Archive for category Berita Lain-Lain

Dukungan untuk Halim Menguat

SURABAYA – Dukungan untuk Abdul Halim Iskandar sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Timur menguat. 

Ini setelah DPW Perempuan Bangsa (PB) Jatim meminta seluruh pengurusnya yang berjumlah 135.000 orang untuk all out mendukung ketua DPRD Jatim ini maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yang akan berlangsung pada 2018 mendatang. Mesin politik ini memastikan tidak akan berpaling ke calon lain meskipun sama-sama berasal dari kalangan nahdliyin. ”Hubungan Muslimat NU dan PKB ini masih sangat solid. Dari data yang ada selama ini, pemilih PKB kebanyakan adalah kaum perempuan,” kata Ketua DPW PB Jatim Anik Maslachah, kemarin. Pihaknya optimistis jika Halim Iskandar diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memenangi pilgub. 

”PKB ini sudah punya dua modal yang kuat, yaitu modal sosial dan modal politik. Modal sosialnya, Pak Halim sudah dangat dikenal di kalangan nahdliyin. Sedangkan modal politiknya, PKB sebagai partai pemenang 20 kursi, bisa langsung mengusung calonnya sendiri,” katanya. Pertimbangan lainnya adalah pengalaman Halim Iskandar yang pernah menjabat ketua DPRD Jombang dua periode dan ketua DPRD Jatim juga dua periode. ”Pak Halim pasti sudah tahu solusi tiap permasalahan di Jatim. Dedikasi dan loyalitasnya sangat tinggi,” papar Anik yang juga anggota DPRD Jatim. 

Ia mengakui, PB selaku badan otonom dari PKB harus selalu siap melaksanakan tugas dan perintah DPW PKB PKB Jatim untuk memenangkan kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut sebagai Gubernur Jatim. Terutama menguatkan basis dukungan untuk segmentasi kaum perempuan. ”Jika ditotal, jumlah pengurus PB se-Jatim itu 135.000 orang. Mulai dari level ranting (desa) sampai cabang (kabupaten/ kota). Mereka nanti yang akan jadi ujung tombak untuk mengorganisir relawan sampai level TPS. Itulah mesin politik yang akan PB Jatim gerakkan sebagai instrumen pemenangan Pak Halim,” tegasnya. 

Sekretaris DPW PB Jatim Khozanah Hidayati menambahkan, sosok Halim Iskandar sejauh ini relatif diterima dengan baik oleh segenap eksponen perempuan. Hal ini didasari oleh kebijakan Halim yang diklaim banyak berpihak pada upaya pembangunan berbasis gender. ”Pak Halim itu meski bukan perempuan tapi punya sensitivitas gender yang baik. Di PKB sudah mengakomodasi keterwakilan perempuan lebih dari 40%,” jelas Khozanah. 

Zaki zubaidi 

Tinggalkan komentar

​Darurat Hoax, Mbak Ana: Tingkatkan Minat Baca Buku

TUBAN, Matahati Online – Indonesia darurat hoax. Hal itu terbukti dengan semakin besarnya kegaduhan nasional yang muncul baru-baru ini. Persoalan itu sangat serius untuk dicari akar masalahnya sehingga dapat menemukan formula penyelesaian sejak dini.

Bendahara FPKB DPRD Jatim Khozanah Hidayati, dalam tulisannya, menganalisis dengan gamblang faktor-faktor maraknya hoax serta alternatif penyelesaiannya.
Menurut perempuan yang akrab disapa Mbak Ana itu, Sebenarnya minat baca masyarakat masih tinggi namun waktu masyarakat banyak tersita untuk media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal akhir-akhir ini banyak beredar buku bagus dan berkualitas namun minat masyarakat untuk membaca tetap saja rendah.
Semakin tinggi hasrat berkomentar di timeline biasanya dipengaruhi hasrat membaca. Mereka biasanya malas untuk membaca berita secara paripurna namun langsung melontarkan komentar-komentar yang asal-asalan Sedangkan rendahnya budaya membaca akan memompa semangat menyebar berita apapun yang telah diterima.
Mbak Ana melanjutkan, penyebab masyarakat  getol menyebarkan berita hoax adalah karena berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat persoalan. Walhasil, masyarakat pengguna internet di Indonesia cenderung suka menyebarkan informasi ke orang lain tanpa lebih dulu memeriksa kebenarannya.
Sementara, seolah ada kebanggaan diri jika menjadi orang pertama atau bagian dari orang yang menyebarkan suatu berita yang nantinya akan menjadi berita viral.
Untuk itu, berita hoax atau berita palsu harus diperangi secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Inisiasi masyarakat membentuk Komunitas Anti Hoax Indonesia atau sejenisnya perlu diapresiasi dan diperkuat agar komunitas tersebut bisa mendorong masyarakatuntuk mencegah atau minimal tidak gampang mempercayai berita-berita hoax.
Juga perlu membuat aturan main perihal dunia online dan media sosial agar pembuat dan penyebar berita palsu atau hoax bisa diberi tindakan hukuman yang setimpal.
Di samping itu harus juga dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca masyarakat, sehingga dengan  menguatnya minat baca diharapkan masyarakat bisa bertindak kritis saat membaca atau memperoleh berita-berita yang belum tentu benar adanya.
Harus menjadikan gemar membaca  sebagai gaya hidup masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Adapaun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pertama adalah memperbanyak ruang baca di tempat publik seperti pusat perbelanjaan, hotel dan lain-lain.
“Perlu diingat bahwa gemar membaca adalah merupakan suatu produk budaya maka untuk pembenahannya perlu waktu lama dan kerja yang terencana dan sifatnya jangka panjang,” pungkas Anggota Komisi D DPRD Jatim itu. [an]
http://www.matahationline.com/berita-darurat-hoax-mbak-ana-tingkatkan-minat-baca-buku.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Tinggalkan komentar

