khozanah

Ibu rumah tangga dan aktif di Perempuan Bangsa Cabang Tuban sebagai Sekretaris periode 2013 - 2018, disamping aktif di beberapa kegiatan sosial di kota Tuban. Disamping itu, Alhamdulillah saya juga menjadi DPRD Jatim periode 2014 - 2019 komisi D. Semoga saya bisa mengemban Amanah Rakyat dan menjadi anggota DPRD Jatim Tuban yang amanah dan membawa manfaat umat di Jatim khususnya Dapil IX Jatim (Bojonegoro dan Tuban)

Homepage: https://khozanah.wordpress.com

Selamat Hari Santri 2017

Selamat Hari Santri Nasional
22 Oktober 2017
Santri Mandiri NKRI Hebat

Santri adalah generasi penerus kyai dan ulama. Santri adalah penjaga Pancasila, Bhinika Tunggal Ika, NKRI & UUD 45.

Di samping itu santri selalu setia menjaga Bangsa dan Negara dari segala gangguan dan ancaman baik pada era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orla, era Orba dan saat jaman reformasi.

Dengan kekuatan do’a dan usaha yang hebat Inshallah Santri akan Mandiri. Dan kalau kaum santri mampu mandiri maka  NKRI akan Hebat.

Semoga santri-santri di seluruh Nusantara ini ilmunya bermanfaat,  barokah, sukses dan menjadi penerus cita-cita para ulama, kyai dan bangsa ini…..aamiin ya mujibas sailin.

image

Iklan

Tinggalkan komentar

Hari Santri dan Revitalisasi Spirit Resolusi Jihad NU

Oleh : Khozanah Hidayati *)

Jarang orang mengetahui bahwa peristiwa perang 10 Nopember 1945 yang sangat heroik dan melegenda di Surabaya tersebut adalah dipicu oleh suatu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’arie, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, yang sekaligus sebagai Ketua Umum NU saat itu.

Mbah Hasyim atas pertanyaan Presiden Soekarno perihal hukum membela tanah air sehubungan dengan akan datangnya enam ribu tentara Inggris di bawah komando Brigadir Jenderal Mallaby, Panglima Brigade ke-49 (India) yang akan segera tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan bahkan penjajah Belanda dengan tentara NICA-nya (Netherlands Indies Civil Administration) yang sudah terusir pun ikut membonceng tentara Sekutu tersebut.

Hukum membela tanah air yang dipertanyakan Soekarno tersebut tentunya bukan membela Allah ataupun membela Islam. Sekali lagi, membela tanah air! Mbah Hasyim kemudian memerintahkan KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syamsuri, dan kiai lain untuk mengumpulkan kiai se-Jawa dan Madura. Para kiai dari Jawa dan Madura itu lantas rapat di Kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO), Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, dipimpin Kiai Wahab Chasbullah membahas permasalahan tersebut. Kemudian pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asya’rie atas nama Pengurus Besar NU mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah, yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad.Resolusi jihad tersebut kemudian dipublikasikan oleh Bung Tomo lewat sarana radio dengan suara khasnya yang menggelegar, heroik dan membakar semangat rakyat Jawa Timur dan juga rakyat Indonesia yang mendengarnya.

Maka kemudian berdatanganlah puluhan ribu rakyat yang terpanggil seruan resolusi jihad dari Mabh Hasyim Asya’rie tersebut ke Surabaya untuk berperang melawan tentara sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda Sang Penjajah.

Sebagian besar dari mereka adalah para kiai dan santrinya dari seantero Jawa Timur, Jawa Tengah dan bahkan Jawa Barat. Bahkan mereka ini adalah inspirator dan inisiator bangkitnya etos heroisme dalam peristiwa 10 November1945 yang sekarang kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo sang komando dalam perang jihad tersebut, dengan pekik takbir Allahu Akbar! membawa spirit jihad dari KH Hasyim Asy’arie. Memang Bung Tomo bukan santri, namun kepatuhannya kepada ulama yang kharismatis membangkitkan ruh heroismenya memimpin arek-arek Surabaya, sampai menewaskan Brigjen Mallaby.

Resolusi jihad yang dikeluarkan NU tersebut telah menginspirasi segenap anak bangsa untuk berjuang mengangkat senjata guna mengusir penjajah yang hendak masuk kembali ke Indonesia. Kontribusi NU terhadap peristiwa tersebut bukan hanya sebatas mengeluarkan resolusi jihad yang terbukti berhasil melecut semangat juang bangsa Indonesia, namun para kiai NU beserta santri-santrinya terjun secara langsung ke medan perang mengusir penjajah.

