khozanah

Ibu rumah tangga dan aktif di Perempuan Bangsa Cabang Tuban sebagai Sekretaris periode 2013 - 2018, disamping aktif di beberapa kegiatan sosial di kota Tuban. Disamping itu, Alhamdulillah saya juga menjadi DPRD Jatim periode 2014 - 2019 komisi D. Semoga saya bisa mengemban Amanah Rakyat dan menjadi anggota DPRD Jatim Tuban yang amanah dan membawa manfaat umat di Jatim khususnya Dapil IX Jatim (Bojonegoro dan Tuban)

Homepage: https://khozanah.wordpress.com

​Full Day School Akan Bubarkan Madrasah Diniyah

Oleh : Khozanah Hidayati

(Anggota FPKB DPRD Jatim)

Keputusan yang dilontarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan baru  Prof. Dr. Muhadjir Effendy tentang Full Day School (FDS) menuai kontroversi dan membuat gaduh di masyarakat. Nantinya kalau gagasan ini diterapkan, selama seharian penuh, siswa akan berada di bangku sekolah. Tujuannya menurut menteri Muhajir Effendy adalah untuk membentuk karakter siswa.  Alasan lain, karena ketika siswa pulang lebih dini, pergaulan siswa tidak terkontrol kedua orang tua sibuk bekerja dan baru pulang sore hari. Akibatnya, siswa bebas keluyuran di luar  rumah dan akan melakukan banyak perbuatan negatif  tanpa ada pengawasan dari orang tua.
Sebagian masyarakat setuju dengan gagasan tersebut, mereka beralasan karena kenyataannya sudah ada sekolah-sekolah yang berstatus fullday school utamanya di perkotaan dan bersifat sekolah terpadu. Dan juga mereka mengamini apa yang menjadi alasan Prof. Muhadjir tersebut di atas.
Jika dicermati secara sepintas, gagasan sekolah fullday tersebut sangat bagus. Namun jika  melihat dalam realitas di masyarakat,  kondisi tersebut tidak selamanya benar. Karena kebanyakaan dua orang tua yang bekerja dan kurang memperhatikan terhadap anak-anaknya adalah kalangan elit di perkotaan. Dan kalau dihitung jumlah mereka tidak siknifikan dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia secara umum. Di kampong-kampung, anak pulang sekolah lantas bermain dengan sesame mereka. Kadang mereka harus membantu orang tua mencari nafkah, meski secara umur masih terlalu dini. Mereka selalu lekat dengan kedua orang tua.
Bahkan di mayoritas daerah (utamanya di Jawa Timjr dan Jawa Tengah), tidak ada anak keluyuran di sore hari. Karena siang sepulang sekolah, setelah istirahat atau bermain selama beberapa jam, mereka  harus siap-siap untuk pergi ke Madrasah Diniyah (Madin) atau pergi ke Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) bagi anak yang belum bisa membaca Al Quran.
Di madrasah diniyah anak-anak akan belajar menghafal suarat-surat pendek Al-Quran dan memperdalam pelajaran agama Islam seperti fiqih, tauhid, ahlak, sejarah Islam dan hadist serta bahasa Arab dan segala ilmu alatnya. Baik mengaji dengan system sorogan maupun system bandongan ataupun dengan sitem lainnya terhadap kitab-kitab kuning klasik seperti Aqidatul Awam, Washaya, Safinatunnajah, Mabadi’ul Akhlak, Bulughul Maram, Taqrib, Tafsir Jalalain, Jurumuyah, Imrithi, Alfiyah dan ratusan kitab kuning lainnya.
Pendidikan non formal di madrasah diniyah ini sangat bermanfaat untuk membentuk karakter siswa dari sisi keislaman. Karena siswa akan mendapatkan materi ilmu keislaman secara intensif dan terarah. Selain itu juga ditata ahlak atau budi pekerti secara terstruktur dan dengan praktek langsung.
Sehingga dengan pendidikan dan pengajaran di madrasah diniyah seperti tersebut di atas,  siswa akan terbentuk karakternya secara tersetruktur dan terarah melalui materi keagamaan yang langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini dibimbing oleh guru-guru yang berdedikasi tinggi dan ihlas dalam mengajar.
Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini tidak membebani anggaran negara, karena pendidikan ini bersifat swadaya masyarakat. Sehingga sangatlah tidak elok jika pemerintah akan melibas keberadaan madrasah diniyah ini demi mengadakan sekolah fullday.
