khozanah

Ibu rumah tangga dan aktif di Perempuan Bangsa Cabang Tuban sebagai Sekretaris periode 2013 - 2018, disamping aktif di beberapa kegiatan sosial di kota Tuban. Disamping itu, Alhamdulillah saya juga menjadi DPRD Jatim periode 2014 - 2019 komisi D. Semoga saya bisa mengemban Amanah Rakyat dan menjadi anggota DPRD Jatim Tuban yang amanah dan membawa manfaat umat di Jatim khususnya Dapil IX Jatim (Bojonegoro dan Tuban)

Homepage: https://khozanah.wordpress.com

Political Will DPRD Jatim Untuk Masa Depan Tenaga Kerja di Jawa Timur

Oleh: Hj. Khozanah Hidayati, SP

Pendahuluan: Pergeseran Struktur Ekonomi Jawa Timur

Posisi tenaga kerja (angkatan kerja) dalam struktur demografis di suatu wilayah tertentu harus dilihat inter-relasinya dengan variable lain yang turut mempengaruhi iklim ekonomi dan dunia usaha/industri. Asumsinya, angkatan kerja yang tersedia akan terserap lebih mudah jika struktur makro ekonomi dapat mendukung iklim usaha/industri di sebuah wilayah itu kondusif. Sebaliknya jika pertumbuhan (dan pemerataan) ekonomi bermasalah, maka iklim industri/usaha di wilayah tersebut tidak akan kondusif. Konsekuensinya, jumlah angkatan kerja yang tersedia tidak akan terserap maksimal, sehinga berdampak pada angka pengangguran dan kemiskinan.

Karena itu, membahas persoalan kesejahteraan tenaga kerja, tidak terlepas dari persoalan struktur makro ekonomi di wilayah tersebut. Maka, sebelum lebih detail masuk dalam pembahasan tentang tema ini, lebih dulu akan dipaprkan mengenai gambaran umum struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur beserta konsekuensinya terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Jawa Timur.

Beberapa tahun terakhir, Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang pesat. Capaian PDRB Jawa Timur selalu di atas rata-rata pertumbuhan PDB nasional, sebagaimana nampak dalam tabel 1. di bawah ini.

Namun, capaian tersebut diikuti juga dengan pergeseran struktur PDRB Jawa Timur. Yakni bergesernya Pertanian sebagai sektor primer sebagai sektor dominan dalam PDRB Jatim, digantikan oleh sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri manufaktur. Hal ini tentu akan membawa dampak serius terhadap konfigurasi struktur tenaga kerja dan penyerapan angkatan kerja di Jawa Timur.

Merujuk pada data statistik, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sebagai sektor basis, pertanian terus menunjukkan kontribusi yang negatif terhadap ekonomi Jawa Timur, dimana pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian mencapai 15,36 persen, menurun pada tahun 2014 menjadi 14,90 persen dan tahun 2015 turun lagi menjadi 13,75 persen .

Data di atas masih merupakan kompilasi hingga tahun 2015. Jika digabungkan dengan data terbaru per triwulan II 2018, maka kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Jawa Timur dalam table 2. di bawah ini,

Kontradiksi Sektor Pertanian dan Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa, apabila membandingkan besarnya tenaga kerja di sektor pertanian dengan kontribusi pertanian terhadap PDRB di Jawa Timur, maka seakan tidak sebanding. Mayoritas penduduk Jawa Timur bekerja di sektor pertanian tetapi kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur ternyata dualistik, dikarenakan dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian hingga saat ini masih merupakan sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan masyarakat Jawa Timur akan tetapi kontribusinya sektor pertanian terhadap PDRB tidak sebesar sektor industri .

Lesunya sektor pertanian dapat berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran di Jawa Timur. Sebab tahun 2016, penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian sebanyak 35,66 persen. Bandingkan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur yang memberi sumbangsih PDRB Jatim sebesar 29,18 persen, padahal serapan tenaga kerjanya hanya 15,00 persen.