Penanganan Bencana Pemprov Belum Maksimal

KORANKABAR.COM (SURABAYA)-Curah hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terahir, mengakibatkan hampir seluruh Kota/Kabupaten di Jatim merasakan dampak banjir yang cukup parah. Hal ini yang membuat sejumlah anggota DPRD Jatim prihatin dan mengusulkan berbagai upaya agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggap memberi perhatian pada warga.

Banyaknya penyebab banjir, selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi, salah satunya adalah, semakin dangkalnya sungai dan gundulannya hutan akibat alih fungsi.
“Jadi, datangnya banjir ini bukanlah semata-mata karena curah hujan tinggi tetapi permasalahan lain termasuk penggundulan hutan dan tidak maksimalnya fungsi waduk dan embung juga menjadi masalah penting yang harus diperhatikan,” kata Khozanah Hidayati Anggota Komisi D DPRD Jatim saat ditemui di DPRD Jatim, Rabu (2/3).

Menurutnya, perlunya pemerintah melakukan revitalisasi sungai agar saluran air sungai akibat hujan yang lebat tidak meluap. Pemerintah Provinsi perlu berkoordinasi dengan Pemerintah setempat agar melakukan pengerukan dan pelebaran sungai, supaya aliran sungai akibat curah hujan deras bisa teratasi.

Ia menuturkan, contohnya saja, hujan yang terjadi di sejumlah daerah yang terparah di Surabaya,Sidoarjo,Gresik,Tuban, dan Sampang. Menurutnya hujan yang melanda lima daerah akibat tidak maksimalnya fungsi embung dan tanggul di bantaran sungai yang terlalu pendek dan adanya alih fungsi lahan.

“Sekarang ini saya prihatin melihat masyarakat Jatim yang terkena banjir yang cukup tinggi hingga dua meter lebih. Bisa di bayangkan, selain banyak korban masyarakat , puluhan hektare sawah yang siap panen, akhirnya hancur,” ujar Anggota Komisi yang membidangi masalah pembangunan ini.

Ia juga meminta, Pemerintah Provinsi agar serius memperhatikan masyarakat yang terjadi korban bencana banjir. Dinas terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus tanggap memberikan bantuan secepatnya bagi korban banjir.
Pihaknya juga mendesak agar Dinas PU (Pekerja Umum) Pengairan Jatim melakukan revitalitasi sungai, mengingat penyebab banjir bukan karena insentitas hujan tinggi saja, melainkan dangkalnya sungai juga menjadi penyebabnya.

”Ini menjadi evaluasi bersama, baik dari Pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta yang mempunyai kepentingan membangun pabrik, supaya serius memikirkan dampaknya akibat alih fungsi,” ujarnya. (dit/h4d) (dikutip dari http://www.korankabar.com)

1 Komentar

SKPD Diminta Koordinasi agar Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 23 Mei 2015  10:15

ROFIKI – SURABAYA

ANCAMAN kekeringan di Jatim terjadi hampir setiap tahun. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati meminta supaya pemerintah melakukan antisipasi jauh-jauh hari, sehingga dampaknya tidak merembet ke masalah perekonomian di Jatim.

Menurutnya, sejak dulu pihaknya sudah meminta pada pemerintah pusat untuk membantu realisasi pembangunan waduk dan embung-embung di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Embung tersebut sebagai cadangan irigasi di saat musim kemarau.