Walau dalam perang jihad tersebut sekitar16.000-an rakyat menjadi syahid karena membela negeri ini yang baru saja lahir, namun kedahsyatan dan keheroikan perang tersebut telah membuka mata dunia bahwa Negara Kesatuan Indonesia telah lahir. Dan bahkan rakyatnya dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaannya dengan nyawa sebagai taruhannya.

Sayangnya pada masa lalu sejak jaman orde lama, orde baru hingga awal reformasi  fragmen resolusi jihad NU tersebut terhapus dari buku sejarah perang kemerdekaan 10 Nopember 1945 di Surabaya. Kita tidak akan menemukan secuilpun cuplikan sejarah tentang hal ini, baik itu di pelajaran – pelajaran sejarah yang diajarkan di tingkat SD, SMP maupun SMU. Bahkan di tingkat perguruan tinggipun tiada kita temui fragmen resolusi jihad ini.

Sengaja atau tidak, memang sangat disayangkan kalau fragmen-fragmen yang menyulam sejarah emas perjuangan bangsa yang sangat heroik nan dahsyat tersebut  dihapus dan dilupakan dari catatan emas sejarah bangsa. Namun sejak tahun 2015 fragmen resolusi jihad NU tersebut dicoba untuk dijadikan tonggak sejarah dengan tetenger sebagai Hari Santri. Lewat Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 menetapkan Tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri

Semoga dengan adanya Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober akan terus mematri dan menunjukkan kepada generasi kini dan mendatang bahwa sumbangsih kaum santri untuk kemerdekaan bangsa ini tidaklah kecil. Kaum santri selalu tampil terdepan dalam setiap perjuangan demi tegaknya NKRI. Sejak jaman pergerakan hingga jaman reformasi sekarang ini.

Bahkan dalam perang 10 Nopember Surabaya, bisa dikatakan yang membunuh Jendral Malleby pada perang 10 Nopember 1945 di Surabaya bukan TNI tapi santri. Demikian juga pelaku perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih di Hotel Yamato adalah juga santri bukan TNI.

Jadi sudah jelas bahwa sejarah hari pahlawan yang dipicu adanya pertempuran 10 Nopember 1945 di Kota Surabaya adalah karena dipicu dan diinspirasi adanya Resolusi Jihad NU yang dicetuskan oleh Rois Akbar NU Mbah KH. Hasyim Asy’arie.

Untuk itu sudah selayaknya generasi sekarang harus mengenang fragmen-fragmen sejarah resolusi jihad NU tersebut. Agar sekiranya bisa memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Apalagi sekarang ini sebagian masyarakat kita ada yag salah dalam memaknai kata jihad. Sehingga mereka rela melakukan bom bunuh diri dalam rangka menerapkan seruan jihad yang keblinger itu.

Tidak sekedar itu, dalam pelajaran sejarah di bangku-bangku sekolah harus disisipkan kebenaran sejarah ini. Sehingga generasi sekarang dan generasi kemudian akan bisa membaca sejarah perang 10 Nopember 1945 secara utuh termasuk di dalamnya fragmen resolusi jihad NU tersebut. Sehingga diharapkan para generasi muda bangsa bisa memetik pelajaran berharga dari resulusi jihad ini.

 

Revitalisasi Spirit Resolusi Jihad NU

Untuk mengenang dan mengaktualisasi resolusi jihad yang telah difatwakan oleh Mbah Hasyim Asy’arie dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tentunya diperlukan suatu usaha revitalisasi spirit resolusi jihad NU tersebut sesuai dengan kontek ke-Indonesiaan saat ini.

Esensi dari resolusi jihad NU adalah mempertahankan Negara Kesatuan RI. Dalam konteks kekinian berarti mengisi kemerdekaan, mengamalkan Pancasila, dan mengawal NKRI secara utuh dari berbagai ancaman dan rongrogan.

Kalau dicermati secara seksama, kondisi bangsa saat ini menghadapi dua macam ancaman, yakni pemikiran Barat (kapitalisme dan liberalisme) dan pemikiran Islam Timur Tengah yang sifatnya trannasionalis, yang semuanya tak sesuai dengan kultur Indonesia.

Ancaman liberalisme ekonomi contohnya adalah dikuasainya sumber-sumber daya energi yang dikeruk habis dan dikirimkan ke luar negeri oleh bangsa asing maupun bangsa sendiri. Sehingga bangsa ini kekurangan bahan energi tersebut, sangat ironi memang. Sehingga timbul pemeo bagaikan “ayam mati di lumbung padi”.