Apabila diakumulasikan dari Februari tahun 2016 hingga Februari 2018, dinamika penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian dapat dibaca dalam tabel di bawah ini

Dengan kata lain, mayoritas angkatan kerja di Jawa Timur banyak berkiprah dalam dunia pertanian. Akan tetapi, ironisnya sirkulasi modal/capital dalam dunia pertanian bukan yang terbesar. Sebaliknya, sirkulasi modal/capital terbanyak justru ada dalam sektor industri pengolahan (industri manufaktur), akan tetapi justru tidak begitu banyak angkatan kerja yang terserap di dalamnya. Analoginya, dalam sektor pertanian, kue yang tersaji tidak besar namun diperebutkan oleh banyak orang. Sedangkan dalam sektor industri, kue yang tersaji besar namun hanya sedikit orang yang memperebutkannya.

Konsekuensinya, banyak angkatan kerja di perdesaan (masyarakat rural-agraris), tidak lagi memandang pertanian sebagai entitas yang menarik untuk dijadikan mata pencaharian. Mereka lebih memilih untuk mengadu nasib di kota yang menjadi pusat industrialisasi. Padahal, ironisnya, justru saat ini tren industri generasi 4.0 malah tidak banyak membutuhkan tenaga kerja karena mayoritas pekerjaan di dunia industri sudah digantikan teknologi.

Membaca Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur

Secara langsung maupun tidak langsung fenomene pergeseran struktur PDRB di Jawa Timur tersebut berpengaruh terhadap serapan angkatan kerja dalam dunia kerja.

Data tersebut menunjukkan bahwa angka TPT di Jawa Timur cukup fluktuatif dan dinamis. Seiring dengan dinamika dan pergeseran struktur PDRB sebagaimana dijelaskan di atas. Yang perlu menjadi catatan adalah, total angkatan kerja di Jawa Timur tahun 2018 (per bulan Februari) sebanyak 21 juta orang. Dari total angka tersebut, yang sudah bekerja (terserap pasar kerja) sebanyak 20 juta, 200 ribu orang. Dengan demikian, masih ada 800 ribu angkatan kerja di Jatim yang belum terserap pasar kerja.

Political Will (Ikhtiar Politik) Legislatif (DPRD Prov. Jawa Timur)

Bertolak dari kondisi objektif di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan beberapa terobosan kebijakan politik dari pemerintah (eksekutif, cq. Gubernur Jatim) untuk merumuskan dan memformulasikan kebijakan public yang dapat terus meredusir angka pengangguran di Jawa Timur.

Namun sejauh ini, political will dari pemerintah eksekutif masih relatif lemah. Indikasinya, beberapa Perda yang terkait dengan revitalisasi sektor pertanian, penguatan kebijakan ketenagakerjaan maupun penguatan pembiayaan UMKM untuk menjadi alternatif pasar kerja bagi angkatan kerja di Jawa Timur merupakan hasil inisiatif dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Sepanjang tahun 2015-2018, setidaknya ada tiga (2) Perda Inisiatif DPRD Jawa Timur yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi inklusif dan reduksi pengangguran. Yakni (1) Perda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan; (2) Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Jawa Timur.

Kenapa perlu ada Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Jawa Timur? Karena kami merasa bahwa sektor pertanian dan kelauatan (sektor agraria dan maritim) di Jawa Timur ini perlu mendapatkan intervensi kebijakan berupa formulasi kebijakan yang dapat merevitalisasi posisi para petani dan nelayan di Jawa Timur agar semakin berdaya saing tinggi. Mengingat, sebagaimana dijelaskan di atas, pertanian merupakan sector penyerap tenaga kerja terbanyak di Jawa Timur. Maka, salah satu bentuk formulasi kebijakan tersebut adalah penyusunan Perda tentang Pelrindungan Petani dan Nelayan di Jawa Timur. Tujuannya agar Pemprov Jatim mempunyai instrumen regulatif dalam menyusu kebijakan yang pro petani dan pro nelayan.

Sedangkan urgensi penyusunan Perda tentang Ketenagakerjaan di Jawa Timur, adalah agar Pemprov Jatim punya instrumen kebijakan yang tepat agar keberadaan tenaga kerja Jawa Timur tetap menjadi “tuan rumah” di tanah airnya sendiri di tengah arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan jasa dewasa ini. Tujuannya agar potensi sumber daya manusia di Jawa Timur dapat dioptimalkan untuk mengisi peluang lapangan kerja di Jawa Timur dan mempunyai skill yang kompetitif untuk bersaing dalam pasar kerja regional maupun global.

