Posts Tagged Berita Jatim

​Pimpinan DPRD Jatim lakukan perubahan AKD Tingkat komisi dan badan8

LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan DPRD Jawa Timur kembali mengumumkan perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Periode Masa Jabatan 20114-2019. Setelah mengubah pimpinan di tingkat fraksi, kali ini yang diubah terkait komposisi anggota dewan di tingkat komisi dan badan di DPRD Jatim.

Dari total 9 fraksi hanya ada 4 fraksi yang mengusulkan perubahan, yakni Fraksi PKB sebanyak 4 anggota, Fraksi Partai Gerindra 5 anggota, Fraksi Partai Golkar 4 anggota, dan Fraksi PDIP 1 anggota. Sehingga total anggota dewan yang menempati posisi baru di komisi sebanyak 14 orang. Untuk 5 fraksi lainnya yang tak melakukan perubahan anggota di komisi yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem-Hanura, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PPP.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB yang baru Thoriqul Haq mengatakan perubahan komposisi anggotanya di setiap komisi oleh fraksinya adalah hal yang biasa. Bahkan, PKB sudah pernah melakukan pergeseran anggota di beberapa komisi sebelum batas waktu yang diperbolehkan yaitu 2,5 tahun di periode ini. Sedangkan untuk saat ini pergeseran anggota dilakukan karena telah melewati 2,5 tahun.
“PKB biasa ganti posisi seperti itu. Dulu malah sebelum 2,5 tahun PKB sudah melakukan pergantian posisi. Seperti Pak Chusainuddin dulu awal ditempatkan di Komisi C lalu dipindah ke Komisi B. Ada lagi Pak Akik Zaman yang sebelumnya di Komisi A diganti ke Komisi C. Jadi ini hal yang wajar, ini kan untuk penyegaran,” kata Thoriq yang menjabat Ketua Komisi C ini ditemui LICOM usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (4/5/2017).
Senada, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar juga menyebut perubahan AKD ini telah sesuai tata tertib (tatib) di DPRD Provinsi Jatim dengan batasan waktu telah melampaui 2,5 tahun dalam periode masa jabatan 2014-2019.
“Di tatib diperintahkan maksimal batasnya 2,5 tahun. Jadi SK-nya (Surat Keputusan) pimpinan maupun keanggotaan pada waktu 2,5 tahun itu berakhir. Karena tatib mengatur seperti itu. Ini namanya penyegaran. Silahkan dilihat dalam pergantian ini tidak ada ribut apa-apa juga,” jelas Pak Is (sapaan akrab politisi Partai Demokrat) ini.
Sedangkan disinggung soal fraksi partainya yang tak melakukan perubahan komposisi anggoota di komisi. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak wajib dilakukan, jika memang diperlukan fraksi bisa mengusulkan perubahan tersebut.
“Pergantian itu sesuatu hal biasa, tapi kalau sebuah fraksi memandangnya tidak perlu ya kenapa harus dipaksakan. Demokrat kali ini tidak ikut melakukan pergantian, mereka memandangnya para anggotanya sudah bagus di komisi masing-masing. Apalagi kalau mengganti ini kan perlu waktu lagi untuk adaptasi,” imbuhnya.
Diketahui, selain perubahan anggota di komisi. Pimpinan DPRD Jatim juga menyetujui perubahan di tingkat badan terdiri dari Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK). Untuk di Banleg tetap dipimpin oleh Achmad Heri (Fraksi Partai NasDem-Hanura) dan hanya mengubah sejumlah nama anggotanya. Sedangkan untuk BK nama ketua diganti oleh Achmad Tamim (Fraksi PKB) sebelumnya dijabat oleh Anisah Syakur (Fraksi PKB).@sarifa
Berikut rincian 14 nama anggota DPRD Jatim dari 4 fraksi yang posisinya digeser antar komisi:
Fraksi PKB :

1. Baddrut Tamam ke Komisi C (Anggota)

2. Khozanah Hidayati ke Komisi C (Anggota)

3. Anik Maslachah ke Komisi B (Wakil Ketua)

4. Ka’bil Mubarok ke Komisi E (Anggota)
Fraksi Partai Gerindra :

1. Abdul Halim ke Komisi E (Anggota)

2. Benjamin Kristianto ke Komisi A (Anggota)

3. M Fawait ke Komisi A (Anggota)

4. Syafiuddin Asmoro ke Komisi D (Anggota)
5. Achmad Firdaus Fibrianto ke Komisi B (Anggota)
Fraksi Partai Golkar:

1. Karimullah ke Komisi B (Anggota)

2. Moch Alimin ke Komisi B (Anggota)

3. Atika Banowati ke Komisi D (Anggota)

4. Muhammad Bin Mu’afi Zaini ke Komisi D (Anggota)
Fraksi PDIP:

1. Suhandoyo ke Komisi E (Anggota)
http://www.lensaindonesia.com/2017/05/05/awas-dishub-surabaya-akan-sikat-parkir-liar-di-acara-pawai-bunga.html

