Archive for category Berita Tuban

Beredar Foto Polisi Tuban Menggendong Calon Haji Usia Lanjut

TUBAN, CAKRAWALA.CO – Beredar foto-foto Polisi di Tuban, Jawa Timur yang menggendong Calon Haji yang lanjut usia. Foto tersebut diunggah ke Twitter dan Facebook oleh Khozanah Hidayati, anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Terima kasih pak Polisi Tuban yg telah membantu jamaah haji yg sepuh2. Semoga amalmu jadi pemberat timbanganmu di yaumil akhir nanti,”. Demikian tweet Ana Khozanah melalui akun pribadinya @ana_khoz

Polisi Tuban menggendong Calon Haji usia lanjut. Foto @ana_khoz

Menurut Ana, foto tersebut ia ambil saat pemberangkatan Calon Haji di Pendopo Bupati Tuban, Selasa (1/8/2017). Sejumlah anggota Polisi dan Satpol PP setempat menggendong Calon Haji yang berusia lanjut.

Foto Tersebut kemudian mendapat respon positif warga. “amminn….apresiasi untuk Pak AKP….jarang ada yg begini..” kata @Dianadjiemunaji. Sementara, Ing Habibi mengomentari foto tersebut di akun Facebook Ana Khozanah dengan memuji ketulusan polisi tersebut. “Bnar2 penegak hukum yg hebat,” tulisnya.

Anggota Satpol PP Tuban menggendong Calon Haji usia lanjut. Foto @ana_khoz

Sejauh ini, foto tersebut di akun Facebook Ana Khozanah telah disuka 158 orang dan dibagikan oleh dua orang.

Ana Khozanah juga mengapresiasi sikap Polisi tersebut. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Polri sekarang sudah mulai dekat dengan masyarakat. Polri katanya, tanpa diminta sudah membantu jamaah haji sepuh yang membutuhkanya. “Hal tersebut sangat saya apresiasi karena telah menunjukkan bahwa Polri adalah pengayom masyarakat,” ujarnya kepada cakrawala.co.

Jumlah jamaah haji asal Tuban yang berangkat hari ini ada 890 orang jamaah masuk melalui Kelompok Terbang (Kloter) 16, 17 serta 21 Embarkasi Surabaya. (Mohammad Zaini)

https://www.cakrawala.co/2017/08/01/beredar-foto-polisi-tuban-menggendong-calon-haji-usia-lanjut/

Tinggalkan komentar

​Komisi D Jatim Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Serius Atasi 

SURABAYA (Mediabidik) – Rusaknya jalan Provinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Tuban dan Bojonegoro masih perlu perhatian yang serius dari pemerintah, masalahnya ini sangat menganggu warga yang tinggal diwilayah tersebut, karena seringkali kendaraan yang melintasi daerah tersebut harus berjalan lambat sebab takut  terjadi kecelakaan, sehingga hal ini menyebabkan kemacetan panjang .
        

Khozanah Hidayati.S.P politisi perempuan dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, karena menurut pengakuan warga di sana, ketika ia mendengar aspirasi masyarakat ternyata disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya baik di tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat kota masih ada yang rusak. Salah satunya berlubang-lubang, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.

        

” Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur khususnya jalan nasionalnya masih rusak dan berlubang sangat besar ,” terang Khozanah Hidayati saat di temui di Gedung DPRD Jatim Indrapura Surabaya.

       

Apalagi, masih terang Khozanah, pada saat musim ini yang serba tak menentu, cuaca ekstrim yang terjadi kadang hujan deras kadang panas sehingga menjadi penyebab kondisi jalan di sana cepat rusak  dan berlubang, sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat, pemprov dan pemkab setempat untuk memperbaikinya karena ini sangat di butuhkan masyarakat .      

      

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya pemerintah pusat memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.

       

” Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antara pusat dan provinsi  sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, ” tegasnya.

           

sementara itu persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjadi kelangkaan.

          

” Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat , keluhan pupuk masih menjadi dominan dalam persoalan, jangan sampai daerah yang terkenal lumbung pangan nasional malah sulit mendapatkan pupuk, dan itu sangat di butuhkan petani, sebab bisa menjadi penyebab sektor pertanian disana terganggu karena langkahnya ketersediaan pupuk,” jelas sekretaris Perempuan Bangsa PKB Jatim ini.