Kesimpulan

Persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dibahas semata-mata dalam kacamata ekonomi. Melainkan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu dan lintas perspektif. Hal itu disebabkan kompleksitas permasalahan yang melingkupi persoalan ketenagakerjaan. Termasuk membenahi problem ketenagakerjaan melalui jalur lintas sectoral.

Selain itu, problem ketenagakerjaan harus diatasi dengan political will yang baik oleh pemerintah. Baik eksekutif maupun legislatif.

Iklan

Tinggalkan komentar

Membangun Kepemimpinan Muda-Milenial Yang Cerdas, Aktif dan Progresif

Oleh: Khozanah Hidayati Sp.

“Beri aku sepuluh pemuda dan dengan kesepuluh pemuda itu aku akan mengguncang dunia. Dengan seratus pemuda, aku akan memindahkan Gunung Semeru.” (Bung Karno)

Ungkapan heroik di atas pernah dilontarkan Presiden Soekarno dalam suatu kesempatan berpidato di hadapan pemuda Indonesia. Soekarno menggambarkan dengan bahasa kiasan, betapa peran dan kehadiran pemuda sangat penting dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Dalam kesempatan lain Soekarno mengakui, tanpa peran pemuda perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia belum tentu tercapai.

Membolak-balik lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kita akan senantiasa menemui kisah-kisah perjuangan hebat yang dimotori kaum muda. Bermula dari gerakan Kebangkitan Nasional Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), Perjuangan Kemedekaan Indonesia (1945), menumbangkan rezim Orde Lama (1966), peristiwa Malari (1974), sampai penurunan paksa rezim Orde Baru (1998). Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, peran pemuda mengambil posisi yang sangat penting.

Misalnya kita dapat menyerap energi muda dari para pahlawan bangsa seperti Soekarno, KH. Wahid Hasyim, Mohamad Natsir, Tan Malaka, Sjahrir, dan lainnya. Kepemimpinan mereka dimulai sejak usia sangat muda. Pekikan revolusi mereka gaungkan ke berbagai penjuru negeri hanya demi satu kata; merdeka dan berdikari. Bahkan pahlawan nasional yang lain seperti KH. Hasyim Asy’ari maupun KH. Ahmad Dahlan juga mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam usia yang relatif muda. Di usia 20-an atau 30-an, para tokoh-tokoh besar tersebut sudah mengabdikan dirinya bagi perjuangan bangsa.

Maka, tidak salah jika muncul anggapan bahwa perubahan besar dalam sebuah negara atau bangsa dimulai dari kalangan muda. Semangat muda adalah semangat perubahan, aktif, energik, penuh spirit, kreatif, visioner, pekerja keras, serta mempunyai nilai positif bagi kemajuan bangsa.

Maka, semangat positif yang melekat pada anak muda dalam setiap zaman harus tetap diwarisi oleh generasi milenial era sekarang. Termasuk juga semangat positif untuk terlibat aktif dalam politik. Sebab, dunia politik adalah dunia pengabdian dan medan perjuangan untuk menciptakan kebangkitan bagi bangsa di segala bidang. Politik merupakan arena untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan aspirasi tersebut agar terwujud dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Apabila generasi muda di zaman dahulu berjuang demi bangsa dan tanah air dengan mengangkat senjata di medan perang menghadapi Belanda maupun Jepang, generasi muda saat ini juga harus tetap berjuang demi bangsa dan negara dengan cara yang berbeda. Perang fisik dan senjata telah usai, namun perjuangan untuk memajukan bangsa harus tetap berjalan. Salah satu jalan atau instrument perjuangan membangun bangsa di era milenial ini adalah melalui jalur politik.

Tentu, jalur politik di sini bukan berarti semuanya harus terjun dalam politik praktis atau masuk parpol, menjadi caleg dan seterusnya. Makna dari kalimat “anak muda bisa menggunakan politik sebagai jalur perjuangan,” adalah anak-anak muda milenial tidak boleh apatis terhadap politik. Mereka harus peduli dan selalu update dengan isu-isu politik terkini. Dengan kata lain, anak muda sekarang tidak boleh lagi malas atau bahkan benci politik.