Dari sisi ancaman paham keagamaan, bangsa Indonesia sedang diancam oleh paham radikalisme, puritanisme dan khilafah islamiyah yang diimpor dari Timur Tengah yang ingin mendirikan negara Islam atau menformalkan hukum-hukum syari’ah dalam kehidupan bernegara. Agama Islam hendak dipraktikkan secara ‘letterlijk’, tanpa memerhatikan keragaman budaya lokal. Dan, korban terbesar radikalisme agama ini adalah para anak muda.

Pemikiran radikal keagamaan yang menentang pemerintah dan mengkafirnkan sesama muslim yang tidak sepaham tersebut, mereka sebarkan dengan memanfaatkan kebebasan yang menjadi konsekuensi dari demokrasi yang lagi di bangun di negeri ini, juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan disebar secara massif lewat media sosial Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line, WhatsApp, Telegram dan sejenisnya.

Apa yang dimaknai jihad oleh kelompok ini, tak lagi sama dengan yang dimaknai para ulama NU di tahun1945. Tak ada Belanda bersenjata untuk dibunuh. Apa yang didefinisikan sebagai musuh, kini sesuatu yang abstrak. Maka, hari ini, seseorang dengan tubuh berbalut kabel dan detonator yang masuk ke gereja atau café bahkan masjid, dan meledakkan diri di sana, menjadi tafsir jihad yang lain.

Revitalisasi spirit resolusi jihad lainnya adalah memerangi korupsi dengan segala macam rupa dan bentuknya mulai dari bentuk manipulasi, gratifikasi, suap, mafia pajak, mafia anggaran, mafia hukum dan masih banyak lagi rupa bentuknya.

Perang melawan korupsi ini sungguh sangat penting karena aksi korupsi di negeri ini sudah terbilang sangat gawat karena telah di lakukan secara berjama’ah dan dilakukan secara sistematik. Sehingga dampak yang ditimbulkanya pun begitu sistemik.

Coba tengok, begitu banyak rakyat kelaparan yang tidak terbantu karena dananya banyak dikorup, begitu juga berjuta-juta rakyat miskin tidak bisa berobat karena kucuran dananya ngadat akibat ditilep, beribu-ribu sekolah rusak tak terurus karena dananya disunat, ribuan kilometer jalan rusak parah di seantero negeri akibat aksi korupsi juga.

Dalam resolusi jihad di tahun 1945, para ulama NU mendorong pemerintah untuk tegas, dan berani. Jika kemudian resolusi ini diperbarui dengan semangat kekinian, maka esensinya tak akan hilang, yakni ketegasan pemerintah menghadapi peperangan melawan kapitalisme, melawan terorisme yang mengatasnamakan agama serta perang melawan korupsi. Pemerintah tak hanya cuma melontarkan kata-kata “prihatin” “menyesalkan”, “menghimbau” dan atau “mengutuk”. Perang melawan terorisme tidak bisa hanya dengan kata-kata bahkan mengedepankan pucuk senjata semata. Namun harus dilakukan secara integral dan sistematik yang melibatkan semua elemen bangsa sebagaimana ruh yang dibawa oleh Pancasila.

Perjuangan yang integral dan sistematik tersebut adalah perjuangan melawan paham radikalisme yang melibatkan semua pendekatan, yakni soisal, budaya, pendidikan, ekonomi, agama dan bahkan keamanan.Dengan otoritasnya pula, pemerintah juga harus bersikap tegas menghadapi tekanan kapitalisme global. Berhentilah menjadi bak anjing penjaga rumah yang dirantai, yang hanya menggonggong saat menyaksikan dan mengamankan modal yang hilir-mudik keluar masuk negeri ini tanpa kendali.

Demikian juga pemerintah harus berdiri dan bertindak paling depan dalam perang melawan korupsi. Tanpa contoh dan tauladan yang baik dari para aparat pemerintah mustahil korupsi di negeri ini bisa terkikis habis. Tanpa penguatan penegakan hukum yang serius mustahil aksi korupsi bisa mereda. Dan bahkan tanpa kemaun keras pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, niscaya pemberantasan korupsi akan semakin lama semakin mati dan nanti para koruptorlah yang akan mengendalikan negeri ini.

Note:

*) Khozanah Hidayati adalah anggota FPKB DPRD Jatim

 

 

Tinggalkan komentar

Pribumi dan Non Pribumi

Lagi ramai diperbincangkan kata Pribumi gara-gara pidato Anis Baswedan dalam serimoni pelantikan gubernur DKI . Kenapa N
nomenklatur PRIBUMI dan NON PRIBUMI di era reformasi masih ini saja jadi perbincangan dan bahkan digunakan.

