​DPRD Jatim Desak Pemerintah Atasi Banjir di Daerah Tuban & Bojonegoro

SURABAYA (Mediabidik) – Masalah banjir yang menjadi langganan di daerah Tuban dan Bojonegoro seharusnya menjadi Pekerjaan rumah bagi pemerintah tingkat I maupun tingkat II, pasalnya  setiap kali musim hujan daerah tersebut selalu mengalami banjir, belum lagi banjir kiriman dari luapan sungai bengawan solo .
    

Menurut politisi asal Partai kabangkitan Bangsa (PKB) Jatim yang maju dari Dapil IX ini melihat karena system drainase yang kurang baik dan kurang maksimalnya pembangunan system pengairan sungai sehingga masyarakat sering kali kerap menjadi korban banjir.

    

” Saya sangat prihatin melihat keadaan masyarakat yang tinggal disepanjang sungai kali Avur kecamatan Plumpang kabupaten Tuban, karena mereka sering kali menjadi korban banjir,” terang Khozanah Hidayati usai tugas reses kedaerah tersebut.

     

Belum lagi persoalan infrastruktur jalan yang menjadi kendala bagi warga Tuban dan Bojonegoro, sehingga dengan kondisi jalan yang rusak dan berlubang membuat masyarakat disana harus berhati-hati melintasi jalan tersebut.

    

Selain itu, masih terang Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan ini menegaskan bahwa selain jalan lintas provinsi banyak yang rusak, ia juga melihat jalan nasional yang berada di sapanjang Tuban perlu perhatian yang serius dari pemerintah.

   

” Saya akui pada kesempatan reses kemarin selain masyarakat mengeluh jalan rusak, warga di sana meminta supaya pemerintah provinsi melakukan revitalisasi sungai Avur untuk melakukan perbaikan tanggul secara permanen ,” tegas ibu muda yang akrab di panggil Mbak Ana tersebut.

     

Lebih lanjut Khozanah menambahkan, selain masyarakat pemilihnya sambatan soal banjir, mereka juga meminta bantuan  alat-alat pertanian, mengingat daerah Tuban dan Bojonegoro terkenal sebagai daerah penghasil pangan, namun karena terbentur alat-alat pertanian sehingga para petani di sana sering kali terkendala untuk menanam hasil pangan secara maksimal.

    

Karena itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya duduk sebagai anggota Dewan Jatim, dirinya  mendesak dan mengawal terus supaya pemerintah provinsi melakukan pembangunan jalan, perbaikan tanggul dan bantuan alat pertanian untuk masyarakat Tuban dan Bojonegoro. (rofik/ ADV)

http://www.mediabidik.com/2016/12/suara-wakil-rakyat-jatim-dprd-jatim.html

Tinggalkan komentar

​DPRD Jatim Minta Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Bojonegoro Dan Tuban

Surabaya: Masalah infrastruktur di wilayah Bojonegoro dan Tuban masih menjadi kendala di masyarakat diwilayah tersebut. Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim Khozanah Hidayati mengatakan saat reses di wilayah Dapil IX meliputi Bojonegero dan Tuban menemukan berbagai permasalahan khususnya infrastruktur.

“Ada berbagai permasalahan di sana antara lain jalan nasional antara sepanjang Tuban yang perlu dilakukan oleh pemerintah,”ungkap politisi asal PKB ini saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (29/11).
Khozanah mengatakan dalam serap aspirasi masyarakat juga meminta agar pemerintah melakukan revitalisasi sungai avur di kecamatan Plumpang, perbaikan tanggul secara permanen.”Masyarakat juga minta dibantu bantuan pompa untuk menanggulangi banjir mengingat di Bojonegoro dan Tuban menjadi langganan setiap musim penghujan,”jelasnya.
Ditambahkan oleh Khozanah,masyarakat Bojonegroro dan Tuban minta bantuan jalan usaha tani untuk mengurangi biaya produksi, bantuan alat-alat pertanian.” Masyarakat mendesak propinsi kembali mengelola aset taman wisata joko tarub di kecamatan plumpang,”sambungnya.
Ditambahkan oleh Khozanah,pemerintah juga harus membantu masyarakat saluran air di desa Sumberagung Plumpang karena masyarakat disana sangat membutuhkan.”Tak hanya itu penanganan dan pengawasan terhadap penambangan pasir di daerah aliran sungai Bengawan Solo,”tambahnya. (Yudhie/adv)

DPRD Jatim Minta Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Bojonegoro Dan Tuban

,

Tinggalkan komentar

​Infrastruktur dan Pertanian Dapil IX Jatim Perlu Penanganan Serius

SURABAYA (Mediabidik) – Masalah Infrastruktur yang ada di daerah-daerah pinggiran terutama di kabupaten Bojonegoro masih banyak di temukan jalan yang rusak dan sepertinya tak di perhatikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah tingkat I, dari pantauan dilapangan ketika wakil rakyat yang satu ini melakukan blusukan dalam mendengar aspirasi masyarakat di daerah Bojonegoro, ternyata mayoritas mengeluhkan soal jalan-jalan yang rusak.
       
Khozanah Hidayati yang maju dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang yang terjadi di lapangan, disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki secara serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.    
” Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah ) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur ,” terang Khozanah Hidayati saat di temui di gedung DPRD Jatim Jln Indrapura –Surabaya.

      

Apalagi , masih terang Khozanah, pada saat musim hujan tiba, bisa dipastikan jalan di daerah sana akan becek, rusak dan berlubang sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah setempat untuk memperbaikinya karena  ini sangat di butuhkan masyarakat dan menjadi harapan warga.    
Kemudian persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjai kelangkaan.
Lebih lanjut Khozanah menandaskan terhadap petani yang berada di daerah Perhutani yang tergabung dalam masyarakat petani daerah hutan yang tidak termasuk dalam kuota pengadaan bantuan pupuk.
” Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat, terutama petani daerah perhutani, keluhan pupuk masih menjadi dominan dalan persoalan, karena petani disana sangat sulit sekali mendapatkan pupuk sehingga sektor pertanian disana menjadi terganggu karena langkanya ketersediaan pupuk,” jelas ibu muda ini.

     

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.
” Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antar Dinas PU Pengairan sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, ” tegasnya.

        

Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang Pembangunan ini juga masih melihat  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah setempat dengan pihak BPWS untuk mengatur air kiriman dari sungai gajah mungkur tersebut supaya tak meluap ke area pertanian warga.(rofik)    
http://www.mediabidik.com/2016/11/infrastruktur-dan-pertanian-dapil-ix.html?m=1

Tinggalkan komentar

​Mengaca pada Demo Era Khulafaur Rosydin

Adanya demo terhadap penguasa besar-besaran tanggal 4 Nopember 2016 besuk. Mengingatkan pada terjadinya demo besar-besaran kepada penguasa yang sah dan kemudian memakzulkannya juga pernah terjadi di era Khulafaur Rosyidin dulu, yakni saat sahabat Usman Bin Afan.

Khalifah pengganti Rosulullah ketiga tersebut didemo agar mengganti gubernurnya yang bukan karena menista agama tetapi karena sang gubernur tersebut masih kerabat Sang Khalifah.
Tuntutan pendemo berikutnya adalah meminta agar Sang Khalifah mencopot penasihatnya yang tidak hanya kerabatnya tapi juga ayah yang bersangkutan dan anak turunnya pernah diusir Sang Nabi dari Madinah.
Demo yang awalnya berlangsung  damai berubah menjadi rusuh & kacau balau. Massa yang tak sabaran mengepung rumah Sang Khalifah untuk segera memenuhi tuntutan. Massa kemudian dengan beringas masuk ke rumah tersebut dan terjadilah apa yg terjadi, Sang Khalifah Sahabat Utama Nabi, terbunuh.
Teladan di era Kholifaur Rosyidin,  mendemo penguasa dengan memaksakan tuntutan, kemudian jika tuntutan tak dipenuhi memakzulkannya tentunya bukan untuk diteladani.
Semoga anak bangsa NKRI ini bisa berkepala dingin dan waspada pada saat demo sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga!

#JagaNKRI #DamaiNKRI

Tinggalkan komentar

​PI Blok Tuban Akhirnya Disepakati Dibagi Secara Proporsional Untuk Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan Prov. Jatim

MOU pembagian Participating Interest (PI) di Blok Tuban yang coverage area wilayahnya meliputi kabupaten Tuban, kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik dan sebagian wilayah kabupaten Bojonegoro sudah ditanda tangani oleh keempat pemkab tersebut bersama pemprov Jatim dengan pembagian interest proporsional. (Lihat tautan berita di bawah ini) dan Alhamdulillah pola pembagian interest di PI ini sesuai yang pernah kami usulkan (monggo dibaca di link tulisan saya perihal Blok Tuban di bawah ini).

Semoga PI Blok Tuban ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat di 4 kabupaten tsb dan juga Jatim.  Semoga!
http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/–tandatangani-mou-pi-blok-tuban–?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://khozanah.wordpress.com/2015/03/29/migas-blok-tuban-paska-2018-apakah-kita-siap/

Tinggalkan komentar

​Keberadaan Bandara di Tulungagung Dongkrak Pertumbuhan di Selatan Jawa Timur

F-PKBPARLEMEN JATIM – Pertumbuhan di Jawa Timur bagian Selatan sangat timpang bila di bandingkan dengan Jawa Timur bagian Utara. Wilayah Utara lebih terbuka dan maju, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal sebaliknya terjadi  di Selatan yang cenderung tertinggal dan miskin. Tak heran wilayah Selatan menjadi kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Jatim. Sebab, mayoritas penduduknya lebih memilih menjadi buruh migran daripada bertani atau berdagang.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati menyoroti kondisi tersebut. Politisi yang akrab disapa Mbak Ana ini menilai faktor geografis lah yang selama ini menjadi penghambat pembangunan di Selatan sehingga tertinggal dengan wilayah lain. Akses transportasi darat sangat sulit karena infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi penghubung antar wilayah kondisinya sangat minim. Karena itu perlu dibuka akses transportasi udara di wilayah Selatan untuk membuka isolasi wilayah tersebut.
“Rencana pemerintah pusat membangun bandara di Tulungagung sangat tepat. Sebab, akan membuka akses transportasi di delapan kabupaten/kota yang ada di wilayah Selatan. Dengan begitu pertumbuhan di wilayah ini akan naik,” urai Bendahara Fraksi PKB itu, Selasa (1/11).
Anggota Dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro ini mengingatkan, di wilayah Selatan, terutama mulai Pacitan hingga Blitar membentang pegunungan kapur yang menyebabkan akses jalan menyempit dan berkelok. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan melintasi jalan ini, selain tidak nyaman juga rawan terjadi kecelakaan.
Karena itu, lanjut Khozanah, pembukaan akses udara menjadi keharusan di wilayah Selatan. Terlebih nantinya bisa terintegrasi dengan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dengan begitu, potensi wisata pun akan berkembang, mengingat banyak destinasi wisata dengan pemandangan yang indah di sepanjang wilayah Selatan.
“Pegunungan dan pantai yang membentang di wilayah Selatan seolah membuat wilayah itu terisolasi. Padahal itu sekaligus potensi wisata karena pegunungan dan pantai di sana memiliki pemandangan yang indah. Kalau akses transportasinya bisa dibuka, bisa menjadi industri wisata yang mendongkrak perekonomian di wilayah tersebut,” tutur perempuan berkerudung tersebut.
Sebelumnya, delapan kepala daerah menginisasi pembangunan bandara di wilayah Selatan Jatim. Usulan itu pun direspon positif oleh Kemenhub dan wilayah Tulungagung kemudian ditetapkan sebagai lokasi bandara. Keputusan itu dianggap tepat karena Tulungagung dianggap paling strategis sebab berada di tengah-tengah kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Blitar dan Kediri. (dir)
http://www.parlemenjatim.com/komisi/komisi-d/948-keberadaan-bandara-di-tulungagung-dongkrak-pertumbuhan-di-selatan-jawa-timur