Bisa dibayangkan jika gagasan sekolah fullday diterapkan secara masif di seluruh Indonesia, maka madrasah diniyah yang sudah teruji dengan sistem pendidikan moral keagamaannya ini, akan bubar seketika. Anak-anak didik akan disibukkan dengan materi umum, sedangkan materi keagamaan dan materi pembinaan budi pekerti akan terabaikan.
Ditambah lagi sistem pendidikan yang ada hanya mementingkan pendidikan duniawi semata. Sekolah fullday hanya akan diisi dengan pendalaman pelajaran umum yang ada tanpa ditambah atau diperkaya dengan pendidikan karakter keagamaan seperti di madrasah diniyah. Sehingga akibatnya nanti kalau gagasan ini jadi diterapkan akan terjadi krisis ahlak dan krisis moral. Kalau sudah terjadi krisis ahlak dan moral, terus mau dibawa kemana arah bangsa ini?
Semestinya pemerintah harus mendorong, menggalakkan dan memfasilitasi pendidikan madrasah diniyah sebagai penopang pendidikan kegamaan, pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti bagi generasi penerus bangsa, bukan justru membrangus dengan dalih menerapkan sekolah fullday.
Sekiranya gagasan kotroversial tersebut jadi diterapkan, maka dampaknya akan sangat besar sekali terhadap keberadaan madrasah diniyah di seluruh Indonesia. Karena secara keseluruhan berdasarkan data  yang ada (2008) jumlah madrasah diniyah seluruh Indonesia adalah 37.102 madrasah yang terdiri dari tingkat Ula, Wustho dan Ulya. Dan dari jumlah tersebut mendidik siswa sebanyak 3.557.713 serta jumlah guru 270.151. Suatu jumlah yang sangat besar bukan?
Dampak yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan sekolah fullday haruslah dikaji secara matang dan mendalam baik dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Dampak secara langsung misalnya : Berkurangnya jam interaksi anak terhadap orang tua dan lingkungannya baik di rumah maupun lingkungannya, ketidaksiapan infrastruktur sekolah untuk melaksanakan sekolah fullday , ketidaksiapan sekolah-sekolah di daerah untuk menambah jumlah jam pelajaran  dan sebagainya.
Adapun dampak tidak langsung yang harus dikaji adalah dampak menganggurnya 270.151 guru madrasah diniyah yang akan tutup akibat kebijakan ini baik dampak sosial, ekonomi maupun kultural dan dampak berkurangnya pendidikan moral keagamaan dan pelajaran budi pekerti yang selama ini diajarkan di madrasah diniyah.
Anak-anak haruslah diberikan waktu untuk bermain, mengaji dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di rumah dan lingkungannya secara seimbang. Janganlah demi mengejar kepintaran akademis tapi meninggalkan kepintaran sosial. Janganlah demi mengejar pendidikan karakter seperti yang dijanjikan menteri pendidikan dan kebudayaan dengan gagasan sekolah fullday-nya namun mengorbankan pendidikan moral keagamaan dan pendidikan budi perkerti yang justru diperlukan untuk menyongsong era globalisasi.
Janganlah dengan dalih menyelesaikan masalah anak di kota-kota besar tapi mengorbankan anak seluruh Indonesia dan juga beserta orang tuanya serta guru-guru madrasah diniyah yang jumlahnya tidak bisa dianggap kecil. Janganlah bagaikan film-film drama Amerika yang untuk menyelamatkan sandra satu atau dua orang  namun dengan mengorbankan 100 orang pasukan . Mending membenahi secara serius dan intens terhadap infrastruktur pendidikan seperti peningkatan kwantitas dan kwalitas ruang belajar mengajar, perpustakaan, labolatorium, kantor dan lainnya serta membenahi kwalitas dan kwantitas guru, dan tenaga pengajar lainnya serta membenahi metode belajar dan kurikulum yang carut-marut.
Semestinya sebelum menerapkanl sekolah fullday tersebut mendikbud haruslah  melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap semua aspek. Baik kesiapan infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan,  juga harus dikaji dampak-dampak yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Janganlah berkesan ganti menteri ganti kebijakan selalu muncul ke permukaan setiap ada menteri baru, apalagi ini menyangkut masa depan generasi muda bangsa yang akan mengemban tongkat estafet negeri dan bangsa ini ke depan. (KH, 15 Juni 2017)