         

Anggota Komisi D DPRD Jatim ini juga mengakui  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah setempat untuk saling berkoordinasi melakukan perbaikan infarstruktur jalannya. (rofik)
http://www.mediabidik.com/2017/03/komisi-d-jatim-desak-pemerintah-pusat.html?m=1

, ,

Tinggalkan komentar

​Kilang Minyak Tuban Sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Jatim)
Pertengahan tahun ini mega proyek kilang minyak di Tanjung Awar-Awar Tuban akan segera dimulai pengerjaan tahap konstruksinya dengan dimulainya ground breaking. Kilang dengan kapasitas 300 ribu barel minyak tersebut direncanakan akan on stream atau mulai berproduksi di tahun 2022.
Proyek sebesar pembangunan kilang ini diperkirakan akan membutuhkan tenaga kerja sampai empat puluh ribu sampai lima puluh ribu orang saat konstruksi dan sekitar empat ribu sampai lima ribu orang saat sudah berproduksi.
Dengan magnitut produksi BBM sekitar 300 ribu barel per hari tentunya ini merupakan mega proyek nasional yang tentunya akan memberi multiplier effect kepada perekonomian lokal Tuban. Mulai dari industri konstruksi, industri perhotelan, restoran dan rumah makan, industri perumahan dan real estate, industri penyediaan barang, industri perbankan sampai industri perkapalan.
Peluang besar tersebut tentunya harus ditangkap oleh semua stake holder yang ada di Tuban. Jangan sampai peluang emas tersebut justru yang memanfaatkan adalah pemain-pemain dari luar Tuban. Stake holder di Tuban harus menangkap peluang agar multiplier efect dari mega proyek ini bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat Tuban.
Adapun defenisi Multiplier effect dalam pengembangan ekonomi lokal adalah merupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan bidang tertentu baik positif mapun negatif sehingga menggerakkan bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan pembangunan.
Multiper effect dalam pembangunan kilang minyak tersebut adalah bidang ekonomi dan sosial. Multipier effect di bidang ekonomi akan mempengaruhi besaran PDRB (Produk Domistik Regional Bruto), peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja  dan keterkaitan terhadap sektor-sektor ekonomi lain  akibat adanya kenaikan permintaan akibat adanya mega proyek kilang minyak tersebut.
Adapaun multiplier effect terhadap bidang social baik secara langsung maupun tidak langsung adalah  adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan atau lainnya, peningkatan akses ekonomi serta perbaikan infrastruktur lainnya.
Agar multiplier effect tersebut maksimal maka  pemerintah kabupaten Tuban harus memfasilitasi suprastruktur dan infrastruktur yang bisa memaksimalkan manfaat multiplier effect  tadi bagi masyarakat lokal Tuban. Juga harus mempermudah akan perijinan-perijinan bagi mega proyek itu sendiri maupun industri-industri ikutan dan penunjang lainnya. Misalnya mengadakan peraturan yang mewajibkan perusahaan yang terlibat di mega proyek tersebut untuk memaksimalkan memperkerjakaan tenaga kerja lokal Tuban dan juga untuk melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dalam pembangunan mega proyek tersebut.
Di samping itu pemkab Tuban juga harus memfasilitasi perhitungan proyeksi kebutuhan setiap sektor akibat adanya peningkatan  demand / permintaan dari adanya mega proyek kilang Tuban. Sehingga pengadaan sarana atau tempat usaha tidak saling tumpang tindih, over supply atau justru kurangnya ketersediaan.
Adapaun agar mega proyek tersebut menyerap tenaga kerja lokal maka harus dipersyaratkan kepada investor bahwa penggunaan tenaga lokal harus minimal mencapai prosentasi tertentu, misalnya mensyaratkan tenaga kerja lokal 40 persen. Alangkah lebih baik lagi kalau persyaratan tenaga kerja lokal ini dimasukkan sebagai persyaratan dalam dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
Karena kenyataannya pendayagunaan tenaga kerja lokal jika tidak dilakukan secara maksimal akan menimbulkan gangguan lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu jalannya proyek atau jalannya operasi kilang minyak itu sendiri. Sehingga memasukkan persyaratan pemakaian tenaga kerja lokal dalam dokumen AMDAL adalah cukup beralasan dan bisa mengikat pihak investor untuk tidak bisa melanggarnya.
Disamping pemenuhan tenaga kerja lokal tersebut, pihak investor juga harus diwajibkan untuk mendidik tenaga kerja lokal menjadi tenaga kerja yang siap pakai untuk diterjunkan di industri pembuatan dan pengoperasian kilang. Misalnya tenaga operator kilang adalah harus menggunakan tenaga lokal yang dididik secara spesifik oleh investor untuk mengoperasikan kilang itu sendiri. Demikian juga tenaga-tenaga semi skill lain untuk pembangunan kilang harus memaksimalkan menggunakan tenaga kerja lokal Tuban.