Sebab, politik itu bagaikan udara. Suka atau tidak suka, kita tetap membutuhkan udara untuk hidup. Demikian halnya dengan politik, suka atau tidak suka, kita tetap membutuhkan politik dalam keseharian kita. Karena, naik turunnya harga beras, minyak, gula di dapur rumah, tarif harga kuota internet untuk browsing dan chatting, harga Bensin Pertalite/Pertamax, harga barang-barang di mall, tarif parkir motor, maupun tarif pesan Gojek/Go-Food sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah.

Apalagi, dengan peduli (aware) dengan isu-isu politik kita bisa belajar banyak hal. Misalnya, belajar mengenai kepemimpinan (leadership), kerja tim dalam organisasi (team work), kolektifitas (kesetiakawanan), pentingnya memagang teguh prinsip/nilai perjuangan (ideologi), belajar berkomunikasi dengan publik (teknik lobi dan negosiasi), maupun belajar untuk secara cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, dan sebagainya. Maka dari itu, sudah saatnya anak-anak muda zaman now mengambil tanggung jawab dan peran positif dalam berkontribusi terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia maupun di daerah.

Sudah saatnya generasi milenial melek politik. Sudah saatnya Yang Muda Bersuara. Sudah waktunya yang muda menentukan sikapnya. Dengan tetap menjadi generasi milenial yang MUDA-BEDA-GEMBIRA.

Generasi Muda “Zaman Now” Harus Melek Politik

Generasi muda merupakan partisipan penggerak demokrasi. Sikap pasif kaum muda akan menjadi suatu proses pelemahan demokrasi, karena kaum muda merupakan individu yang sangat kritis.

Namun sangat disayangkan, fenomena yang muncul pada saat ini adalah minat akan tema politik di antara anak-anak muda tampak tidak terlalu disukai. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), didapati bahwa 79% anak muda di Indonesia tidak tertarik berpolitik.

Generasi melek politik menjadi sebutan tersendiri bagi anak muda. Hal ini dikarenakan, politik yang masih dianggap tabu oleh anak muda. Hanya segelintir anak muda yang mau ikut memahami tentang politik Indonesia yang unik. Lalu, mengapa generasi muda Indonesia harus melek politik? Jawabnya, karena kebijakan yang dihasilkan para elite politik akan berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan warga, tak terkecuali anak muda.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Meneruskan estafet politik di negara, mengatur dan membuat kebijakan yang lebih baik. Pemuda adalah harapan untuk memperbaiki politik di masa depan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar generasi muda bisa melek pollitik? Satu-satunya cara agar bisa lebih paham politik adalah dengan terlibat! Kita tidak bisa hanya duduk diam lalu berharap negara akan baik-baik saja.

Cara mudah terlibat dalam politik misalnya dengan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Sebelum pemilu, Pemuda harus turut mengawasi program-program kerja yang dikampanyekan oleh calon kepala daerah atau legislatif.

Di samping itu, contoh dari partisipasi politik lainnya yaitu keikutsertaan dalam demonstrasi, petisi dan juga media sosial, seperti diskusi-diskusi online atau aksi protes media sosial. Hal-hal tersebut merupakan cara untuk menyampaikan suara kita sebagai masyarakat kepada para pejabat pemerintahan.

Untuk mahasiswa keterlibatan politik bisa diawali dengan aktif dalam organisasi kampus. Seperti pemilihan ketua BEM atau ketua organisasi. Ikut terlibat aktif dalam organisasi kampus berarti turut berkontribusi untuk pengembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Masih ingin tahu lebih banyak tentang politik? Kita sebagai pemuda Indonesia juga bisa mendaftarkan diri menjadi anggota partai politik atau ikut gerakan sosial.

Dengan melek politik, pemuda Indonesia juga dapat merasakan keuntungannya yaitu mengerti apakah sistem pelayanan publik di Indonesia sudah memadai atau belum. Karena tatanan politik berpengaruh terhadap kebijakan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dapat menyerukan ide-ide brilian nan segar yang lebih sesuai di era sekarang.

Tak hanya itu, dengan melek politik pemuda Indonesia dapat membantu teman-teman sesama anak muda untuk mendapatkan haknya atau membantu menyalurkan aspirasinya ke lembaga yang bersangkutan.

Kepedulian generasi muda saat ini terhadap masalah politik di Indonesia sangat berpengaruh untuk ke depannya. Karena nasib Indonesia yang akan datang ada di tangan para pemuda sekarang. Oleh karena itu, Mari melek politik untuk Indonesia yang lebih baik.