1 Komentar

​Empat Fraksi Lakukan Reposisi Komisi

PARLEMEN JATIM-Empat dari Sembilan fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur melakukan reposisi personil di sejumlah Komisi. Empat fraksi itu adalah F-PKB, F-PDIP, F-Gerindra dan F-PG. Sedangkan lima fraksi lainnya, yaitu F-PD, F-PAN, F-PKS, F-PPP dan F-NasDem Hanura sengaja memilih tetap. 

 
Berdasarkan surat keputusan DPRD Jatim No.188/  /Kpts.DPRD/050/2017 tentang pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Jatim yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (4/5) sore. Fraksi yang paling banyak melakukan rotasi keanggotaan di komisi adalah Fraksi Gerindra, sebab dari 13 anggota yang dimiliki, 5 diantaranya dirotasi. 
 
Kelima anggota Fraksi Partai Gerindra yang dirotasi adalah Ahmad Firdaus Fibrianto dari anggota Komisi A ke Komisi B, Saifuddin Asmoro dari Komisi A ke Komisi D, Muhammad Fawaid dari Komisi B ke Komisi A, Abdul Halim dari Komisi D ke Komidi E, dan Benjamin Kristianto dari Komisi E ke Komisi A. “Reposisi ini untuk penyegaran dan itu sudah menjadi keputusan fraksi,” ujar Ahmad Hadinuddin ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. 
Sementara itu, Ketua F-PKB DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan bahwa dari 20 anggota FPKB yang ada di DPRD Jatim, hanya empat orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. “Mereka adalah Ka’bil Mubarok dari Wakil Ketua Komisi B menjadi anggota Komisi E, Hj. Anik Maslachah dari anggota Komisi C menjadi Wakil Ketua Komisi B, Khozanah Hidayati dari Komisi D ke Komisi C dan Baddrut Tamam dari Komisi E ke Komisi C,” terang Thoriq.
Masih di tempat yang sama, Sahat Tua Simanjuntak ketua F-PG DPRD Jatim menyatakan dari 11 anggota F-PG yang ada di Dewan Jatim, hanya 4 orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. Mereka adalah Hj. Atika Banowati dari Komisi B ke Komisi D, Karimullah dari Komisi D ke Komisi E, Alimin dari Komidi D ke Komisi B, dan Muhammad Bin Muafi dari Komisi E ke Komisi D.
“Reposisi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Jatim itu sudah diatur dalam Tatib dan dilakukan setelah 2,5 tahun masa bhakti anggota DPRD Jatim periode 2014-2019,” beber Sahat Tua Simanjuntak. 
Sementara itu, Ketua F-PDIP DPRD Jatim, Sri Untari mengatakan bahwa dari 19 anggota F-PDIP yang tersebar di 5 komisi, hanya satu orang dirotasi yaitu Suhandoyo dari anggota Komisi C ke anggota Komisi E. “Tapi untuk alat kelengkapan dewan yang lain, seperti Baperda (Banleg), Badan Kehormatan (BK), Banmus dan Banggar cukup banyak yang dirombak,” ujar Sekretaris DPD PDIP Jatim ini. 

http://www.parlemenjatim.com/2017/05/empat-fraksi-lakukan-reposisi-komisi.html

Tinggalkan komentar

​Pimpinan DPRD Jatim lakukan perubahan AKD Tingkat komisi dan badan8

LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan DPRD Jawa Timur kembali mengumumkan perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Periode Masa Jabatan 20114-2019. Setelah mengubah pimpinan di tingkat fraksi, kali ini yang diubah terkait komposisi anggota dewan di tingkat komisi dan badan di DPRD Jatim.