Tinggalkan komentar

​Camat Gayam Minta EMCL Tanggung Pengobatan Warga Mojodelik

Gayam – Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Gayam Kabupaten Bojonegoro meminta Operator Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menanggung seluruh biaya pengobatan rumah sakit warga Dusun Dawung Desa Mojodelik yang diduga keracunan akibat mencium gas hydrogen sulfida (H2S) dari lapangan migas yang dikelolanya tersebut. “

Mudah-mudahan. Saya minta seperti itu,” ungkap Camat Gayam, Hartono melalui WhatsApp (WA) pribadinya, Jumat (28/10/2016).
Dia mengaku, pasca insiden terjadi, anak perusahaan Amerika Serikat tersebut telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengannya.
Intinya, lanjut Hartono, manajemen EMCL berkomitmen membiayai pengobatan korban hingga sembuh total.
“EMCL menyampaikan kepada saya, manajemen tetap komitmen memantau perkembangan warga sampai sehat kembali,” terang Mantan Camat Purwosari tersebut.
Permintaan serupa juga disampaikan Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), Khozanah Hidayati.
Melalui akun twitter pribadinya, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta EMCL bertanggungjawab penuh atas insiden yang menimpa warga Dawung Mojodelik tersebut.
“Pihak Exxon sbg operator bertanggungjawab sepenuhnya thdp korban. Jg Exxon hrs memastikan hal ini tdk terulang lg,” pintanya dalam akun yang pengikutnya lebih dari 7.000 orang (akun) tersebut.
Meski Camat Gayam menyampaikan seperti itu, namun, EMCL secara langsung belum menyampaikannya pada wartawan yang mengkonfirmasinya. Pesan pendek yang disampaikan wartawan melalui WhatsApp (WA) sudah dibacanya namun belum dibalas. (gus)

http://www.kilasbojonegoro.com/2016

Tinggalkan komentar

​DPRD Jatim: EMCL “Ngelak” Beri Kompensasi Warga Mojodelik

Gayam – ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) disinyalir masih mengelak memberikan kompensasi kepada warga Dusun Dawung RT 10/RW 02 Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, yang diduga keracunan akibat mencium gas hydrogen sulfida (H2S) dari Lapangan Banyuurip Blok Cepu.

Padahal, insiden tersebut bisa terjadi karena dalam area operasi produksi yang dioperasikan anak perusahaan Amerika Serikat itu ada aktivitas produksi yang sedang berlangsung.
“Sumonggo, info dr lapangan pihak EMCL masih ngelak utk beri kompensasi ke korban. Padahal, ini semua penyebabnya dr EMCL,” cuit Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), Khozanah Hidayati melalui akun twitter resminya, @ana_khoz.
Sehubungan dengan hal itu, Juru bicara dan Humas EMCL di Kota Ledre (sebutan lain Bojonegoro), Rexy Mawardijaya belum memberikan jawaban. Pesan pendek yang disampaikan wartawan melalui WhatsApp (WA) sudah dibacanya namun belum dibalas. (gus)

http://www.kilasbojonegoro.com/2016/10/dprd-jatim-emcl-beri-kompensasi-warga.html

1 Komentar

​DPRD Jatim: Minta Maaf Saja Tak Cukup, EMCL Wajib Beri Kompensasi

Gayam – Bau tidak sedap seperti telur busuk (Hydrogen Sulfida/H2S) dari Lapangan Banyuurip Blok Cepu disinyalir sering muncul dan mengancam penduduk sekitar.

Seperti pada Rabu (26/10/2016) siang, delapan warga Dusun Dawung RT 10/RW 02, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro diduga keracunan akibat mencium H2S dari area tersebut.
Sehingga, kedelapan warga setempat yang satu diantaranya balita delapan bulan dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gayam dan Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) Kalitidu, untuk menjalani perawatan medis intensif.
Atas kejadian tersebut, Operator Lapangan Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), memohon maaf kepada warga Mojodelik.
Namun, permohonan maaf itu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Termasuk Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), Khozanah Hidayati.
Melalui akun twitter resminya, Mbak Ana, sapaan akrab Khozanah Hidayati mengatakan, permohonan maaf EMCL atas inisiden yang menimpa warga itu tidak cukup. EMCL, lanjut Mbak Ana, harus memberikan kompensasi kepada warga Mojodelik.
“Tdk cukup hanya minta maaf. Tp EMCL hrs beri kompensasi ke warga. Serta, hrs ada Early Warning System jk ada kebocoran gas H2S,” cuit Khozanah Hidayati melalui akun @ana_khoz.
Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Tuban-Bojonegoro ini, pemberian kompensasi kepada warga Mojodelik wajib dilakukan EMCL. Karena, insiden keracunan disebabkan oleh kegiatan operasinya.
“EMCL harus beri kompensasi. Ini sdh kewajibannya. Dialah penyebab warga keracunan,” cuitnya menegaskan. (gus)
http://www.kilasbojonegoro.com/2016/10/dprd-jatim-minta-maaf-saja-tak-cukup.html

Tinggalkan komentar

DPRD Jatim: ExxonMobil Harus Bertanggungjawab Atas Insiden di Mojodelik

Gayam – Insiden dugaan keracunan warga di sekitar Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Banyuurip Blok Cepu menjadi sorotan berbagai pihak. Tak terkecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim)

“@esdm_bojonegoro Mohon bisa dicek apa benar ada kebocoran gas H2S?,” cuit Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khazanah Hidayati melalui akun @ana_khoz yang me-Retweet cuitan akun milik fatoni_bB.

Dalam retweetnya itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mencantumkan akun pribadi milik @satyawidyayudha @syaikhul_bsh @HumasSKKMigas dan @JatimPemprov.

Mbak Ana sapaan akrab Khozanah Hidayati meminta Operator Lapangan Migas Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bertanggungjawab penuh atas insiden yang menimpa warga Dawung Mojodelik tersebut.

“Pihak Exxon sbg operator bertanggungjawab sepenuhnya thdp korban. Jg Exxon hrs memastikan hal ini tdk terulang lg,” cuitnya membalas cuitan pribadi akun pria tampan yang diketahui Ketua Karang Taruna Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Maksud tanggungjawab penuh yang dimaksud politisi muda perempuan yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban ini adalah terkait biaya pengobatan dan kerugian korban.

“Tanggung Jawab perihal pengobatan dan ganti rugi,” jelas Mbak Ana yang masih membalas cuitan pribadi akun @fatoni_bB.

Seperti diketahui, delapan warga Dusun Dawung Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro siang tadi dilarikan ke Puskesmas Gayam dan Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) Kalitidu. Satu diantaranya balita delapan bulan.

Kedelapan warga yang diketahui bernama Warsiti, Nyami Karin, Siti, Samini, Sri Minah, Sri Ustadzah Ningsih, Siti Muflikhatul Nikmah dan Ahmad Zigna itu mendadak lemas tak berdaya setelah mencium bau tak sedap mirip telur busuk yang diduga dari Lapangan Migas Banyuurip Blok Cepu.(gus)

 

Tinggalkan komentar

Quo Vadis Pengendalian Kantong Plastik

Program kantong plastik berbayar telah dihentikan oleh APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel INDOnesia) namun program pengganti untuk mengendalikan pemakaian kantong plastik sekali pakai belum tersedia. Terus akankah pemakaian kantong plastik yg ikut andil pencemaran lingkungan akan dibiarkan?
Sejak tgl. 1 Oktober 16 lalu, Asosiasi Pengusha Ritel Indonesia (Aprindo) sudah memberhentikan  Program Kantong Plastik Berbayar hingga diterbitkannya Permen KLHK yang berkekuatan hukum. Kebijakan Kantong Plastik Berbayar mulai diterapkan sejak 21 Feb 2016  berdasarkan SE KLH dan Kehutanan No S.1230/PSLB3-PS /2016
Alasan Aprindo menghentikan program Kantong Plastik Berbayar karena banyaknya intervensi dr pemerintah daerah yg berbeda-beda. Ada daerah yg mengatur harga 1 kantong plastik di kisaran sampai Rp 1.500 sampai Rp 5000 walau secara umum Rp200. Karena adanya intervensi tsb, maka mengganggu sistem distribusi san mekanisme dagang yang sudah tertata.

Kalau program Kantong Plastik Berbayar ini dicabut, terus bagaimana kita mau mengurangi sampah plastik.
Sepertinya pemerintah tidak mempunyai misi mengurangi konsumsi plastik di masyarakat.

Harusnya pemerintah / Kementerian LHK bisa menekan Aprindo untuk ikut mengedukasi konsumen.

Krn selama ini transaksi mereka meningkatkan sampah yg cukup serius baik itu dari plastik kemasannya shg upaya membayar ini menekan konsumsi plastik.
Di saat sudah mulai tumbuh kesadarannya untuk membawa kantong plastik sendiri, justru program Kantong Plastik Berbayar dihentikan. Seharusnya ini dipelihara dijaga ke titik yang lebih positif bukan ditiadakan.
Ini bukti Kementerian LHK itu terlalu tunduk pada tekanan Aprindo.Yang menjadi pertanyaan biasanya konsumen diberikan kantong plastik secara geratis, sekarang harus bayar. Kemana uangnya dan siapa yang diuntungkan? Pastinya, scr kasat mata pastilah keuntungan akan berpihak pada pengelola Minimarket.
Walau tuduhan tsb dibantah oleh Aprindo bahwa Rp200 adalah harga batas minimum kantong plastik.