Tinggalkan komentar

​Komisi D Jatim Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Serius Atasi 

SURABAYA (Mediabidik) – Rusaknya jalan Provinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Tuban dan Bojonegoro masih perlu perhatian yang serius dari pemerintah, masalahnya ini sangat menganggu warga yang tinggal diwilayah tersebut, karena seringkali kendaraan yang melintasi daerah tersebut harus berjalan lambat sebab takut  terjadi kecelakaan, sehingga hal ini menyebabkan kemacetan panjang .
        

Khozanah Hidayati.S.P politisi perempuan dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, karena menurut pengakuan warga di sana, ketika ia mendengar aspirasi masyarakat ternyata disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya baik di tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat kota masih ada yang rusak. Salah satunya berlubang-lubang, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.

        

” Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur khususnya jalan nasionalnya masih rusak dan berlubang sangat besar ,” terang Khozanah Hidayati saat di temui di Gedung DPRD Jatim Indrapura Surabaya.

       

Apalagi, masih terang Khozanah, pada saat musim ini yang serba tak menentu, cuaca ekstrim yang terjadi kadang hujan deras kadang panas sehingga menjadi penyebab kondisi jalan di sana cepat rusak  dan berlubang, sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat, pemprov dan pemkab setempat untuk memperbaikinya karena ini sangat di butuhkan masyarakat .      

      

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya pemerintah pusat memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.

       

” Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antara pusat dan provinsi  sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, ” tegasnya.

           

sementara itu persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjadi kelangkaan.

          

” Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat , keluhan pupuk masih menjadi dominan dalam persoalan, jangan sampai daerah yang terkenal lumbung pangan nasional malah sulit mendapatkan pupuk, dan itu sangat di butuhkan petani, sebab bisa menjadi penyebab sektor pertanian disana terganggu karena langkahnya ketersediaan pupuk,” jelas sekretaris Perempuan Bangsa PKB Jatim ini.

         

Anggota Komisi D DPRD Jatim ini juga mengakui  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah setempat untuk saling berkoordinasi melakukan perbaikan infarstruktur jalannya. (rofik)
http://www.mediabidik.com/2017/03/komisi-d-jatim-desak-pemerintah-pusat.html?m=1

, ,

Tinggalkan komentar

Cegah Korban saat Mudik, Dishub Diminta Tingkatkan Layanan

SURABAYA (BM) – Anggota Komisi D DPRD Jatim,  Khozanah Hidayati meminta Pemprov — dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) — agar meningkatkan pelayanan mudik lebaran dengan menambah kuantitas dan kualitas fasilitas moda transportasi.

Politikus PKB ini juga berharap kegiatan mudik gratis bisa terus diselenggarakan. Bahkan kalau perlu jumlah bus maupun rangkaian keretanya ditambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Saya berharap Pemprov bisa menggandeng pihak swasta agar jumlah kendaraan bisa ditingkatkan jumlahnya. Dengan begitu warga Jatim yang menikmati mudik secara gratis bisa semakin banyak,” ujarnya, Kamis (9/6).

Selain itu, tambah Khozanah, pelayanan bagi pemudik mandiri yang tidak ikut program mudik gratis juga harus maksimal. Termasuk, mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Lanjut Khozanah, perlu ada langkah pro-aktif dari Dishub untuk melakukan pemetaan terhadap sejumlah ruas jalan yang rusak. Setelah itu ditindaklanjuti dengan perbaikan jalan, terutama di jalur pantai utara (pantura).

“Saya minta Dishub segera melakukan perbaikan jalan secepatnya, sehingga pada H-7 kondisi jalan sudah dalam keadaan baik,” katanya.

“Dengan begitu bisa mengurangi kemacetan serta kecelakaan akibat buruknya jalan. Bahkan saya berharap mudik tahun ini tidak ada satupun korban jiwa,” tambah mantan anggota DPRD Tuban itu.(rdl)

Tinggalkan komentar