Dari total 9 fraksi hanya ada 4 fraksi yang mengusulkan perubahan, yakni Fraksi PKB sebanyak 4 anggota, Fraksi Partai Gerindra 5 anggota, Fraksi Partai Golkar 4 anggota, dan Fraksi PDIP 1 anggota. Sehingga total anggota dewan yang menempati posisi baru di komisi sebanyak 14 orang. Untuk 5 fraksi lainnya yang tak melakukan perubahan anggota di komisi yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem-Hanura, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PPP.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB yang baru Thoriqul Haq mengatakan perubahan komposisi anggotanya di setiap komisi oleh fraksinya adalah hal yang biasa. Bahkan, PKB sudah pernah melakukan pergeseran anggota di beberapa komisi sebelum batas waktu yang diperbolehkan yaitu 2,5 tahun di periode ini. Sedangkan untuk saat ini pergeseran anggota dilakukan karena telah melewati 2,5 tahun.
“PKB biasa ganti posisi seperti itu. Dulu malah sebelum 2,5 tahun PKB sudah melakukan pergantian posisi. Seperti Pak Chusainuddin dulu awal ditempatkan di Komisi C lalu dipindah ke Komisi B. Ada lagi Pak Akik Zaman yang sebelumnya di Komisi A diganti ke Komisi C. Jadi ini hal yang wajar, ini kan untuk penyegaran,” kata Thoriq yang menjabat Ketua Komisi C ini ditemui LICOM usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (4/5/2017).
Senada, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar juga menyebut perubahan AKD ini telah sesuai tata tertib (tatib) di DPRD Provinsi Jatim dengan batasan waktu telah melampaui 2,5 tahun dalam periode masa jabatan 2014-2019.
“Di tatib diperintahkan maksimal batasnya 2,5 tahun. Jadi SK-nya (Surat Keputusan) pimpinan maupun keanggotaan pada waktu 2,5 tahun itu berakhir. Karena tatib mengatur seperti itu. Ini namanya penyegaran. Silahkan dilihat dalam pergantian ini tidak ada ribut apa-apa juga,” jelas Pak Is (sapaan akrab politisi Partai Demokrat) ini.
Sedangkan disinggung soal fraksi partainya yang tak melakukan perubahan komposisi anggoota di komisi. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak wajib dilakukan, jika memang diperlukan fraksi bisa mengusulkan perubahan tersebut.
“Pergantian itu sesuatu hal biasa, tapi kalau sebuah fraksi memandangnya tidak perlu ya kenapa harus dipaksakan. Demokrat kali ini tidak ikut melakukan pergantian, mereka memandangnya para anggotanya sudah bagus di komisi masing-masing. Apalagi kalau mengganti ini kan perlu waktu lagi untuk adaptasi,” imbuhnya.
Diketahui, selain perubahan anggota di komisi. Pimpinan DPRD Jatim juga menyetujui perubahan di tingkat badan terdiri dari Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK). Untuk di Banleg tetap dipimpin oleh Achmad Heri (Fraksi Partai NasDem-Hanura) dan hanya mengubah sejumlah nama anggotanya. Sedangkan untuk BK nama ketua diganti oleh Achmad Tamim (Fraksi PKB) sebelumnya dijabat oleh Anisah Syakur (Fraksi PKB).@sarifa
Berikut rincian 14 nama anggota DPRD Jatim dari 4 fraksi yang posisinya digeser antar komisi:
Fraksi PKB :