Generasi Milenial Sebagai Penentu Pemilu 2019

Salah satu alasan lagi kenapa generasi muda zaman now harus melek politik, adalah generasi milenial ini akan menjadi penentu dalam Pemilu 2019. Sangat disayangkan apabila sebuah generasi yang punya kekuatan besar secara kuantitas tidak diimbangi dengan kualitas pengetahuan tentang politik.

Direktur Program Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas mengingatkan partai-partai politik untuk membidik pemilih muda pada Pemilu 2019 karena jumlahnya mayoritas. Berdasarkan pendataan data pemilih yang dilakukan SMRC, pemilih berusia 17-38 tahun mencapai 55 persen dari jumlah total pemilih pada Pemilu 2019.

Karena posisinya yang strategis, maka generasi muda zaman now harus melek politik, tidak apatis terhadap politik. Mereka harus berani belajar kepemimpinan dengan belajar memahami politik. Dengan begitu, anak muda milenial tidak mudah terjebak pada permainan isu-isu politik yang hoax dan berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan) yang dapat mengancam integrasi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa.

Anak muda zaman now harus mulai menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing untuk mengkampanyekan anti hoax dan anti politik SARA. Generasi milenial yang lebih melek teknologi justru harus menjadi pioner dan pemimpin untuk mengkampanyekan politik yang bersih dan bebas hoax maupun isu SARA.

MUDA-BEDA-GEMBIRA: No-Hoax dan No-SARA

Generasi milenial harus menjadi pribadi-pribadi dengan karakter yang MUDA, yang dicirikan dengan ciri-ciri diantaranya:

• Positif

• Energik

• Kreatif

• Aktif

• Progresif

Maka, para pemilih tersebut harus BEDA dengan para pemilih muda lainnya yang belum sadar dengan fungsi dan kewajibannya untuk turut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa melalui kepeduliannya terhadap perbaikan iklim politik agar lebih sehat. Anak-anak muda zaman now yang punya kesadaran lebih terhadap politik harus mampu menjadi pemBEDA di tengah-tengah lingkungannya. Di sinilah kualitas kepemimpinan anak muda akan diuji dan digembleng untuk menguatkan kapasitas leadership-nya.

Salah satu bentuk dari leadership tersebut adalah menyebarkan kecerdasan untuk tidak mengikuti hoax dan ujaran kebencian di media social yang sengaja dibuat untuk memecah belah persatuan bangsa. Kepemimpian muda tidak lagi diukur dari keberanian berperang dengan senjata, melainkan keberanian untuk berperang melawan hoax digital dan ujaran kebencian di media social.

Kemudian, para pemimpin muda zaman now harus menganggap bahwa berpolitik itu sesuatu yang menyenangkan. Memang dalam politik ada kompetisi, ada persaingan. Namun persaingan tersebut tidak lantas dimaknai sebagai permusuhan. Karena itu, menang dan kalah dalam politik adalah hal yang lumrah sebagaimana layaknya sebuah kompetisi. Yang penting adalah kita bias menikmati proses persaingan tersebut secara riang gembira.

Terutama bagi anak muda, berpolitik tidak boleh dipenuhi dengan rasa BAPER yang berlebih. Tetap saja unsur kegembiraan dijadikan sebagai pegangan dalam belajar berkontribusi kepada bangsa melalui jalur politik.

Kombinasi antara semangat muda, semangat untuk menjadi pembeda dan semangat untuk berpolitik secara riang gembira merupakan instrument untuk menangkal praktik-praktik hoax dan ujaran kebencian yang sengaja dibuat di media social demi memecah belah anak bangsa.

Untuk itu, para pemimpin muda yang melek politik calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa di masa depan setidaknya harus memegang beberapa hal berikut, yakni pertama pemilih muda harus mendukung paham plularisme di Indonesia, demi mengikis gerakan-gerakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengadu-domba sesama anak bangsa dengan menggunakan isu SARA.

Kedua pemilih muda harus kritis terhadap sosok calon pemimpin yang akan bertarung dalam Pemilu 2019. Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik untuk mengetahui apa visi dan misi calon, yang kemudian dibandingkan dengan rekam jejaknya, ketimbang menjadi buzzer atau follower dari produsen hoax, ujaran kebencian dan isu SARA media sosial.