Kata pribumi dan non pribumi jika digunakan dalam terminologi ekonomi sosial budaya tentunya kurang elok dilakukan. Karena sampai saat ini belum jelas standarisasi pribumi dg non pribumi.

Bahkan  UU No40 th 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi & Etnis, WNI tidak dikenal istilah pribumi & non pribumi. Ada jg Inpres No. 26 Th. 1998 tentang penghentian penggunaan kata pribumi dan non pribumi yg dikeluarkan oleh Presiden BJ Habibie.

Apa yang membedakan antara pribumi dan non pribumi dalam hal kesempatan memperoleh hak dibidang ekonomi sosial ataupun budaya? Bukankah semua warga negara sudah disamakn haknya dalam memperoleh hak Ekosobud-nya secara konstitusional.

Karena yang terjadi penggunaan kata pribumi dan non pribumi banyak digunakan dalam dimensi sosial politik. Maskipun pada kenyatanya penggunaan terminologi pribumi banyak digunakan untuk mengurangi kompetitor dalam merebut kuasa.

Lebih tepat kalau penggunaan kata pribumi dan non pribumi digunakan untuk menjaga kedaulatan negara dari infiltrasi asing negara luar. Bukan dalam hal membatasi kompetisi anak bangsa yang sama-sama dilahirkan di bumi pertiwi ini.

Untuk itu penggunaan kata pribumi dan non pribumi sebaiknya disetop atau dibatasi demi kenyamanan berbangsa & bernegara antar elemen bangsa. Ayo kita tatap ke depan dan bangun negara ini tanpa diskriminsi pribumi dan non pribumi.

Tinggalkan komentar

Revitalisasi Spirit Shalawat Badar

Hampir bisa dipastikan semua orang Nahdlatul Ulama (NU) kenal dengan Shalawat Badar. Shalawat ini berisi bacaan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, do’a-do’a permohonan dijauhkan dan dihindarkan dari segala marabahaya dan fitnah dan do’a-do’a permohonan ampun kepada Allah. Yang kesemua itu atas wasilah kepada Rosulullah dan Syuhada Ahlu Badar.
Shalawat yang di dekade 60-an dan awal 70-an selalu istiqomah dikumandangkan saat ada majlis-majlis atau pertemuan-pertemuan resmi kaum nahdiyyin dimanapun berada, sangat enak didengar dan bahkan kalau diresapi dengan seksama bisa membawa pembacanya menitikkan air mata. Apalagi kalau irama membawakannya pas dengan bait-bait shalawat yang ada di dalamnya. Bahkan Shalawat Badarpun sering diperdengarkan saat ada kunjungan kenegaraan resmi di saat Gus Dur menjadi presiden dulu.

Kini bahkan Shalawat Badar sudah mendunia, menghiasi acara-acara jam’iyyah dan menjadi amalan para santri yang sedang menghadapi berbagai kesulitan untuk memantik optimisme. Di bulan haji lalu sempat viral di media-media sosial lantunan Shalawat Badar oleh jamaah haji Indonesia yang lagi menunggu proses imigrasi di bandara Jeddah Arab Saudi.

Shalawat tersebut adalah shalawat yang banyak sekali faedahnya, menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dan wasilah kepada Rasulullah SAW saat menghadapi cobaan atau tantangan dan bisa membangkitkan optimisme baru bagi para pelantunnya.

Tetapi tak banyak yang tahu bahwa Shalawat Badar dikarang oleh seorang Kiai asli Tuban Jawa Timur dari NU, yakni Kyai Haji Ali Manshur, yang semasa hidupnya menjabat sebagai pengurus NU. Beliau wafat pada 26 Muharam dan dimakamkan di desa Maibit, Rengel, Tuban.

Pada saat Shalawat Badar ini diciptakan tahun 1960 dimana kondisi sosial politik di tanah air penuh dengan gonjang-ganjing akibat pertentangan ideologi komunis di satu sisi dan ideologi agamis dan nasionalis di sisi seberangnya. Dimana pertentangan ini tidak sekedar pertentangan gagasan dan idelogi tapi bahkan sudah adu fisik. Pertentangan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat elit tapi di akar rumputpun terjadi gesekan. Di puncak pertentangan tersebut ribuan dan bahkan puluhan  ribuan rakyat jadi korban jiwa. Sungguh pertentangan tersebut bisa dikatakan sebagai sejarah kelam Nusantara dimana terjadi pergolakan rakyat yang sangat memiriskan hati yang jangan sampai terjadi kembali.