1. Baddrut Tamam ke Komisi C (Anggota)

2. Khozanah Hidayati ke Komisi C (Anggota)

3. Anik Maslachah ke Komisi B (Wakil Ketua)

4. Ka’bil Mubarok ke Komisi E (Anggota)
Fraksi Partai Gerindra :

1. Abdul Halim ke Komisi E (Anggota)

2. Benjamin Kristianto ke Komisi A (Anggota)

3. M Fawait ke Komisi A (Anggota)

4. Syafiuddin Asmoro ke Komisi D (Anggota)
5. Achmad Firdaus Fibrianto ke Komisi B (Anggota)
Fraksi Partai Golkar:

1. Karimullah ke Komisi B (Anggota)

2. Moch Alimin ke Komisi B (Anggota)

3. Atika Banowati ke Komisi D (Anggota)

4. Muhammad Bin Mu’afi Zaini ke Komisi D (Anggota)
Fraksi PDIP:

1. Suhandoyo ke Komisi E (Anggota)
http://www.lensaindonesia.com/2017/05/05/awas-dishub-surabaya-akan-sikat-parkir-liar-di-acara-pawai-bunga.html

Tinggalkan komentar

​Untuk Antisipasi Banjir, DPRD Jatim Desak Dinas PU Bangun Saluran Air

Penulis Catur Prasetya – 4 Mei 2017011

Nusantara.news, Surabaya – Banjir di beberapa daerah Jawa Timur yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah serius Pemerintah Provinsi Jatim harus segera dicarikan solusi agar tak menjadi momok warga setiap tahunnya.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Khozanah Hidayati menilai salah satu faktor penyebab banjir ketika musim hujan tiba,  selain cuaca, juga  kurang maksimalnya pembangunan saluran air serta adanya saluran yang tidak berfungsi secara baik. Hal inilah yang  menjadi perhatian serius Dinas PU Pengairan provinsi Jatim.
“Contoh banjir yang terjadi di daerah Tuban akhir-akhir ini, khususnya di Daerah Bantaran karena kirimam dari Sungai Bengawan Solo yang terlalu deras sedangkan  untuk saluran airnya tidak ada, sehingga menyebabkan banjir dan longsor yang luar biasa,” ucap Khozanah.
Khozanah menegaskan, jika Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Provinsi Jawa Timur serius melakukan gebrakan terobosan melakukan pembangunan saluran air, maka bisa dipastikan bisa meminimalisir bencana banjir yang melanda ketika musim penghujan tiba.
“Semestinya PU Pengairan Provinsi Jatim harus mengantisipasi dengan membangun saluran air secara serius, apalagi hujan tahun ini diperkirakan akan terjadi atensitas yang tinggi dan cukup deras, ini bisa dipastikan akan terjadi banjir yang hebat akibat kiriman dari daerah yang lebih tinggi,” tegas Khozanah.
Politisi cantik asal Fraksi PKB ini juga meminta kepada Pemkab/Kota harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dalam menanggulangi bencana banjir agar bisa mengatasinya, dan yang paling penting agar PU Pengairan Jatim melakukan terobosan baru dengan gencar melakukan pembangunan saluran air secara maksimal agar musim penghujan datang tidak lagi mengalami banjir.
Seperti diketahui bahwa luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Gresik setiap tahunnya menjadi momok warga yang wilayahnya dialiri. Kedua wilayah merupakan  daerah pertama yang terdampak banjir. Meninggikan jalan provinsi dan pembuatan waduk dinilai sebagai program yang layak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Rekomendasi ini juga yang selama ini sedang digarap oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Sebab kali Lamong masuk kewenangan pemerintah pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Terkait soal ini, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan, ada dua solusi yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang, dengan biaya  Rp1,454 triliun. Untuk jangka pendek fokus pada pembangunan tanggul, sudetan pada muara, dan normalisasi penampang sungai. Tentunya juga disertai dengan pembebasan lahan.
“Untuk jangka pendek biayanya Rp904 milar. Karena adanya pembebasan lahan, dan lebih difokuskan pada daerah hulu dengan reboisasi dan pembangunan waduk, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp550 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Ini jelas menjadi pertaruhan bagi Wagub Jatim, jika usulan itu sekadar tulisan di kertas tanpa ada realisasi. Seperti dalam pantauan Nusantara.news, Bengawan Solo selama ini kurang dipedulikan, termasuk Kali Lamong. Untuk tahun ini, dalam RUPS Kemenpupera terdapat anggaran sekitar Rp20 miliar, itu pun untuk memperbaiki kembali tanggul yang rusak untuk hasil pekerjaan tahun 2015.
Kemenpupera hanya setuju mengalokasikan Rp20 miliar dari usulan Pemprov  sebesar Rp1,454 triliun. Maka, solusi untuk mengatasi banjir Kali Lamong cenderung hanya dalam wacana. Karenanya,  di  masa mendatang Kali Lamong tetap akan menyebabkan banjir. Sebenarnya, Banjir Kali Lamong bisa di atasi dengan membangun waduk di hulu, memperbaiki tanggul dan normalisasi penampang.
Sebenarnya banjir akibat luapan Kali Lamong itu biasa terjadi ketika Gresik, Lamongan dan Mojokerto mengalami hujan deras. Banjir tersebut mengakibatkan tergenangnya desa, sawah, dan jalan. Berdasarkan data kejadian banjir Kali Lamong milik Dinas PU Pengairan Jawa Timur, banjir akibat luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik, terdampak pada Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, Cerme, dan Menganti.
Kali Lamong memiliki beberapa anak sungai, seperti Kali Gondang, Kali Cermenlerek, Kali Menganti dan Kali Iker-iker. Pada musim hujan, debit Kali Lamong cenderung besar. Namun, besarnya debit ini tidak mampu dialirkan dengan baik, sehingga air sungai meluap dan mengakibatkan banjir hampir setiap tahun.
Seluruh Kali Lamong berada di Provinsi Jawa Timur. Bagian hulu Kali Lamong terletak di daerah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto, yang berawal dari pegunungan Kendeng. Sementara bagian hilirnya berada di perbatasan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura.
Daerah Aliran Kali Lamong memiliki luas ± 720 km2, dengan panjang alur sungai ± 103 km. Sehingga lebar rata-rata lebih kurang 6,9 meter. Dua mahasiswa ITS dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan(FTSP) yakni Gemma Galgani Tunjung Dewandaru, dan Umboro Lasminto,  dalam kajian yang berjudul  studi “Penanggulangan Banjir Kali Lamong Terhadap Genangan di Kabupaten Gresik” menyatakan bahwa aliran air dari hulu ke hilir terjadi penurunan debit dari Q25 = 460,282 m3/detik, menjadi Q25 = 223,9 m3/detik. Penurunan debit tanpa diimbangi tempat penampungan jelas akan menyebabkan air meluber.

https://nusantara.news/untuk-antisipasi-banjir-dprd-jatim-desak-dinas-pu-bangun-saluran-air/

