JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1436 H/2015 M

image

Meninggalkan komentar

SKPD Diminta Koordinasi agar Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 23 Mei 2015  10:15

ROFIKI – SURABAYA

ANCAMAN kekeringan di Jatim terjadi hampir setiap tahun. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati meminta supaya pemerintah melakukan antisipasi jauh-jauh hari, sehingga dampaknya tidak merembet ke masalah perekonomian di Jatim.

Menurutnya, sejak dulu pihaknya sudah meminta pada pemerintah pusat untuk membantu realisasi pembangunan waduk dan embung-embung di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Embung tersebut sebagai cadangan irigasi di saat musim kemarau.

“Sudah kami koordinasikan ke pusat agar bisa membantu dalam pembangunan waduk maupun embung,” tutur politisi dari Fraksi PKB itu, Jumat (22/5).
Untuk mengantisipasi kekeringan, pihaknya meminta kepada Pemprov agar segera melakukan pemetaan, serta mengambil langkah seperti pemberian bantuan pompa air.

“Selain itu, Pemprov harus turut membantu melakukan penanganan tanggap darurat berupa pengadaan air bersih. Jangan sampai nantinya masyarakat menderita berkepanjangan,” ujarnya.

Sementara Agus Maimun, anggota Komisi B, menuturkan tidak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab mengatasi kekeringan itu ke Pemprov. Dia mendesak kepada Pemprov untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Paling tidak teman–teman dinas segera melakukan pemetaan dan segera mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan upaya bantuan pompa air, embung maupun waduk terutama daerah yang memiliki aliran sungai atau waduk,” tuturnya.

Lebih lanjut, pengawalan dalam pembuatan embung tersebut bukan pada komisinya (Komisi B, red). Melainkan ada pada komisi yang membidangi masalah infrastruktur yakni Komisi D dan juga ada dikomisi E karena juga ada tanggung Jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kita di komisi B yang sangkut pautnya pertanian kena dampaknya saja. Untuk mendesak dalam pembuatan embung jelas bukan tupoksi kami. Kita hanya memfasilitasi untuk mengkoordinasikan ke teman teman komisi yang membidangi infrastruktur,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada 2014 ada 10 daerah di Jatim yang dilanda kekeringan. Yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Lumajang dan Lamongan.(Dikutip dari betitametro.com)

Meninggalkan komentar

Relawan Jokowi Dorong Percepatan Pengaktifan Solo Velley Warken Di Bojonegoro

SuaraBojonegoro – Kanal Solo velley yang sudah ada sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda adalah solusi atas persoalan banjir Bengawan Solo dan kekeringan yang selalu menjadi ciri khas wilayah Kabupaten Bojonegoro di setiap tahun.

Pada tahun 2014 lalu Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pengairan sebagaimana diberitakan akan melakukan pengkajian atas pengaktifan kembali kanal Solo sepanjang 72 km mulai dari ujung barat (Desa Luwihaji Kecamatan Margomulyo) sampai ujung timur, yakni kecamatan Boureno dengan lebar antara 200-300 meter.

Para relawan Jokowi, seperti Nasihan AZ ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Jawa Timur, menyebutkan bahwa belum ada keseriusan dari Pemkab Bojonegoro terkait Solo Velley tersebut, “Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Bengawan Solo sudah menunjukkan dukungan untuk mengaktifkan kembali solo velley warken ini, tetapi sampai saat ini belum terlihat keseriusan dari Pemkab Bojonegoro dalam upaya mengaktifkan kembali kanal solo tersebut.”

Dijelaskan pula DPRD Bojonegoro terutama komisi yang membidangi hal ini agar memanggil dinas pengairan untuk memastikan sejauh mana progress perkembangan pengaktifan kanal solo.

“Karena ini menyangkut produktifitas pertanian dan swasembada pangan untuk mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Khozanah hidayati. SP anggota DPRD Propinsi Jawa Timur menambahkan, bahwa Kanal Solo harus segera dipercepat pengaktifannya, karena diyakini mampu atasi problem banjir bandang dan kekeringan di wilayah selatan kabupaten Bojonegoro yang akhir-akhir ini sering terjadi.

“Saya berpikir, sudah saatnya masyarakat Bojonegoro sejahtera dan bermartabat dengan kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Angling Dharma, yang merupakan anugerah dari Tuhan YME,” pungkas anggota Dewan yang akrab dipanggil Mbak Ana tersebut. (Achsan/Ketua Karang Taruna Tuban) – Dikutip dari SuaraBojonegoro.com, 23 Mei 2015

Meninggalkan komentar

Menagih Janji Hari Santri

Menyongsong Muktamar NU ke 33

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim)

Saat kampanye pilpres 2014 lalu Jokowi berjanji kepada pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Malamg, Jawa Timur KH. Thoriq Bin Ziyad  untuk menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Dan janji tersebut mendapatkan respon cukup antusias dari kalangan warga nahdliyyin sehingga mayoritas mereka menentukan pilihanya pada Jokowi saat pilpres 2014. Walau janji tersebut sempat menuai kontroversi karena tanggapan dari politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), yakni Fahri Hamzah yang mengatakan ide hari santri sebagai ide gila lewat kicauanya di account media sosial Twitter.

Setelah hampir satu tahun berlalu janji Jokowi yang memenangi pilpres 2014 perihal penetapan Hari Santri Nasional belum juga diwujudkan. Entah karena masih dalam penggodokan untuk penetapannya atau memang belum sempat digodoknya atau jangan-jangan memang  justru dibatalkan mengingat ide tersebut sempat jadi polemik  karena dianggap ide gila.

Penetapan Hari Santri Nasional tersebut tentunya mempunyai makna historis dan strategis bagi NU. Mengingat mayoritas komunitas yang dinamakan santri adalah anggota NU. Sebagai anggota resmi organisasi NU atau merasa anggota NU karena amaliyah ibadahnya mengacu ke ajaran ahlus sunah wal jama”ah ala NU. Untuk itu NU perlu merumuskan kapan sebaiknya Hari Santri Nasuonal diperingati dan merekomendasikannya kepada pemerintah untuk ditetapkannya. Dan pada saat muktamar NU ke 33 di Jombang pada awal Agustus mendatang adalah waktu yang tepat untuk memusyawarahkannya.

Kenapa Hari Santri?

Hari santri perlu diperjuangakan untuk bisa ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk penghargaan bangsa Indoneisa terhadap perjuangan kaum santri pada era sebelum kemerdekaan, saat perang kemerdekaan, saat orde baru tersebut maupun saat era reformasi sekarang ini.

Pada era kebangkitan nasional di era 1920 – an, kaum santri bahu membahu dengan elemen-elemen bangsa lainya terlibat dalam pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan hingga saat detik-detik kemerdekaan. Pada masa itu organisasi-organisasi pergerakan bermunculan, termasuk di dalamnya organisasi Nahdhotul Ulama (NU).

Pada masa kemerdekaan, kaum santri yang diwakili oleh KH. Wahid Hasyim yang terlibat dalam badan konstituante dengan suka rela dan ihlas untuk mengganti sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta yang berbunyi  “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Penggantian kalimat sila pertama tersebut demi mewadahi usulan dari saudara-saudara kita dari Indonesia Timur yang tidak menghendaki adanya kalimat diskriminatiif tersebut yang hanya diperuntukkan bagi mayoritas penduduk muslim. Bisa dibayangkan jika wakil dari kaum santri tidak menyetujui dari permintaan tersebut niscaya NKRI tidak akan berdiri seperti sekarang ini atau NKRI akan terpecah belah karena beberapa daerah dari Indonesia Timur seperti Bali, Nusatenggara Timur, Sulawesi Utara dan Maluku yang mayoritas penduduknya non muslim akan memisahkan diri dari NKRI.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pada saat perang kemerdekaan kaum santri peranannya sangatlah besar dan berarti. Seperti saat perang 10 Nopember 1945 di Surabaya yang sangat masyhur tersebut. Ro’isul Akbar NU KH. Hasyim Asy’ari mendeklarasikan Resolusi Jihad. Yang pada intinya mewajibkan kepada bagi semua muslim di radius 94 km dari Surabaya untuk berjihad angkat senjata melawan penjajah yang berusaha menjajah kembali negeri ini. Dengan Resolusi Jihad tersebut akhirnya perang kemerdekaan 10 Nopember 1945 di Surabaya berhasil memporak-poranndakan dan memalukan pasukan sekutu yang dipimpin Inggris.

Walau pada saat orde baru kaum santri benar-benar terpinggirkan dari gelanggang pemerintahan negeri ini. Namun mereka tidak mengadakan perlawanan terhadap pemerintah. Mereka tetap patuh dengan apa yang digariskan pemerintahan pada saat itu. Dan tidak membuat masalah apalagi perlawanan. Bahkan saat ramainya kontroversi penerapan azas tunggal Pancasila bagi semua organisasi di Indonesia. NU lah yang tampil paling depan untuk menerima azas tunggal tersebut dan mengkampanyekan kepada organisasi sosial lainya.

Peran kaum santripun pada saat reformasi tidaklah bisa dianggap kecil. Pada saat-saat akhir kepemimpinan presiden Soeharto dimana kondisi negara sedang genting karena demonstrasi dimana-mana para pemimpin kaum santrilah yang menghibur dan ‘mengojok-ojok” Soeharto untuk lengser dari kursi presiden. Mereka adalah Gus Dur dan Emha Ainun Najib. Dan akhirnya apakah berkat desakan itu atau karena lainnys akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan yang telah 32 tahun didudukinya.

Dari uraian perihal peran aktif kaum santri di atas, sudah jelaslah kontribusi besarnya bagi bangsa. Sehingga sudah sepantasnya bangsa ini memberikan tetenger akan peran besar tersebut dengan memperingatinya dengan adanya Hari Santri Nasional.

Kapan Sebaiknya Hari Santri?
Sebelum kita ulas perihal sebaiknya kapan hari santri diperingati, alangkah baiknya kita mencari esensi manfaat dari hari santri tersebut. Apakah sekedar peringatan penuh dengan hura-hura sebagai pelipurlara atau ada manfaat yang lebih dalam. Mengingat sudah banyak hari-hari spesial yang perlu diperingati di negeri ini. Tentunya peringatan hari santri harus ada benang merah yang cukup jelas untuk  menghubungkannya dengan tanggal dimana hari santri ditetapkan.

Kalau tanggal 1 Muharram seperti yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pilpres tahun lalu, tentunya kurang pas mengingat 1 Muharam sudah diperingati sebagai Tahun Baru Islam oleh masyarakat Muslim dunia. Di samping itu 1 Muharram juga tidak ada benang merah yang spesifik dengan sejarah perjalanan bangsa secara umum ataupun secara khusus bagi kaum santri.

Namun kalau kita cermati secara seksama akan sejarah peran kaum santri terhadap sejarah perjalanan dan perjuangan bangsa di masa lalu seperti dinukill di atas. Tentunya pantaslah kalau peringatan Hari Santri Nasional ditetapkan bertepatan dengan dimana kaum santri mempunyai puncak darma baktinya pada saat awal-awal berdirinya negeri ini, yakni saat  dikumandangkannya Resolusi Jihad oleh Hadratus Syaih KH. Hasyim Asy’ari untuk mendeklarasikan kwajiban bagi semua muslim di radius 94 km dari Surabaya untuk angkat senjata melawan penjajah yang berusaha menjajah kembali negeri ini. Tanggal tersebut adalah 22 Oktober, dimana pada tahun 1945 pada hari tersebut telah dikumandangkan seruan jihad untuk mempertahankan kemerdekaan yang belum genap berunur 3 bulan.

Dengan seruan jihad tersebut maka Belanda dan Sekutu yang berusaha merebut kota Surabaya kocar-kacir karena mendapatkan perlawanan yang sangat heroik dari segenap anak bangsa utamanya kaum santri yang terpanggil seruan Resolusi Jihad tersebut.

Sehingga bisa dikatakan seandainya tidak ada seruan Jihad dari Mbah Hasyim mungkin Belanda dengan dibantu Sekutu berhasil menjajah kembali negeri ini. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa perang besar 10 Nopember 1945 di Surabaya yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan adalah berkat “letupan” seruan Jihad dari Mbah Hasyim ini. Bung Tomo dengan pidatonya yang heroik dengan diselingi pikikan Allahu Akbar juga berkat konsultasinya kepada Mbah Hasyim Asya’ri.

Sehingga pantaslah kalau tanggal dimana Resolusi Jihad dikumandangkan (tanggal 22 Oktober) mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah perjuangan bangsa ini. Juga mempunyai benang merah yang jelas dengan perjuangan kaum santri itu diperingati sebagai hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya kalau hari tersebut diperingati sebagai Hari Santri Nasional.

Semoga nantinya kalau hari santri sudah ditetapkan untuk diperingati setiap tanggal 22 Oktober, maka sejarah Resolusi Jihad NU seperti diuraikan di atas tidak akan dilupakan oleh sejarah dan bisa dijadikan ibroh bagi anak bangsa, khususnya para generasi muda. Sehingga mereka tidak sembarangan memaknai jihad seperti yang digembar-gemborkan oleh kaum radikalis belakangan ini, semoga!.

,

Meninggalkan komentar

NU di Tengah Maraknya Radikalisne

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Jatim)

Seiring dengan lahirnya reformasi,  bermacam – macam idiologi masuk dan berkembang baik yang berhaluan ekstrim kiri sampai ekstrim kanan. Hal ini tidak bisa dihindari karena sebagai konsekuensi negara demokrasi maka tidak dibenarkan adanya larangan untuk berorganisasi atau menyatakan pendapat termasuk beridiologi beda asalkan tidak menganjurkan dan berbuat kekerasan.

Demikian juga paham-paham Islam radikal juga berkembang cukup pesat. Mulai dari paham yang gemar mengkafirkan saudara muslimnya sendiri, paham yang bercita-cita mendirikan negara Islam Nusantara, sampai paham yang bercita-cita menyatukan dunia dengan kekhalifahan.

Bahkan akhir-akhir ini marak warga IndonesIa yang bersimpati dan bergabung dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syam), yakni kelompok yang mengklaim sebagai Daulah Islamiyah yang dikepalai oleh Abu Bakr Al Baghdadi. Dan konon sudah lebih dari lima ratus orang Indonesia yang bergabung dengan kelompok ISIS tersebut untuk ber–“jihad” di Iraq dan Syiria. Dan bahkan beberapa kelompok radikal di dalam negeri sudah ada yang menyatakan baiat kepada kelompok ISIS ini.

Berkembangnya Islam radikal ini konon sudah menyusup ke segala lapisan masyarakat. Dari dunia kampus sampai dunia pesantren. Dari pelosok desa sampai kota. Dari yang berprofesi petani sampai pedagang. Dari yang berpangkat pamong desa sampai aparat keamanan. Ternyata mereka ini  menyusup kedalam masyarakat dengan membonceng maraknya gairah beragama yang juga marak mulai awal era reformasi.