Menurut Aprindo kebijakan biaya kantong plastik sebesar Rp 200 per lembar tersebut belum mengkompensasi biaya produksi.
Padahal program Kantong Plastik Berbayar sudah bisa menurunkan tingkat penggunaan kantong plastik rata2 sekitar 25%.
Menurut World Economic Forum bhw jika kita tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan dan penanganan sampah, pd 2050 jumlah sampahplastik akan melebihi jumlah ikan di laut.
Untuk itu KLH harus turun tangan segera agar pemerintah ikut mengatur pembatasan kantong plastik ini. Pengaturannya pertama bisa menganjurkan pemakaian tas belanja pakai ulang. Kedua Jk konsumen tetap ingin kantong plastik sekali pakai, mk akan dikenakan biaya sendiri.

Ketiga pelaku usaha diperbolehkan untuk tidak menyediakan kantong plastik sama sekali.
Berikutnya harus dipikirkan pelarangan pemakaian kantong plastik sekali pakai.

Bahkan kedepannya harus dibuat aturan pemakaian kantong plastik biodegradable. Kantong plastik biodegradable sendiri sudah digunakan di negara2 maju bahkan Singapore sdh menggunakannya.

Dan bahkan pabrik kantong plastik biodegradable sendiri ada di Indonesia.
Sehingga dg penggunaan kantong plastik biodegradable maka jumlah sampah2 plastik bisa ditekan. Menurut KLH, kebijakan pembatasan pemakaian kantong plastik akan diserahkan sepenuhnya kpd pemkab / pemkot. Krn wewenang penanganan sampah ada di mereka. Kita berharap walau wewenang ada di Pemkab / Pemkot, tapi hrs ada keseragaman agar efektif dlm membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

1 Komentar

Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Kejayaan Negeri

Pada berakhirnya program Tax Amnesty (TA) periode pertama tgl. 30 Sept 16 dg nilai tebusan termurah 2%. Program TA telah disebut SUKSES BESAR  Bahkan keberhasilan program TA ini sebagai keberhasilan tersukses sedunia di atas Italia yang mereka lakukan pd 2009 lalu 

Capaian TA sampai akhir Sept 16 adalah deklarasi 4.000T,  repatriasi 135T, uang tebusan 93,6T dan belasan ribu Wajib Pajak (WP)  baru. Apa arti keberhasilan TA tsb bagi perekonomian NKRI kedepannya?
Secara garis besar capaian besar tsb akan dijadikan sbg basis perluasan perpajakan tahun2 mendatang.

Dan jg sbg landasan utk lakukan reformasi perpajakan secara siknifikan.
Apa maksud dr basis perluasan perpajakan tahun2 mendatang? 

Nilai deklarasi 4000T artinya pd thn2 mdatang ada tambahan aset senilai tsb yg akan mberi POTENSI BESAR bg tambahan pmasukan pajak. Artinya pmasukan pajak akan bertambah scr siknifikan di thn2 mendatang dr aset yg dideklarasikan tsb.
Nilai repatriasi 135T artinya ada dana dr LN yg pulang kampung senilai tsb. 

 Artinya uang senilai 135T akan diinvestasikan di dalam negeri untuk membangun perekonomian di dalam negeri.  Jg akan ada penambahan penerimaan pajak di thn2 mendatang dr pengembangan uang hsl repatriasi 135T tsb.Bahkan akan ada multi player efek dari investasi dr dana repatriasi 135T tsb.
Nilai uang TEBUSAN yg berhsl dikumpulkan s/d akhir Sept 16 adalah 93,6T. Artinya apa? Ada fresh money sebesar 93,6T masuk ke kas negara yg bs digunakan utk menambah APBN yg sedang membutuhkan dana segar ini.  Keberhasilan program TA ini jg bisa dijadikan dasar reformasi perpajakan di thn2 mendatang.
Reformasi perpajakan? Di antaranya perluasan penduduk yg ber- NPWP yg potensinya mencapai 129 jt orang.
Pdhl skrg penduduk yg ber-NPWP br sktr 28 juta orang. Dan yg melaporkan pajak tahunanya via SPT baru 9 jt-an orang. Masih jauh dr harapan apalagi ideal. Kalau program TA berhasil. Maka penegakan hukum thdp WP yg bandel bisa ditegakkan seadil-adilnya.
Akhirnya di tahun2 mendatang penerimaan negara dr sektor perpajakan diharapkan akan naik berlipat-lipat. Smg keberhasilan Program TA di periode pertama ini jg terjadi sampai berakhirnya program TA di akhir Maret 17 nanti.
Dan juga semoga keberhasilan TA bisa menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional dan juga akan melipatgandakan penerimaan negara dr perpajakan di thn2 mendatang, aamiin…

Tinggalkan komentar

Sekolah Fullday Akan Bubarkan Madrasah Diniyah

Oleh : Khozanah Hidayati 
(Anggota FPKB DPRD Jatim)

Wacana yang dilontarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan baru  Prof. Dr. Muhadjir Effendy tentang sekolah fullday menuai kontroversi dan membuat gaduh di masyarakat. Nantinya kalau gagasan ini diterapkan, selama seharian penuh, siswa akan berada di bangku sekolah. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa.  Alasan lain, karena ketika siswa pulang lebih dini, pergaulan siswa tidak terkontrol kedua orang tua sibuk bekerja dan baru pulang sore hari. Akibatnya, siswa bebas keluyuran di luar  rumah dan akan melakukan banyak perbuatan negatif  tanpa ada pengawasan dari orang tua.
Sebagian masyarakat setuju dengan gagasan tersebut, mereka beralasan karena kenyataannya sudah ada sekolah-sekolah yang berstatus fullday school utamanya di perkotaan dan bersifat sekolah terpadu. Dan juga mereka mengamini apa yang menjadi alasan Prof. Muhadjir tersebut di atas.
Jika dicermati secara sepintas, gagasan sekolah fullday tersebut sangat bagus. Namun jika  melihat dalam realitas di masyarakat,  kondisi tersebut tidak selamanya benar. Karena kebanyakaan dua orang tua yang bekerja dan kurang memperhatikan terhadap anak-anaknya adalah kalangan elit di perkotaan. Dan kalau dihitung jumlah mereka tidak siknifikan dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia secara umum. Di kampong-kampung, anak pulang sekolah lantas bermain dengan sesame mereka. Kadang mereka harus membantu orang tua mencari nafkah, meski secaa umur masih terlalu dini. Mereka selalu lekat dengan kedua orang tua.
Bahkan di mayoritas daerah (utamanya di pulau Jawa), tidak ada anak keluyuran di sore hari. Karena siang sepulang sekolah, setelah istirahat atau bermain selama beberapa jam, mereka  harus siap-siap untuk pergi ke Madrasah Diniyah (Madin) atau pergi ke Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) bagi anak yang belum bisa membaca Al Quran.
Di madrasah diniyah anak-anak akan belajar menghafal suarat-surat pendek Al-Quran dan memperdalam pelajaran agama Islam seperti fiqih, tauhid, ahlak, sejarah Islam dan hadist serta bahasa Arab dan segala ilmu alatnya. Baik mengaji dengan system sorogan maupun system bandongan ataupun dengan sitem lainnya terhadap kitab-kitab kuning klasik seperti Aqidatul Awam, Washaya, Safinatunnajah, Mabadi’ul Akhlak, Bulughul Maram, Taqrib, Tafsir Jalalain, Jurumuyah, Imrithi, Alfiyah dan ratusan kitab kuning lainnya.
Pendidikan non formal di madrasah diniyah ini sangat bermanfaat untuk membentuk karakter siswa dari sisi keislaman. Karena siswa akan mendapatkan materi ilmu keislaman secara intensif dan terarah. Selain itu juga ditata ahlak atau budi pekerti secara terstruktur dan dengan praktek langsung.
Sehingga dengan pendidikan dan pengajaran di madrasah diniyah seperti tersebut di atas,  siswa akan terbentuk karakternya secara tersetruktur dan terarah melalui materi keagamaan yang langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini dibimbing oleh guru-guru yang berdedikasi tinggi dan ihlas dalam mengajar.
Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini tidak membebani anggaran negara, karena pendidikan ini bersifat swadaya masyarakat. Sehingga sangatlah tidak elok jika pemerintah akan melibas keberadaan madrasah diniyah ini demi mengadakan sekolah fullday.
Bisa dibayangkan jika gagasan sekolah fullday diterapkan secara masif di seluruh Indonesia, maka madrasah diniyah yang sudah teruji dengan system pendidikan moral keagamaannya ini, akan bubar seketika. Anak-anak didik akan disibukkan dengan materi umum, sedangkan materi keagamaan dan materi pembinaan budi pekerti akan terabaikan.
Ditambah lagi sistem pendidikan yang ada hanya mementingkan pendidikan duniawi semata. Sekolah fullday hanya akan diisi dengan pendalaman pelajaran umum yang ada tanpa ditambah atau diperkaya dengan pendidikan karakter keagamaan seperti di madrasah diniyah. Sehingga akibatnya nanti kalau gagasan ini jadi diterapkan akan terjadi krisis ahlak dan krisis moral. Kalau sudah terjadi krisis ahlak dan moral, terus mau dibawa kemana arah bangsa ini?
Semestinya pemerintah harus mendorong, menggalakkan dan memfasilitasi pendidikan madrasah diniyah sebagai penopang pendidikan kegamaan, pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti bagi generasi penerus bangsa, bukan justru membrangus dengan dalih menerapkan sekolah fullday.
Sekiranya gagasan kotroversial tersebut jadi diterapkan, maka dampaknya akan sangat besar sekali terhadap keberadaan madrasah diniyah di seluruh Indonesia. Karena secara keseluruhan berdasarkan data  yang ada (2008) jumlah madrasah diniyah seluruh Indonesia adalah 37.102 madrasah yang terdiri dari tingkat Ula, Wustho dan Ulya. Dan dari jumlah tersebut mendidik siswa sebanyak 3.557.713 serta jumlah guru 270.151. Suatu jumlah yang sangat besar bukan?
Dampak yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan sekolah fullday haruslah dikaji secara matang dan mendalam baik dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Dampak secara langsung misalnya : Berkurangnya jam interaksi anak terhadap orang tua dan lingkungannya baik di rumah maupun lingkungannya, ketidaksiapan infrastruktur sekolah untuk melaksanakan sekolah fullday , ketidaksiapan sekolah-sekolah di daerah untuk menambah jumlah jam pelajaran  dan sebagainya.
Adapun dampak tidak langsung yang harus dikaji adalah dampak menganggurnya 270.151 guru madrasah diniyah yang akan tutup akibat kebijakan ini baik dampak sosial, ekonomi maupun kultural dan dampak berkurangnya pendidikan moral keagamaan dan pelajaran budi pekerti yang selama ini diajarkan di madrasah diniyah.
Anak-anak haruslah diberikan waktu untuk bermain, mengaji dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di rumah dan lingkungannya secara seimbang. Janganlah demi mengejar kepintaran akademis tapi meninggalkan kepintaran sosial. Janganlah demi mengejar pendidikan karakter seperti yang dijanjikan menteri pendidikan dan kebudayaan dengan gagasan sekolah fullday-nya namun mengorbankan pendidikan moral keagamaan dan pendidikan budi perkerti yang justru diperlukan untuk menyongsong era globalisasi.
Janganlah dengan dalih menyelesaikan masalah anak di kota-kota besar tapi mengorbankan anak seluruh Indonesia dan juga beserta orang tuanya serta guru-guru madrasah diniyah yang jumlahnya tidak bisa dianggap kecil. Janganlah bagaikan film-film drama Amerika yang untuk menyelamatkan sandra satu atau dua orang  namun dengan mengorbankan 100 orang pasukan . Mending membenahi secara serius dan intens terhadap infrastruktur pendidikan seperti peningkatan kwantitas dan kwalitas ruang belajar mengajar, perpustakaan, labolatorium, kantor dan lainnya serta membenahi kwalitas dan kwantitas guru, dan tenaga pengajar lainnya serta membenahi metode belajar dan kurikulum yang carut-marut.
Semestinya sebelum melontarkan gagasan sekolah fullday tersebut mendikbud haruslah  melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap semua aspek. Baik kesiapan infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan,  juga harus dikaji dampak-dampak yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Janganlah berkesan ganti menteri ganti kebijakan selalu muncul ke permukaan setiap ada menteri baru, apalagi ini menyangkut masa depan generasi muda bangsa yang akan mengemban tongkat estafet negeri dan bangsa ini ke depan. (KH, 10 Agustus 2016)