Tinggalkan komentar

​Kartini, Kyai Sholeh Darat dan Kitab Tafsir Faidhur Rohman

Oleh : Khozanah Hidayatiq

SETIAP tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan yang merujuk pada lahirnya Raden Ajeng Kartini, 21 April 1879. Kartini hidup pada zaman ketika kekuatan budaya masyarakat sangat permisif memandang perempuan. Zaman ketika budaya feodalisme dan patriaki masih dijunjung tinggi di bumi Nusantara. Zaman ketika  perempuan harus menanggung “double colonisation” (Kirsten Holst Petersen & Anna Rutherford, Beginning Postcolonialism, 2008). Penjajahan dari bangsa asing dan penjajahan dari bangsa sendiri yakni budaya patriaki.
RA Kartini berani berteriak lantang. Ia berusaha mendobrak kekakuan sehingga lahirlah mainstream paradigma baru terhadap perempuan di Indonesia. Namanya pun hingga kini terus dikenang sebagai pelopor pejuang emansipasi wanita Indonesia. Ini adalah bukti perhargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangannya.
Kisah hebat perjuangan Kartini tersebar ke seluruh dunia berkat surat menyuratnya dengan sahabat-sahabat penanya di benua Eropa seperti Stella Zihandelaar, Ny. Abendanon dan Ny. Van Kol. Yang kemudian pada tahun 1911 oleh J.H. Abendanon surat-surat tersebut dibukukan menjadi sebuah buku yang dalam bahasa Belanda berjudul “Door Duisternis Toot Licht” atau dalam bahasa Indonesia artinya “Dari gelap menuju cahaya” yang kemudian oleh Armijn Pane ungkapan ini diterjemahkan menjadi “Habis Gelap Terbitlah Terang,” yang menjadi judul untuk buku kumpulan surat-menyuratnya.
Ternyata kalimat “Dari Gelap Menuju Cahaya” adalah sebuah penggalan dari ayat suci Al Qur’an Surat Al Baqoroh 257 yakni “Orang-orang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya” atau dalam bahasa aslinya “minazh-zhulumaati ilannuur”. Kalimat “minazh-zhulumaati ilannuur” yang dalam bahasa Belanda Door Duisternis Tot Licht, itu sebenarnya berarti “Dari Kegelapan Menuju Cahaya”, jadi bukan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Walau terlanjur diartikan seperti itu tidak menghilangkan pemikiran R.A. Kartini yang menginginkan perubahan dari kegelapan menuju cahaya terang.
Bagaimana Islam menginspirasi RA.Kartini dalam perjuangannya mengusahakan emansipasi kaum perempuan di Nusantara ini? Kalau membaca surat surat RA. Kartini yang diterbitkan oleh Abendanon dari Belanda, terkesan Raden Ajeng Kartini sudah jadi sekuler dan penganut feminisme. Namun kisah berikut ini semoga bisa memberi informasi baru mengenai Islam yang telah menginspirasi dan memberi panduan kepada RA. Kartini dalam perjuangannya.
Surat-surat RA Kartini kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda yang notabene sudah diedit dan dalam pengawasan Abendanon yang notabene merupakan aparat pemerintah kolonial Belanda plus orientalis itu, dalam surat surat Kartini beliau sama sekali tidak menceritakan pertemuannya dengan Kyai Sholeh bin Umar dari Darat, Semarang (lebih dikenal dengan sebutan Kyai Sholeh Darat). Namun alhamdullilah, Ibu Fadhila Sholeh, cucu Kyai Sholeh Darat, tergerak menuliskan kisah pertemuan RA. Kartini dengan kyai tersohor dan guru para ulama terkemuka di Nusantara ini.
Takdir, menurut Ny Fadihila Sholeh, mempertemukan Kartini dengan Kyai Sholel Darat. Pertemuan terjadi dalam acara pengajian di rumah Bupati Demak Pangeran Ario Hadiningrat, yang juga pamannya.
Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, RA Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Kyai Sholeh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir Surat al-Fatihah. RA Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Kyai Sholeh Darat.
Kyai Sholeh Darat memberikan ceramah tentang tafsir Al-Fatihah. RA Kartini tertegun. Sepanjang pengajian, Kartini seakan tak sempat memalingkan mata dari sosok Kyai Sholeh Darat, dan telinganya menangkap kata demi kata yang disampaikan sang penceramah.
Ini bisa dipahami karena selama ini RA Kartini hanya tahu membaca Al Fatihah, tanpa pernah tahu makna ayat-ayat itu.
Setelah pengajian, Kartini mendesak pamannya untuk menemaninya menemui Kyai Sholeh Darat. Sang paman tak bisa mengelak, karena Kartini merengek-rengek seperti anak kecil. Berikut dialog Kartini-Kyai Sholeh.
“Kyai, perkenankan saya bertanya bagaimana hukumnya apabila seorang berilmu menyembunyikan ilmunya?” Kartini membuka dialog.
Kyai Sholeh tertegun, tapi tak lama. “Mengapa Raden Ajeng bertanya demikian?” Kyai Sholeh balik bertanya.
“Kyai, selama hidupku baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surat Al Fatihah, surat pertama dan induk Al Quran. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku,” ujar Kartini.
Kyai Sholeh tertegun. Sang guru seolah tak punya kata untuk menyela. Kartini melanjutkan; “Bukan buatan rasa syukur hati ini kepada Allah. Namun, aku heran mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al Quran ke dalam Bahasa Jawa. Bukankah Al Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia?”