Pada pertentangan tersebut PKI menggunakan lagu rakyat Oseng Banyuwangi yakni Genjer-genjer sebagai lagu kebanggaan mereka yang selalu dikumandangkan pada setiap ada pertemuan akbar PKI. PKI dengan lagu Genjer-genjer mendapat perlawanan dengan lantunan Shalawat Badar dari kaum Nahdiyyin. Persaingan lagu Genjer-genjer dan Sholawat Badar ibarat tombak bermata dua kala itu. Selain soal kejahatan kemanusiaan, sejarah 1965 juga mencatat tentang lagu-lagu atau theme song yang mewarnai selama konflik PKI dan golongan muslim terjadi. Bahkan gubahan yang menjadi spirit dari keduanya hingga hari ini terus dikenang.

Jika PKI mengklaim lagu Genjer-genjer karya Muhammad Arif yang menjadi nada ‘kebangsaan’ bagi nadi aktivis PKI dan badan otonomnya, maka kelompok hijau atau muslim yang diwakili oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Sholawat Badar gubahan KH. Ali Manshur sebagai lagu tandingan dan sekaligus sebagai laku spiritual dengan jalan membaca shalawat kepada nabi Muhammad dan berwasilah kepadanya dan kepada para syuhada ahlul Badar.

Kompetisi politik dan kompetisi adu pengaruh kala itu menjadi milik PKI dan NU. Kedua kubu bersebrangan saling serang, saling kritik, hingga saling beradu fisik yang tak sekali menelan korban jiwa. Saat itu NU berdiri paling depan menyelamatkan NKRI dan Pancasila dari agenda pengkudetaan PKI dan antek-anteknya terhadap pemerintahan Soekarno.

Merujuk pada pergolakan di tahun 65 tersebut Shalawat Badar cukup efektif untuk menggerakkan kaum hijau dalam hal ini kaum nahdiyyin untuk bangkit melawan idelogi komunis yang tidak mengimani adanya Tuhan. Kaum sarungan berjuang melawan paham komunis dengan langkah nyata dengan dibarengi lelaku spritual melantunkan Shalawat Badar sebagai sarana bertawasul kepada Rosulullah dan kepada para syuhada Ahlul Badar. Dan kenyataan akhirnya paham komunis tumbang dari bumi Nusantara ini. Dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia dengan diperkuat oleh Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tap MPRS no. XXV Tahun 1966.

Mengingat cukup kuatnya Shalawat Badar sebagai sarana wasilah dalam melawan kemungkaran dan melawan paham-paham yang akan menghancurkan Pancasila dan paham Ahlu Sunah Wal Jama’ah seperti di tahun 60-an tersebut, maka sudah selayaknya bahwa spirit Shalawat Badar ini untuk direvitalisasi dengan jalan  dimasyarakatkan kembali  agar selaku istiqomah digemakan di majlis-majlis atau di pertemuan-pertemuan resmi lainnya agar barokah Shalawat Badar juga bisa memadamkan pertentangan-pertentangan di masyarakat dewasa ini dimana fitnah-fitnah keji kepada kyai-kyai NU dan ulama-ulama jadi tontonan sehari-hari yang dimasifkan dengan fasilitas media sosial berupa berita hoax atau berita palsu dan fitnah murahan.

Disamping itu, revitalisasi spirit Shalawat Badar juga diharapkan bisa menangkal penyebaran paham keagamaan transnasional yang prilakunya selalu menyerang dan mengkafirkan sesama muslim yang tidak sepaham dan sehaluan dengannya. Bahkan paham-paham transnasional tersebut mengharamkan untuk melantunkan Shalawat Badar, karena bagi mereka wasilah adalah perbuatan syirik. Padahal bagi kaum Ahlu Sunnah Wal Jamaah berwasilah kepada Nabi, waliyullah atau kepada para ulama adalah suatu keniscayaan dalam berdoa.

Penyebaran paham-paham transnasional yang sangat puritan dan kaku serta tekstual dalam memahami konsep keagamaan tersebut
dewasa ini cukup meresahkan masyarakat karena perilaku mereka yang menentang dan mengkafirkan ritual-ritual ibadah yang sudah menjadi kebiasaan dan lelaku ibadah masyarakat. Bahkan penyebarannya di tanah air dewasa ini bisa dikatakan masif dengan dukungan dana besar dari luar negeri.

Semoga dengan adanya revitalisasi spirit Shalawat Badar akan membawa masyarakat adem dan damai jauh dari pertentangan-pertentangan yang tidak semestinya terjadi. Dan dengan mengistiqomahkan Shalawat Badar semoga kita mendapat barokahnya di dunia ini dan nanti mendapat safa’at dari Nabi Muhammad di hari pengadilan kelak. Semoga!