Tinggalkan komentar

Full Day School Akan Menggilas Madin dan TPQ

Wacana full day school yang dilontarkan oleh Mendikbud Prof. Muhadjir Effendy banyak menuai kontroversi dan pro kontra di masyarakat. Sebagian setuju dengan ide tersebut, mereka beralasan karena kenyataannya sudah ada sekolah-sekolah yang berstatus full day school utamanya di perkotaan dan bersifat sekolah terpadu. Dan juga mereka mengamini apa yang diwacanakan oleh mendikbud karena hal ini akan membantu anak didik untuk bisa belajar tambahan atau ada aktifitas tambahan di sekolah dengan pengawasan guru dari pada pulang siang namun tidak ada orang tua di rumah karena kerja.

Namun jika dicermati secara seksama gagasan full day school tersebut kalau diterapkan secara nasional akan memakai waktu pelaksanaan sekolah MADIN (Madaras Diniyah) dan TPQ yang sudah jadi pola pendidikan masyarakat di daerah-daerah. Dimana saat pagi hingga siang anak-anak akan belajar di sekolah berkurikukum kemendikbud dan kemudian siang hingga sore dilanjut sekolah di MADIN & TPQ untuk memperdalam dan memoerluas ilmu agamanya.
Dan sayangnya sebagian besar Madin & TPQ yang terancam waktu pelaksanaan belajarnya diambil oleh full day school tersebut adalah yang bercirikan ASWAJA (Ahlu Sunah Waljamaah). Sehingga secara tidak langsung Full Day School tersebut akan menyingkirkan ajaran ASWAJA dari masyarakat secara masif.
Semoga program full day school ini tidak jadi diterapkan. Kalaupun diterapkan semiga hanya berlaku terbatas di kota-kota besar saja dan sifatnya bukan wajib. Semoga!!!

Tinggalkan komentar

Dewan Jatim Himbau PU Pengairan Antisipasi Banjir Kiriman Bengawan Solo

SURABAYA (Media Bidik) – Pasca bencana banjir bandang yang terjadi di Jawa Tengah minggu kemarin berdampak was-was bagi masyarakat yang berada di daerah Bojonegoro Jawa Timur, pasalnya volume air sungai yang terus meningkat di Bengawan Solo tersebut akan melintasi di kabupaten Bojonegoro.
    
Menurut Anggota DPRD Jatim Khozanah Hidayati,S.P  mengatakan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi menyatakan volume air sungai bengawan Solo masih di titik aman, namun sebagai wakil rakyat yang maju dari daerah tersebut merasa prihatin, seharusnya Dinas PU Pengairan sejak dini melakukan upaya untuk menangulangi banjir kiriman dari bengawan solo yang dari tahun ketahun sering kali terjadi.
    
” Jangan hanya karena ada bencana banjir bandang terjadi, kemudian Pemerintah melalui dinas-dinas yang terkait baru bergerak, sudah saatnya menjadi evaluasi bersama bagaimana caranya Kabupaten Bojonegoro ini tidak menjadi langganan banjir kiriman dari bengawan Solo,” tegas Ana (sapaan akrab) saat di konfirmasi di gedung DPRD Jatim,Rabu (22/6).
   
Politisi muda asal PKB Jatim ini juga menghimbau kepada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan  Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro terus mewaspadai banjir kiriman yang akan terjadi tersebut, sebab jika ini tidak diwaspadai secara serius di khawatirkan masyarakat Bojonegoro akan terkena bencana banjir bandang dasyat yang tidak kita inginkan.
   
” Saya minta kepada dinas-dinas yang terkait untuk saling berkoordinasi baik dari PU Pengairan Jatim,  BBWS dan Pemerintah setempat supaya mengantisipasi kemungkinan banjir kiriman dari bengawa Solo mengingat cuaca sekarang sangat ekstrim dan yang paling penting  masyarakat  Bojonegoro harus tetap waspada,” pinta Anggota Komisi D DPRD Jatim ini. (rofik)

http://www.mediabidik.com/2016/06/dewan-jatim-himbau-pu-pengairan.html

Tinggalkan komentar

Kontroversi Dana Abadi Migas

Oleh : Khozanah Hidayati

Tahun ini proyek migas Blok Cepu di Bojonegoro akan mencapai produksi puncak sampai dengan 165 ribu barel minyak per hari (dan bahkan diprediksikan bisa mencapai 185 – 200 ribu barel perhari). Kalau harga minyak tidak jatuh seperti sekarang ini, maka pundi-pundi uang dari migas Pemkab Bojonegoro akan semakin numpuk. Dan diperkirakan APBD Bojonegoro bisa mencapai 5 – 6 Trilyun pertahun. Suatu nilai yang cukup fantastik bukan!

Untuk itu ada gagasan dibentuknya Dana Abadi Migas. Agar dana yang terkumpul dari migas tidak habis dibelanjakan pada tahun berjalan namun ditabung dan diinvestasikan untuk dipergunakan hasilnya dikemudian hari saat penghasilan migas sudah turun atau habis. Sehingga Bojonegoro bisa punya dana dari sumber migas yang lestari. Utamanya digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Mencermati gagasan membuat Dana Abadi Migas di Bojonegoro ini yang penuh pro dan kontra di tengah masyarakat, patut kiranya untuk didiskusikan guna mencari solusi baiknya.

Kalau ditilik dari sisi tujuan awalnya untuk membuat Dana Abadi Migas memang sungguh sangat mulia, yakni agar Bojonegoro terhindar dari “Kutukan Sumberdaya”, yakni Bojonegoro bisa terhindar dari kemiskinan di saat sumber migas nanti sudah habis dikuras dari bumi Angling Darmo ini. Walau awalnya Bojonegoro melimpah dengan sumberdaya migas.

Di sisi lain, banyak juga yang kontra dengan Dana Abadi Migas ini. Karena melihat kondisi infrastruktur di seluruh wilayah  kabupaten Bojonegoro masih jauh dari memadai apalagi bagus. Juga kondisi bidang pendidikan yang masih jauh tertinggal. Kenapa dengan kondisi infrastruktur yang masih minim dan bidang pendidukan yang masih jauh tertinggal justru bermimpi membuat Dana Abadi Migas.

Kondisi infrastruktur di kabupaten Bojonegoro memang masih memprihatinkan, seperti banyak sekali jalan rusak parah, ketiadaan saluran air yang memadai dan ketiadaan tanggul penahan banjir yang memadai sehingga sering mengakibatkan banjir baik banjir akibat meluapnya Bengawan Solo maupun banjir bandang di Bojonegoro Selatan. Sehingga dengan kondisi yang masih seperti demikian alangkah ironisnya kalau ada dana tapi digunakan sebagai Dana Abadi Migas.

Jika Dana Abadi Migas terus jalan, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur yg perlu dana besar itu. Apakah dijalankan dengan pola seperti sekarang ini?

Apakah kita akan tega melihat infrastruktur bobrok sementara ada Dana Abadi Migas yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk membuat infrastruktur bagus dan mengadakan infrastruktur pertanian lainya yang bisa mendongkrak Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional.

Apakah tega melihat Bojonegoro setiap tahun terkena banjir Bengawan Solo di daerah Utara dan banjir bandang di daerah Selatan.

Apakah tega melihat pemeo Jawa ini “nek ketigo gak iso cebok, tapi nek rendeng gak iso ndodok” dikenakan dan dinisbatkan kepada sebagian wilayah Bojonegoro. Saat musim penghujan daerah-daerah sepanjang aliran Bengawan Solo akan terkena banjir sehingga masyarakatnya tidak bisa “dhodhok” / jongkok karena adanya banjir. Sedangkan masyarakat Bojonegoro bagian Selatan seperti Kedungadem, Sekar, Ngasem dan sebagainya saat kemarau masyarakatnya gak bisa cebok karena ketiadaan air.

Beberapa tahun mendatang Bojonegoro akan memanen dana besar dari  migas Blok Cepu . Sudah seyogyanya jika dana besar tersebut digunakan dan dikelola untuk kemaslahatan rakyat Bojonegoro, yakni untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, saluran, tanggul penahan banjir Bengawan Solo, dan infrastruktur-infrastruktur pertanian lainya. Serta meningkatkan pembangunan bidang pembangunan.

Tapi jangan lupa bahwa ada hari esok dimana saatnya nanti migas sudah tidak ada  di bumi Angling Dharmo (sebutan Bojonegoro) lagi. Sehingga dana besar dari migas Blok Cepu tidak selamanya ada. Untuk itu harus pintar-pintar mengelola dana migas tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur dan peningkatan pembangunan bidang pendidikan adalah prioritas utama yang harus dijalankan.

Berikutnya adalah pembangunan tanggul penahan banjir Bengawan Solo dan pembangunan sudetan Bengawan Solo (Solo Velay Wargen) yang membentang dari kecamatan Ngraho, kecamatan Sukosewu hingga kecamatan Buerno perlu dipercepat pembangunanya, walau pembangunan dua proyek besar tersebut adalah sebagian terbesar porsi pemerintah pusat namun pemkab Bojonegoro harus menyiapkan dana sebagai porsi pemkab untuk segera merealisasikannya.

Karena tanggul sepanjang Bengawan Solo dan Solo Velay Wargen adalah solusi masalah klasik untuk mengatasi banjir & kekeringan di wilayah Bojonegoro sekaligus memperkaya dan memperkuat Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional.