Kenapa eksistensi kelompok radikal di negeri tercinta ini sangat marak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita harus memahami perihal tujuan kelompok radikal ini melakukan aksinya dan juga harus ditelusuri bagaimana pemerintah dalam hal ini pihak aparat keamanan memperlakukan mereka selama ini.

Dan bahkan juga harus direview ulang bagaimana kelompok elit mainstream muslim negeri ini berinteraksi dengan kelompok-kelompok radikal selama ini. Apakah para elit muslim main stream negeri ini sudah melakukan pendekatan yang intensif dan benar terhadap mereka sehingga mereka tercerahi untuk tidak salah mengartikan penafsiran jihad, salah mengartikan arti daulah islamiyah maunpun salah metode melakukan dakwah.

Lebih rincinya kalau boleh penulis sederhanakan diantara penyebab suburnya perkembangan kelompok radikal adalah pertama,
gairah menemukan dan memahami ajaran agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kurang mendapat respon yang baik dari para elit muslim main stream negeri ini. Sehingga akhirnya sebagian masyarakat yang pengetahuan agamanya tersebut masih dangkal mendapat bimbingan dan pencerahan keagamaan dengan pandangan yang keliru dari para kelompok radikal.

Kedua, belum adanya usaha-usaha dialog nyata dari muslim main stream negeri ini dengan para kelompok radikal. Yang ada hanya saling menyalahkan antar keduanya. Sehingga saling pengertian dan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniah antar keduanya tidak bisa terwujud.

Ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan terlalu ‘security centris’. Sehingga segala sesuatu yang berbau kelompok teroris hampir selalu berakhir dengan aksi penembakan para pelaku teror. Ataupun kalau mereka tertangkap hidup-hidup, nasib mereka akan dihukum berat tanpa ada usaha penyadaran akan pemahaman keagamaan mereka yang salah dan sesat.

Keempat, kondisi sebagian masyarakat yang frustasi akan kondisi penegakan hukum di negeri ini seperti semakin merajalelanya korupsi, maraknya aksi premanisme dan mafia hukum dan sebagaianya. Akhirnya sebagian masyarakat yang sudah frustasi tersebut melirik terhadap janji-janji instan kelompok-kelompok radikal yang meniupkan angin syurga. Sehingga sebagian masyarakat tersebut bersimpati kepada kelompok radikal.

Kelima, tidak adanya pembinaan perekonomian terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi teroris dan bersimpati terhadap teroris. Begitu mereka terindikasikan kelompok teroris seolah-olah akses mereka terhadap kegiatan perekonomian seakan-akan sengaja dipersulit, padahal sebagain besar mereka ini dari golongan ekonomi menengah kebawah, sehingga sedikit saja ada tawaran menarik dari kelompok radikal kepada mereka dengan janji syurga plus upah ribuan dolar perbulan maka mereka otomatis akan bergabung.

Agar kelompok-kelompok radikal tersebut tidak bertambah besar,  menyusup dan menyebar ke  tengah-tengah masyarakat, dan kalau memungkinkan mereka akhirnya sadar akan kesalahan ajaran yang mereka ugemi tersebut. Maka NU yang akan mengadakan muktamar pada bulan Agustus mendatang di Jombang, haruslah merumuskan strategi untuk menangkal dan membendung ajaran radikal yang mengatasnamakan agama tersebut.

Strategi tersebut harus bisa  memberikan pencerahan keagamaan yang benar berdasarkan islam rahmatan lil alamin kepada komunitas yang mempunyai gairah keagamaan yang tinggi namun menjadi target utama dari kelompok radikal,  seperti kampus-kampus perguruan tinggi,  daerah-daerah urban perkotaan, dan sebagainya.

Juga harus dirumuskan strategi untuk melakukan dialog keagamaan atau melakukan kegiatan sosial terhadap kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan beridiologi radikal atau yang bersimpati kepada kelompok radikal agar terjadi hubungan uhuwah islamiyah dan uhuwah wathoniyah yang intent sehingga tidak ada timbul saling curiga yang akhirnya mengarah kepada perbuatan radikal ataupun terror..

Yang tidak kalah penting juga adalah strategi kerjasama dengan aparat keamanan yang bertugas menangani kelompok-kelompok teror.  Kerjasama tersebut bertujuan untuk melakukan penyadaran kepada kelompok teror agar mereka bisa memahami Islam secara benar, yakni  Islam yang damai dan rahmatan lil alamin.

Semoga nantinya strategis hasil perumusan tersebut bisa diaplikasikan dengan tepat. Sehingga Islam di Indonesia benar-benar jauh dari ajaran radikal dan ajaran teror. Dengan demikian maka negara Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia ini akan menjadi qiblat Islam dunia, semoga. (KH. 30 April 2015)

Meninggalkan komentar

Pertanian Organik Sebagai Solusi Keluar dari Masa Sulit

Oleh : Khozanah Hidayati (anggota DPRD Jatim FPKB)

Beberapa tahun belakangan ini para petani selalu didera kerugian yang terus menerus. Saat awal tanam, pupuk bersubsidi selalu hilang dari pasaran dan saat panen harga komoditas yang dipanen jatuh di pasaran. Di samping itu hasil panen yang didapat jauh dari ekpektasi, hal ini karena kondisi tanah pertanian mereka sudah mengalami kejenuhan akibat asupan pupuk-pupuk kimiawi dan pestisida yang digunakan puluhan tahun ini telah merusak struktur tanah yanga ada.

Kelangkaan pupuk bersubsidi saat para petani membutuhkan seolah selalu terjadi berulang setiap tahun dan setiap musim tanam. Pupuk bersubsidi menghilang dari pasaran dan kalaupun ada harganya jauh di atas harga subsidi yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan bahkan ternyata banyak pupuk bersubsidi yang di selewengkan oleh oknum-oknum pemilik kios pupuk untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Pemerintah sendiri mewacanakan untuk menghapus pupuk bersubsidi dan menggantinya dengan subsidi pada harga jual dari pada hasil pertanian. Ini pertujuan agar tidak ada penyelewengan pupuk bersubsidi lagi. Karena mengingat tingginya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi. Di samping itu pemerintah juga mewacanakan untuk menata ulang tata kelola pupuk bersubsidi agar rantai distribusi pupuk bersubsidi yang ada sekarang tidak justru menjadi pelaku kecurangan dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi.

Persoalan-persoalan tersebut di atas akan terus terjadi sepanjang disparitas antara harga pupuk subsidi dan non subsidi begitu tingginya. Juga kalau nanti pemerintah jadi mengalihkan subsidi kepada harga hasil pertanian, tentunya juga akan terjadi penyelewengan jika disparitas harganya menguntungkan bagi si pelaku penyelewengan tersebut.

Jatuhnya harga komoditas saat panen raya tiba sebenarnya adalah merupakan hukum ekonomi, dimana saat suplai barang berlebih otomatis harga barang tersebut akan turun. Namun penurunan harga yang tidak wajar seperti pada komoditas pertanian saat panen adalah bisa jadi karena permainan tengkulak yang mengharapkan keuntungan berlebih dari bisnis ini.

Semestinya pemerintah harus memberikan keberpihakan kepada para petani dengan melakukan pembelian hasil panen berapapun jumlahnya. Sehingga para tengkulak yang mencoba melakukan permainan harga akan mundur dengan sendirinya.

Di samping permasalahan pupuk kimiawi seperti diuraikan di atas. Para petani sekarang ini juga mengalami kondisi tanah pertanian mereka yang sudah jenuh akibat pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan terhadap tanaman mereka. Kondisi ini akan menyebabkan hasil panennya tidak sesuai harapan baik dari sisi kwalitas maupun dari sis kwantitas.

Untuk keluar dari permasalahan tersebut bagaimana dengan gagasan untuk kembali ke pertanian organik? Jika petani memilih untuk bertani secara organik, mereka tidak akan tergantung kepada pupuk kimiawi (pupuk pabrik). Membuat pupuk sendiri membuat petani lebih mandiri sehingga pemerintah tidak perlu memberi subsidi pembelian pupuk kimiawi. Di samping itu membuat pupuk sendiri akan menghemat atau menekan biaya produksi..

Di sisi lain, pertanian organik di Indonesia dapat menjadi suatu alternatif pemenuhan kebutuhan pangan di dalam jangka panjang yang ramah lingkungan. Untuk mendukung produksi pupuk organik petani, sebaiknya pemerintah mengembangkan program ternak bagi petani. Kotoran ternak seperti sapi atau kambing dapat menjadi sumber pupuk organik yang baik. Petani juga perlu mendapat bantuan untuk peningkatkan ketrampilan dalam hal pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk organik.

Namun, apakah kembali ke pertanian organik bisa semudah itu? Sebagian petani di Indonesia terbiasa menggunakan pupuk kimiawi yang memberi respon cepat pada tanaman. Urea, misalnya, akan menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan cepat jika dibandingkan dengan pupuk organik.

Dan bahkan pada masa tiga tahun pertama kembali ke pertanian organik akan menurunkan produksi pertanian. Tahun-tahun awal ini akan mengalami banyak kendala dan membutuhkan tabungan yang cukup dari petani untuk bertahan. Pertanian organik juga membutuhkan teknologi bercocok tanam, penyediaan pupuk organik, pengendalian hama tanaman menggunakan pestisida alami serta manajemen yang berbeda dengan pertanian dengan teknologi revolusi hijau.

Pemerintah, akademisi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian perlu menanamkan kesadaran pada masyarakat dan petani akan perlunya melestarikan lahan dan menjaga lingkungan dengan pengurangan penggunaan bahan kimia sintetis. Semua pihak perlu bersama-sama mengubah orientasi petani yang sudah terjerumus pada sistem pertanian revolusi hijau ini.

Produktivitas pertanian yang selama ini diupayakan dengan penggunaan benih, pupuk, dan pestisida kimiawi ini selain tidak ramah lingkungan juga memiskinkan petani karena mereka tidak lagi mandiri dan enggan memproduksi benih sendiri. Penyadaran ini bisa disertai promosi jika dalam jangka panjangnya pertanian organik juga memberikan keuntungan secara materi.
Pertanian Organik sebagai Solusi
Melihat perkembangan dunia pangan khususnya produk pertanian dewasa ini, sudah menjadi keharusan apabila pertanian dilaksanakan secara organik. Potensi mengembangkan pertanian organik di Indonesia pun terbilang sangat terbuka lebar, hal ini karena tersedianya berbagai unsur tanaman yang berfungsi sebagai pupuk organik maupun pestisida nabati serta memungkinkan berkembangbiaknya musuh alami (predator) bagi pengendalian siklus hidup hama dan penyakit.

Pupuk organik (kompos) sudah tidak asing lagi bagi petani-petani di Indonesia. Pada era pertanian klasik kompos yang biasanya terbuat dari kotoran hewan maupun sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk digunakan sebagai bahan andalan penyubur tanaman. Seiring dengan maraknya penggunaan pupuk kimia keberadaan pupuk organik pun mulai ditinggalkan oleh para petani.

Begitu juga dewasa ini perkembangan hama dan penyakit tanaman cukup memprihatinkan. Hail ini banyak yang menilai hal tersebut disebabkan oleh faktor anomali cuaca dan rusaknya ekosistem alam. Tetapi meningkatnya hama dan penyakit tanaman dewasa ini juga tidak menutup kemungkinan karena berkurangnya musuh alami (predator) di alam bebas, sehingga terjadi ketidak seimbangan ekosistem. Contohnya; mewabahnya hama tikus dikarenakan populasi ular yang sudah langka, mewabahnya wabah belalang karena menurunnya populasi burung pemakan belalang, dan lain sebagainya.

Disamping penggunaan musuh alami untuk pengendalian hama dan penyakit, penggunaan pestisida nabati juga sangat mungkin untuk diterapkan. Indonesia memiliki varitas tumbuhan obat untuk penggunaan pestisida nabati. Penggunaan pestisida nabati ini juga sudah tidak asing lagi penggunaannya oleh para petani tradisional. Seperti penggunaan tembakau untuk mengusir hama wereng dan lain sebagainya.

Pertanian organik memang tidak memberikan reaksi instan pada hasil-hasil pertanian, akan tetapi dengan pelaksanaan pertanian organik akan membawa pertanian berjangka panjang dan memberikan solusi bagi tersedianya bahan pangan yang sehat. Oleh karena itu di era pertanian modern sekarang ini, penerapan pertanian organik mutlak diperlukan, secara gradual dan sistematis para petani sedikit demi sedikit dikurangi ketergantungannya terhadap bahan-bahan kimiawi.
Agar kiranya program kembali ke pertanian organik ini berhasil dan sukses, maka diperlukan beberapa syarat untuk tercapainya, yakni: pertama ada keberpihakan secara politik dari dari pemerintah dengan penerapan program-program pertanian organik dan memberikan stimulus dana yang bisa menarik para petani untuk berpindah dari pertanian revolusi hijau ke pertanian organik.

Kedua, adanya tenaga penyuluh pertanian yang handal untuk terjun ke lapangan membantu para petani untuk bertani secara organik. Tanpa didukung tenaga penyuluh pertanian yang handal maka tentunya program ini tidak akan berhasil karena para petani sudah lupa akan tata-cara bertani secara organik dan efektif.

Ketiga, kerjasama antara Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pertanian untuk melakukan pendampingan dan memotifasi para petani untuk bercocok tanam secara organic. Dengan pendampingan dari LSM-LSM tersebut diharapkan ide-ide kreatifnya dan motifasinya bisa ditularkan kepada para petani.

Keempat, kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan temuan-temuan baru di bidang pertanian organik. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini penting agar penemuan-penemuan hasil penelitian iitu dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata didunia pertanian, bukan hanya sebagai karya ilmiah yang dibukukan dan dijadikan referensi di perpustakaan-perpustakaan tanpa aplikasi nyata.

Disamping mendorong para petani beralih dari pertanian revolusi hijau (konvensional) ke pertanian organik. Perlu juga kiranya mendorong petani untuk menanam tanaman varietas unggul lokal yang akhir-akhir ini harganya cukup mahal, misalnya padi merah, padi hitam, padi pendok (varietas padi unggul dari Tuban) dan lain sebagainya.

Dengan memasyarakatkan dan memperbanyak tanaman-tanaman dari jenis varietas unggul lokal tersebut, maka bisa diciptakan peluang sebagai tanaman ikon atau unggulan tiap daerah. Sehingga secara otomatis akan mendongkrak nilai keekonomianya..