Tinggalkan komentar

Beredar Foto Polisi Tuban Menggendong Calon Haji Usia Lanjut

TUBAN, CAKRAWALA.CO – Beredar foto-foto Polisi di Tuban, Jawa Timur yang menggendong Calon Haji yang lanjut usia. Foto tersebut diunggah ke Twitter dan Facebook oleh Khozanah Hidayati, anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Terima kasih pak Polisi Tuban yg telah membantu jamaah haji yg sepuh2. Semoga amalmu jadi pemberat timbanganmu di yaumil akhir nanti,”. Demikian tweet Ana Khozanah melalui akun pribadinya @ana_khoz

Polisi Tuban menggendong Calon Haji usia lanjut. Foto @ana_khoz

Menurut Ana, foto tersebut ia ambil saat pemberangkatan Calon Haji di Pendopo Bupati Tuban, Selasa (1/8/2017). Sejumlah anggota Polisi dan Satpol PP setempat menggendong Calon Haji yang berusia lanjut.

Foto Tersebut kemudian mendapat respon positif warga. “amminn….apresiasi untuk Pak AKP….jarang ada yg begini..” kata @Dianadjiemunaji. Sementara, Ing Habibi mengomentari foto tersebut di akun Facebook Ana Khozanah dengan memuji ketulusan polisi tersebut. “Bnar2 penegak hukum yg hebat,” tulisnya.

Anggota Satpol PP Tuban menggendong Calon Haji usia lanjut. Foto @ana_khoz

Sejauh ini, foto tersebut di akun Facebook Ana Khozanah telah disuka 158 orang dan dibagikan oleh dua orang.

Ana Khozanah juga mengapresiasi sikap Polisi tersebut. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Polri sekarang sudah mulai dekat dengan masyarakat. Polri katanya, tanpa diminta sudah membantu jamaah haji sepuh yang membutuhkanya. “Hal tersebut sangat saya apresiasi karena telah menunjukkan bahwa Polri adalah pengayom masyarakat,” ujarnya kepada cakrawala.co.

Jumlah jamaah haji asal Tuban yang berangkat hari ini ada 890 orang jamaah masuk melalui Kelompok Terbang (Kloter) 16, 17 serta 21 Embarkasi Surabaya. (Mohammad Zaini)

https://www.cakrawala.co/2017/08/01/beredar-foto-polisi-tuban-menggendong-calon-haji-usia-lanjut/

Tinggalkan komentar

​Full Day School Akan Bubarkan Madrasah Diniyah

Oleh : Khozanah Hidayati

(Anggota FPKB DPRD Jatim)

