarta: Tri Wahyudi
Editor: Romandhon

https://nusantaranews.co/dprd-jatim-minta-pemprov-beri-tambahan-kesejahteraan-guru-madin/

Tinggalkan komentar

​Empat Fraksi Lakukan Reposisi Komisi

PARLEMEN JATIM-Empat dari Sembilan fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur melakukan reposisi personil di sejumlah Komisi. Empat fraksi itu adalah F-PKB, F-PDIP, F-Gerindra dan F-PG. Sedangkan lima fraksi lainnya, yaitu F-PD, F-PAN, F-PKS, F-PPP dan F-NasDem Hanura sengaja memilih tetap. 

 
Berdasarkan surat keputusan DPRD Jatim No.188/  /Kpts.DPRD/050/2017 tentang pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Jatim yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (4/5) sore. Fraksi yang paling banyak melakukan rotasi keanggotaan di komisi adalah Fraksi Gerindra, sebab dari 13 anggota yang dimiliki, 5 diantaranya dirotasi. 
 
Kelima anggota Fraksi Partai Gerindra yang dirotasi adalah Ahmad Firdaus Fibrianto dari anggota Komisi A ke Komisi B, Saifuddin Asmoro dari Komisi A ke Komisi D, Muhammad Fawaid dari Komisi B ke Komisi A, Abdul Halim dari Komisi D ke Komidi E, dan Benjamin Kristianto dari Komisi E ke Komisi A. “Reposisi ini untuk penyegaran dan itu sudah menjadi keputusan fraksi,” ujar Ahmad Hadinuddin ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. 
Sementara itu, Ketua F-PKB DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan bahwa dari 20 anggota FPKB yang ada di DPRD Jatim, hanya empat orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. “Mereka adalah Ka’bil Mubarok dari Wakil Ketua Komisi B menjadi anggota Komisi E, Hj. Anik Maslachah dari anggota Komisi C menjadi Wakil Ketua Komisi B, Khozanah Hidayati dari Komisi D ke Komisi C dan Baddrut Tamam dari Komisi E ke Komisi C,” terang Thoriq.
Masih di tempat yang sama, Sahat Tua Simanjuntak ketua F-PG DPRD Jatim menyatakan dari 11 anggota F-PG yang ada di Dewan Jatim, hanya 4 orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. Mereka adalah Hj. Atika Banowati dari Komisi B ke Komisi D, Karimullah dari Komisi D ke Komisi E, Alimin dari Komidi D ke Komisi B, dan Muhammad Bin Muafi dari Komisi E ke Komisi D.
“Reposisi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Jatim itu sudah diatur dalam Tatib dan dilakukan setelah 2,5 tahun masa bhakti anggota DPRD Jatim periode 2014-2019,” beber Sahat Tua Simanjuntak. 
Sementara itu, Ketua F-PDIP DPRD Jatim, Sri Untari mengatakan bahwa dari 19 anggota F-PDIP yang tersebar di 5 komisi, hanya satu orang dirotasi yaitu Suhandoyo dari anggota Komisi C ke anggota Komisi E. “Tapi untuk alat kelengkapan dewan yang lain, seperti Baperda (Banleg), Badan Kehormatan (BK), Banmus dan Banggar cukup banyak yang dirombak,” ujar Sekretaris DPD PDIP Jatim ini. 

http://www.parlemenjatim.com/2017/05/empat-fraksi-lakukan-reposisi-komisi.html

Tinggalkan komentar

​Pimpinan DPRD Jatim lakukan perubahan AKD Tingkat komisi dan badan8

LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan DPRD Jawa Timur kembali mengumumkan perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Periode Masa Jabatan 20114-2019. Setelah mengubah pimpinan di tingkat fraksi, kali ini yang diubah terkait komposisi anggota dewan di tingkat komisi dan badan di DPRD Jatim.