Dengan terlaksanananya sistem pertanian organik, berarti lepasnya ketergantungan petani dari pupuk dan obat-obatan kimiawi, masa depan pertanian di Indonesia akan semakin baik, para petani bisa mandiri serta produk pertanian jelas semakin berkualitas. Juga sebsidi pupuk yang menguras anggaran Negara bisa dihentikan. Apalagi jika dibarengi dengan menanam tanman varietas unggul lokal. Biaya produksi bertani akan bisa diturunkan dan harga dari komoditas yang dipanen akan jauh di atas harga komoditas dari pertanian konvensioal. Sehingga diharapkan hasil yang didapatkan akan memberikan kesejahteraan para petani. Semoga. (KH; 16 April 2015).

Meninggalkan komentar

Hari Kartini, Antara Kebaya dan Emansipasi

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota DPRD Jatim, Fraksi PKB)

Hari ini, 21 April adalah hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Sudah 136 tahun peristiwa kelahiran tersebut terjadi. Namun kelahiran beliau tersebut tetap dikenang dan diperingati di seantero negeri ini sebagai Hari Kartini. Karena kepeloporan beliau terhadap emansipasi wanita dan perjuangan terhadap kesetaraan genderlah hari tersebut dikenang dan diperingati.

Sekarang Kartini identik dengan kebaya. Hari ini, sudah bisa dipastikan sejumlah karyawan wanita akan mengenakan “pakaian nasional” (kebaya, kain dan sanggul) ke kantor. Begitu juga anak-anak perempuan yang masih sekolah TK, SD, SMP dan SMU akan mengikuti lomba berpakaian nasional ala RA. Kartini atau membaca surat-surat RA. Kartini. Begitu melegendanya pahlawan emansipasi wanita negeri ini, sehingga hampir semua anak bangsa pasti mengetahui dan hapal lagu “Ibu Kita Kartini” yang membahas tentang kepahlawanan emansipasinya.

Namun patut disayangkan, banyak kaum wanita negeri ini yang hanya mengaitkan RA. Kartini dengan kebaya dan surat-suratnya itu, yang termuat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jarang orang yang membicarakan tuntutan RA. Kartini terhadap belenggu atau kungkungan adat istiadat yang menyebabkan kaum wanita negeri ini tertinggal.

Sehingga dengan peringatan hari lahir RA. Kartini yang hanya berkisar antara kebaya dan surat-suratnya itu akan kehilangan esensi dan tujuan dari perjuangan RA. Kartini sendiri perihal emansipasi wanita dan perjuangan melawan dari kungkungan budaya yang feodalistik, kolonialis dan patriaki.

Semestinya peringatan Hari Kartini tidak hanya menonjolkan lomba berkebaya, menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini” atau membaca surat-surat RA. Kartini semata, namun juga harus menonjolkan atau membahas perlawanan beliau terhadap tradisi adat yang mengungkung kaum perempuan. Dan juga harus mengekspose perjuangan RA. Kartini perihal emansipasi wanita agar mendapat pendidikan yang layak, mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang baik dan lain sebagainya.

Di sekeliling kita masih banyak wanita yang dipoligami, wanita yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan masih juga banyak ditemukan wanita yang menjadi korban trafficking dan bahkan akhir-akhir ini ada wanita yang dijadikan obyek gratifikasi oleh para pejabat korup yang justru sebenarnya mereka berkewajiban melindungi wanita.

  1. Kartini mestinya akan sedih dan menangis jika melihat kondisi wanita negeri ini sekarang. Wanita hanya dijadikan “pelengkap penderita” belaka. Coba lihatlah kuota 30 persen sebagai syarat di daftar calon legislatif, ini hanya pelengkap syarat saja suatu partai bisa mengikuti pemilu, kenapa tidak sekalian mensyaratkan keterpilihan minimal 30 persen wanita terhadap total jumlah anggota parlemen dengan aturan yang jelas-jelas affirmative action bukan affirmative action semu seperti sekarang ini.

Coba tengok juga para wanita cantik dan seksi (biasa disebut Sales Promotion Girl / SPG) hanya dijadikan pajangan di setiap even besar pameran kendaraan bermotor atau produk-produk consumer good. Kenapa mereka harus dijadikan penarik minat kaum adam untuk melihat – lihat produk yang sedang dipamerkan, kenapa tidak mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan yang purna untuk menggaet calon pembeli atau pelanggan.

  1. Kartini harus dikenang bukan karena kebayanya tapi dikenang dari gagasan dan ide perjuangan yang dilakukannya, sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Kartini telah memperjuangkan harkat dan martabat wanita yang selama ini masih tetap saja dimarjinalkan.

Perjuangan RA. Kartini tersebut dilakukan dalam kondisi masyarakat negeri ini yang masih dikungkung oleh kolonialiesme Belanda dan dikangkangi adat-istiadat yang feodalistik dan patriaki yang mendarah daging. Kondisi Kartini saat itu dalam situasi zaman penjajahan dan masih dalam kondisi sulit segalanya. Namun beliau bisa menghimpun jaringan yang lebih luas dengan menumpahkan segala uneg-unegnya kepada sahabat-sahabat penanya di benua Eropa. RA. Kartini mampu menghimpun sumberdaya sehingga bisa mendirikan sekolah khusus wanita yang bercita-cita menghilangkan kebodohan di dalam kaumnya. Namun sayang cita-cita luhur RA. Kartini akhirnya tergilas roda zaman, RA. Kartini wafat karena melahirkan setelah dipoligami oleh Bupati Rembang K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat.

Semestinya para penerus RA. Kartini di zaman sekarang yang mempunyai kesempatan lebih untuk berjuang menegakkan emansipasi dan kesetaraan gender. Perjuangan itu bisa digerakkan dengan lantang dan mudah mengingat kemajuan dunia teknologi informasi sudah kian maju. Kalau RA. Kartini hanya bisa menulis surat dan menyuarakan perjuangannya lewat surat-menyurat kepada sahabat penanya yang terbatas, tentunya wanita sekarang akan bisa lebih luas dalam menyuarakan perjuangan tersebut baik itu lewat sarana email, Twitter, Facebook, Instagram dan media-media konvensional seperti koran dan majalah maupun lewat-lewat seminar-seminar dan lokakarya. Dan bahkan bisa lewat organisasi baik organisasi kemasyarakatan, organisasi politik maupun organisasi sejenis Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan didukung kemajuan di bidang teknologi informasi, regulasi dari pemerintah yang semakin berpihak kepada emansipasi wanita dan kemajuan dalam bidang pendidikan, tentunya perjuangan emansipasi wanita akan bisa lebih optimal diupayakan dan tentunya kesadaran para kaum pria untuk memberikan ruang yang lebih terhadap adanya kesetaraan gender maupun emansipasi wanita akan lebih diharapkan untuk mewujudkan cita-cita luhur RA. Kartini tersebut. (KH, 14 April 2015).

, , ,

Meninggalkan komentar

Jelang Pilkada Serentak, Perempuan Bangsa Bentuk Kader Penggerak Partai

Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar memimpin konsolidasi Perempuan Bangsa untuk pemenangan Pilkada. [foto: m. didi rosyadi/BANGSAONLINE]

SURABAYA (BangsaOnline) – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur pada akhir 2015, Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Bangsa (DPW PB) Jatim berinisiatif membentuk Kader Penggerak Partai (KPP) hingga tingkat desa untuk mendukung dan memenangkan calon yang diusung PKB maju di Pilkada serentak mendatang.

“Suara pemilih perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki, karena itu Perempuan Bangsa ingin mensolidkan suara perempuan agar calon yang diusung PKB bisa menang di Pilkada mendatang,” ujar ketua DPW PB Jatim, Hj Anisah Sjakur di sela konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim di Wisma Sejahtera Ketintang Surabaya, Rabu (1/4).

Dari 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, kata perempuan yang juga anggota DPRD Jatim dari FPKB, PKB memiliki peluang besar menang di sembilan daerah karena berhasil menempatkan kadernya duduk sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

“9 daerah yang berpeluang besar dimenangi PKB adalah Blitar, Lamongan, Situbondo, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi dan Tuban,” terang Hj Anisah Syakur didampingi sekretaris DPW PB Jatim, Hj Anik Maslachah.

Disinggung soal calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang layak diusung PKB? Kembali Anisah Sjakur menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPP PKB. “Kalau bisa dari kader partai sendiri. Tapi kalau peluangnya kecil, yah lebih baik jangan dipaksakan,” dalihnya.

Menurut Anisah, kader Perempuan Bangsa yang berpeluang maju menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Jatim, diantaraya Khozanah Hidayati (Mbak Ana) di Bojonegoro, Kartika Hidayati di Lamongan dan Arzeti Bilbina di Surabaya. “Tapi semua itu tergantung dari DPP PKB, karena belum tentu keinginan PB sama dengan keinginan partai,” tambahnya.

Masih di tempat yang sama, Ketua DPW PKB Jatim, H Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa penentuan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung PKB di Pilkada mendatang bukan hanya berdasar pada suara kader tetapi juga berdasar pada hasil survey agar peluang menang bisa terukur dengan baik.

“Kita itu dalam menentukan calon jangan hanya berdasarkan perasaan berpeluang menang. Tapi juga harus mengacu pada hitung-hitungan politik dan survey,” tegas orang nomor satu di DPRD Jatim itu.

Dalam konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim, turut pula hadir ketua umum DPP PB, Hj Masrifah dan sekjen DPP PB, Hj Luluk Nur Hamidah, Sekretaris DPW PB Jatim, Anik Maslachah serta pengurus DPC PB kabupaten/kota se Jatim. (dikutip dari Harian Bangsa online, 2 April 2015)

, , ,

Meninggalkan komentar

Perempuan PKB Siap Digerakkan Hadapi Pilkada

Untuk mendukung calon yang diusung partai kebangkitan bangsa(PKB) pada Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota akhir 2015, Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Bangsa (DPW PB) Jatim berinisiatif membentuk Kader Penggerak Partai (KPP) hingga tingkat desa.
Pembentukan KPP sampai tingkat desa ini untuk mensolidkan suara Nahdliyin perempuan yang mayoritas tersebar di tingkart desa. “Suara pemilih perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki, karena itu Perempuan Bangsa ingin mensolidkan suara perempuan agar calon yang diusung PKB bisa menang di Pilkada mendatang,” ujar ketua DPW PB Jatim, Hj Anisah Syakur di sela konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim di Wisma Sejahtera Ketintang Surabaya, Rabu (1/4).
Dari 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, kata perempuan yang juga anggota DPRD Jatim dari FPKB, PKB memiliki peluang besar menang di sembilan daerah karena berhasil menempatkan kadernya duduk sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
“Sembilan daerah yang berpeluang besar dimenangi PKB adalah Blitar, Lamongan, Situbondo, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi dan Tuban,” terang Hj Anisah Syakur didampingi sekretaris DPW PB Jatim, Hj Anik Maslachah.
Selain menyiapkan KPP, DPW PKB Jatim juga menyiapkan sejumlah kader perempuan PKB untuk bisa bertarung di arena Pilkada. Namun demikian, lanjut Anisjah , perempuan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPP PKB. “Kalau bisa dari kader partai sendiri. Tapi kalau peluangnya kecil, yah lebih baik jangan dipaksakan,” dalihnya.
Menurut Anisah, kader Perempuan Bangsa yang berpeluang maju menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Jatim diantaraya Khozanah di Bojonegoro, Kartika Hidayati di Lamongan dan Arzeti Bilbina di Surabaya.
“Tapi semua itu tergantung dari DPP PKB, karena belum tentu keinginan PB sama dengan keinginan partai,” tambahnya.
Masih di tempat yang sama, Ketua DPW PKB Jatim, H Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa penentuan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung PKB di Pilkada mendatang bukan hanya berdasar pada suara kader tetapi juga berdasar pada hasil survey agar peluang menang bisa terukur dengan baik.
“Kita itu dalam menentukan calon jangan hanya berdasarkan perasaan berpeluang menang. Tapi juga harus mengacu pada hitung-hitungan politik dan survey,” tegas priayang juga menjabat ketua DPRD Jatim ini.
Dalam konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim, turut pula hadir ketua umum DPP PB, Hj Masrifah dan sekjen DPP PB, Hj Luluk Nur Hamidah serta pengurus DPC PB kabupaten/kota se Jatim. [cty] (dikutip dari Harian Bhirawa, 2 April 2015)

 

, , ,

Meninggalkan komentar

Migas Blok Tuban Paska 2018, Apakah Kita Siap?

Oleh : Khozanah Hidayati *) & Ahmad Mustofa **)
Seperti diketahui bahwa lapangan-lapangan migas di bawah operasi JOB Pertamina – Petrochina East Java (JOB PPEJ) akan berakhir masa kontraknya di bulan Februari 2018 mendatang. Lapangan tersebut diantaranya adalah lapangan Mudi di kecamatan Soko Tuban, lapangan Sukowati di kecamatan Kapas dan Bojonegoro kota, lapangan sumber di kecamatan Merakurak Tuban, lapangan Lengowangi di Gresik, lapangan Gondang di Lamongan dan sebagainya. Apakah setelah habis masa kontrak tersebut baik pemerintah kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik, pemerintah maupun kabupaten Lamongan tidak dilibatkan dalam mengelola sumber migas tersebut?
Kalau mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, bahwa kontraktor wilayah kerja sebuah blok migas wajib menawarkan Participating Interest (PI) 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak pertama kali disetujuinya rencana pengembangan lapangan wilayah kerja tersebut oleh pemerintah. Mengacu pada regulasi tersebut di atas tentunya pihak yang akan diserahi untuk meneruskan mengelola lapangan-lapangan migas tersebut baik itu Pertamina ataupun JOB PPEJ mestinya harus mengajak pemerintah kabupaten Tuban, pemerintah kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik maupun pemerintah Lamongan. Mengingat pada awal blok migas ini dikelola sekitar awal tahun 1990-an, pemerintah daerah setempat belum diajak serta dalam mengelola sumber devisa ini.
Kalaupun nanti keempat pemerintah daerah ini diajak serta berpartisipasi dalam participating interest, apakah hanya akan diberikan 10% PI sesuai regulasi yang ada atau diberikan lebih besar untuk lebih bisa memakmurkan masyarakatnya?
Kenapa pemerintah daerah ini harus dilibatkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut baiklan kita tengok kebelakang. Setelah puluhan tahun lamanya lapangan migas Blok Tuban ini berproduksi dan tentunya sudah menghasilkan hasil yang melimpah namun hanya dikelola oleh Pertamina dengan partner joint operation body-nya (mulai dari Santa Fe Energy Resources di tahun 1993-an sampai dengan saat ini yakni Petrochina East Java) tanpa melibatkan pemerintah daerah. Dan dengan adanya landasan hukum UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas maka sudah saatnya partisipasi pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam pengelolaanya atau minimal dalam kepemilikan sahamnya, sehingga masyarakat di daerah-daerah sumur migas beroparasi bisa menikmati hasilnya juga secara maksmimal.