Satu lagi yang tidak kalah pentingnya yang harus dipersiapkan oleh Pemkab Tuban adalah membuat peraturan yang mewajibkan investor dan main kontraktor untuk menggunakan kontraktor lokal untuk pejerjaan-pekerjaan yang sifatnya sederhana dan tidak memerlukan teknologi tinggi, misalnya pembuatan jalan, saluran, perkantoran, perumahan, pengurukan dan pematangan lahan dan sejenisnya atau supplay tenaga cleaning service dan katering. Sehingga dengan memaksimalkan penggunaan kontraktor lokal maka multiplier effect akan benar-benar bisa di rasakan masyarakat Tuban.
Prinsipnya pemerintah kabupaten Tuban harus bisa menjadi koordinator, fasilitator dan stimulator dalam menjadikan mega proyek kilang minyak ini mumpunyai multiplier effect maksimal terhadap perekonomian Tuban. Sebagai koordinator pemerintah daearh Tuban harus menetapkan kebijakan dan menentukan strategi-strategi  bagi pembangunan perkekonomian dalam menyongsong pembangunan kilang ini dan juga melibatkan semua stake holder Tuban seperti terserapnya tenaga kerja lokal secara maksimal dan juga terlibatnya semua stake holder yang ada.
Sebagai fasilitator pemkab Tuban harus memfasilitasi peran serta masyarakat dalam ikut andil dalam menikmati kue ekonomi berupa pembangunan kilang minyak ini baik secara lansgung ataupun tidak secara langsung.
Adapun sebagai stimulator pemkab Tuban harus bertindak memberikan stimulus penciptaan  dan  pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang mendorong para investor menanamkan modalnya di daerah Tuban untuk mendukung pembangunan kilang minyak ini dan industri ikutannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Di samping pemerintah kabupaten Tuban sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator dalam memaksimalkan multiplier effect terhadap perekonomian lokal Tuban, Pemkab Tuban juga harus memaksimalkan keungggulan komparatif yang ada di kabupaten Tuban sebagai modal utama sehingga nantinya semua stake holder terlibat secara maksimal. Adapun keunggulan komparatif  yang adalah adalah letak geografis Tuban yang mempunyai garis pantai lebih dari 65 km dengan mayoritas mempunyai kedalaman laut cukup untuk dilewati kapal-kapal besar dan terletak di jalur pantai utara Jawa, daerahnya dekat dengan pasar, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, serta dekat dengan sumber migas Blok Cepu, Blok Tuban, Blok Bulu, Blok Ujung Pangkah dan Blok Madura.
Semua keunggulan komperatif  tersebut kalau dimaksimalkan pemanfaatannya bisa menjadikan Tuban sebagai sentra industri pengolahan minyak dan petrokimia nomor satu di regional Asia Tenggara. Dimana interkoneksi antara sumber bahan baku dan pabrik pengolahannya bisa dioptimalkan secara maksimal. Apalagi kalau diintegrasikan dengan pengolahan lanjutan mulai  industri petrokimia hulu hingga industri petrokimia hilir. Mulai dari olevin centre, aromatic centre sampai sysntetic gas centre. Misalnya mengembangkan pabrik existing TPPI (Trans-Pacific Petrochemical Indotama) menjadi seperti rencana pengembangan semula. Semua itu akan semakin  menjadikan proyek kilang minyak Tuban sebagai lokomotif  ekonomi lokal dan mempunyai multiplier effect terhadap perekonomian Tuban yang sangat dahsyat.
Apalagi kalau pengintegrasian antara pabrik pengilangan minyak, pabrik petrokimia hulu hingga petrokimia hilir tadi diintegrasikan dengan memanfaatkan bahan baku minyak mentah dan gas yang melimpah dari dari Blok Cepu, Blok Tuban, Blok Bulu dan Blok Ujung Pangkah sebagai bahan baku utama di kilang minyak dan pabrik petrokimia dengan memasang jaringan pipa dari masing-masing sumbernya ke kilang minyak dan pabrik petrokimia. Sehingga ada effesiensi  yang luar biasa dari sisi transportasi karena tidak diperlukan lagi kebutuhan kapal untuk melakukan ekspor / impor bahan baku baik bagi operator kilang migas Tuban maupun operator-operator blok minyak di seputaran daerah kabupaten Tuban.
Semoga dengan berdirinya kilang minyak Tuban dan rencana pengintegrasian kilang minyak dengan komplek pabrik petrokimia dari hulu hingga hilir akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas khusunya masyarakat kabupaten Tuban. Sehingga keberadaan kilang minyak akan menjadi lokomotif baru bagi perekonomian kabupaten Tuban dan daerah sekitarnya (*)
https://kabartuban.com/kilang-minyak-tuban-sebagai-lokomotif-ekonomi-daerah/16607
 