Keputusan yang dilontarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan baru  Prof. Dr. Muhadjir Effendy tentang Full Day School (FDS) menuai kontroversi dan membuat gaduh di masyarakat. Nantinya kalau gagasan ini diterapkan, selama seharian penuh, siswa akan berada di bangku sekolah. Tujuannya menurut menteri Muhajir Effendy adalah untuk membentuk karakter siswa.  Alasan lain, karena ketika siswa pulang lebih dini, pergaulan siswa tidak terkontrol kedua orang tua sibuk bekerja dan baru pulang sore hari. Akibatnya, siswa bebas keluyuran di luar  rumah dan akan melakukan banyak perbuatan negatif  tanpa ada pengawasan dari orang tua.
Sebagian masyarakat setuju dengan gagasan tersebut, mereka beralasan karena kenyataannya sudah ada sekolah-sekolah yang berstatus fullday school utamanya di perkotaan dan bersifat sekolah terpadu. Dan juga mereka mengamini apa yang menjadi alasan Prof. Muhadjir tersebut di atas.
Jika dicermati secara sepintas, gagasan sekolah fullday tersebut sangat bagus. Namun jika  melihat dalam realitas di masyarakat,  kondisi tersebut tidak selamanya benar. Karena kebanyakaan dua orang tua yang bekerja dan kurang memperhatikan terhadap anak-anaknya adalah kalangan elit di perkotaan. Dan kalau dihitung jumlah mereka tidak siknifikan dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia secara umum. Di kampong-kampung, anak pulang sekolah lantas bermain dengan sesame mereka. Kadang mereka harus membantu orang tua mencari nafkah, meski secara umur masih terlalu dini. Mereka selalu lekat dengan kedua orang tua.
Bahkan di mayoritas daerah (utamanya di Jawa Timjr dan Jawa Tengah), tidak ada anak keluyuran di sore hari. Karena siang sepulang sekolah, setelah istirahat atau bermain selama beberapa jam, mereka  harus siap-siap untuk pergi ke Madrasah Diniyah (Madin) atau pergi ke Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) bagi anak yang belum bisa membaca Al Quran.
Di madrasah diniyah anak-anak akan belajar menghafal suarat-surat pendek Al-Quran dan memperdalam pelajaran agama Islam seperti fiqih, tauhid, ahlak, sejarah Islam dan hadist serta bahasa Arab dan segala ilmu alatnya. Baik mengaji dengan system sorogan maupun system bandongan ataupun dengan sitem lainnya terhadap kitab-kitab kuning klasik seperti Aqidatul Awam, Washaya, Safinatunnajah, Mabadi’ul Akhlak, Bulughul Maram, Taqrib, Tafsir Jalalain, Jurumuyah, Imrithi, Alfiyah dan ratusan kitab kuning lainnya.
Pendidikan non formal di madrasah diniyah ini sangat bermanfaat untuk membentuk karakter siswa dari sisi keislaman. Karena siswa akan mendapatkan materi ilmu keislaman secara intensif dan terarah. Selain itu juga ditata ahlak atau budi pekerti secara terstruktur dan dengan praktek langsung.
Sehingga dengan pendidikan dan pengajaran di madrasah diniyah seperti tersebut di atas,  siswa akan terbentuk karakternya secara tersetruktur dan terarah melalui materi keagamaan yang langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini dibimbing oleh guru-guru yang berdedikasi tinggi dan ihlas dalam mengajar.
Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini tidak membebani anggaran negara, karena pendidikan ini bersifat swadaya masyarakat. Sehingga sangatlah tidak elok jika pemerintah akan melibas keberadaan madrasah diniyah ini demi mengadakan sekolah fullday.
Bisa dibayangkan jika gagasan sekolah fullday diterapkan secara masif di seluruh Indonesia, maka madrasah diniyah yang sudah teruji dengan sistem pendidikan moral keagamaannya ini, akan bubar seketika. Anak-anak didik akan disibukkan dengan materi umum, sedangkan materi keagamaan dan materi pembinaan budi pekerti akan terabaikan.
Ditambah lagi sistem pendidikan yang ada hanya mementingkan pendidikan duniawi semata. Sekolah fullday hanya akan diisi dengan pendalaman pelajaran umum yang ada tanpa ditambah atau diperkaya dengan pendidikan karakter keagamaan seperti di madrasah diniyah. Sehingga akibatnya nanti kalau gagasan ini jadi diterapkan akan terjadi krisis ahlak dan krisis moral. Kalau sudah terjadi krisis ahlak dan moral, terus mau dibawa kemana arah bangsa ini?
Semestinya pemerintah harus mendorong, menggalakkan dan memfasilitasi pendidikan madrasah diniyah sebagai penopang pendidikan kegamaan, pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti bagi generasi penerus bangsa, bukan justru membrangus dengan dalih menerapkan sekolah fullday.
Sekiranya gagasan kotroversial tersebut jadi diterapkan, maka dampaknya akan sangat besar sekali terhadap keberadaan madrasah diniyah di seluruh Indonesia. Karena secara keseluruhan berdasarkan data  yang ada (2008) jumlah madrasah diniyah seluruh Indonesia adalah 37.102 madrasah yang terdiri dari tingkat Ula, Wustho dan Ulya. Dan dari jumlah tersebut mendidik siswa sebanyak 3.557.713 serta jumlah guru 270.151. Suatu jumlah yang sangat besar bukan?
Dampak yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan sekolah fullday haruslah dikaji secara matang dan mendalam baik dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Dampak secara langsung misalnya : Berkurangnya jam interaksi anak terhadap orang tua dan lingkungannya baik di rumah maupun lingkungannya, ketidaksiapan infrastruktur sekolah untuk melaksanakan sekolah fullday , ketidaksiapan sekolah-sekolah di daerah untuk menambah jumlah jam pelajaran  dan sebagainya.
Adapun dampak tidak langsung yang harus dikaji adalah dampak menganggurnya 270.151 guru madrasah diniyah yang akan tutup akibat kebijakan ini baik dampak sosial, ekonomi maupun kultural dan dampak berkurangnya pendidikan moral keagamaan dan pelajaran budi pekerti yang selama ini diajarkan di madrasah diniyah.
Anak-anak haruslah diberikan waktu untuk bermain, mengaji dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di rumah dan lingkungannya secara seimbang. Janganlah demi mengejar kepintaran akademis tapi meninggalkan kepintaran sosial. Janganlah demi mengejar pendidikan karakter seperti yang dijanjikan menteri pendidikan dan kebudayaan dengan gagasan sekolah fullday-nya namun mengorbankan pendidikan moral keagamaan dan pendidikan budi perkerti yang justru diperlukan untuk menyongsong era globalisasi.
Janganlah dengan dalih menyelesaikan masalah anak di kota-kota besar tapi mengorbankan anak seluruh Indonesia dan juga beserta orang tuanya serta guru-guru madrasah diniyah yang jumlahnya tidak bisa dianggap kecil. Janganlah bagaikan film-film drama Amerika yang untuk menyelamatkan sandra satu atau dua orang  namun dengan mengorbankan 100 orang pasukan . Mending membenahi secara serius dan intens terhadap infrastruktur pendidikan seperti peningkatan kwantitas dan kwalitas ruang belajar mengajar, perpustakaan, labolatorium, kantor dan lainnya serta membenahi kwalitas dan kwantitas guru, dan tenaga pengajar lainnya serta membenahi metode belajar dan kurikulum yang carut-marut.
Semestinya sebelum menerapkanl sekolah fullday tersebut mendikbud haruslah  melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap semua aspek. Baik kesiapan infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan,  juga harus dikaji dampak-dampak yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Janganlah berkesan ganti menteri ganti kebijakan selalu muncul ke permukaan setiap ada menteri baru, apalagi ini menyangkut masa depan generasi muda bangsa yang akan mengemban tongkat estafet negeri dan bangsa ini ke depan. (KH, 15 Juni 2017)