Memang sudah sepatutnya harta kekayaan bumi kita ini dikelola sendiri dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat tanpa membuat kecemburuan sosial. Lebih-lebih sebagai daerah penghasil, sebagai masyarakat terdekat dari sumur minyak ini, sebagai daerah yang mempunyai resiko tinggi jika terjadi sesuatu dengan sumur-sumur migas tersebut, sebagai lingkungan pertama yang terdepan merasakan dampak eksplorasi dan eksploitasi Blok Tuban. Masyarakat di daerah-daerah Tuban, Bojonegoro, Gresik dan Lamonganlah tentunya yang berhak merasakan manfaat besar dari hasil Blok Tuban ini.

Namun faktanya, belumlah demikian. Silahkan berkunjung ke daerah lapangan Mudi di Soko Tuban atau daerah lapangan Sukowati di Bojonegoro untuk melihat kesenjangan dari kekayaan yang disedot dari Blok Tuban ini dan dampak pembangunannya bagi daerah setempat masih sangat minim.

Nah, saat perpanjangan kontrak di tahun 2018 nanti adalah saatnya pemerintah-pemerintah daerah tersebut dilibatkan dalam penguasaan maupun pengelolaan ladang migas ini. Sehingga hasil maksimal bisa dirasakan oleh masyrakat di daerah lokasi tambang migas tersebut, baik dari pembagian bagi hasil merujuk ke Participating Interest menurut UU no. 22 tahun 2001 maupun lewat skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas merujuk kepada UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Skema Participating Interest Antar Pemerintah Daerah?
Mengingat letak Blok Tuban ini yang meliputi beberapa daerah kabupaten, yakni Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik, sementara hasil produksi migas dari tipa-tiap sumur di daerah masing-masing berbeda-beda maka skema pembagian participating interest tiap kabupaten harus dirumuskan secara adil dan bijaksana. Pembagian PI-nya bisa berdasarkan lokasi lapangan berada atau bisa juga berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan terhadap proyeksi hasil produksi migasnya.
Sebagai bahan pertimbangan berikut adalah besaran produksi migas masing-masing lapangan dan juga keberadaan peralatan pengolahnnya. Saat ini JOB PPEJ mengelola sumur-sumur migas di lapangan Sukowati di daerah Bojonegoro dengan hasil produksi minyak sekitar 20 ribu barel perhari (dari sumber yang valid namun minta dirahasiakan jati dirinya), dan potensi cadangan yang ada masih cukup besar. Sementara untuk lapangan Mudi di daerah Tuban menghasilkan minyak sekitar 2 ribuan barel perhari, dan cadangan yang ada utamanya di lapangan East Mudi masih belum diekploitasi. Sedangkan untuk sumur Sumber di daerah Merakurak Tuban berpotensi menghasilkan gas dan condensate.
Untuk produksi dari lapangan Lengowangi di Gresik, sumur Lengowangi #2 berproduksi secara intermitten kurang dari lima ratus barel per hari dan Lengowangi #1 berproduksi gas sebesar sekitar 5,5 mmscfd (million metric sequar feed per day). Dimana untuk minyak akan dikirim terlebih dahulu ke lapangan Mudi di Tuban untuk diolah selanjutnya dikirim ke FSO di lepas pantai Tuban. Sedangkan untuk hasil gas akan langsung dikirim ke pelanggan di sekitar Grersik. Sedangkan untuk sumur-sumur migas di daerah kabupaten Lamongan seperti sumur Gondang #1 dan Gondang #2 sudah tidak berproduksi (dry well).
Di samping perihal letak kepala sumur seperti digambarkan diatas (seperti pola pembagian DBH Migas), pola pembagian Participating Interest juga harus memperhatikan besarnya resiko yang ditanggung oleh masing-masing daerah yang ditempati sumur-sumur migas tersebut maupun yang dilalui jaringan pipa penyalur migas dari lapangan-lapangan tersebut maupun daerah yang ditempatai istalasi peralatan pengolahan migas. Misalnya untuk minyak dari lapangan Sukowati di Bojonegoro pengolahanya dilakukan di lapangan Mudi di daerah Tuban dan juga setelah diolah akan dikirim ke FSO (Flaoting Storage and Offloading) di lepas pantai Tuban untuk selanjutnya dijual ke konsumen. Sehingga resiko jika ada pencemaran lingkungan ataupun kebocoran gas H2S / Hydrogen Sulfida (kandungan H2S dari sumur-sumur Sukowati ini cukup tinggi) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan alat produksi atau pipa penyalur minyak dari lapangan Sukowati ditanggung oleh kabupaten Bojonegoro dan juga oleh kabupaten Tuban.
Skema kepemilikan dan pengelolaan Participating Interest tersebut, tentunya akan lebih afdhol lagi kalau sekiranya melibatkan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, sehingga hal-hal yang bersifat ada benturan kepentingan antar pemerintah kabupaten bisa ditarik ke atas dan nantinya menjadi ranah pemerintah propinsi Jawa Timur untuk mensolusikannya.
Pengelolaan Participating Interest?
Pada saat kontrak pengelolaan blok migas Blok Tuban tersebut berakhir, sebagaimana peraturan perundang-undangan di bidang migas mengatur mengenai hak partisipasi, maka sudah semestinya pemerintahan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapatkan hak pemilikan dan pengelolaan blok migas tersebut.

Namun mengingat bisnis migas di sektor hulu cukup sekali padat modal dan penuh resiko, maka tentunya nilai dana yang harus di setor oleh masing-masing pemerintah daerah yang terlibat juga akan sangat besar. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi keuangan daerah tersebut kalau sekiranya dana yang akan disetor diambilkan dari pos-pos di APBD daerah bersangkutan.

Kalau sekiranya dana tersebut akan ditanggung oleh pihak ketiga (swasta nasional) yang diajak bekerja sama oleh pemerintah daerah tersebut, tentunya hal ini akan menimbulkan resiko kongkalikong antara pemerintah daerah dan pihak swasta tersebut kalau dasar penunjukan kerjasamanya tidak lewat tender yang fair dan transpoaran. Seperti telah terjadi di daerah Bangkalan Madura antara BUMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan PT Media Karya Sentosa (MKS), dimana mantan bupati Bangkasal Fuad Amin sudah menajdi tersangka oleh KPK karena kasus kerjasama jual beli gas dari jatah BUMD setempat.

Untuk menghindari kasus seperti di atas, sebaiknya BUMD pemerintah daerah setempat melakukan tender kerjasama dengan pihak ketiga (swasta nasional) secara fair dan transparan. Atau bahkan pihak BUMD menyerahkan sepenuhnya dana setoran untuk participating interest ini kepada Pertamina. Sehingga pihak pemerintah daerah tidak terbebani dana yang harus disetor. Namun dana yang disetor akan dipinjami oleh Pertamina dan selanjutnya dana setoran tersebut akan dikembalikan dengan cara dipotongkan dari dana deviden tiap tahunnya. Sehinga dengan cara terakhir ini resiko bisnis tidak ditangung oleh pemerintah daerah dan hanya ditanggung oleh Pertamina sebagai institusi bisnis.

Dengan adanya participating interest seperti yang dibicarakan di atas, semoga warga masyarakat di daerah-daerah Blok Migas Tuban berada akan lebih bisa menikmati hasil dari eksporasi dan eksploitasi migas dari pada seperti selama ini yang hanya mengandalkan DBH (dana Bagi Hasil Migas) yang sangat kecil jumlahnya.

Agar pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham dan pengelolaan Blok Migas Tuban tersebut bisa direalisasikan dengan adil dan bijaksana, maka para pemangku kepentingan di daerah-daerah tersebut harus, pertama melakukan diskusi bersama antar daerah untuk menyamakan persepsi bagaimana sebaiknya komposisi dan besaran PI yang akan diminta kepada pemerintah pusat. Kedua secara bersma-sama menjemput bola ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKKMIGAS dan Pertamina. Ketiga melakukan persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan mengelola PI tersebut di masing-masing daerah. Sehingga pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham di pengelolaan migas Blok Tuban bisa terlaksana secara maksimal dan membawa kesejahteraan masyarakat secara maksimal pula dan juga membawa keadilan, semoga. (KH, 25 Maret 2014).

*) Khozanah Hidayati: Anggota DPRD Jatim, Fraksi PKB

**) Ahmad Mustofa: Anggota Society of Petroleum Engineers (SPE), tinggal di Tuban

Meninggalkan komentar

Jangan Biarkan ISIS Membajak NKRI

Belakangan ini kelompok yang bernama ISIS (Islamic State of Iraq and Syam), yakni kelompok yang mengklaim sebagai Daulah Islamiyah yang dikepalai oleh Abu Bakr Al Baghdadi cukup banyak menyita perhatian dunia dan juga perhatian masyarakat Indonesia. Dan konon sudah lebih dari lima ratus orang Indonesia yang bergabung dengan kelompok ISIS tersebut untuk ber–“jihad” di Iraq dan Syiria. Dan bahkan beberapa kelompok radikal di dalam negeri sudah ada yang menyatakan baiat kepada kelompok ISIS ini. Dan bahkan belakangan ditemukan adanya beberapa WNI yang menyusup ke Syiria untuk bergabung dengan ISIS melalui Negara Turki.

Baca entri selengkapnya »

,

Meninggalkan komentar

Dewan Jatim Minta Operasi Pasar Dibatasi, Hindari Mafia Beras

Suara Indrapura : DPRD Jatim meminta Bulog agar operasi pasar beras yang dilakukan dibatasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari mafia beras yang memborong harga beras di operasi pasar. Khozanah Hidayati, S.P anggota DPRD Jatim asal F-PKB mengatakan, dalam operasi pasar beras yang dilakukan Bulog, masih ditemukan mafia beras. Dengan membeli beras dalam jumlah banyak. Sikap mafia tersebut tidak dapat ditoleransi lagi karena dapat merugikan masyarakat.

Sejatinya operasi pasar dilakukan dengan tujuan meringankan beban masyarakat ketika adanya kenaikan beras yang meroket. Seharusnya Bulog melakukan operasi pasar sampai ke tingkat RT dan RW dengan syarat melakukan pendataan terlebih dahulu. Legislator cantik ini menjelaskan, Pemerintah harus mengevaluasi penyebab naiknya harga beras. Akibat melambungnya harga beras membuat masyarakat menjadi resah. Indonesia merupakan negara agraris, seharusnya harga beras tidak sampai menjadi 12 ribu perkilonya.

Terkait operasi pasar beras, Bulog harus bisa membedakan mana masyarakat biasa dan tengkulak. “Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah adanya tengkulak yang memborong beras. Jika terus dibiarkan beras tersebut akan ludes di borong mafia beras,” terang Ana Khozanah.

Politisi yang maju dari daerah Tuban dan Bojonegoro mengingatkan, bahwa operasi pasar tidak hanya sekali dalam sebulan melainkan bisa empat kali sebulan. Hal ini dilakukan karena masyarakat sangat membutuhkannya. Selain itu hal ini sebagai cara Bulog melakukan pengawasan ketat agar operasi pasar bisa tepat sasaran. Jika perlu Bulog meminta bantuan keamanan untuk mengawasi operasi pasar. (rofik)

Meninggalkan komentar

Ayo Memanen Hujan!

Oleh : Khozanah Hidayati
(Anggota Komisi D DPRD Jatim, Fraksi PKB)

Belakangan ini baik kabupaten Tuban maupun kabupaten Bojonegoro kerap ditimpa musibah banjir bandang di saat puncak musim hujan. Untuk daerah Tuban seperti di kecamatan Merakurak, Montong, Kerek, Grabagan, Semanding, Rengel, Soko, Plumpang dan kota Tuban. Untuk daerah Bojonegoro seperti daerah di kecamatan Kasiman, Malo, Kedewan, Temayang, Gondang dan Bubulan.

Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

DPRD Jatim Soroti Peredaran Pil Koplo di Tuban

Minggu, 18 Januari 2015 21:05 WIB
TUBAN (BangsaOnline) – Terbongkarnya gudang persembunyian ribuan pil karnopen di Tuban yang digrebek jajaran polres setempat pada dua hari lalu telah menjadi sorotan anggota komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati, SP.

Menurut politisi asal PKB dari dapil Tuban-Bojonegoro ini, masih maraknya peredaran pil karnopen di bumi wali membuat dirinya prihatin. Pasalnya, sudah lama dirazia, namun peredaran pil koplo tersebut tak kunjung hilang. Bahkan dibilang semakin menjamur, buktinya hampir setiap bulan petugas kepolisian menangkap pengedar. Namun, tetap saja pengedar pil koplo itu masih ada.

“Ini seharusnya bukan saja melibatkan dari pihak kepolisian saja, tapi juga mengajak masyarakat,” imbaunya.

Ia menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah juga bereperan aktif mendukung penuh dalam pemberantasan obat terlarang itu. Hal tersebut dianggapnya akan mampu menekan peredaran pil terlarang tersebut.

“Kita tahu bawa pemakainya tak hanya orang dewasa tapi juga generasi muda, jika ini tak dihentikan maka bisa merusak remaja di Tuban,” kata perempuan yang menjabat sebagai sekretaris Perempuan Bangsa (PB) Tuban.

Diberitakan sebelumnya, pada dua hari yang lalu (16/1) jajaran polres Tuban telah menggrebek sebuah rumah di jalan Sultan Agung Kelurahan Ronghomulyo, Tuban. Dalam razia itu, polisi menyita 66.436 pil karnopen dan uang sebesar Rp 6.580.000 serta mengamankan seorang tersangka bernama Kuswiyanto (59) warga Tuban. (Dikutip dari laman bangsaonline.com)

Meninggalkan komentar

Kecelakaan Lantas Di Tuban Tinggi, Komisi D DPRD Jatim Minta Evaluasi

Sabtu, 10 Januari 2015 18:34 WIB

TUBAN (BangsaOnline) – Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tuban pada tahun 2014 lalu memetik respon dari anggota komisi D DPRD Jawa Timur. Mereka meminta harus ada evaluasi antara Dinas Perhubungan setempat, LLAJ maupun instansi terkait.

“Tingginya angka kecelakaan di Tuban salah satu penyebabnya adalah banyaknya pengguna jalan yang tidak mentaati rambu-rambu yang ada, padahal rambu tersebut dibuat untuk keselamatan pengguna jalan,” ujar Khozanah Hidayati ketika dikonfirmasi, sabtu (10/1)

Menurutnya, untuk menekan angka laka di Tuban, pihaknya meminta dinas perhubungan dan instansi terkait untuk menginventarisir kejadian laka dan titik rawan kecelakaan. Sehingga itu bisa ditarik kesimpulan persoalan penyebab terjadinya kecalakaan.