Tinggalkan komentar

​DPRD Jatim Desak Pemerintah Atasi Banjir di Daerah Tuban & Bojonegoro

SURABAYA (Mediabidik) – Masalah banjir yang menjadi langganan di daerah Tuban dan Bojonegoro seharusnya menjadi Pekerjaan rumah bagi pemerintah tingkat I maupun tingkat II, pasalnya  setiap kali musim hujan daerah tersebut selalu mengalami banjir, belum lagi banjir kiriman dari luapan sungai bengawan solo .
    

Menurut politisi asal Partai kabangkitan Bangsa (PKB) Jatim yang maju dari Dapil IX ini melihat karena system drainase yang kurang baik dan kurang maksimalnya pembangunan system pengairan sungai sehingga masyarakat sering kali kerap menjadi korban banjir.

    

” Saya sangat prihatin melihat keadaan masyarakat yang tinggal disepanjang sungai kali Avur kecamatan Plumpang kabupaten Tuban, karena mereka sering kali menjadi korban banjir,” terang Khozanah Hidayati usai tugas reses kedaerah tersebut.

     

Belum lagi persoalan infrastruktur jalan yang menjadi kendala bagi warga Tuban dan Bojonegoro, sehingga dengan kondisi jalan yang rusak dan berlubang membuat masyarakat disana harus berhati-hati melintasi jalan tersebut.

    

Selain itu, masih terang Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan ini menegaskan bahwa selain jalan lintas provinsi banyak yang rusak, ia juga melihat jalan nasional yang berada di sapanjang Tuban perlu perhatian yang serius dari pemerintah.

   

” Saya akui pada kesempatan reses kemarin selain masyarakat mengeluh jalan rusak, warga di sana meminta supaya pemerintah provinsi melakukan revitalisasi sungai Avur untuk melakukan perbaikan tanggul secara permanen ,” tegas ibu muda yang akrab di panggil Mbak Ana tersebut.

     

Lebih lanjut Khozanah menambahkan, selain masyarakat pemilihnya sambatan soal banjir, mereka juga meminta bantuan  alat-alat pertanian, mengingat daerah Tuban dan Bojonegoro terkenal sebagai daerah penghasil pangan, namun karena terbentur alat-alat pertanian sehingga para petani di sana sering kali terkendala untuk menanam hasil pangan secara maksimal.

    

Karena itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya duduk sebagai anggota Dewan Jatim, dirinya  mendesak dan mengawal terus supaya pemerintah provinsi melakukan pembangunan jalan, perbaikan tanggul dan bantuan alat pertanian untuk masyarakat Tuban dan Bojonegoro. (rofik/ ADV)

http://www.mediabidik.com/2016/12/suara-wakil-rakyat-jatim-dprd-jatim.html

Tinggalkan komentar

​DPRD Jatim Minta Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Bojonegoro Dan Tuban

Surabaya: Masalah infrastruktur di wilayah Bojonegoro dan Tuban masih menjadi kendala di masyarakat diwilayah tersebut. Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim Khozanah Hidayati mengatakan saat reses di wilayah Dapil IX meliputi Bojonegero dan Tuban menemukan berbagai permasalahan khususnya infrastruktur.

“Ada berbagai permasalahan di sana antara lain jalan nasional antara sepanjang Tuban yang perlu dilakukan oleh pemerintah,”ungkap politisi asal PKB ini saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (29/11).
Khozanah mengatakan dalam serap aspirasi masyarakat juga meminta agar pemerintah melakukan revitalisasi sungai avur di kecamatan Plumpang, perbaikan tanggul secara permanen.”Masyarakat juga minta dibantu bantuan pompa untuk menanggulangi banjir mengingat di Bojonegoro dan Tuban menjadi langganan setiap musim penghujan,”jelasnya.
Ditambahkan oleh Khozanah,masyarakat Bojonegroro dan Tuban minta bantuan jalan usaha tani untuk mengurangi biaya produksi, bantuan alat-alat pertanian.” Masyarakat mendesak propinsi kembali mengelola aset taman wisata joko tarub di kecamatan plumpang,”sambungnya.
Ditambahkan oleh Khozanah,pemerintah juga harus membantu masyarakat saluran air di desa Sumberagung Plumpang karena masyarakat disana sangat membutuhkan.”Tak hanya itu penanganan dan pengawasan terhadap penambangan pasir di daerah aliran sungai Bengawan Solo,”tambahnya. (Yudhie/adv)