Dialog berhenti sampai di situ. Ny Fadhila menulis Kyai Sholeh tak bisa berkata apa-apa kecuali subhanallah. Kartini telah menggugah kesadaran Kyai Sholeh untuk melakukan pekerjaan besar; menerjemahkan Alquran ke dalam Bahasa Jawa.
Kyai Sholeh Darat Semarang adalah guru para ulama besar di indonesia diantaranya: KH. A.Dahlan (pendiri muhamadiyah) KH. Hasyim Asyari (pendiri Nahdlatul Ulama NU), KH. Kholil Rembang, KH. Munawir Krapyak Yogyakarta, Kyai R. Dahlan Tremas dan kyai-kyai lain yang kemudian menjadi pioneer atau pengasuh di masing-masing pesantren yang didirikannya.
Dalam pertemuan itu RA Kartini meminta agar Qur’an diterjemahkan karena menurutnya  tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya.  Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan al-Qur’an.  Mbah Sholeh Darat melanggar larangan ini, Beliau menerjemahkan Qur’an dengan ditulis dalam huruf “arab gundul” (pegon) sehingga tak dicurigai penjajah.
Kitab tafsir dan terjemahan Qur’an ini diberi nama Kitab Faidhur-Rohman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab pegon. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah  dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang.  Kartini amat menyukai hadiah itu dan mengatakan:
“Selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya.  Saya tak mengerti sedikitpun maknanya. Tetapi sejak hari  ini ia menjadi terang-benderang sampai kepada makna tersiratnya,  sebab Romo Kyai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa  yang saya pahami.”
Melalui terjemahan Mbah Sholeh Darat itulah RA Kartini menemukan ayat yang amat menyentuh nuraninya yaitu: Orang-orang beriman dibimbing Alloh dari gelap menuju cahaya (Q.S. al-Baqoroh: 257).
Dalam banyak suratnya kepada Abendanon,  Kartini banyak mengulang kata “Dari gelap menuju cahaya” yang ditulisnya dalam bahasa Belanda: “Door Duisternis Toot Licht.” Oleh Armijn Pane ungkapan ini diterjemahkan menjadi “Habis Gelap Terbitlah Terang,” yang menjadi judul untuk buku kumpulan surat-menyuratnya.
Surat yang diterjemahkan Kyai Sholeh adalah Al Fatihah sampai Surat Ibrahim. Kartini mempelajarinya secara serius, hampir di setiap waktu luangnya. Namun sayangnya penerjemahan Kitab Faidhur-Rohman ini tidak selesai karena Mbah Kyai Sholeh Darat keburu wafat.
Kyai Sholeh membawa Kartini ke perjalanan transformasi spiritual. Pandangan Kartini tentang Barat (baca: Eropa) berubah. Perhatikan surat Kartini bertanggal 27 Oktober 1902 kepada Ny Abendanon: “Sudah lewat masanya, semula kami mengira masyarakat Eropa itu benar-benar yang terbaik, tiada tara. Maafkan kami. Apakah ibu menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik yang indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal yang sama sekali tidak patut disebut peradaban.Tidak sekali-kali kami hendak menjadikan murid-murid kami sebagai orang setengah Eropa, atau orang Jawa kebarat-baratan”.
Dalam suratnya kepada Ny Van Kol, tanggal 21 Juli 1902, Kartini juga menulis: “Saya bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam, yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Semoga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang Islam sebagai agama disukai”.
Lalu dalam surat ke Ny Abendanon, bertanggal 1 Agustus 1903, Kartini menulis; “Ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, yaitu Hamba Allah”.
Hal-hal tersebut di ataslah yang sebenarnya membesarkan nama RA Kartini di samping sebagai pelopor Utama emansipasi wanita di Nusantara, beliau juga berjasa dalam mempelopori upaya menggerakkan Kyai Sholeh Darat untuk menerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dengan huruf arab pegon dan bisa dinikmati dan dimengerti makna per makna dari Ayat Suci Al-Qur’an.
Perjuangan RA Kartini untuk diadakannya terjemahan kitab Al Qur’an ke dalam bahasa lokal perlu dihidupkan lagi semangatnya sehingga kandungan dalam kitab suci Al Qur’an bisa dihayati, dimengerti kemudian diamalkan sebagaimana tujuan diturunkannya kitab ini adalah agar dijadikan pedoman bagi umat manusia.
Perjuangan RA. Kartini yang menggerakkan Kyai Sholeh Darat menerjemahkan Al Qur’an ke dalam bahasa Jawa dengan huruf Arab pegon perlu dimasyarakatkan agar sejarah ini tidak terhapus dan tentunya bisa ditauladani oleh generasi kini dan generasi mendatang. Sehingga RA. Kartini tidak saja dikenal dan dikenang sebgai pejuang emansipasi wanita semata namun juga dikenang dan dikenal sebagai pelopor untuk diadakannya tafsir Al Qur’an dalam bahasa lokal (KH, 06 April 2017).
Penulis adalah Anggota FPKB DPRD Jatim
http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/kartini-kyai-sholeh-darat-dan-kitab-tafsir-faidhur-rohman