“Melihat angka kecelakan di Tuban tinggi, ya seharusnya dinas perhubungan dan instansi terkait harus segera melakukan evaluasi secepatnya. Agar ditahun 2015 angka laka bisa dikurangi,” tandas perempuan politisi PKB ini.

Lanjut Khozanah, DPRD Jatim dari Dapil Tuban-Bojonegoro menambahkan, dalam rangka pengurangan angka laka pemerintah tidak hanya memetakan jalur yang dianggap rawan. Akan tetapi, harus membuat regulasi pembatasan kendaraan bermotor. Sebab, tanpa regulasi semua pembangunan infrastruktur tidak ada gunanya. Karena banyak kendaraan bermotor tidak berbanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan.

“Jika infrastruktur jalannya tetap, dan kendaraannya terus bertambah, maka bisa menimbulkan kemacetan dan kepadatan kendaraan, dari situlah salah satu faktor penyebab rawannya kecelakaan,” terang sekretaris Perempuan Bangsa Tuban ini.

Untuk diketahui, menurut data dari kepolisian Mapolres Tuban pada tahun 2014 lalu, angka kecelakaan naik sekitar 132 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013. Rinciannya pada tahun 2014 laka lantas di wilayah Tuban menelan korban meninggal dunia 195 orang, luka berat 43 orang, dan luka ringan 1.215 orang. Sedangkan, pada tahun 2013 korban meninggal dunia 84 orang, luka berat 115 orang, dan luka ringan 1.348 orang.

Sumber : Harian Bangsa
editor : Revol
wartawan : Suwandi

Meninggalkan komentar

Jokowi dan Harapan dari Daerah

Oleh : Khozanah Hidayaati

Permasalahan negeri ini datang silih berganti bagaikan benang kusut sehingga sulit diurai. Pada saat reformasi digulirkan pada 1998 dahulu seolah ada harapan baru bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar yang disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Namun kenyataannya berbagai persoalan yang menghantui negeri ini untuk maju justru semakin bertumpuk, negeri ini masih saja jalan di tempat dan masih bergumul dengan persoalan-persoalan seperti korupsi, pengangguran, kemiskinan, birokrasi yang panjang dan korup serta permasalahan ekonomi yang masih saja berkutat di level itu-itu saja tanpa bergerak kearah perbaikan yang siknifikan serta persoalan-persoalan sosial lainnya. Empat presiden sejak era Orde Baru runtuh, namun persoalan itu masih ada dan sepertinya semakin ruwet.

Setiap presiden selesai memimpin negeri ini lebih banyak memapatkan keberhasilan versi mereka sendiri bukan versi masyarakat. Bahkan menteri yang membantu kinerja presiden pun setali tiga uang, hanya membanggakan keberhasilan versi masing-masing.

Otonomi di daerah yang diagung-agungkan akan membantu menyelesaikan persoalan di negeri ini justru tampaknya masih jauh dari harapan. Partai politik sebagai organisasi resmi dan merupakan salah satu motor penyumbang kader-kader pemimpin bangsa ini pun belum menjadi solusi atas persoalan. Bahkan saat ini keruwetan politik seolah sedang menjadi tren, seperti di DPR perebutan pimpinan antara KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang belum juga selesai sehingga mereka belum bisa bekerja secara normal akibat dualisme ini.

Di tubuh parpolpun juga demikian, kini PPP pecah begitu juga Partai Golkar.

Bahkan, mereka para politisi memunculkan persoalan-persoalan baru bagi bangsa ini dan membuat rakyat semakin pesimistis. Hingga sekarang memang belum ada sosok pemimpin yang mampu memberikan harapan bagi rakyat bahwa bangsa ini akan terbebas dari persoalannya. Mereka bukanya melahirkan pemimpin baru yang bisa diharapkan namun justru memberi contoh kepada masyarakat perihal pertentangan karena suatu perbedaan yang mestinya bisa dimusyawarahkan.

Selama 16 tahun, negeri ini masih merindukan pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan harapan yang bisa memajukan bangsa. Para tokoh nasional yang sebelumnya mengaku reformis dan mengaku mampu membawa perubahan kearah lebih baik justru menampilkan wajah yang berbeda, anti demokrasi, tidak bisa lapangvdada dan tidak bisa menerima kekalahan serta berpikiran set back kebelakang.

Para tokoh nasional yang duduk menjadi wakil rakyat di parlemen pun justru menampilkan wajah yang lain dan jauh dari harapan rakyat. Beberapa survei menyatakan bahwa kepercayaan mereka terhadap parpol dan anggota parlemen sangat rendah sekali.

Namun, jika kita mencermati ke daerah-daerah justru tokoh-tokoh daerah banyak yang menampilkan harapan baru bagi masyarakat. Mereka adalah sekelas bupati, wali kota mauoun gubernur. Mereka mampu memberikan harapan bagi rakyat. Bukan hanya harapan bagi rakyat di wilayah yang mereka pimpin, namun mampu memberikan harapan bagi rakyat di luar wilayah yang mereka pimpin.

Nama-nama seperti Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng di Sulawesi Selatan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jawa Timur, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jokowi (sekarang Presiden), dan beberapa pemimpin daerah lainnya mampu mencuri perhatian rakyat Indonesia. Uniknya sebagian besar mereka bukan kader murni partai politik.

Mayoritas dari mereka tersebut berangkat dari profesional atau birokrasi. Mereka mampu memberikan harapan bagi bangsa ini. Apa yang telah mereka lakukan telah memberikan teladan bagi kita semua bagaimana cara memimpin dengan kerja keras dan penuh paison.

Apa yang mereka lakukan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Apa yang sudah mereka kerjakan memberikan solusi bagi persoalan di wilayah mereka. Para bupati, wali kota dan gubernur ini bukanlah figur atau tokoh nasional, tetapi berangkat dari sebuah wilayah kecil dari negeri ini.

Namun, apa yang telah mereka berikan mampu mengungguli apa yang telah tokoh nasional lakukan. Tokoh-tokoh daerah ini adalah kader bangsa Indonesia. Meski apa yang mereka lakukan hanya berskala daerah namun mampu memberikan harapan Indonesia.

Sosok-sosok seperti itulah yang dibutuhkan untuk membangun negeri ini. Sosok-sosok dari daerah yang semestinya diberikan tempat ataupun pintu terbuka untuk ikut mengatasi persoalan bangsa ini.

Bahkan tokoh daerah kita yang satu ini telah naik menjadi tokoh nasional dan bahkan internasional, yakni presiden Jokowi. Karir politiknya dimulai saat menjadi walikota Surakarta di tahun 2005 dan terpilih kembali pada tahun 2010. Dua tahun kemudian (2012) Jokowi naik tingkat saat memenangi pilkada gubernur DKI. Kemudian karena kerja keras, kerja ihlasnya yang penuh integritas akhirnya rakyat Indonesia ‘mendaulatnya’ menjadi presiden ke-7 Republik indonesia.

Karena Jokowi diberi panggung oleh partainya yakni PDIP maka kepemimpinannya terasah dan tereksplor sehingga bisa mengembam amanah sebagai presiden. Kita berharap tokoh-tokoh daerah lainya bisa menjadi Jokowi-Jokowi baru lainya, sehingga nantinya akan memberikan harapan baru bagi bangsa ini.

Partai politik yang saat ini menjadi pengusung mereka ( para kepala daerah yang di bahas di atas) mestinya menjadi gerbang utama untuk mengantar mereka ke tingkat nasional dan membuka lebar pintunya, janganlah para elit parpol merasa takut kalah persaingan dengan mereka. Justru Parpol harus mampu menangkap peluang ini bahwa tokoh-tokoh daerah ini yang notabene mereka orbitkan mampu memberikan harapan bagi rakyat Indonesia serta harapan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Harapan dari daerah ini haruslah disemai dan dipupuk serta diberikan panggung agar mampu memberikan harapan bagi rakyat, bangsa dan negara tercinta ini.

Negeri ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas yang benar-benar mau bekerja keras dengan penuh passion. Jika tokoh-tokoh daerah tersebut diberi panggung nasional, bukan
tidak mungkin negeri ini akan segera bisa melepaskan diri dari persoalan yang menjeratnya. (KH, 9 Januari 2015).

Meninggalkan komentar

Jokowi dan Si Nyinyir

Oleh : Khozanah Hidayati

Akhir-akhir ini masih banyak orang-orang atau kelompok yang masih belum “move on” setelah capres terpilih dilantik sebagai presiden. Kelompok ini masih suka melontarkan kritik secara membabi buta terhadap Jokowi terhadap semua kebijakan, tindakan dan penampilannya. Apapun kondisinya.

Nah, menyaksikan dan mengamati kunjungan Presiden Joko Widodo di Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2014, yang menjadi primadona di forum tersebut, serta komentar negatif dari sebagian orang yang itu-itu juga di Tanah air. Kiranya cukup mengena kalau kita memberi cap kepada mereka ini sebagai Si Nyinyir, yakni si pengritik yang melakukan kritiknya tanpa reserve walaupun kondisi dari apa yang dikritik baik kondisi bagus apalagi kondisi kurang bagus.

Sebab, komentar-komentar nyinyir kepada Joko Widodo bukan hanya saat acara APEC ini saja, melainkan juga semenjak ia mencalonkan menjadi presiden hingga telah menjadi presiden. Seolah, komentar miring selalu memburu Jokowi di mana pun dia berada dan apa pun yang dia kerjakan. Pendeknya, maju kena mundur kena.

Para pendukung Jokowi menduga, mereka yang bersikap nyinyir adalah mantan para pendukung Prabowo. Mengapa disebut mantan? Sebab, orang yang mereka dukung sekarang sudah move on, sudah berubah dari semula berseberangan, sekarang secara pribadi Prabowo mendukung pemerintahan Joko Widodo, terbukti dengan kedatangan beliau saat Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober silam. Selain itu, Prabowo juga telah meminta kepada pendukungnya untuk tidak menyakiti pihak lain, seperti bunyi surat Prabowo seusai bertemu Jokowi menjelang pelantikan presiden.

“Saya mohon semua pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari Saudara-saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi, percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian.”

Karena mereka selalu memandang dari sisi yang buruk terhadap sepak terjang Joko Widodo, sebut saja mereka “Si Sirik”.

Mereka, yang oleh para pendukung Jokowi disebut sebagai Si Sirik atau Si Nyinyir, pada momen APEC ini menyoroti dua hal. Pertama, pidato Jokowi yang menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, karena dalam lawatannya, Presiden membawa serta istri dan anak.

Untuk kenyinyiran pertama, Si Sirik menuduh bahwa Joko Widodo bersembunyi di balik konstitusi yang memerintahkan Presiden RI harus menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, menurut Si Sirik, Joko Widodo tidak fasih dalam berbahasa Inggris.

Hal ini bermula dari peringatan pakar hukum Hikmanto yang mengatakan, UU mewajibkan Presiden menggunakan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dikenal oleh dunia dan semakin kuatnya jati diri bangsa Indonesia. Ini berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 28 menyebutkan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”.

Seseorang yang menyebut dirinya Sarkawi lantas berkomentar, “Sekarang banyak intelektual yang menjual kepandaiannya untuk melegitimasi kekurangan orang. Pidato saja coba direkayasa supaya citra tetap baik. Kalau gak fasih bahasa Inggris bilang apa adanya, toh tiada dosa bagimu.”

Hal pertama ini sudah dipatahkan oleh Joko Widodo yang menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris di depan kalangan CEO pada hari pertama APEC. Namun, tetap saja ada komentar miring mengenai peristiwa tersebut, seperti yang ditulis oleh seorang kawan di media sosial.

Pujian Presiden East-West Center, Charles E Morisson, bahwa Jokowi berpidato dalam bahasa Inggris sederhana sangat bersayap. Sebab, dua keponakan saya (satu kuliah, satunya lagi masih SMA) yang kebetulan kursus di LIA justru berkata sebaliknya, “Aduuuh bahasa Inggris Jokowi sangat memalukan, kita yang dengernya saja ikut malu sendiri,” kata mereka.

Ya, ya, para kritikus itu seperti menutup mata dan hati meski melihat dan mendengar fakta yang ada. Padahal, menurut berita, Jokowi telah membuka hari pertama APEC 2014 dengan presentasi yang elok di hadapan sejumlah pemimpin perusahaan.

Jokowi tampak dalam beberapa foto dilansir oleh kantor berita AFP, Senin (10/11), terlihat mengenakan setelan jas resmi dengan dasi berwarna merah.

Pada video yang diunggah di YouTube juga tampak betapa Jokowi berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar dan tidak memerlukan teks. Tuturannya mengalir, memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang terbuka dan aman untuk berinvestasi.

Yang mengejutkan, sehabis pidato, Presiden Joko Widodo menjadi “magnet” bagi para pemimpin perusahan dunia, yang tengah menghadiri puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, Senin 10 November 2014.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini langsung menjadi buruan para CEO yang ingin berkenalan dengannya. Mereka semua berebut berjabat tangan dan foto bersama Jokowi.

Tak cuma itu, akun resmi Twitter APEC CEO Summit 2014 mengunggah foto ketika Jokowi tengah dikerubungi para CEO. Mereka mengaku terkesima dengan presentasi yang disampaikan Jokowi.

Saat di dalam negeri dicemooh oleh sebagian orang, di forum dunia, Joko Widodo justru dihormati sedemikian rupa. Jokowi bersama Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama dan Presiden China Xi Jinping bakal menjadi tiga pembicara utama di perhelatan itu.

Hal kedua adalah keikutsertaan putri Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dalam rombongan, yang dinilai bagian dari pemborosan dan menyalahi aturan. Ada juga yang menyitir pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang mengatakan, “Ketika sedang bertugas ke luar kota dan ingin membawa istrinya, maka fasilitas yang didapatkan seperti tiket pesawat dan kamar hotel tidak boleh dirasakan istrinya juga.”

Tentu saja, pernyataan Abraham bisa langsung dipatahkan jika diterapkan kepada presiden. Sebab, kunjungan presiden dan wakil presiden bersama isteri ada tertera pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Standar Pelayanan Penyiapan Perjalanan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri.

Sementara itu, mengenai ikut sertanya Kahiyang Ayu dalam rangka kunjungan ke luar negeri, menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, tak ada aturan yang melarang hal ini. Sebab, seorang presiden diperbolehkan untuk membawa serta keluarganya.

“Secara protokoler, presiden bisa mengajak anggota keluarga kalau ada acara-acara lepas. Presiden bisa membawa ibu negara dan keluarga bisa diperkenankan diajak,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto saat ditemui seusai makan malam di Hotel Kempinski, Beijing, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Andi, Jokowi sebetulnya bisa membawa tiga anaknya. Namun, rupanya hanya Kahiyang yang bisa. Itu pun untuk menemani sang ibunda tercinta, Iriana.