1 Komentar

​Empat Fraksi Lakukan Reposisi Komisi

PARLEMEN JATIM-Empat dari Sembilan fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur melakukan reposisi personil di sejumlah Komisi. Empat fraksi itu adalah F-PKB, F-PDIP, F-Gerindra dan F-PG. Sedangkan lima fraksi lainnya, yaitu F-PD, F-PAN, F-PKS, F-PPP dan F-NasDem Hanura sengaja memilih tetap. 

 
Berdasarkan surat keputusan DPRD Jatim No.188/  /Kpts.DPRD/050/2017 tentang pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Jatim yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (4/5) sore. Fraksi yang paling banyak melakukan rotasi keanggotaan di komisi adalah Fraksi Gerindra, sebab dari 13 anggota yang dimiliki, 5 diantaranya dirotasi. 
 
Kelima anggota Fraksi Partai Gerindra yang dirotasi adalah Ahmad Firdaus Fibrianto dari anggota Komisi A ke Komisi B, Saifuddin Asmoro dari Komisi A ke Komisi D, Muhammad Fawaid dari Komisi B ke Komisi A, Abdul Halim dari Komisi D ke Komidi E, dan Benjamin Kristianto dari Komisi E ke Komisi A. “Reposisi ini untuk penyegaran dan itu sudah menjadi keputusan fraksi,” ujar Ahmad Hadinuddin ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. 
Sementara itu, Ketua F-PKB DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan bahwa dari 20 anggota FPKB yang ada di DPRD Jatim, hanya empat orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. “Mereka adalah Ka’bil Mubarok dari Wakil Ketua Komisi B menjadi anggota Komisi E, Hj. Anik Maslachah dari anggota Komisi C menjadi Wakil Ketua Komisi B, Khozanah Hidayati dari Komisi D ke Komisi C dan Baddrut Tamam dari Komisi E ke Komisi C,” terang Thoriq.
Masih di tempat yang sama, Sahat Tua Simanjuntak ketua F-PG DPRD Jatim menyatakan dari 11 anggota F-PG yang ada di Dewan Jatim, hanya 4 orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. Mereka adalah Hj. Atika Banowati dari Komisi B ke Komisi D, Karimullah dari Komisi D ke Komisi E, Alimin dari Komidi D ke Komisi B, dan Muhammad Bin Muafi dari Komisi E ke Komisi D.
“Reposisi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Jatim itu sudah diatur dalam Tatib dan dilakukan setelah 2,5 tahun masa bhakti anggota DPRD Jatim periode 2014-2019,” beber Sahat Tua Simanjuntak. 
Sementara itu, Ketua F-PDIP DPRD Jatim, Sri Untari mengatakan bahwa dari 19 anggota F-PDIP yang tersebar di 5 komisi, hanya satu orang dirotasi yaitu Suhandoyo dari anggota Komisi C ke anggota Komisi E. “Tapi untuk alat kelengkapan dewan yang lain, seperti Baperda (Banleg), Badan Kehormatan (BK), Banmus dan Banggar cukup banyak yang dirombak,” ujar Sekretaris DPD PDIP Jatim ini. 

http://www.parlemenjatim.com/2017/05/empat-fraksi-lakukan-reposisi-komisi.html

Tinggalkan komentar