Setelah program-program infrastruktur tersebut beres, maka Dana Abadi Migas tersebut perlu diadakan demi untuk kelangsungan kemajuan Bojonegoro kedepanya. Namun semua terpulang kepada masyarakat Bojonegoro perihal Dana Abadi Migas ini. Mau lanjut atau tidak?

Kalau Dana Abadi Migas dilanjutkan terus atau dilanjutkan setelah prioritas utama pembangunan infrastruktur dan pendidikan dibereskan, maka pengelolaanya haruslah transparan dan akuntabel dan sesuai peraturan-peraturan yang ada. Dan jangan ada yang disembunyikan.

Sehingga Dana Abadi Migas bisa digunakan sesuai yang dicita-citakan dan rakyat Bojonegoro bisa menikmatinya, semoga.

Penulis adalah Anggota FPKB DPRD Jatim.

http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/kontroversi-dana-abadi-migas

1 Komentar

Cegah Korban saat Mudik, Dishub Diminta Tingkatkan Layanan

SURABAYA (BM) – Anggota Komisi D DPRD Jatim,  Khozanah Hidayati meminta Pemprov — dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) — agar meningkatkan pelayanan mudik lebaran dengan menambah kuantitas dan kualitas fasilitas moda transportasi.

Politikus PKB ini juga berharap kegiatan mudik gratis bisa terus diselenggarakan. Bahkan kalau perlu jumlah bus maupun rangkaian keretanya ditambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Saya berharap Pemprov bisa menggandeng pihak swasta agar jumlah kendaraan bisa ditingkatkan jumlahnya. Dengan begitu warga Jatim yang menikmati mudik secara gratis bisa semakin banyak,” ujarnya, Kamis (9/6).

Selain itu, tambah Khozanah, pelayanan bagi pemudik mandiri yang tidak ikut program mudik gratis juga harus maksimal. Termasuk, mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Lanjut Khozanah, perlu ada langkah pro-aktif dari Dishub untuk melakukan pemetaan terhadap sejumlah ruas jalan yang rusak. Setelah itu ditindaklanjuti dengan perbaikan jalan, terutama di jalur pantai utara (pantura).

“Saya minta Dishub segera melakukan perbaikan jalan secepatnya, sehingga pada H-7 kondisi jalan sudah dalam keadaan baik,” katanya.

“Dengan begitu bisa mengurangi kemacetan serta kecelakaan akibat buruknya jalan. Bahkan saya berharap mudik tahun ini tidak ada satupun korban jiwa,” tambah mantan anggota DPRD Tuban itu.(rdl)

Tinggalkan komentar

DPRD Jatim Minta Mudik 2016 Nol Korban

SIAGAINDONESIA-Bulan Ramadan atau biasa dikenal dengan bulan puasa sudah di depan mata, seperti biasanya diakhir bulan suci itu akan dikuti tradisi mudik lebaran. Terkait hal itu, DPRD Jawa Timur mengingatkan pemprov Jatim agar sejak dini mempersiapkan diri untuk menyongsong arus mudik dan arus balik.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati meminta Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim meningkatkan pelayanan mudik lebaran dengan meningkatkan fasilitas moda transportasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Politisi perempuan PKB ini juga berharap kegiatan mudik gratis bagi warga Jawa Timur bisa terus diselenggarakan. Bahkan kalau perlu jumlah bus maupun rangkaian keretanya ditambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Saya berharap Pemprov bisa menggandeng pihak swasta agar jumlah kendaraan bisa ditingkatkan jumlahnya, dengan begitu warga Jatim yang menikmati mudik secara gratis bisa semakin banyak,” tutur politisi yang akrab disapa Mbak Ana itu.

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Lamongan itu mengingatkan agar pelayanan bagi pemudik mandiri yang tidak bisa ikut program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemprov maupun pihak swasta juga harus maksimal. Termasuk, mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Karena itu, Sekretaris Perempuan Bangsa kabupaten Tuban itu menginginkan ada langkah pro aktif dari Dishub untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap sejumlah ruas jalan yang dalam kondisi rusak. Setelah itu ditindak lanjuti dengan perbaikan jalan, terutama jalur pantai utara (pantura) yang banyak dalam kondisi rusak parah.

“Saya minta Dishub segera melakukan perbaikan jalan seceapatnya, sehingga pada H-7 kondisi jalan sudah dalam keadaan baik. Dengan begitu bisa mengurangi kemacetan serta kecelakaan akibat buruknya jalan. Bahkan saya berharap mudik tahun ini tidak ada satupun korban jiwa,” ujar mantan anggota DPRD Tuban ini. (anang)

Tinggalkan komentar

Komisi D Jatim Himbau Dishub Antisipasi kemacetan Jelang Lebaran

SURABAYA (Media Bidik) – Kemacetan arus lalu lintas yang disebabkan padatnya arus mudik ketika menjelang lebaran, seakan sudah menjadi pemandangan yang biasa setiap tahunnya, itu semua dikarenakan kurangnya persiapan pemerintah khusunya Dinas Perhubungan (Dishub) dan PU Bina Marga jatim harus bersinergi untuk bersama-sama mengantispasi kemacetan disaat menjelang arus mudik pasca lebaran, karena kemacetan juga disebabkan banyaknya jalan-jalan yang rusak sehingga menyebabkan tidak lancarnya arus kendaraan.

Hal itu dikatakan Khozanah Hidayati ,S.P Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan menghimbau kepada dinas terkait untuk memaksimalkan tugasnya agar kemacetan ketika jelang moment -moment tertentu tidak terjadi lagi.

” Dinas Perhubungan Jatim harus bekerja ekstra keras dengan turun kelapangan untuk mengatur padatnya kendaraan yang menyebabkan kemacetan dipangan dan untuk Dinas PU Bina Marga harus memperbaiki  jalan-jalan rusak yang akan dilalui kendaraan ketika arus mudik dan arus balik dipastikan harus mulus dan tidak rusak lagi ,” jelas Khozanah,Minggu(29/5).

Politisi cantik asal PKB ini juga menekankan agar Dinas perhubungan mengevaluasi kembali kemungkinan kemacetan yang akan terjadi mulai dari wilayah timur sampai barat sehingga masyarakat merasa nyaman ketika akan melintasi jalan yang akan dilalui.

Masih terang Khozanah,  untuk Dinas Perhubungan yang mempersiapkan kendaraan gratis bagi pemudik lebaran, seharusnya sejak dini melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena faktanya masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati kendaraan gratis pada saat mudik.

” Sampaikan kepada masyarakat melalui sosial media kalau Dinas Perhubungan menyiapkan armada bus gratis bagi penumpang lebaran dan yang paling penting adalah cek dulu uji kelayakan angkutan tersebut, jangan sampai ada ban kendaraan yang tak layak jalan masih terus dipakai,” tegas Sekretaris Perempuan Bangsa DPC PKB Kabupaten Tuban tersebut saat mendampingi timnya mengikutiu lomba mars Holopis Kuntul Baris di Pusat Perbelanjaan terkenal di Surabaya.(rofik) (Dikutip dari mediabidik.com)

http://www.mediabidik.com/2016/05/komisi-d-jatim-himbau-dishub-antisipasi.html

,

Tinggalkan komentar

Ana Khozanah Sayangkan Bojonegoro Termiskin ke 9, Dengan APBD Rp.3,7 T

Suara Bojonegoro     Selasa, Mei 10, 2016

suarabojonegoro.com – Dengan mendapatkan peringkat nomor urut 9 dengan kabupaten Termiskin, Bojonegoro yang juga mempunyai hasil produksi Minyak dan gas (Migas) dan mempunyai APBD mencapai Rp. 3.7 Triliun,  Menurut Salah Satu Anggota DPRD Jatim Ana Khozanah, Hal ini tentu cukup memprihatinkan, karena berada di atas rata-rata penduduk miskin di seluruh Provinsi Jawa Timur sebesar 13%. Berdasarkan data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari total 4,9 juta penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 4 persennya berada di Kabupaten Bojonegoro .

“Padahal APBD Bojonegoro Sebesar Rp. 3.7 Triliun, saya tidak habis Fikir bagaimana Bisa masuk urutan 9 termiskin di Jatim,” Ungkap Anggota DPRD Propinsi Jatim dari Fraksi PKB ini. Selasa (10/5/16).

Dijelaskan juga bahwa apabila jika penganggaran di APBD tepat sasaran maka bisa mengatasi soal pengentasan kemiskinan di Bojonegoro, dan ada permasalahan yaitu persoalan infrakstruktur masih dinomor duakan.

“Sehingga penduduk susah mengangkat ekonominya, Dan prinsipnya Politik anggaran harus dirubah total menjadi Pro Rakyat,” Pungkas Ana Khozanah.

“Padahal APBD Bojonegoro Sebesar Rp. 3.7 Triliun, saya tidak habis Fikir bagaimana Bisa masuk urutan 9 termiskin di Jatim,” Ungkap Anggota DPRD Propinsi Jatim dari Fraksi PKB ini. Selasa (10/5/16).

Dijelaskan juga bahwa apabila jika penganggaran di APBD tepat sasaran maka bisa mengatasi soal pengentasan kemiskinan di Bojonegoro, dan ada permasalahan yaitu persoalan infrakstruktur masih dinomor duakan.

“Sehingga penduduk susah mengangkat ekonominya, Dan prinsipnya Politik anggaran harus dirubah total menjadi Pro Rakyat,” Pungkas Ana Khozanah.

Sebelumnya Kabupaten Bojonegoro pernah mendapatkan peringkat ke 3 dan pernah naik menjadi peringkat 6 termiskin se Jawa Timur, dan saat ini pada tahun 2014 melalui data BPS Bojonegoro menjadi peringkat ke 9 masuk kabupaten termiskin se Jatim.

Sementara itu, Direktur Bojonegoro Institut (BI) AW Syaiful Huda kepada wartawan menyatakan bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabuaten Bojonegoro masing-masing SKPD harus menyusun perencanaan program berdasarkan prioritas intervensi. Dengan menggunakan data kemiskinan berdasar by name by adress.

“Seharusnya beberapa program pemerintah, mulai dari kelompok program perlindungan sosial berbasis individu/ keluarga/ rumah tangga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan UMK, rutin menyerahkan data rekap ke sekretariat TKPKD,” Jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Pemkab Bojonegoro, Adie Witjaksono mengungkapkan, adanya program open government ini diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan. Dan Pemerintah akan merespon setiap laporan yang masuk dengan melibatkan SKPD terkait.