Karena itu, Andi merasa kehadiran Kahiyang tidak perlu dipersoalkan. Terlebih lagi, dalam rombongan Jokowi kali ini, dilakukan perampingan besar-besaran.

“Secara aturan tidak ada yang salah,” jawabnya.

Hmmm, untunglah Presiden Joko Widodo terkenal sebagai penyabar dan murah senyum. Hantaman dan fitnahan yang diterimanya jangan-jangan adalah cara Tuhan untuk menguatkan dirinya sebagai seorang tokoh terkemuka negeri ini, saat ini.

Sementara itu, bagi para pengkritik, bisa jadi mereka memahaminya sebagai bagian dari demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi, bukankah kritik yang sehat harus juga berdasar pada fakta dan juga akal sehat? Jika semua tindakan menjadi bahan kritikan, tentu akan muncul kesan bahwa si pengkritik itu sebagai Si Sirik yang nyinyir dan penuh prasangka.

Padahal, semua agama mengajarkan agar kita menjauhi prasangka (kecurigaan) karena sebagian dari prasangka itu dosa. Bukankah kita juga diperintahkan agar jangan mencari-cari keburukan orang dan jangan bergunjing satu sama lain?

Lebih dari itu semua, bukankah kita saudara sebangsa yang seharusnya saling menguatkan?

Meninggalkan komentar

Mbak Ana : Anggota Parlemen Yang Tetap Jadi Ibu Rumah Tangga

FPKBPARLEMEN JATIM-Khozanah Hidayati atau akrab disapa Mbak Ana adalah satu diantara 63 orang wajah baru yang lolos ke Indrapura. Politisi perempuan PKB ini tergolong unik. Pasalnya, walaupun sebelum lolos sebagai anggota DPRD Jatim dia sudah berstatus anggota DPRD Tuban. Tapi ternyata ibu 4 anak ini tidak punya rekam jejak di organisasi massa apalagi politik sebelum masuk PKB.

“Saya ini learning by doing di dunia politik. Masuk organisasi baru di Perempuan Pergerakan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Sebelumnya tidak pernah ikut organisasi apapun kecuali pengurus pengajian ibu-ibu. Sampai saat ini saya tetap merasa seorang ibu rumah tangga,” tutur alumnus Universitas UPN Veteran Surabaya ini.

Perempuan berparas ayu asli Tuban yang lama tinggal di Banten itu mengisahkan awal mula dirinya terjun ke dunia politis praktis pada tahun 2007 karena diajak temannya yang pengurus PPKB. Setahun kemudian dirinya juga didorong mendaftar sebagai caleg untuk DPRD Tuban untuk memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Tak dinyana ternyata justru perempuan asli Tuban itu melenggang sebagai anggota DPRD Tuban pada pemilu 2009. Bahkan perolehan suaranya terbesar kedua diantara caleg PKB terpilih lainnya.

Pada pemilu 2014, Mbak Ana didorong partainya untuk naik kelas ke tingkat DPRD provinsi Jawa Timur. Tugas jelas berat bagi perempuan berkerudung itu. Sebab, wilayah pertarungannya semakin luas meliputi kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Namun, tantangan itu tak membuat dirinya mundur apalagi gentar. Sosialisasipun ia lakukan saat masa kampanye lalu.

Uniknya, Mbak Ana mengaku lebih memilih menggarap basis massa secara umum alias tak memanfaatkan massa tradisional PKB apalagi struktur partai. Ia lebih fokus bersosialisasi kepada ibu-ibu pengajian yang belum punya afiliasi politik ke PKB.

“Saya ini orang baru di partai, jadi gak berani menggunakan infrastruktur partai dalam kampanye. Saya lebih memilih sosialisasi di luar basis PKB. Alhamdulillah, saya bisa diterima secara luas,” ujar caleg PKB dengan suara tertinggi di dapil IX itu.

Mbak Ana juga mengaku beruntung mempunyai suami yang mendukung karirnya di dunia politik. Bahkan suaminya ikut melakukan pemetaan politik saat kampanye lalu. Berkat jasa sang suami itulah target perolehan suara disejumlah kecamatan memuaskan. Tak hanya itu, suaminya pula yang membantu mencetak 25.000 buku Yassin dan doa dalam ukuran saku yang kemudian disebarkan ke sejumlah kelompok pengajian. Terbukti langkah itu efektif, apalagi tak ada logo partai dalam buku itu, sehingga bisa diterima masyarakat luas.

“Ide suami saya itu terbukti sukses. Bahkan banyak kelompok pengajian yang mendatangi saya untuk minta buku doa saku itu. Mereka sampai cari-cari saya, otomatis mereka jadi kenal dan akhirnya pilih saya,” papar anggota FPKB Jatim yang saat ini bertugas di Komisi D tersebut.

Meskipun sudah menjadi anggota parlemen, namun Mbak Ana tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga seperti memasak dan menyiapkan keperluan suami dan anak-anak. Dirinya mengaku tetap sebagai istri dan ibu dari empat orang putra. Baginya, sebagai wakil rakyat ia wajib melayani rakyat terutama konstituen. Namun di rumah, ia milik keluarga yang punya kewajiban melayani suami dan mendidik anak-anak.

“Kalau di luar saya milik umat. Tapi kalu di rumah, saya milik keluarga. Ini fitrah saya sebagai istri sekaligus ibu,”pungkas bendahara umum FPKB Jatim ini.

Meninggalkan komentar

Resolusi Jihad NU dan Revolusi Mental Ala Jokowi

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota DPRD Jatim Fraksi PKB)

Hari ini (23 Oktober 2014) sudah 69 tahun berlalu, yakni saat sebuah resolusi jihad diikrarkan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, yang sekaligus sebagai Ketua Umum NU saat itu. Dengan adanya resolusi jihad NU ini maka terjadilah peristiwa 10 Nopember 1945 yang cukup heroik itu.

Jarang orang mengetahui bahwa peristiwa pertempuran yang sangat dahsyat nan heroik tersebut sebenarnya dipicu atau diinsipirasi oleh suatu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari.
Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

Pasca Laka Maut, Komisi D Minta Dishub Lakukan Evaluasi

SURABAYA-Pasca kecelakaan (laka-red) maut Bus Harapan Jaya yang menelan tujuh orang korban jiwa, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur minta Dinas Perhubungan dan LLAJ melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar yang diberlakukan terhadap seluruh stake holder termasuk diantaranya pengemudi dan Perusahaan Otobus (PO). Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati.

Politisi perempuan PKB yang akrab disapa Mbak Ana itu mengaku prihatin dengan kecelakaan bus yang terjadi di kawasan Medaeng, Sidoarjo belum lama ini. Pasalnya, kecelakaan itu menambah panjang catatan kelam pelayanan transportasi publik di Jawa Timur. Karena itu, dirinya berharap ada good will dari Dishub untuk melakukan pembinaan terhadap PO Bus yang beroperasi di Jatim dengan melakukan pembenahan dan meningkatkan pelayanan demi memberi rasa aman serta nyaman kepada penumpang.

“Saya kira peristiwa kecelakaan maut itu harus menjadi evaluasi bersama antara Dishub, Kepolisian serta pengusaha transportasi. Hal itu demi memberi rasa aman dan nyaman terhadap penumpang maupun pengguna jalan,”papar anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro tersebut, Selasa (14/10/2014).

Terpisah, terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus Harapan Jaya, dan menewaskan 7 orang Senin (13/10) lalu, membuat Gubernur Jatim Soekarwo geram. Bahkan, orang nomor 1 di Jatim itu mengaku, pernah mengirimkan surat ke pemerintah pusat untuk mencabut izin operasional Perusahaan Otobus (PO) Harapan Jaya dicabut. Surat itu telah dikirimkannya beberapa waktu lalu sebelum munculnya kejadian nahas tersebut.
“Karena akhirnya muncul kejadiannya juga, saya langsung meminta kepada Kepala Dishub Pak Wahid, agar menindaklanjutinya, dengan mengirimkan surat lagi,”beber Soekarwo.

(Dikuti dari http://www.kanaljatim.com, 16 Oktober 2014)

Meninggalkan komentar

Anggota Dewan Jatim Usulkan Pemprov Bangun RS Kusta di Tuban

INDRAPURA-Tingginya angka penderita penyakit kusta di Jawa Timur membuat DPRD provinsi Jatim prihatin. Bahkan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penderita kusta tertinggi di Indonesia. Fakta itu membuat Dewan Jatim terhenyak dan minta pemprov Jatim agar serius menanggulangi penyakit yang disebabkan bakteri lepra dan menyerang saluran saraf tepi saluran pernapasan atas ini. Penderita kusta akut akan mengalami kerusakan jaringan tubuh hingga menyebabkan kehilangan anggota tubuh seperti jari tangan atau telapak tangan dan kaki.

Khozanah Hidayati, anggota Fraksi PKB DPRD Jatim mengaku sangat prihatin tingginya angka penderita kusta di provinsi Jatim. Politisi perempuan PKB yang akrab disapa Mbak Ana itu lebih prihatin lagi dengan adanya fakta 71 persen penderita penyakit yang di masyarakat dianggap momok menakutkan itu justru terdapat di wilayah pantai utara (Pantura) yang notabene adalah daerah pemilihannya.
“Saya prihatin dengan tingginya angka penderita kusta di Jatim. Terlebih mayoritas penderitanya ada di pantura yang merupakan dapil saya. Saya minta pemprov serius menanggulangi masalah ini,” ujar Khozanah saat ditemui di gedung DPRD Jatim.

Anggota Dewan dari dapil Tuban dan Bojonegoro mengaku miris dengan minimnya RS Kusta (RSK) di Tuban. Bahkan hingga saat ini Jatim baru memiliki dua rumah sakit khusus penderita kusta yakni RSK Sumberglagah Mojokerto dan RSK di Kediri. Padahal Mojokerto dan Kediri bukan daerah endemi kusta. Menurutnya, sudah saatnya pemprov membangun satu rumah sakit khusus kusta di wilayah pantura, mengingat di sinilah jumlah penderita kusta terbanyak.

Caleg peraih suara terbanyak di dapil Jatim IX itu mengusulkan agar pemprov selain melakukan penyuluhan atau edukasi terhadap masyarakat agar terhindar dari bakteri penyebab kusta, dalam jangka dekat, dirinya mendesak pemprov membuat RSK. Di Tuban sudah saatnya memiliki unit pelayanan teknis (UPT) rehabilitasi medis dengan jumlah tim medis yang sudah memadai. Dengan demikian, pemprov tinggal meningkatkan status UPT itu menjadi RSK. Dengan begitu, rumah sakit khusus kusta itu bisa cepat beroperasional dan mengkover penderita kusta yang bearada di sekita wilayah pantura.
Untuk mewujudkan hal itu, Khozanah berharap pemprov beserta dinas terkat turun tangan, sebab bila penanggulangan kusta diserahkan pada daerah tidak akan maksimal karena dana dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pemkab sangat terbatas.

“Saya kira sudah waktunya pemprov membangun sebuah rumah sakit baru di Tuban. Hal itu penting untuk mengkover besarnya penderita di wilayah pantura. Saya sebagai anggota Dewan berharap ada langkah konkret dari pemprov. Apalagi pempro punya program Jawa Timur bebas ksuta pada tahun 2017,” tutur perempuan berkerudung itu.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Jatim, dr. Harsono merilis sebanyak 4.293 orang di Jatim dinyatakan menderita penyakit Kusta. Penderita kusta di wilayah pantura (pantai utara) mendominasi jumlah penderita kusta di Jatim. Jumlahnya mencapai 71 persen dengan angka 3.054 penderita.

“Selain wilayah pantura, di merata Madura juga banyak penderitanya. Data di Dinkes Jatim, penderita kusta yang mengalami kecacatan 184 orang. Sedangkan penderita anak-anak mencapai 177 penderita. Kami mengupayakan jangan sampai penderita kusta dibawah usia 15 tahun sampai 5 persen. Jangan lebih 5 persen,” tandas Harsono.

Meninggalkan komentar

Khozanah Hidayati Ibu Rumah Tangga Yang Sukses di Dunia Politik

SURABAYA-Khozanah Hidayati satu diantara 63 orang wajah baru yang lolos ke Indrapura. Politisi perempuan PKB ini tergolong unik. Pasalnya, walaupun sebelum lolos sebagai anggota DPRD Jatim dia sudah berstatus anggota DPRD Tuban. Tapi ternyata ibu 4 anak ini tidak punya rekam jejak di organisasi massa apalagi politik sebelum masuk PKB.

“Saya ini learning by doing di dunia politik. Masuk organisasi baru di Perempuan Pergerakan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Sebelumnya tidak pernah ikut organisasi apapun kecuali pengurus pengajian ibu-ibu,” tutur alumnus Universitas UPN Veteran Surabaya ini.

Perempuan berparas ayu yang akrab disapa Mbak Ana itu mengisahkan awal mula dirinya terjun ke dunia politis praktis pada tahun 2007 karena diajak temannya yang pengurus PPKB. Setahun kemudian dirinya juga didorong mendaftar sebagai caleg untuk DPRD Tuban untuk memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Tak dinyana ternyata justru perempuan asli Tuban itu melenggang sebagai anggota DPRD Tuban pada pemilu 2009. Bahkan perolehan suaranya terbesar kedua diantara caleg PKB terpilih lainnya.

Pada pemilu 2014, Ana didorong partainya untuk naik kelas ke tingkat DPRD provinsi Jawa Timur. Tugas jelas berat bagi perempuan berkerudung itu. Sebab, wilayah pertarungannya semakin luas meliputi kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Namun, tantangan itu tak membuat dirinya mundur apalagi gentar. Sosialisasipun ia lakukan saat kampanye lalu. Uniknya, Ana mengaku lebih memilih menggarap basis massa secara umum alias tak memanfaatkan massa tradisional PKB apalagi struktur partai. Ia lebih fokus bersosialisasi kepada ibu-ibu pengajian yang belum punya afiliasi politik ke PKB. Bahkan dibeberapa kecamatan ada tim suksesnya yang justru pengurus partai lain. Biasanya mereka masih punya hubungan kekerabatan dengan dirinya atau suami.

“Saya ini orang baru di partai, jadi gak berani menggunakan infrastruktur partai dalam kampanye. Saya lebih memilih sosialisasi di luar basis PKB. Alhamdulillah, saya bisa diterima secara luas,” ujar caleg PKB dengan suara tertinggi di dapil IX itu.