“Sudah kami koordinasikan ke pusat agar bisa membantu dalam pembangunan waduk maupun embung,” tutur politisi dari Fraksi PKB itu, Jumat (22/5).
Untuk mengantisipasi kekeringan, pihaknya meminta kepada Pemprov agar segera melakukan pemetaan, serta mengambil langkah seperti pemberian bantuan pompa air.

“Selain itu, Pemprov harus turut membantu melakukan penanganan tanggap darurat berupa pengadaan air bersih. Jangan sampai nantinya masyarakat menderita berkepanjangan,” ujarnya.

Sementara Agus Maimun, anggota Komisi B, menuturkan tidak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab mengatasi kekeringan itu ke Pemprov. Dia mendesak kepada Pemprov untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Paling tidak teman–teman dinas segera melakukan pemetaan dan segera mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan upaya bantuan pompa air, embung maupun waduk terutama daerah yang memiliki aliran sungai atau waduk,” tuturnya.

Lebih lanjut, pengawalan dalam pembuatan embung tersebut bukan pada komisinya (Komisi B, red). Melainkan ada pada komisi yang membidangi masalah infrastruktur yakni Komisi D dan juga ada dikomisi E karena juga ada tanggung Jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kita di komisi B yang sangkut pautnya pertanian kena dampaknya saja. Untuk mendesak dalam pembuatan embung jelas bukan tupoksi kami. Kita hanya memfasilitasi untuk mengkoordinasikan ke teman teman komisi yang membidangi infrastruktur,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada 2014 ada 10 daerah di Jatim yang dilanda kekeringan. Yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Lumajang dan Lamongan.(Dikutip dari betitametro.com)

Tinggalkan komentar

Jelang Pilkada Serentak, Perempuan Bangsa Bentuk Kader Penggerak Partai

Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar memimpin konsolidasi Perempuan Bangsa untuk pemenangan Pilkada. [foto: m. didi rosyadi/BANGSAONLINE]

SURABAYA (BangsaOnline) – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur pada akhir 2015, Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Bangsa (DPW PB) Jatim berinisiatif membentuk Kader Penggerak Partai (KPP) hingga tingkat desa untuk mendukung dan memenangkan calon yang diusung PKB maju di Pilkada serentak mendatang.

“Suara pemilih perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki, karena itu Perempuan Bangsa ingin mensolidkan suara perempuan agar calon yang diusung PKB bisa menang di Pilkada mendatang,” ujar ketua DPW PB Jatim, Hj Anisah Sjakur di sela konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim di Wisma Sejahtera Ketintang Surabaya, Rabu (1/4).

Dari 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, kata perempuan yang juga anggota DPRD Jatim dari FPKB, PKB memiliki peluang besar menang di sembilan daerah karena berhasil menempatkan kadernya duduk sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

“9 daerah yang berpeluang besar dimenangi PKB adalah Blitar, Lamongan, Situbondo, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi dan Tuban,” terang Hj Anisah Syakur didampingi sekretaris DPW PB Jatim, Hj Anik Maslachah.

Disinggung soal calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang layak diusung PKB? Kembali Anisah Sjakur menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPP PKB. “Kalau bisa dari kader partai sendiri. Tapi kalau peluangnya kecil, yah lebih baik jangan dipaksakan,” dalihnya.

Menurut Anisah, kader Perempuan Bangsa yang berpeluang maju menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Jatim, diantaraya Khozanah Hidayati (Mbak Ana) di Bojonegoro, Kartika Hidayati di Lamongan dan Arzeti Bilbina di Surabaya. “Tapi semua itu tergantung dari DPP PKB, karena belum tentu keinginan PB sama dengan keinginan partai,” tambahnya.

Masih di tempat yang sama, Ketua DPW PKB Jatim, H Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa penentuan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung PKB di Pilkada mendatang bukan hanya berdasar pada suara kader tetapi juga berdasar pada hasil survey agar peluang menang bisa terukur dengan baik.

“Kita itu dalam menentukan calon jangan hanya berdasarkan perasaan berpeluang menang. Tapi juga harus mengacu pada hitung-hitungan politik dan survey,” tegas orang nomor satu di DPRD Jatim itu.