•Ketiga pemilih muda, yang lebih melek teknologi seharusnya bisa lebih banyak mengakses informasi soal calon pemimpin melalui teknologi digital, daripada secara membabibuta menyebarkan (like and share) informasi yang belum terbukti validitas dan kebenarannya.

Tindakan sederhana apa yang bisa kita lakukan agar tidak ikutan menyebarkan hoax? Berikut tips dari Septiaji Eko Nugroho:

1. Hati-Hati dengan Judul Provokatif

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat berita palsu itu.

2. Cermati Alamat Situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya.

3. Periksa Fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.

4. Cek Keaslian Foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.

5. Ikut Dalam Grup Diskusi Anti-Hoax

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

Saya ingin menutup uraian ini dengan pesan kepada para pemimpin muda di zaman now, para generasi milenial yang sudah aktif menjadi warga internet (netizen) untuk tidak apatis dengan politik. Jadikan politik sebagai salah satu cara untuk belajar tentang kepemimpinan.

Namun, dalam mengikuti isu-isu politik tetap harus menjadi warga yang cerdas agar tidak mudah termakan oleh hoax dan ujaran kebencian yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Dulu, musuh kita adalah kebodohan karena penjahahan.

Sekarang, musuh kita adalah kebodohan karena hoax digital.

Tinggalkan komentar

Selamat Hari Lahir Pancasila ke – 73

“Kita Pancasila, Bersatu, Berbagi, Berprestasi” .
Selamat Hari Lahir Pancasila.
Pancasila adalah pemersatu bangsa.
Ayo kita jaga Pancasila dari rongrongan idiologi lain yang akan merusaknya.

Tinggalkan komentar

Hari Kartini, DPRD Jatim Mengapresiasi Perempuan Yang Berkarir di Politik

Jaltim Newsroom – Momentum dan semangat perjuangan kartini menghapuskan perbedaan gender harus terus digaungkan oleh generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Salah satunya Khozanah Hidayati. Anggota DPRD Jatim ini sangat mengapresiasi ketika ada perempuan mampu berkarir di politik. Sebab, tidak semua perempuan punya kesempatan untuk dapat duduk di parlemen. Butuh perjuangan yang tidak mudah.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar wanita yang akrab disapa Ana ditemui di DPRD Jatim saat ditanyai tentang memperingati hari kartini, Jumat (20/4).

Peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita. Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika menstruasi ada dispen, orang perempuan yang paling mengerti. “Sekarang masyarakat sudah tidak lihat gender laki atau perempuan,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Ana, untuk mencapai titik sukses didunia politik perlu juga dukungan dari keluarga. Baginya ini nomor satu sebelum mencari dari konstituen. Oleh karena itu, kodrat sebagai seorang ibu jangan sampai ditinggalkan.

Dua peran tersebut semestinya bisa berjalan beriringan. Meskipun sedang berada dipuncak karir. “Berdasarkan prioritas. Tetep keluarga prioritas nomor satu. Dimana saat saya dibutuhkan keluarga, juga harus bisa tampil disana. Artinya ketika masyarakat membutuhkan saya harus bisa hadir,” tutur Khozanah.

Diakuinya, memang banyak yang harus diurus. Mulai dari keluarga, hingga masyarkat di daerah peilihannya (dapil). Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk dapat membagi dan berperan dengan baik. Serta kemampuan menempatkan diri dimanapun berada.

“Hari kartini ini kan ingatkan kita pada masa lampau. Dimana dulu pergerakan perempuan mulai ada. Contohnya peroleh pendidikan dan emansipasi. Jadi kita juga tidak boleh lupa bahwa kodrat wanita adalah seorang ibu tetap harus bisa bagi keluarga dan pekerjaan di dewan,” tandas Ana. (Pca/p

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/hari-kartini-dprd-jatim-mengapresiasi-perempuan-yang-berkarir-di-politik

Tinggalkan komentar

Wanita Harus Berpolitik Bawa Suara Kaumnya

SURABAYA (suarakawan.com) – Semangat perjuangan Kartini menghapuskan perbedaan gender terus digaungkan oleh genari-generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Salah satunya Khozanah Hidayati. Anggota DPRD Jatim ini sangat sangat mengapresiasi ketika ada perempuan mampu berkarir di politik. Sebab, tidak semua perempuan punya kesempatan untuk dapat duduk di parlemen. Butuh perjuangan yang tidak mudah.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar wanita yang akrab disapa Ana, Jumat (20/4).

Peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita. Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika mens ada dispen, orang perempuan yang paling mengerti.

“Sekarang masyarakat sudah tidak lihat gender laki atau perempuan,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Ana, untuk mencapai titik sukses didunia politik perlu juga dukungan dari keluarga. Baginya ini nomor satu sebelum mencari dari konstituen. Oleh karena itu kodrat sebagai seorang ibu jangan sampai ditinggalkan. Dua peran tersebut semestinya bisa berjalan beriringan. Meskipun sedang berada dipuncak karir. “Berdasarkan prioritas. Tetep keluarga prioritas nomor satu. Dimana saat saya dibutuhkan keluarga, juga harus bisa tampil disana. Artinya ketika masyarakat membutuhkan saya harus bisa hadir,” tuturnya.

Diakuinya, memang banyak yang harus diurus. Mulai dari keluarga, hingga masyarkat di daerah peilihannya (dapil). Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk dapat membagi dan berperan dengan baik. Serta kemampuan menempatkan diri dimanapun berada.

“Hari kartini ini kan ingatkan kita pada masa lampau. Dimana dulu pergerakan perempuan mulai ada. Contohnya peroleh pendidikan dan emansipasi. Jadi kita juga tidak boleh lupa bahwa kodrat wanita adalah seorang ibu tetap harus bisa bagi keluarga dan pekerjaan di dewan,” tandasnya. (aca/rur)

Wanita Harus Berpolitik Bawa Suara Kaumnya http://suarakawan.com/wanita-harus-berpolitik-bawa-suara-kaumnya/

Tinggalkan komentar

Kartini Harum Kiprahnya

Semangat perjuangan Kartini menghapuskan perbedaan gender kini memang terus digaungkan oleh genari-generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami, tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar Khozanah Hidayati, anggota DPRD Jatim ini.

Ana, panggilan akrab Khozanah Hidayati menambahkan, peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita.

Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika menstrusdi ada dispensasi, orang perempuan yang paling mengerti.

Kartini Harum Kiprahnya https://www.jawapos.com/radarsurabaya/read/2018/04/21/66685/kartini-harum-kiprahnya#.Wtp8zH7gm2M.whatsapp

Tinggalkan komentar

Hari Kartini di Jaman Millenial

Oleh :
Khozanah Hidayati
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim

Hari ini, 21 April adalah hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Sudah 139 tahun peristiwa kelahiran tersebut terjadi. Namun kelahiran beliau tersebut tetap dikenang dan diperingati di seantero negeri ini sebagai Hari Kartini. Karena kepeloporan beliau terhadap emansipasi wanita dan perjuangan terhadap kesetaraan genderlah hari tersebut dikenang dan diperingati.

Sekarang di jaman milenial, peringatan Hari Kartini masih saja identik dengan kebaya. Pada hari ini, sudah bisa dipastikan sejumlah karyawan wanita akan mengenakan “pakaian nasional” (kebaya, kain dan sanggul) ke kantor. Begitu juga anak-anak perempuan yang masih sekolah TK, SD, SMP dan SMU akan mengikuti lomba berpakaian nasional ala RA. Kartini atau membaca surat-surat RA. Kartini.

Begitu melegendanya pahlawan emansipasi wanita negeri ini, sehingga hampir semua anak bangsa pasti mengetahui dan hapal lagu “Ibu Kita Kartini” yang membahas tentang kepahlawanan emansipasinya.

Namun patut disayangkan, banyak kaum wanita negeri ini pada jaman milenial yang masih hanya mengaitkan RA. Kartini dengan kebaya dan surat-suratnya itu, yang termuat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jarang orang yang membicarakan tuntutan RA. Kartini terhadap belenggu atau kungkungan adat istiadat yang menyebabkan kaum wanita negeri ini tertinggal.

Sehingga dengan peringatan hari lahir RA. Kartini yang hanya berkisar antara kebaya dan surat-suratnya itu akan kehilangan esensi dan tujuan dari perjuangan RA. Kartini sendiri perihal emansipasi wanita dan perjuangan melawan dari kungkungan budaya yang feodalistik, kolonialis dan patriaki.