Mbak Ana juga mengaku beruntung mempunyai suami yang mendukung karirnya di dunia politik. Bahkan suaminya ikut melakukan pemetaan politik saat kampanye lalu. Berkat jasa sang suami itulah target perolehan suara disejumlah kecamatan memuaskan. Tak hanya itu, suaminya pula yang membantu mencetak 25.000 buku yassin dan doa dalam ukuran saku yang kemudian disebarkan ke sejumlah kelompok pengajian. Terbukti langkah itu efektif, apalagi tak ada logo partai dalam buku itu, sehingga bisa diterima masyarakat luas.

“Ide suami saya itu terbukti sukses. Bahkan banyak kelompok pengajian yang mendatangi saya untuk minta buku doa saku itu. Mereka sampai cari-cari saya, otomatis mereka jadi kenal dan akhirnya pilih saya,” paparnya seraya tersenyum.
(Dikutip dari website http://www.kanaljatim.com, 18 September 2014)

Meninggalkan komentar

“Mi’raj” Nabi, “Mi’raj” Kita

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

ADA dua peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad yang patut dipikirkan kembali oleh pengikutnya. Pertama, peristiwa ketika Nabi menyingkir dari keriuhrendahan kehidupan ramai di Mekkah, lalu bersamadi atau takhannuts di Goa Hira selama sekitar tiga bulan. Di ujung samadinya, Nabi menerima wahyu dari Allah hingga 23 tahun sesudahnya. Wahyu itu lalu dikumpulkan menjadi sebuah mushaf, dan dikenal sebagai Quran. Itulah kitab suci yang menjadi pegangan hidup umat Islam sepanjang zaman. Peristiwa kedua adalah Isra’ dan Mi’raj. Isra’, perjalanan Nabi di malam hari dari Mekkah hingga ke Jerusalem. Mi’raj, perjalanan lanjutan dari Jerusalem menuju ke langit tujuh, diteruskan ke suatu puncak yang disebut Sidratul Muntaha. Konon, pada saat itulah Nabi bertemu Allah, dan menerima ajaran tentang shalat lima waktu.
Peristiwa takhannuts atau samadinya Nabi amat penting, karena menandai dimulainya suatu karya kenabian pertama. Tugas utama kenabian yang dipikul Nabi adalah melakukan transformasi masyarakat menuju cita ideal yang dikehendaki Allah. Karier kenabian yang ditempuh Nabi selama 23 tahun sebetulnya dimulai dengan suatu tindakan soliter yang sepi dan terpisah dari riuh rendah kehidupan masyarakat ramai, yaitu renungan dan samadi.
Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

Memutihkan Korupsi

Oleh : Mahfud MD

Ada fakta yang menggidikkan yang tampaknya membuat kita hampir frustrasi, yakni korupsi bukan hanya tidak bisa diberantas, melainkan semakin menggila dan meluas. Kalau dulu korupsi terjadi pada tingkat implementasi APBN dalam bentuk proyek-proyek, sekarang korupsi terjadi sejak penyusunan rancangan APBN.

Oknum pemerintah dan anggota DPR bekerja sama melakukan korupsi saat pembahasan Rancangan UU-APBN. Sudah banyak yang dijatuhi hukuman dan sedang diproses dalam kasus ini. Kalau dulu pada umumnya korupsi dengan miliaran atau ratusan juta rupiah sudah sangat menghebohkan, sekarang ini korupsi yang menghebohkan hanya korupsi yang mencapai ratusan miliar dan triliunan. Korupsi miliaran atau ratusan juta sudah dianggap berita biasa dan kita bersikap permisif atasnya.

Kalau dulu korupsi dilakukan secara kolutif oleh pengusaha hitam dan pejabat- pejabat pemerintahan (eksekutif), sekarang ini korupsi sudah dilakukan secara hampir merata oleh para pejabat di lingkungan legislatif, yudikatif, tingkat pusat, dan daerah. Semakin banyak kita meributkan korupsi, semakin banyak pula korupsi terjadi.

Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

Harkitnas dan Perang Melawan Korupsi

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Tuban dan Caleg Terpilih DPRD Jatim 2014 – 2019 dari Dapil IX)

Sampai hari ini 20 Mei 2014, hari yang kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional sudah 106 tahun berlalu. Tanggal 20 Mei 1908 Boedi Oetomo (sesuai ejaan Soewandi) sebagai organisasi kepemudaan lahir untuk melakukan perubahan dan perlawanan terhadap penindasan dari bangsa penjajah Belanda. Bagaimana sekarang ?. Apa yang dapat kita petiik dari peringatan ini? Apakah kini kita sudah bebas dari penjajahan dan penindasan? Perlukah peringatan ini kita jadikan momentum untuk memperjuangkan sesuatu?.
Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

PKB Dongkel Dominasi Golkar di Tuban

Senin, 12 Mei 2014 18:17:13
Reporter : M Muthohar

Tuban (beritajatim.com) – Sebagai partai penguasa di wilayah Kabupaten Tuban, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mampu memperoleh suara tertinggi dengan perolehan lebih dari 30 persen suara hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014.
Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

Jokowi: Populisme yang Alhamdulillah!

Esai Novriantoni Kahar
Direktur Yayasan Denny JA

Indonesia sungguh beruntung dengan hadirnya sosok pemimpin populis sejenis Joko Widodo alias Jokowi. Kesimpulan ini saya dapat setelah membaca ulasan ciamik tentang capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dari tulisan seorang Indonesianis asal Australian National University (ANU), Marcus Mietzner. Tulisan berjudul Jokowi: Rise of a Polite Populist itu dimuat di berkala Inside Indonesia nomor 116, edisi April-Juni 2014. Di situ, Mietzner antara lain menjuluki versi populisme Jokowi sebagai jenis populisme yang terbuka (inclusive), tidak meledak-ledak (de-escalating) dan santun luar biasa (unusually polite). Intinya, populisme Jokowi umumnya lembut dan bersahabat.
Baca entri selengkapnya »

,

Meninggalkan komentar

PKB Resmi Dukung Jokowi

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan akan mendukung Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden. Keputusan diambil dalam rapat pleno bersama antara jajaran Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro DPP PKB di Jombang.
  Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

Revolusi Mental

Oleh: Joko Widodo

INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau?
Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

Keterwakilan Perempuan di DPRD Jatim hanya 15 Persen

SURABAYA (bangsaonline) – Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2019 mendatang dipastikan menurun. Jika pada periode 2009-2014 keterwakilan perempuan mencapai 18 persen, maka pada pemilu 2014 ini tinggal 15 persen saja. Bahkan hanya ada satu parpol yang sanggup memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan prosentase keterwakilan perempuan di Fraksi PKB mencapai 40 persen.
Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

Inilah 100 Anggota DPRD Jatim 2014-2019

Kamis, 08 Mei 2014 08:46:35
Reporter : Rahardi Soekarno J.
Surabaya (beritajatim.com) – KPU Jatim telah menuntaskan rekapitulasi hasil Pileg 2014 di 38 kabupaten/kota se-Jatim pada Selasa (6/5/2014) lalu. Pada Rabu (7/5/2014) malam hingga Kamis (8/5/2014) dini hari, KPU Jatim mendapatkan jatah untuk membacakan hasil rekapitulasi suara pileg 2014 untuk 38 kabupaten/kota se-Jatim di tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

Menangi Pileg, PKB Berhak Ketua DPRD Jatim

Sabtu, 26 April 2014 18:49
Oleh: Mardikanto

Anggota polisi mengangkat kotak suara KPUD kota Malang di sela-sela rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara pemilu 2014 tingkat provinsi Jatim di Hotel Singasana, Surabaya, Jatim, Rabu (23/4).antara
Surabaya, Sayangi.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil menjadi partai politik pemenang Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Jawa Timur setelah meraih suara sebanyak 19,6 persen atau setara dengan 3.671.911 suara berdasarkan rekapitulasi kabupaten/kota.
Baca entri selengkapnya »

,

Meninggalkan komentar

Jokowi X Jokuwi

Oleh : Dhimam Abror Djuraid

Di jagat kesenian ketoprak ada nama-nama pelawak yang khas dan lucu, seperti Joleno, Jogelo, Jorono, Jolewo, dan Joisin. Nama-nama yang rada kurang lazim ini adalah nama-nama pelawak khas ciptaan grup ketoprak “Siswo Budoyo”, sebuah kelompok ketoprak pioneer asal Tulungagung, Jawa Timur, yang tetap menjaga eksistensi sampai sekarang.
Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

Tuban Raih Kembali Penghargaan Pemerintahan Daerah Terbaik

Tuban, Bhirawa
Selama kepemimpinan H. Fathul Huda & H. Noor Nahar Hussein, M.Si menjadi nahkoda Pamerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, beberapa penghargaan telah diraih. Kali ini Tuban kembali menerima Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diterima langsung Bupati Tuban Fathul Huda.
Baca entri selengkapnya »

,

Meninggalkan komentar

PKB menang di Jatim

PDIP Tak Sanggup Salip PKB

Hasil Rekap di Jatim, PKB 19,6% PDIP 18,8%

SURABAYA – Harapan PDI Perjuangan untuk menang pemilu di tingkat Provinsi Jawa Timur pupus sudah. Faktanya, berdasarkan rekapitulasi 38 kabupaten/kota seluruh Jawa Timur, partai berlambang banteng moncong putih itu tak sanggup menyalip perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

Kartini: Perempuan di Balik Pergerakan Kebangsaan

135 Tahun Kartini
ASATUNEWS – Senin ini, 21 April 2014, usia Kartini seandainya masih hidup adalah 135 tahun. Karena, perempuan hebat ini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah.
Baca entri selengkapnya »

,

Meninggalkan komentar

Inilah Nama-nama Anggota DPRD Jatim Yang Baru

suarasurabaya.net – Kendati rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur baru menyelesaikan 20 kabupaten/kota, tapi perolehan kursi DPRD Jawa Timur hampir pasti akan dimenangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan 20 kursi.
Baca entri selengkapnya »

Meninggalkan komentar

Inilah Srikandi-srikandi Baru DPRD jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Keterwakilan perempuan di DPRD Jatim Provinsi Jatim 2014-2019 mendatang hampir dipastikan akan menurun. Jika pada periode 2009-2014 keterwakilan perempuan mencapai 18 persen, maka pada pemilu 2014 ini akan tinggal 15 persen saja.
Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

Kartini dan Perjuangan Anti Korupsi

Oleh : Khozanah Hidayati (anggota FPKB DPRD Tuban)

Kondisi kekinian Indonesia sungguh sangat memiriskan hati dan menyedihkan, dimana kasus korupsi sudah berurat dan berakar di madyarakat dan bahkan sudah bisa dikarajan membudaya dan telah merongrong semua sendi kehidupan. Dan di tengah hiruk pikuk kasus-kasus korupsi yang menyengsarakan hampir semua lapisan masyarakat ini, sungguh ironis jika perempuan Indonesia yang notabene mengemban amanah perjuangan Kartini justru seakan menjadi bunga di tengah-tengahnya.
Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

Terima Kasih Bagi Warga Tuban dan Bojonegoro

Ass. Wr. Wb.
Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan rahmad serta hidayah-Nya sehingga kita senantiasa dalam naungan ridho-Nya. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW dan semoga kita mendapatkan safaatnya kelak di yaumil akhir nanti.

Pada kesempatan yang sangat berharga ini saya haturkan beribu-ribu terimakasih kepada seluruh warga Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan do’a restu dan dukungannya kepada saya untuk menjadi wakil mereka di DPRD jatim pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu.
Walau secara resmi pengumuman dari pihak berwenang KPU jatim belum diumumkan perihal hasil dari pileg tersebut, namun berdasarkan perhitungan dari tim internal kami
Suara sah yang mendukung kami cukup banyak yakni sekitar 95.000 an suara, suatu bentuk dukungan yang sangat siknifikan dari masyarakat Tuban dan Bojonegoro kepada kami untuk mewakilinya di DPRD Jatim untuk periode 2014 – 2019.

Kedepanya kami sangat berharap dan selalu terbuka atas saean dan masukan berupa ide ataupun kritik membangun demi kelancaran tugas kami sebagai anggota DPRD jatim wakil dari Dapil Tuban dan Bojonegoro. Dan tentunya demi Tuban dan Bojonegoro yang semakin Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

Akhirul kalam, wallahu muafiq ila akwamut thoruq, wassalamu alaikum warohmatulkahi wabarokatuh.

Khozanah Hidayati

, , , ,

Meninggalkan komentar

NU Jangan Hanya Jadi Penonton

RMOL. Pesta demokrasi 9 April dan Pilpres 9 Juli mendatang merupakan momentum tepat untuk melakukan perubahan bagi bangsa Indonesia, utamanya bagi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk terbesar di Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama harus terlibat aktif dalam agenda lima tahunan tersebut.
Baca entri selengkapnya »

,

Meninggalkan komentar

Luangkan 5 Menit, Demi 5 Tahun Mendatang

Lima menit untuk lima tahun yang paling menentukan. Lima menit adalah waktu yang cukup digunakan untuk nyoblos pada pemilihan umum (Pemilu) calon legislatif (Caleg) pada April mendatang. Lima menit juga adalah waktu yang perlu dihabiskan untuk nyoblos pada Pemilu presiden Juni yang akan datang.
Baca entri selengkapnya »

,

Meninggalkan komentar

9 Alasan Mengapa Warga NU Harus Pilih PKB

Yogyakarta – Di hadapan para ulama dan nahdliyin, Ketua DPC PKB Bantul Drs Abdul Halim mengutarakan sembilan alasan mengapa warga NU wajib memilih Partai Kebangkitan Bangsa.
Baca entri selengkapnya »

, , ,

1 Komentar

Ketika Politik Jadi Terkutuk

Oleh: Darmawan Sepriyossa

“La’natullah ‘alas siyasah,” sabda Nabi Muhammad SAW, suatu ketika. “Laknat Allah kepada politik.”