Dalam konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim, turut pula hadir ketua umum DPP PB, Hj Masrifah dan sekjen DPP PB, Hj Luluk Nur Hamidah, Sekretaris DPW PB Jatim, Anik Maslachah serta pengurus DPC PB kabupaten/kota se Jatim. (dikutip dari Harian Bangsa online, 2 April 2015)

, , ,

Tinggalkan komentar

Perempuan PKB Siap Digerakkan Hadapi Pilkada

Untuk mendukung calon yang diusung partai kebangkitan bangsa(PKB) pada Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota akhir 2015, Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Bangsa (DPW PB) Jatim berinisiatif membentuk Kader Penggerak Partai (KPP) hingga tingkat desa.
Pembentukan KPP sampai tingkat desa ini untuk mensolidkan suara Nahdliyin perempuan yang mayoritas tersebar di tingkart desa. “Suara pemilih perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki, karena itu Perempuan Bangsa ingin mensolidkan suara perempuan agar calon yang diusung PKB bisa menang di Pilkada mendatang,” ujar ketua DPW PB Jatim, Hj Anisah Syakur di sela konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim di Wisma Sejahtera Ketintang Surabaya, Rabu (1/4).
Dari 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, kata perempuan yang juga anggota DPRD Jatim dari FPKB, PKB memiliki peluang besar menang di sembilan daerah karena berhasil menempatkan kadernya duduk sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
“Sembilan daerah yang berpeluang besar dimenangi PKB adalah Blitar, Lamongan, Situbondo, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi dan Tuban,” terang Hj Anisah Syakur didampingi sekretaris DPW PB Jatim, Hj Anik Maslachah.
Selain menyiapkan KPP, DPW PKB Jatim juga menyiapkan sejumlah kader perempuan PKB untuk bisa bertarung di arena Pilkada. Namun demikian, lanjut Anisjah , perempuan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPP PKB. “Kalau bisa dari kader partai sendiri. Tapi kalau peluangnya kecil, yah lebih baik jangan dipaksakan,” dalihnya.
Menurut Anisah, kader Perempuan Bangsa yang berpeluang maju menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Jatim diantaraya Khozanah di Bojonegoro, Kartika Hidayati di Lamongan dan Arzeti Bilbina di Surabaya.
“Tapi semua itu tergantung dari DPP PKB, karena belum tentu keinginan PB sama dengan keinginan partai,” tambahnya.
Masih di tempat yang sama, Ketua DPW PKB Jatim, H Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa penentuan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung PKB di Pilkada mendatang bukan hanya berdasar pada suara kader tetapi juga berdasar pada hasil survey agar peluang menang bisa terukur dengan baik.
“Kita itu dalam menentukan calon jangan hanya berdasarkan perasaan berpeluang menang. Tapi juga harus mengacu pada hitung-hitungan politik dan survey,” tegas priayang juga menjabat ketua DPRD Jatim ini.
Dalam konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim, turut pula hadir ketua umum DPP PB, Hj Masrifah dan sekjen DPP PB, Hj Luluk Nur Hamidah serta pengurus DPC PB kabupaten/kota se Jatim. [cty] (dikutip dari Harian Bhirawa, 2 April 2015)

 

, , ,

Tinggalkan komentar

Dewan Jatim Minta Operasi Pasar Dibatasi, Hindari Mafia Beras

Suara Indrapura : DPRD Jatim meminta Bulog agar operasi pasar beras yang dilakukan dibatasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari mafia beras yang memborong harga beras di operasi pasar. Khozanah Hidayati, S.P anggota DPRD Jatim asal F-PKB mengatakan, dalam operasi pasar beras yang dilakukan Bulog, masih ditemukan mafia beras. Dengan membeli beras dalam jumlah banyak. Sikap mafia tersebut tidak dapat ditoleransi lagi karena dapat merugikan masyarakat.

Sejatinya operasi pasar dilakukan dengan tujuan meringankan beban masyarakat ketika adanya kenaikan beras yang meroket. Seharusnya Bulog melakukan operasi pasar sampai ke tingkat RT dan RW dengan syarat melakukan pendataan terlebih dahulu. Legislator cantik ini menjelaskan, Pemerintah harus mengevaluasi penyebab naiknya harga beras. Akibat melambungnya harga beras membuat masyarakat menjadi resah. Indonesia merupakan negara agraris, seharusnya harga beras tidak sampai menjadi 12 ribu perkilonya.

Terkait operasi pasar beras, Bulog harus bisa membedakan mana masyarakat biasa dan tengkulak. “Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah adanya tengkulak yang memborong beras. Jika terus dibiarkan beras tersebut akan ludes di borong mafia beras,” terang Ana Khozanah.

Politisi yang maju dari daerah Tuban dan Bojonegoro mengingatkan, bahwa operasi pasar tidak hanya sekali dalam sebulan melainkan bisa empat kali sebulan. Hal ini dilakukan karena masyarakat sangat membutuhkannya. Selain itu hal ini sebagai cara Bulog melakukan pengawasan ketat agar operasi pasar bisa tepat sasaran. Jika perlu Bulog meminta bantuan keamanan untuk mengawasi operasi pasar. (rofik)

Tinggalkan komentar