Dari total 9 fraksi hanya ada 4 fraksi yang mengusulkan perubahan, yakni Fraksi PKB sebanyak 4 anggota, Fraksi Partai Gerindra 5 anggota, Fraksi Partai Golkar 4 anggota, dan Fraksi PDIP 1 anggota. Sehingga total anggota dewan yang menempati posisi baru di komisi sebanyak 14 orang. Untuk 5 fraksi lainnya yang tak melakukan perubahan anggota di komisi yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem-Hanura, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PPP.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB yang baru Thoriqul Haq mengatakan perubahan komposisi anggotanya di setiap komisi oleh fraksinya adalah hal yang biasa. Bahkan, PKB sudah pernah melakukan pergeseran anggota di beberapa komisi sebelum batas waktu yang diperbolehkan yaitu 2,5 tahun di periode ini. Sedangkan untuk saat ini pergeseran anggota dilakukan karena telah melewati 2,5 tahun.
“PKB biasa ganti posisi seperti itu. Dulu malah sebelum 2,5 tahun PKB sudah melakukan pergantian posisi. Seperti Pak Chusainuddin dulu awal ditempatkan di Komisi C lalu dipindah ke Komisi B. Ada lagi Pak Akik Zaman yang sebelumnya di Komisi A diganti ke Komisi C. Jadi ini hal yang wajar, ini kan untuk penyegaran,” kata Thoriq yang menjabat Ketua Komisi C ini ditemui LICOM usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (4/5/2017).
Senada, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar juga menyebut perubahan AKD ini telah sesuai tata tertib (tatib) di DPRD Provinsi Jatim dengan batasan waktu telah melampaui 2,5 tahun dalam periode masa jabatan 2014-2019.
“Di tatib diperintahkan maksimal batasnya 2,5 tahun. Jadi SK-nya (Surat Keputusan) pimpinan maupun keanggotaan pada waktu 2,5 tahun itu berakhir. Karena tatib mengatur seperti itu. Ini namanya penyegaran. Silahkan dilihat dalam pergantian ini tidak ada ribut apa-apa juga,” jelas Pak Is (sapaan akrab politisi Partai Demokrat) ini.
Sedangkan disinggung soal fraksi partainya yang tak melakukan perubahan komposisi anggoota di komisi. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak wajib dilakukan, jika memang diperlukan fraksi bisa mengusulkan perubahan tersebut.
“Pergantian itu sesuatu hal biasa, tapi kalau sebuah fraksi memandangnya tidak perlu ya kenapa harus dipaksakan. Demokrat kali ini tidak ikut melakukan pergantian, mereka memandangnya para anggotanya sudah bagus di komisi masing-masing. Apalagi kalau mengganti ini kan perlu waktu lagi untuk adaptasi,” imbuhnya.
Diketahui, selain perubahan anggota di komisi. Pimpinan DPRD Jatim juga menyetujui perubahan di tingkat badan terdiri dari Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK). Untuk di Banleg tetap dipimpin oleh Achmad Heri (Fraksi Partai NasDem-Hanura) dan hanya mengubah sejumlah nama anggotanya. Sedangkan untuk BK nama ketua diganti oleh Achmad Tamim (Fraksi PKB) sebelumnya dijabat oleh Anisah Syakur (Fraksi PKB).@sarifa
Berikut rincian 14 nama anggota DPRD Jatim dari 4 fraksi yang posisinya digeser antar komisi:
Fraksi PKB :

1. Baddrut Tamam ke Komisi C (Anggota)

2. Khozanah Hidayati ke Komisi C (Anggota)

3. Anik Maslachah ke Komisi B (Wakil Ketua)

4. Ka’bil Mubarok ke Komisi E (Anggota)
Fraksi Partai Gerindra :

1. Abdul Halim ke Komisi E (Anggota)

2. Benjamin Kristianto ke Komisi A (Anggota)

3. M Fawait ke Komisi A (Anggota)

4. Syafiuddin Asmoro ke Komisi D (Anggota)
5. Achmad Firdaus Fibrianto ke Komisi B (Anggota)
Fraksi Partai Golkar:

1. Karimullah ke Komisi B (Anggota)

2. Moch Alimin ke Komisi B (Anggota)

3. Atika Banowati ke Komisi D (Anggota)

4. Muhammad Bin Mu’afi Zaini ke Komisi D (Anggota)
Fraksi PDIP:

1. Suhandoyo ke Komisi E (Anggota)
http://www.lensaindonesia.com/2017/05/05/awas-dishub-surabaya-akan-sikat-parkir-liar-di-acara-pawai-bunga.html

Tinggalkan komentar