Mengapa Nabi bersabda seperti itu, sementara dari lisan beliau sendiri sebagaimana riwayat Abu Said al-Khudri, pernah keluar perkataan lain yang seolah bertolak belakang? “Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya, sekiranya tidak mampu maka dengan lidahnya, sekiranya tidak mampu lagi maka dengan hatinya. Cara demikian (dengan hati) itu adalah selemah-lemahnya iman.”
Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

Ibu dan Pemberantasan Korupsi

Kasus korupsi yang melibatkan perempuan sebagai pelaku memunculkan pandangan negatif di kalangan masyarakat. Peran perempuan di keluarga diyakini akan pincang dan menularkan prilaku rasuah kepada anak.
Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

Fenomena Jokowi dan Pemilu 2014

Hampir semua hasil survey tentang calon presiden mendatang yang paling populer di mata masyarakat adalah Joko Widodo atau yang lebih populer disapa Jokowi. Fenomena ini sungguh sangat menarik sekali karena Jokowi yang baru setahun lebih terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta secara meyakinkan dan sekarang sudah digadang-gadang oleh rakyat untuk menjadi calon presiden, padahal secara penampilan sosok Jokowi sangat sederhana dan bahkan terkesan berwajah ndeso. Memang gebrakan Jokowi dalam memimpin DKI Jakarta sangat menarik simpati masyarakat. Misalnya keberhasilan beliau menangani pedagang kaki lima Tanah Abang yang menggelar dagangannya di pinggir jalan dan berhasil direlokasi ke pasar Tanah Abang Blok G sungguh mencengangkan, karena disamping bisa mengurai kemacetan lalu lintas di daerah Tanah Abang sekaligus juga bisa memberikan asa yang cukup bagus bagi para pedagang kaki lima yang direlokasi dan bahkan bisa mengurangi aksi premanisme di Tanah Abang. Keberhasilan lain adalah saat merelokasi masyarakat di pinggir waduk Ria-Rio yang sedang direvitalisasi ke pemukiman rumah susun juga sangat patut diacungi jempol. Disamping keberhasilan awal Jokowi memulai proyek MRT (Mess Rapid Transport) yang sudah hampir sepuluh tahun terbengkalai karena tidak terurus oleh pemerintahan gubernur sebelumnya. Keberhasilan lain memang sangat banyak untuk diamati dan dicermati. Keberhasilan-keberhasilan tersebut tampak apa adanya tanpa ada kesan pencitraan, yang mana selama sepuluh tahun belakangan ini politik pencitraan ala pemerintahan SBY sangat masif dilakukan. Hal ini yang membuat rakyat bosan dan bahkan muak melihatnya. Di tengah politik pencitraan yang masif dilakukan namun kenyataanya jauh panggang dari api, muncullah sosok pimimpin yang sangat sederhana dan bahkan terkesan berwajah ndeso, seorang gubernur DKI Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sehingga semua gerak-geriknya akan selalu disorot dan dipantau okeh pers dan tersiar luas seantero Nusantara dan bahkan dunia. Sehingga fenomena keberhasilan Jokowi akan selalu diamati dan dinanti oleh rakyat luas. Fenomena Jokowi ini tentunya harus dijadikan tauladan oleh para politisi yang akan bersaing memperebutkan kursi DPRD/DPR/DPD saat pemilu 2014 nanti. Namun janganlah didekati secara harafiah semata, pendekatan secara substantiflah yang harus dipentingkan. Janganlah aksi blusukan dan wajah ndeso Jokowi yang ditiru namun pendekatan ke masyarakat tanpa pamrih dan ihlas sematalah yang sekiranya perlu diutamkan dan ditauldani dan ditambah tanpa politik pencitraan ala presiden SBY. Karena politik pencitraan sudah lewat masanya. Masyarakat sudah bosan dengan politik pencitraan tanpa aksi nyata. Janganlah gaya baju kotak-kotak ala Jokowi yang ditiru, namun pendekatan-pendekatan kultural dan aksi nyatalah yang dikehendaki oleh masyarakat. Cobalah tengok aksi Jokowi yang memback up penuh lurah kelurahan Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli yang konon ditolak oleh masyarakat karena alasan agama, namun dibela habis-habisan oleh Jokowi karena kerja nyata si lurah Susan sungguh menyentuh masyarakat. Dan akhirnya penolakan terhadap lurah Susan meredup dan bahkan akhirnya hilang dengan sendirinya. Tengok juga kritik yang gagal kepada Jokowi oleh politisi gaek PAN Amien Rais perihal prestasi Jokowi yang konon hanya pencitraan semata, padahal itul hanyalah politik pencitraan dari politisi PAN itu sendiri untuk meredupkan sinar terang yang menaungi Jokowi. Justru persepsi buruk yang diterima oleh pengkritik Jokowi. Fenomena Jokowi ini menjadi inspirasi bagi semua elemen anak bangsa, bahwa kalau mau mereka pun bisa melakukan hal yang sama seperti Jokowi. Di tengah besarnya kuasa uang dan pengaruh kekuatan modal dalam mengendalikan arah politik kita sekarang. Namun, segala kemungkinan bisa terjadi. Seperti telah dibuktikan Jokowi. Singkat kata, bukan hanya Jokowi, siapapun politisi dengan niat baik dan visi yang jelas dan pendekatan ke masyarakat yang ihlas bisa berhasil mendapat dukungan masyarakat di Indonesia tahun 2014 ini. Selain itu, ada sisi penting yang luput dari bahasan banyak pemerhati politik menyusul keberhasilan Jokowi memimpin DKI Jakarta. Kemunculan dan keberhasilan Jokowi ada gelagat dibaca secara keliru oleh bebebrapa media, sehingga liputan keberhasilan Jokowi memakai angle yang keliru. Bahkan ada seorang analis politik yang berkesimpulan bahwa rakyat kecewa dengan produk masa lalu sehingga menyukai sosok ala Jokowi yang ndeso. Saya kira itu tidak tepat sama sekali. Sosok Jokowi yang ndeso, karena kebetulan sosok yang asli dan apa adanya serta tidak memakai pencitraan itu, kebetulan memang berwajah ndeso. Dan muncul saat masyarakat memang mendamba sosok baru di luar pakem demokrasi kartel dan persekongkolan antar partai model sekarang. Andaikan yang muncul dalam momen ini adalah bintang film terkenal seperti Syahrul Khan yang keren ya pasti sama juga. Lalu apakah masyarakat memang mengidolakan bintang film model Syahrul Khan? Kan nggak juga dong. Lebih salah kaprah lagi, kalau di tahun politik ini, di 2014 ini, mentang mentang keberhasilan Jokowi jadi rujukan, lalu semua calon legislatif rame-rame mengkloning dirinya sebagai Jokowi. Bahkan ramai-ramai pakai baju kotak-kotak ala Jokowi dan setiap hari blusukan keluar masuk kampung. Saya kira itu langkah yang salah dalam mengartikan makna keberhasilan Jokowi ini. Jokowi berhasil, harus dimaknai bahwa semua orang selama punya niat baik, visi yang pro rakyat, dan bisa membaca kebutuhan nyata masyarakat, dan tidak ikut dalam pakem demokrasi kartel politik model sekarang ini serta ihlas bertindak maka peluang itu sebenarnya ada dan cukup besar. Karena itu, bagaimana kinerja Jokowi ke depannya nanti, sudah bukan jadi urusan masyarakat pemilihnya lagi. Komitmen Jokowi ini sebagai kekuatan pembaharuan adalah beban sekaligus momentum dia untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hikmah kemasyhuran Jokowi bagi masyarakat adalah untuk menciptakan sosok-sosok pemimpin bangsa masa depan di luar sosok Jokowi, kiranya jauh lebih penting. Dan inilah sumbangan kultural terbesar Jokowi. Satu fakta penting yang krusial dari demokrasi kartel artai politik saat ini, yaitu kenyataan bahwa hanya 18 persen masyarakat Indonesia yang menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia yang katanya sekitar 6,3 persen tersebut. Berarti, 82 persen warga masyarakat Indonesia tidak terlayani kebutuhan sosial-ekonominya maupun kesejahteraannya. Berarti, ada yang salah dengan sistem demokrasi multi-partai yang sejatinya dikuasai oleh sebuah kartel politik yang berintikan beberapa konglomerat pengusaha kelas kakap Indonesia seperti Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Hasyim Djojohadikusumo, Fahmi Idris, Arifin Panigoro, Osman Sapta, Fadel Muhammad, dan lain sebagainya. Keberhasilan Jokowi yang berada di luar kendali skema kartel politik Partai Demokrat dan Golkar, memberi inspirasi bagi kekuatan-kekuatan yang punya visi dan jaringan kader yang jelas namun berada di luar orbit kartel politik partai, bahwa mereka bisa berpeluang asalkan punya kompetensi dan reputasi yang telah teruji oleh waktu dan rekam jejak yang terdokumentasi secara nyata, dalam bergelut dan berkiprah di masyarakat apapun peran dan fungsinya. Jadi ini bukan perkara meniru atau mengkloning Jokowi yang berwajah “ndeso” melainkan menangkap hikmah dari keberhasilan Jokowi, bahwa masyarakat mendambakan sosok pemimpin yang otentik dan apa adanya serta ihlas tanpa pamrih dengan segala kekuatan dan kelebihannya. Namun menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang berkarakter dan berjiwa kuat, melalui perjalanan waktu dan rekam jejak kegiatan dan kiprahnya di dalam masyarakat. Dan di atas itu semua, kemunculan sosok-sosok baru di luar kendali demokrasi kartel politik tersebut, diharapkan akan membawa serta sebuah gagasan baru dan konsepsi baru untuk meluruskan demokrasi kita saat ini. Sehingga demokrasi langsung/direct democracy yang menyertai kemunculan sosok-sosok pemimpin baru nanti, akan meluruskan demokrasi kita sehingga kepemimpinan baru akan jadi jembatan atau jalan raya untuk melayani dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan mendasar 82 persen masyarakat Indonesia di bidang sosial-ekonomi dan sosial-budaya. Sekaligus menghancurkan sekat-sekat yang memisahkan komunikasi lahir-batin antara para pemegang jabatan kekuasaan dan masyarakat umum. Sent from my iPhone

,

Meninggalkan komentar

Pemberdayaan Perempuan Jadi Program Andalan

 

Bojonegoro – Pemberdayaan kaum perempuan agar ikut menjadi penopang bagi kesejahteraan keluarga bakal diusung sebagai sebuah ide oleh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F- PKB) DPRD Tuban, Khozanah Hidayati memajukan daerah konstituennya.

Ana, panggilan Khozanah yang telah satu periode menjadi anggota DPRD Tuban, Jawa Timur ini memang dikenal getol memperjuangkan nasib kaumnya. “Sebagai warga Tuban dan Bojonegoro saya berusaha mewujudkan agar putra-putri daerah benar-benar menjadi perwakilan daerahnya,” ungkapnya, Senin (17/06/2013).

Ana pun kerap mengaplikasikan idenya dengan memfasilitasi program yang dapat menyentuh masyarakat, khususnya bagi kaum perempuan di daerahnya. Mulai dari menerapkan pelatihan–pelatihan bagi kaum perempuan, sampai upaya pendampingan secara berkesinambungan.

“Yang terpenting apa yang harus dilakukan setelah tuntas pelatihan tersebut dapat dijadikan sebagai penopang kesejahteraan keluarga, seperti mengembangkan kreatifitas perempuan dengan cara menciptakan home industry,” pungkasnya.

Artikel ini dipetik dari website: www/m.pkb.or.id/

2 Komentar

Menyongsong Konfercab PCNU Tuban – Film Sang Kyai dan Peran Politik NU

sang_kyai Oleh : Khozanah Hidayati *

Sebentar lagi PCNU Tuban akan mempunyai gawe besar berupa Koferensi Cabang untuk menelorkan garis- garis besar rencana kerja lima tahun ke depan dan juga memilih pengurus baru organisasi kaum sarungan ini. Di samping itu, sekarang ini lagi ramai diperbincangkan tentang Film Sang Kyai yang disutradarai oleh Rako Prijanto yang menceritakan fakta sejarah perihal perjuangan kaum sarungan yang dikomandani oleh Hadratus Syaih KH. Hasyim Asy’ari yang notabene adalah pendiri dan fathing father NU.

Film tersebut menceritakan perjuangan memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan RI di tahun 1942 – 1947 yang dimotori oleh kaum sarungan tersebut sungguh sangat bagus untuk dijadikan pembelajaran bagi anak bangsa sekarang dan di masa mendatang,khususnya generasi muda untuk memetik hibroh dan tauladan dalam memaknai  arti nasionalisme dan jihad. Hal ini karena akhir-akhir ini rasa nasionalisme sudah menurun dan bahkan semakin ditinggalkan oleh generasi bangsa. Dan juga makna jihad sudah dibajak dan disalah artikan oleh golongan-golongan yang mengaku paling benar dalam beragama.

Rasa nasionalisme dewasa ini telah digrogoti oleh budaya hedonisme yang menyeruak dan budaya populis. Sehingga rasa kebanggaan  menjadi warga bangsa telah tergadaikan oleh   budaya-budaya populis dan hedonis tersebut Sungguh sangat ironis memang. Sebut misalnya meruaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan justru oleh kelompok-kelompok yang mengaku paling bersih dan profesional dan bahkan di tengah masyarakat yang hidup serba  dalam kesulitan. Dan bahkan kelompok yang mengkampanyekan dirinya paling anti korupsi ternyata banyak tokoh-tokohnya yang tersandung dan tersandra kasus korupsi.
Baca entri selengkapnya »

, , , ,

Meninggalkan komentar

Film Sang Kyai dan Politik Kaum Sarungan

Koran SINDO

Senin,  3 Juni 2013  −  09:22 WIB

marwan jakfar pkbMARWAN JAFAR

Film bertajuk Sang Kyai yang disutradarai oleh Rako Prijanto ini menarik untuk kita cermati. Film kolosal ini tak hanya menjadi tontonan yang menyuguhkan fakta sejarah, namun sekaligus menjadi tuntunan bagi generasi sekarang dan masa mendatang.
Film berdurasi sekitar 2,5 jam ini mampu membawa suasana batin kita ke masa lampau. Suasana alam pedesaan yang sederhana dan tenang. Mayoritas kaum santri Nahdliyin (kaum sarungan) yang tinggal di pedesaan itu mulai terusik. Berbagai tekanan dari bangsa kolonial, baik secara sosial, politik dan ekonomi tak terbendung lagi.
Potret dunia kelam di bawah hegemoni kolonial inilah yang menumbuhkan kesadaran ideologis dalam diri Hadratussyeikh Hasyim Asy’ari sebagai representasi kaum muda dan kaum sarungan melawan segala bentuk kolonialisme. Semangat ideologi kebangsaan ini juga yang membangkitkan sikap perlawanan vis a vis kaum sarungan terhadap bangsa penjajah.

Baca entri selengkapnya »

, , , , , , , , ,

Meninggalkan komentar

Hasyim Muzadi Ingin Saksikan PKB dan NU Berjaya

BERITA UTAMA13 April 2013
Hasyim Muzadi Ingin Saksikan PKB dan NU Berjaya

MAGELANG – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi ingin me­nyak­sikan politik Nahdlatul Ula­ma jaya. Dia mengajak se­mua kader NU bersatu karena telah memiliki alat politik, yaitu PKB.

”Memang ada PPP, tapi partai lain cuma menanam saham, se­dangkan PKB resmi milik NU. Saat usia 70 tahun, saya ingin melihat kejayaan NU dan alat politiknya,” kata Ha­syim saat silaturahmi dengan kiai di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, Rabu (10/4) malam.

Baca entri selengkapnya »

, ,

Meninggalkan komentar

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.