Dicontoh masalah mbah Sular warga Ledok Kulon yang hidup dibawah garis kemiskinan, pemkab akan melakukan renovasi rumah Sular dengan anggaran sebesar Rp 10 juta yang diambilkan dari anggaran renovasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH). “Besaran anggaran tersebut disamakan dengan anggaran program RTLH yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada warga lainnya,” Jelas Adie. (Ang*)

Tinggalkan komentar

KARTINI SEBAGAI INSPIRATOR PENULISAN TAFSIR

Kartini yg dikenal sbg tokoh emansipasi wanita ternyata seorang muslimah yg kritis dan memiliki kedalaman spiritual yg tinggi. Kartini belajar tafsir al-Qur’an dg Kyai Sholeh bin Umar yg berasal dari Semarang, (juga guru KH.Hasyim Asy’ari, Pendiri NU) terkenal dengan mbah yai Sholeh Darat.

Dalam salah satu dialognya, Pak Kyai bagaimana hukumnya apabila seorang berilmu menyembunyikan ilmunya? Kyai Sholeh balik bertanya. Kenapa Raden Ajeng bertanya demikian?

Kyai, selama hidupku baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surat al-fatihah, surat pertama dan induk al-Qur’an. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku.

Sang guru seolah tak punya kata utk menyela. Kartini merasa heran, selama ini para ulama melarang keras menerjemahkan dan penafsiran al-Quran ke dlm bhs Jawa. Bukankah al-Quran adlh bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia?

Bermula dari dialog dg Kyai Sholeh Darat, Kartini telah menginspirasi dan menggugah   Kyai Sholeh utk menerjemahkan al-Quran dg menggunakan aksara “pegon”. Kitab tafsir dan terjemahan al-Quran diberi nama Kitab FAIDHUR RAHMAN yg konon mjd kitab tafsir pertama di Nusantara dlm bhs Jawa dg aksara Arab. Kitab ini terdiri 2 jilid dan dicetak di Singapura pd tgl 7 November 1893.

Kitab tafsir tersebut kemudian dihadiahkan kpd Kartini ketika melangsungkan pernikahannya dg R.M. Joyodiningrat, Bupati Rembang.

Salah satu ayat yg menggugah hati Kartini dan senantiasa diulang-ulang dlm berbagai suratnya yg dikirimkan kpd sahabat2 nya di Belanda adalah QS al-Baqarah: 257 “Allah Pelindung bagi orang2 yg beriman; Dia mengeluarkan mereka dari al-zhulumat  (kegelapan/kekafiran) kepada al-nur (cahaya/iman) (Habis gelap terbitlah terang). Ini merupakan inti ajaran Islam yg membaw manusia dari kegelapan menuju cahaya iman.

Surah al-Baqarah ayat 257 mengajarkan umat manusia agar terus berpikir positif. Kartini berkeyakinan bahwa pd suatu saat nanti kaum perempuan akan mampu keluar dari kungkungan “penjara tradisi” Jawa yg cenderung membelenggu kaum perempuan.

Dalam tradisi Jawa perempuan diposisikan sbg the second sex bahkan tercermin dlm ungkapan suwargo nunut neroko katut, dan perempuan dijadikan sbg pemuas nafsu seksual bagi laki- laki.

Salah satu upaya utk mengatasi problem tersebut adalah melalui pendidikan. Karena pendidikan sbg syarat utama utk membebaskan dari belenggu yg menghimpitnya.

Kartini sangat menyukai kitab tafsir tersebut yg telah bnyk memberikan inspirasi dlm melakukan perenungan spiritual.

Dalam kesempatan yg lain Kartini juga menuliskan tekadnya setelah mengalami transformasi spiritual: sy bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam, yg selama ini kerap mjd sasaran fitnah. Semoga kami mendapat rahmat. Kartini sadar utk mencapai cita-cita tertinggi yg sangat mengejutkan: “ingin benar sy menggunakan gelar tertinggi, yaitu HAMBA ALLAH”.

Demikianlah kesadaran dan cita2 spiritualitas Kartini begitu tinggi yakni mjd HAMBA ALLAH yg mampu membawa citra Islam yg menebarkan damai di bumi ini.

Maka jelaslah bahwa keinginan Kartini mnjd manusia biasa saja antara lain dlm pernyataannya: “panggi  aku kartini saja” ternyata tak lepas dari kesadaran spirituaulitas yg tinggi yakni menggapai gelar sbg HAMBA ALLAH.

Perjuangan Kartini sangat luhur, jasa dan perjuangannya dlm mempelajari Islam bisa  menjadi spirit dan teladan yg dpt menginspirasi kaum perempuan dlm menjalani hidup sehingga momentum Kartini mjd lebih bermakan dan tidak hanya sekedar seremonial belaka.
والله اعلم بالصواب

1 Komentar

Kontroversi Dana Abadi Migas Bojonegoro

Tahun ini proyek migas Blok Cepu di Bojonegoro akan mencapai produksi puncak sampai dengan 165 ribu barel minyak per hari. Kalau harga minyak tidak jatuh seperti sekarang ini, maka pundi-pundi uang dari migas Pemkab Bojonegoro akan semakin numpuk. Dan diperkirakan APBD Bojonegoro bisa mencapai 5 – 6 Trilyun pertahun. Suatu nilaibyang cukup fantastik bukan!

Untuk itu ada gagasan dibentuknya Dana Abadi Migas. Agar dana yang terkumpul dari migas tidak habis dibelanjakan pada tahun berjalan namun ditabung dan diinvestasikan untuk dipergunakan hasilnya dikemudian hari saat penghasilan migas sudah turun atau habis. Sehingga Bojonegoro bisa punya dana dari sumber migas yang lestari.

Mencermati gagasan membuat Dana Abadi Migas di Bojonegoro ini yang penuh pro dan kontra di tengah masyarakat, patut kiranya untuk didiskusikan guna mencari solusi baiknya.

Kalau ditilik dari sisi tujuan awalnya untuk membuat Dana Abadi Migas memang sungguh sangat mulia, yakni agar Bojonegoro terhindar dari “Kutukan Sumberdaya”, yakni Bojonegoro bisa terhindar dari kemiskinan di saat sumber migas nanti sudah habis dikuras dari bumi Anglingdarmo ini. Walau awalnya Bojonegoro melimpah dengan sumberdaya migas.

Di sisi lain, banyak juga yang kontra dengan Dana Abadi Migas ini. Karena melihat kondisi infrastruktur di seluruh wilayah  kabupaten Bojonegoro masih jauh dari memadai apalagi bagus. Juga kondisi bidang pendidikan yang masih jauh tertinggal. Kenapa dengan kondisi infrastruktur yang masih minim dan bidang pendidukan yang masih jauh tertinggal justru bermimpi membuat Dana Abadi Migas.

Kondisi infrastruktur di kabupaten Bojonegoro memang masih memprihatinkan, seperti banyak sekali jalan rusak parah, ketiadaan saluran air yang memadai dan ketiadaan tanggul penahan banjir yang memadai sehingga sering mengakibatkan banjir baik banjir akibat meluapnya Bengawan Solo maupun banjir bandang di Bojonegoro Selatan. Sehingga dengan kondisi yang masih seperti demikian alangkah ironisnya kalau ada dana tapi digunakan sebagai Dana Abadi Migas.

Jika  Dana Abadi Migas terus jalan, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur yg perlu dana besar itu. Apakah dijalankan dengan pola seperti sekarang ini?

Apakah kita akan tega melihat infrastruktur bobrok sementara ada Dana Abadi Migas yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk membuat infrastruktur bagus dan mengadakan infrastruktur pertanian lainya yang bisa mendongkrak Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional.

Apakah tega melihat Bojonegoro setiap tahun terkena banjir Bengawan Solo di daerah Utara dan banjir bandang di daerah Selatan

Apakah tega melihat pemeo Jawa ini “nek ketigo gak iso cebok, tapi nek rendeng gak iso ndodok” dikenakan dan dinisbatkan kepada sebagian wilayah Bojonegoro. Saat musim penghujan daerah-daerah sepanjang aliran Bengawan Solo akan terkena banjir sehingga masyarakatnya tidak bisa “dhodhok” / jongkok karena adanya banjir. Sedangkan masyarakat Bojonegoro bagian Selatan seperti Kedungadem, Sekar, Ngasem dan sebagainya saat kemarau masyarakatnya gak bisa cebok karena ketiadaan air.

Beberapa tahun mendatang Bojonegoro akan memanen dana besar dari  migas Blok Cepu . Sudah seyogyanya jika dana besar tersebut digunakan dan dikelola untuk kemaslahatan rakyat Bojonegoro, yakni untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, saluran, tanggul penahan banjir Bengawan Solo, dan infrastruktur pertanian lainya. Serta meningkatkan pembangunan bidang pembangunan.

Tapi jangan lupa bahwa ada hari esok dimana saatnya nanti migas sudah tidak ada  di bumi Angling Darmo lagi. Sehingga dana besar dari migas Blok Cepu tidak selamanya ada. Untuk
Itu harus pintar-pintar mengelola dana migas tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pembangunan bidang pendidikan adalah prioritas utama yang harus dijalankan.

Berikutnya adalah pembangunan tanggul penahan banjir Bengawan Solo dan pembangunan sudetan Bengawan Solo (SoloVelayWargen) yang membentang dari kecamatan Ngraho, kecamatan Sukosewu hingga kecamatan Buerno perlu dipercepat pembangunanya, walau pembangunan dua proyek besar tersebut adalah sebagian terbesar porsi pemerintah pusat namun pemkab Bojonegoro harus menyiapkan dana sebagai porsi pemkab untuk segera merealisasikannya.

Karena tanggul sepanjang Bengawan Solo dan Solo Velay Wargen adalah solusi masalah klasik untuk mengatasi banjir & kekeringan di wilayah Bojonegoro sekaligus memperkaya dan memperkuat Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional.

Setelah program-program infrastruktur tersebut beres, maka Dana Abadi Migas tersebut perlu diadakan demi untuk kelangsungan kemajuan Bojonegoro kedepanya

Namun semua terpulang kepada masyarakat Bojonegoro perihal Dana Abadi Migas ini. Mau lanjut atau tidak?

Kalau Dana Abadi Migas dilanjutkan terus atau dilanjutkan setelah prioritas utama pembangunan infrastruktur dan pendidikan dibereskan, maka pengelolaanya HARUS lah transparan dan akuntabel. Jangan ada yang disembunyikan.

Sehingga Dana Abadi Migas bisa digunakan sesuai yang dicita-citakan dan rakyat Bojonegoro bisa menikmatinya. Aamiin,  semoga.

Tinggalkan komentar

PKB Siapkan Lima Calon Menuju Pilkada Bojonegoro

Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bojonegoro akan diselenggarakan pada tahun 2018 namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menggadang lima kandidat bakal calon yang akan maju dalam pemilihan orang nomor satu dan dua di tingkat daerah tersebut. Rabu 09/03/2016

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro Sunjani saat dikonfirmasi dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro.

“Masih digadang-gadang,” katanya.

Menurutnya, saat ini kelima orang yang digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Bojonegoro tersebut harus membuktikan bahwa dirinya layak maju dalam persaingan Bojonegoro 1 tersebut.