Semestinya peringatan Hari Kartini tidak hanya menonjolkan lomba berkebaya, menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini” atau membaca surat-surat RA. Kartini semata, namun juga harus menonjolkan atau membahas perlawanan beliau terhadap tradisi adat yang mengungkung kaum perempuan. Dan juga harus mengekspose perjuangan RA. Kartini perihal emansipasi wanita agar mendapat pendidikan yang layak, mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang baik dan lain sebagainya.

Di sekeliling kita masih banyak wanita yang dipoligami, wanita yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan masih juga banyak ditemukan wanita yang menjadi korban trafficking dan bahkan akhir-akhir ini ada wanita yang dijadikan obyek gratifikasi oleh para pejabat korup yang justru sebenarnya mereka berkewajiban melindungi wanita.

RA. Kartini mestinya akan sedih dan menangis jika melihat kondisi wanita negeri ini sekarang. Wanita hanya dijadikan “pelengkap penderita” belaka. Coba lihatlah kuota 30 persen sebagai syarat di daftar calon legislatif, ini hanya pelengkap syarat saja suatu partai bisa mengikuti pemilu, kenapa tidak sekalian mensyaratkan keterpilihan minimal 30 persen wanita terhadap total jumlah anggota parlemen dengan aturan yang jelas-jelas affirmative action bukan affirmative action semu seperti sekarang ini.

Coba tengok juga para wanita cantik dan seksi (biasa disebut Sales Promotion Girl / SPG) hanya dijadikan pajangan di setiap even besar pameran kendaraan bermotor atau produk-produk consumer good. Kenapa mereka harus dijadikan penarik minat kaum adam untuk melihat – lihat produk yang sedang dipamerkan, kenapa tidak mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan yang purna untuk menggaet calon pembeli atau pelanggan.

RA. Kartini harus dikenang bukan karena kebayanya tapi dikenang dari gagasan dan ide perjuangan yang dilakukannya, sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Kartini telah memperjuangkan harkat dan martabat wanita yang selama ini masih tetap saja dimarjinalkan.

Perjuangan RA. Kartini tersebut dilakukan dalam kondisi masyarakat negeri ini yang masih dikungkung oleh kolonialiesme Belanda dan dikangkangi adat-istiadat yang feodalistik dan patriaki yang mendarah daging. Kondisi Kartini saat itu dalam situasi zaman penjajahan dan masih dalam kondisi sulit segalanya. Namun beliau bisa menghimpun jaringan yang lebih luas dengan menumpahkan segala uneg-unegnya kepada sahabat-sahabat penanya di benua Eropa. RA. Kartini mampu menghimpun sumberdaya sehingga bisa mendirikan sekolah khusus wanita yang bercita-cita menghilangkan kebodohan di dalam kaumnya.

Namun sayang cita-cita luhur RA. Kartini akhirnya tergilas roda zaman, RA. Kartini wafat karena melahirkan setelah dipoligami oleh Bupati Rembang K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat.
Semestinya para penerus RA. Kartini di zaman sekarang yang mempunyai kesempatan lebih untuk berjuang menegakkan emansipasi dan kesetaraan gender.

Perjuangan itu mestinya bisa digerakkan dengan lantang dan mudah pada jaman milenial ini, mengingat kemajuan dunia teknologi informasi sudah sangat maju. Kalau RA. Kartini hanya bisa menulis surat dan menyuarakan perjuangannya lewat surat-menyurat kepada sahabat penanya yang terbatas, tentunya wanita sekarang akan bisa lebih luas dalam menyuarakan perjuangan tersebut baik itu lewat sarana email maupun sarana media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram maupun media-media konvensional seperti koran dan majalah maupun lewat-lewat seminar-seminar dan lokakarya. Dan bahkan bisa lewat organisasi baik organisasi kemasyarakatan, organisasi politik maupun organisasi sejenis Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan didukung kemajuan di bidang teknologi informasi di jaman millennial ini, regulasi dari pemerintah yang semakin berpihak kepada emansipasi wanita dan kemajuan dalam bidang pendidikan, tentunya perjuangan emansipasi wanita akan bisa lebih optimal diupayakan dan tentunya kesadaran para kaum pria untuk memberikan ruang yang lebih terhadap adanya kesetaraan gender maupun emansipasi wanita akan lebih diharapkan untuk mewujudkan cita-cita luhur RA. Kartini tersebut.

Tinggalkan komentar