DPRD Jatim Minta Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Bojonegoro Dan Tuban

,

Tinggalkan komentar

​Infrastruktur dan Pertanian Dapil IX Jatim Perlu Penanganan Serius

SURABAYA (Mediabidik) – Masalah Infrastruktur yang ada di daerah-daerah pinggiran terutama di kabupaten Bojonegoro masih banyak di temukan jalan yang rusak dan sepertinya tak di perhatikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah tingkat I, dari pantauan dilapangan ketika wakil rakyat yang satu ini melakukan blusukan dalam mendengar aspirasi masyarakat di daerah Bojonegoro, ternyata mayoritas mengeluhkan soal jalan-jalan yang rusak.
       
Khozanah Hidayati yang maju dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang yang terjadi di lapangan, disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki secara serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.    
” Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah ) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur ,” terang Khozanah Hidayati saat di temui di gedung DPRD Jatim Jln Indrapura –Surabaya.

      

Apalagi , masih terang Khozanah, pada saat musim hujan tiba, bisa dipastikan jalan di daerah sana akan becek, rusak dan berlubang sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah setempat untuk memperbaikinya karena  ini sangat di butuhkan masyarakat dan menjadi harapan warga.    
Kemudian persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjai kelangkaan.
Lebih lanjut Khozanah menandaskan terhadap petani yang berada di daerah Perhutani yang tergabung dalam masyarakat petani daerah hutan yang tidak termasuk dalam kuota pengadaan bantuan pupuk.
” Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat, terutama petani daerah perhutani, keluhan pupuk masih menjadi dominan dalan persoalan, karena petani disana sangat sulit sekali mendapatkan pupuk sehingga sektor pertanian disana menjadi terganggu karena langkanya ketersediaan pupuk,” jelas ibu muda ini.

     

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.
” Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antar Dinas PU Pengairan sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, ” tegasnya.

        

Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang Pembangunan ini juga masih melihat  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah setempat dengan pihak BPWS untuk mengatur air kiriman dari sungai gajah mungkur tersebut supaya tak meluap ke area pertanian warga.(rofik)    
http://www.mediabidik.com/2016/11/infrastruktur-dan-pertanian-dapil-ix.html?m=1

Tinggalkan komentar

DPRD Jatim Minta Mudik 2016 Nol Korban

SIAGAINDONESIA-Bulan Ramadan atau biasa dikenal dengan bulan puasa sudah di depan mata, seperti biasanya diakhir bulan suci itu akan dikuti tradisi mudik lebaran. Terkait hal itu, DPRD Jawa Timur mengingatkan pemprov Jatim agar sejak dini mempersiapkan diri untuk menyongsong arus mudik dan arus balik.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati meminta Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim meningkatkan pelayanan mudik lebaran dengan meningkatkan fasilitas moda transportasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Politisi perempuan PKB ini juga berharap kegiatan mudik gratis bagi warga Jawa Timur bisa terus diselenggarakan. Bahkan kalau perlu jumlah bus maupun rangkaian keretanya ditambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Saya berharap Pemprov bisa menggandeng pihak swasta agar jumlah kendaraan bisa ditingkatkan jumlahnya, dengan begitu warga Jatim yang menikmati mudik secara gratis bisa semakin banyak,” tutur politisi yang akrab disapa Mbak Ana itu.

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Lamongan itu mengingatkan agar pelayanan bagi pemudik mandiri yang tidak bisa ikut program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemprov maupun pihak swasta juga harus maksimal. Termasuk, mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Karena itu, Sekretaris Perempuan Bangsa kabupaten Tuban itu menginginkan ada langkah pro aktif dari Dishub untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap sejumlah ruas jalan yang dalam kondisi rusak. Setelah itu ditindak lanjuti dengan perbaikan jalan, terutama jalur pantai utara (pantura) yang banyak dalam kondisi rusak parah.

“Saya minta Dishub segera melakukan perbaikan jalan seceapatnya, sehingga pada H-7 kondisi jalan sudah dalam keadaan baik. Dengan begitu bisa mengurangi kemacetan serta kecelakaan akibat buruknya jalan. Bahkan saya berharap mudik tahun ini tidak ada satupun korban jiwa,” ujar mantan anggota DPRD Tuban ini. (anang)

Tinggalkan komentar