“Kalo pertanyaannya tahapan sudah sampai mana ya saat ini harus membuktikan bahwa dirinya (kelima orang) layak,” tandasnya.

Sunjani juga menjelaskan kelima orang tersebut yaitu Anna Mu’awanah yang juga anggota DPR-RI komisi XI, Khozanah Hidayati anggota komisi D DPRD Jatim, Lukman Edy selaku Wasekjen (wakil sekretaris jenderal)DPP PKB, Sohib Soim saat ini menjabat ketua DPC PKB Bojonegoro dan Sunjani yang saat ini menjabat wakil ketua DPRD Bojonegoro. (Ney/Ang)

,

1 Komentar

Penanganan Bencana Pemprov Belum Maksimal

KORANKABAR.COM (SURABAYA)-Curah hujan yang tinggi dalam beberapa minggu terahir, mengakibatkan hampir seluruh Kota/Kabupaten di Jatim merasakan dampak banjir yang cukup parah. Hal ini yang membuat sejumlah anggota DPRD Jatim prihatin dan mengusulkan berbagai upaya agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggap memberi perhatian pada warga.

Banyaknya penyebab banjir, selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi, salah satunya adalah, semakin dangkalnya sungai dan gundulannya hutan akibat alih fungsi.
“Jadi, datangnya banjir ini bukanlah semata-mata karena curah hujan tinggi tetapi permasalahan lain termasuk penggundulan hutan dan tidak maksimalnya fungsi waduk dan embung juga menjadi masalah penting yang harus diperhatikan,” kata Khozanah Hidayati Anggota Komisi D DPRD Jatim saat ditemui di DPRD Jatim, Rabu (2/3).

Menurutnya, perlunya pemerintah melakukan revitalisasi sungai agar saluran air sungai akibat hujan yang lebat tidak meluap. Pemerintah Provinsi perlu berkoordinasi dengan Pemerintah setempat agar melakukan pengerukan dan pelebaran sungai, supaya aliran sungai akibat curah hujan deras bisa teratasi.

Ia menuturkan, contohnya saja, hujan yang terjadi di sejumlah daerah yang terparah di Surabaya,Sidoarjo,Gresik,Tuban, dan Sampang. Menurutnya hujan yang melanda lima daerah akibat tidak maksimalnya fungsi embung dan tanggul di bantaran sungai yang terlalu pendek dan adanya alih fungsi lahan.

“Sekarang ini saya prihatin melihat masyarakat Jatim yang terkena banjir yang cukup tinggi hingga dua meter lebih. Bisa di bayangkan, selain banyak korban masyarakat , puluhan hektare sawah yang siap panen, akhirnya hancur,” ujar Anggota Komisi yang membidangi masalah pembangunan ini.

Ia juga meminta, Pemerintah Provinsi agar serius memperhatikan masyarakat yang terjadi korban bencana banjir. Dinas terkait, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus tanggap memberikan bantuan secepatnya bagi korban banjir.
Pihaknya juga mendesak agar Dinas PU (Pekerja Umum) Pengairan Jatim melakukan revitalitasi sungai, mengingat penyebab banjir bukan karena insentitas hujan tinggi saja, melainkan dangkalnya sungai juga menjadi penyebabnya.

”Ini menjadi evaluasi bersama, baik dari Pemerintah maupun dari pihak-pihak swasta yang mempunyai kepentingan membangun pabrik, supaya serius memikirkan dampaknya akibat alih fungsi,” ujarnya. (dit/h4d) (dikutip dari http://www.korankabar.com)

1 Komentar

Banyak Jalan Rusak, Ini Komentar Dari Anggota Komisi D DPRD Jatim

Reporter : Sasmito Anggoro

suarabojonegoro.com – Kondisi sejumlah jalan poros desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, mendapat perhatian dari anggota Komisi D DPRD Propinsi Jatim, Ana Khozanah.

Ia mengatakan bahwa kondisi itu seharusnya tak perlu terjadi, terlebih Bojonegoro merupakan daerah ekplorasi migas (Minyak dan Gas Bumi) yang seharusnya kondisi sarana umumnya jauh lebih baik.

“Sarana jalan merupakan insfratruktur vital bagi perekonomian masyarakat, dan jika kondisi jalan rusak maka perekonomian masyarakat juga terhambat,” kata Ana Khozanah.

Disamping itu,  Mbak Ana (panggilan akrab Ana Khozanah. Red), politisi wanita yang berangkat dari Dapil IX Bojonegoro Tuban ini juga menyebutkan bahwa jalan yang tak layak  juga akan menganggu kegiatan lain. “Kasihan Bapak dan Ibu Guru yang berangkat dan pulang mengajar jadi kesulitan, harus berjalan kaki sambi mendorong motornya,” tambahnya. (Dikutip dari Suara Bojinegoro)

Foto : Foto jalan rusak yang beredar di Medsos FB

Kirim Komentar Anda 

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

Tinggalkan komentar

Kapan Banjir Bandang Bisa Teratasi?

Beberapa tahun belakangan ini saat musim penghujan banjir bandang sering menerjang beberapa kawasan Bojonegoro, Tuban dan beberapa daerah di Jawa Timur.

Seperti yang terjadi di kabupaten Tuban, yakni di kota Tuban sendiri, Merakurak, Montong dan Parengan. Juga di beberapa wilayah Bojonegoro seperti di Sekar, Temayang dan Ngasem.

Terus kenapa ha lini bisa terjadi? Kalau dicermati secara komprehensif tentunya hal-hal inilah penyumbang terbesar terjadinya banjir bandang tersebut, yakni rusaknya hutan atau daerah tangkapan air akibat dari eksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa terkendali, terjadinya pendangkalan sungai atau saluran air dan situ atau danau yang ada, terjadinya curah hujan yang tinggi akibat perubahan iklim / climate chancge. Dan juga tidak memadainya saluran-saluran yang ada untuk menampung air hujan yang ada.

Untuk mengatasi banjar bandang tersebut tentunya kerjasama semua pihak harus segera dilakukan. Pemerintah harus fokus dalam penanganan revitalisasi infrastruktur air dan menggalakkan pembelajaran / pemahaman ke masyarakat akan pentingnya menjaga daerah resapan air juga menjaga kebersihan sungai dan saluran air yang ada.

Menata ulang dan melakukan kajian teknis ulang terhadap daerah resapan air, melakukan re-engineering terhadap design sungai / saluran air dan danau / situ adalah hal yang sangat mendesak dilakukan. Kemudian mengaplikasikan hasil re-engineering tersebut.

Karena dengan kondisi hutan yang gundul dan sungai-sungai / saluran-saluran yang mengalami sedimentasi tentunya sudah tidak memadai lagi untuk menampung dan mengalirkan air hujan yang intensitasnya semakin membesar. Dan tidak kalah pentingnya adalh mengajak masyarakat ikut bertanggungjawab untuk menjaga daerah resapan air agar tidak semakin rusak, Dan menjaga kebersihan saluran air / sungai yang ada.

Kenapa harus dilakukan re-engineering terhadap kapasitas daerah resapan air dan terhadap danau / situ exusting dan sungai / saluran air existing? Hal ini sangat diperlukan karena sudah berubahnya parameter-parameter yang ada, mulai dari perubahan intensitas hujan, perubahan kapaaitas resapan air, perubahan daya tanping waduk dan sungai serta saluran. Mengingat perubahan tersebut maka re-engineering sangat diperlukan dan sangat mendesak sifatnya.

Langkah-langkah usaha tersebut tentunya memerlukan dana yang sangat besar dan juga memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten serta tentunya partisipasi masyarakat.

Sehingga dengan langkah-langkah usaha tersebut diharapkan banjir banding yang terjadi bisa dikurangi. Semoga! (*MA*)

Tinggalkan komentar

Tak Sesuai SOP Flaring, Komisi D Ancam Pidanakan JOB P-PEJ

Rabu, 03-02-2016

JATIMTIMES, SURABAYA – Komisi D DPRD Jawa Timur  mengancam akan mempidanakan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ), jika kegiatan  flaring Pad A di Lapangan Sukowati, Desa Campurejo, Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan adanya kebocoran gas tersebut.

Akibatnya bau yang tercemar Hydrogen Sulfida (H2S) melebihi ambang batas yakni berjumlah 1 PPM (Part of Gas Million Parts of Air).

“H2S itu sangat berbahaya untuk manusia karena ada ambang batas untuk menghirup bau gas tersebut, lebih dari 5 PPM bisa jadi masalah kesehatan, seperti mual-mual dan gangguan pernafasan,’ ujarnya, di Surabaya, Rabu (3/2/2016).

Politisi asal dapil IX (Kabupaten Tuban dan Bojonegoro) ini mendesak pihak terkait untuk melakukan  penyelidikan penyebab terjadinya kebocoran gas. Jika ada unsur kelalaian, atau tidak sesuai SOP, maka JOB P-PEJ dapat dituntut di pengadilan.

“Kalau ada upaya kelalaian bisa dituntut. Bagaimana mungkin perusahaan besar sampai lalai. Seharusnya mereka (JOB P-PEJ) mempunyai catatan terakit resiko yang akan terjadi, dan itu menjadi pertimbangan sebelum flaring,” tegasnya.

Selain itu, Khozanah meminta kepada pemerintah pusat harus segera menangani masalah ini dengan melakukan evaluasi terhadap ijin flaring. Mengingat kebocoran gas ini tidak sekali saja, namun sudah terjadi tahun 2000.

Komisi D berharap munculnya bau H2S tersebut menjadi pelajaran agar tidak terjadi kembali. Jika kedepan masih terjadi bau menyengat, maka DPRD Jatim mendesak pusat agar menutup permanen kegiatan flaring tersebut.

JOB P-PEJ harus segera menangani masyarakat yang menjadi korban akibat bau H2S, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. “Warga harus diberi ganti rugi dengan diberi kompesasi. Korban tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan komentar

Dewan Desak Revitalisasi Sungai Agar Terhindar Bencana

SURABAYA ( Media Bidik ) -Intensifitas hujan yang tinggi adalah salah satu penyebab  terjadinya bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah Jawa Timur ,namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan utama penyebab banjir melanda. Menurut Khozanah Hidayati,SP  Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan melihat hujan yang terjadi akhir-akhir ini bukan hanya karena intensifitas hujan cukup tinggi,akan tetapi dangkalnya sungai dan gundulnya hutan akibat alih fungsi juga menjadi penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah daerah Jawa Timur.

“Perlunya Pemerintah melakukan revitalisasi sungai agar saluran air sungai akibat hujan lebat tak meluap, dan perlunya juga Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar melakukan pengerukan dan pelebaran sungai supaya aliran sungai akibat hujan deras bisa teratasi,” terang Khozanah di gedung DPRD Jatim,Rabu (24/2).