Tinggalkan komentar

​Komisi D Jatim Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Serius Atasi 

SURABAYA (Mediabidik) – Rusaknya jalan Provinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Tuban dan Bojonegoro masih perlu perhatian yang serius dari pemerintah, masalahnya ini sangat menganggu warga yang tinggal diwilayah tersebut, karena seringkali kendaraan yang melintasi daerah tersebut harus berjalan lambat sebab takut  terjadi kecelakaan, sehingga hal ini menyebabkan kemacetan panjang .
        

Khozanah Hidayati.S.P politisi perempuan dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, karena menurut pengakuan warga di sana, ketika ia mendengar aspirasi masyarakat ternyata disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya baik di tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat kota masih ada yang rusak. Salah satunya berlubang-lubang, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.

        

” Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur khususnya jalan nasionalnya masih rusak dan berlubang sangat besar ,” terang Khozanah Hidayati saat di temui di Gedung DPRD Jatim Indrapura Surabaya.

       

Apalagi, masih terang Khozanah, pada saat musim ini yang serba tak menentu, cuaca ekstrim yang terjadi kadang hujan deras kadang panas sehingga menjadi penyebab kondisi jalan di sana cepat rusak  dan berlubang, sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat, pemprov dan pemkab setempat untuk memperbaikinya karena ini sangat di butuhkan masyarakat .      

      

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya pemerintah pusat memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.

       

” Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antara pusat dan provinsi  sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, ” tegasnya.

           

sementara itu persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjadi kelangkaan.

          

” Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat , keluhan pupuk masih menjadi dominan dalam persoalan, jangan sampai daerah yang terkenal lumbung pangan nasional malah sulit mendapatkan pupuk, dan itu sangat di butuhkan petani, sebab bisa menjadi penyebab sektor pertanian disana terganggu karena langkahnya ketersediaan pupuk,” jelas sekretaris Perempuan Bangsa PKB Jatim ini.

         

Anggota Komisi D DPRD Jatim ini juga mengakui  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah setempat untuk saling berkoordinasi melakukan perbaikan infarstruktur jalannya. (rofik)
http://www.mediabidik.com/2017/03/komisi-d-jatim-desak-pemerintah-pusat.html?m=1

, ,

Tinggalkan komentar

Dukungan untuk Halim Menguat

SURABAYA – Dukungan untuk Abdul Halim Iskandar sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Timur menguat. 

Ini setelah DPW Perempuan Bangsa (PB) Jatim meminta seluruh pengurusnya yang berjumlah 135.000 orang untuk all out mendukung ketua DPRD Jatim ini maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yang akan berlangsung pada 2018 mendatang. Mesin politik ini memastikan tidak akan berpaling ke calon lain meskipun sama-sama berasal dari kalangan nahdliyin. ”Hubungan Muslimat NU dan PKB ini masih sangat solid. Dari data yang ada selama ini, pemilih PKB kebanyakan adalah kaum perempuan,” kata Ketua DPW PB Jatim Anik Maslachah, kemarin. Pihaknya optimistis jika Halim Iskandar diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memenangi pilgub. 

”PKB ini sudah punya dua modal yang kuat, yaitu modal sosial dan modal politik. Modal sosialnya, Pak Halim sudah dangat dikenal di kalangan nahdliyin. Sedangkan modal politiknya, PKB sebagai partai pemenang 20 kursi, bisa langsung mengusung calonnya sendiri,” katanya. Pertimbangan lainnya adalah pengalaman Halim Iskandar yang pernah menjabat ketua DPRD Jombang dua periode dan ketua DPRD Jatim juga dua periode. ”Pak Halim pasti sudah tahu solusi tiap permasalahan di Jatim. Dedikasi dan loyalitasnya sangat tinggi,” papar Anik yang juga anggota DPRD Jatim. 

Ia mengakui, PB selaku badan otonom dari PKB harus selalu siap melaksanakan tugas dan perintah DPW PKB PKB Jatim untuk memenangkan kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut sebagai Gubernur Jatim. Terutama menguatkan basis dukungan untuk segmentasi kaum perempuan. ”Jika ditotal, jumlah pengurus PB se-Jatim itu 135.000 orang. Mulai dari level ranting (desa) sampai cabang (kabupaten/ kota). Mereka nanti yang akan jadi ujung tombak untuk mengorganisir relawan sampai level TPS. Itulah mesin politik yang akan PB Jatim gerakkan sebagai instrumen pemenangan Pak Halim,” tegasnya. 

Sekretaris DPW PB Jatim Khozanah Hidayati menambahkan, sosok Halim Iskandar sejauh ini relatif diterima dengan baik oleh segenap eksponen perempuan. Hal ini didasari oleh kebijakan Halim yang diklaim banyak berpihak pada upaya pembangunan berbasis gender. ”Pak Halim itu meski bukan perempuan tapi punya sensitivitas gender yang baik. Di PKB sudah mengakomodasi keterwakilan perempuan lebih dari 40%,” jelas Khozanah. 

Zaki zubaidi 

Tinggalkan komentar