Ibu muda yang akrab di panggil Mbak Ana ini mencontohkan, seperti hujan yang terjadi didaerah Tuban, menurutnya banjir yang melanda di daerah Tuban tersebut akibat pedangkalan sungai dan banyak hutan yang sekarang di tebangi yang gunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik.”Saya prihatin melihat masyarakat Tuban yang terkena bencana banjir yang cukup tinggi hingga 2 meter lebih, bisa dibayangkan selain banyak korban masyarakat, puluhan hektar milik petani yang siap panen akhirnya hancur tanpa ada kepastian,” terangnya.

Politisi Fraksi PKB asal Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban dan Bojonegoro ini meminta Pemerintah agar serius memperhatikan masyarakat yang menjadi korban bencana banjir, Dinas terkait  yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) harus tanggap memberikan bantuan secepatnya bagi korban bencana banjir.

Begitu pula, lanjut Khozanah, Ia mendesak agar Dinas PU Pengairan melakukan revitalisasi sungai, mengingat penyebab banjir bukan karena intensifitas hujan tinggi saja,melainkan dangkalnya sungai juga menjadi penyebabnya.”Ini menjadi evaluasi bersama baik dari Pemerintah maupun pihak-pihak swasta yang mempunyai kepentingan membangun pabrik, supaya serius memikirkan dampak  gundulnya hutan akibat alih fungsi dan dangkalnya sungai, sehingga ke depan tak akan lagi terjadi bencana banjir yang cukup tinggi,” tegas nya.(rofik)

Tinggalkan komentar

SKPD Diminta Koordinasi agar Tak Ganggu Perekonomian

Sabtu, 23 Mei 2015  10:15

ROFIKI – SURABAYA

ANCAMAN kekeringan di Jatim terjadi hampir setiap tahun. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati meminta supaya pemerintah melakukan antisipasi jauh-jauh hari, sehingga dampaknya tidak merembet ke masalah perekonomian di Jatim.

Menurutnya, sejak dulu pihaknya sudah meminta pada pemerintah pusat untuk membantu realisasi pembangunan waduk dan embung-embung di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Embung tersebut sebagai cadangan irigasi di saat musim kemarau.

“Sudah kami koordinasikan ke pusat agar bisa membantu dalam pembangunan waduk maupun embung,” tutur politisi dari Fraksi PKB itu, Jumat (22/5).
Untuk mengantisipasi kekeringan, pihaknya meminta kepada Pemprov agar segera melakukan pemetaan, serta mengambil langkah seperti pemberian bantuan pompa air.

“Selain itu, Pemprov harus turut membantu melakukan penanganan tanggap darurat berupa pengadaan air bersih. Jangan sampai nantinya masyarakat menderita berkepanjangan,” ujarnya.

Sementara Agus Maimun, anggota Komisi B, menuturkan tidak sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab mengatasi kekeringan itu ke Pemprov. Dia mendesak kepada Pemprov untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Paling tidak teman–teman dinas segera melakukan pemetaan dan segera mengambil langkah cepat. Salah satunya dengan upaya bantuan pompa air, embung maupun waduk terutama daerah yang memiliki aliran sungai atau waduk,” tuturnya.

Lebih lanjut, pengawalan dalam pembuatan embung tersebut bukan pada komisinya (Komisi B, red). Melainkan ada pada komisi yang membidangi masalah infrastruktur yakni Komisi D dan juga ada dikomisi E karena juga ada tanggung Jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Kita di komisi B yang sangkut pautnya pertanian kena dampaknya saja. Untuk mendesak dalam pembuatan embung jelas bukan tupoksi kami. Kita hanya memfasilitasi untuk mengkoordinasikan ke teman teman komisi yang membidangi infrastruktur,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada 2014 ada 10 daerah di Jatim yang dilanda kekeringan. Yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Madiun, Lumajang dan Lamongan.(Dikutip dari betitametro.com)

Tinggalkan komentar

Relawan Jokowi Dorong Percepatan Pengaktifan Solo Velley Warken Di Bojonegoro

SuaraBojonegoro – Kanal Solo velley yang sudah ada sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda adalah solusi atas persoalan banjir Bengawan Solo dan kekeringan yang selalu menjadi ciri khas wilayah Kabupaten Bojonegoro di setiap tahun.

Pada tahun 2014 lalu Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pengairan sebagaimana diberitakan akan melakukan pengkajian atas pengaktifan kembali kanal Solo sepanjang 72 km mulai dari ujung barat (Desa Luwihaji Kecamatan Margomulyo) sampai ujung timur, yakni kecamatan Boureno dengan lebar antara 200-300 meter.

Para relawan Jokowi, seperti Nasihan AZ ketua Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Jawa Timur, menyebutkan bahwa belum ada keseriusan dari Pemkab Bojonegoro terkait Solo Velley tersebut, “Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Bengawan Solo sudah menunjukkan dukungan untuk mengaktifkan kembali solo velley warken ini, tetapi sampai saat ini belum terlihat keseriusan dari Pemkab Bojonegoro dalam upaya mengaktifkan kembali kanal solo tersebut.”

Dijelaskan pula DPRD Bojonegoro terutama komisi yang membidangi hal ini agar memanggil dinas pengairan untuk memastikan sejauh mana progress perkembangan pengaktifan kanal solo.

“Karena ini menyangkut produktifitas pertanian dan swasembada pangan untuk mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Khozanah hidayati. SP anggota DPRD Propinsi Jawa Timur menambahkan, bahwa Kanal Solo harus segera dipercepat pengaktifannya, karena diyakini mampu atasi problem banjir bandang dan kekeringan di wilayah selatan kabupaten Bojonegoro yang akhir-akhir ini sering terjadi.

“Saya berpikir, sudah saatnya masyarakat Bojonegoro sejahtera dan bermartabat dengan kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Angling Dharma, yang merupakan anugerah dari Tuhan YME,” pungkas anggota Dewan yang akrab dipanggil Mbak Ana tersebut. (Achsan/Ketua Karang Taruna Tuban) – Dikutip dari SuaraBojonegoro.com, 23 Mei 2015

Tinggalkan komentar

Menagih Janji Hari Santri

Menyongsong Muktamar NU ke 33

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim)

Saat kampanye pilpres 2014 lalu Jokowi berjanji kepada pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Malamg, Jawa Timur KH. Thoriq Bin Ziyad  untuk menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Dan janji tersebut mendapatkan respon cukup antusias dari kalangan warga nahdliyyin sehingga mayoritas mereka menentukan pilihanya pada Jokowi saat pilpres 2014. Walau janji tersebut sempat menuai kontroversi karena tanggapan dari politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), yakni Fahri Hamzah yang mengatakan ide hari santri sebagai ide gila lewat kicauanya di account media sosial Twitter.

Setelah hampir satu tahun berlalu janji Jokowi yang memenangi pilpres 2014 perihal penetapan Hari Santri Nasional belum juga diwujudkan. Entah karena masih dalam penggodokan untuk penetapannya atau memang belum sempat digodoknya atau jangan-jangan memang  justru dibatalkan mengingat ide tersebut sempat jadi polemik  karena dianggap ide gila.

Penetapan Hari Santri Nasional tersebut tentunya mempunyai makna historis dan strategis bagi NU. Mengingat mayoritas komunitas yang dinamakan santri adalah anggota NU. Sebagai anggota resmi organisasi NU atau merasa anggota NU karena amaliyah ibadahnya mengacu ke ajaran ahlus sunah wal jama”ah ala NU. Untuk itu NU perlu merumuskan kapan sebaiknya Hari Santri Nasuonal diperingati dan merekomendasikannya kepada pemerintah untuk ditetapkannya. Dan pada saat muktamar NU ke 33 di Jombang pada awal Agustus mendatang adalah waktu yang tepat untuk memusyawarahkannya.

Kenapa Hari Santri?

Hari santri perlu diperjuangakan untuk bisa ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk penghargaan bangsa Indoneisa terhadap perjuangan kaum santri pada era sebelum kemerdekaan, saat perang kemerdekaan, saat orde baru tersebut maupun saat era reformasi sekarang ini.

Pada era kebangkitan nasional di era 1920 – an, kaum santri bahu membahu dengan elemen-elemen bangsa lainya terlibat dalam pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan hingga saat detik-detik kemerdekaan. Pada masa itu organisasi-organisasi pergerakan bermunculan, termasuk di dalamnya organisasi Nahdhotul Ulama (NU).

Pada masa kemerdekaan, kaum santri yang diwakili oleh KH. Wahid Hasyim yang terlibat dalam badan konstituante dengan suka rela dan ihlas untuk mengganti sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta yang berbunyi  “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.  Penggantian kalimat sila pertama tersebut demi mewadahi usulan dari saudara-saudara kita dari Indonesia Timur yang tidak menghendaki adanya kalimat diskriminatiif tersebut yang hanya diperuntukkan bagi mayoritas penduduk muslim. Bisa dibayangkan jika wakil dari kaum santri tidak menyetujui dari permintaan tersebut niscaya NKRI tidak akan berdiri seperti sekarang ini atau NKRI akan terpecah belah karena beberapa daerah dari Indonesia Timur seperti Bali, Nusatenggara Timur, Sulawesi Utara dan Maluku yang mayoritas penduduknya non muslim akan memisahkan diri dari NKRI.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa pada saat perang kemerdekaan kaum santri peranannya sangatlah besar dan berarti. Seperti saat perang 10 Nopember 1945 di Surabaya yang sangat masyhur tersebut. Ro’isul Akbar NU KH. Hasyim Asy’ari mendeklarasikan Resolusi Jihad. Yang pada intinya mewajibkan kepada bagi semua muslim di radius 94 km dari Surabaya untuk berjihad angkat senjata melawan penjajah yang berusaha menjajah kembali negeri ini. Dengan Resolusi Jihad tersebut akhirnya perang kemerdekaan 10 Nopember 1945 di Surabaya berhasil memporak-poranndakan dan memalukan pasukan sekutu yang dipimpin Inggris.

Walau pada saat orde baru kaum santri benar-benar terpinggirkan dari gelanggang pemerintahan negeri ini. Namun mereka tidak mengadakan perlawanan terhadap pemerintah. Mereka tetap patuh dengan apa yang digariskan pemerintahan pada saat itu. Dan tidak membuat masalah apalagi perlawanan. Bahkan saat ramainya kontroversi penerapan azas tunggal Pancasila bagi semua organisasi di Indonesia. NU lah yang tampil paling depan untuk menerima azas tunggal tersebut dan mengkampanyekan kepada organisasi sosial lainya.

Peran kaum santripun pada saat reformasi tidaklah bisa dianggap kecil. Pada saat-saat akhir kepemimpinan presiden Soeharto dimana kondisi negara sedang genting karena demonstrasi dimana-mana para pemimpin kaum santrilah yang menghibur dan ‘mengojok-ojok” Soeharto untuk lengser dari kursi presiden. Mereka adalah Gus Dur dan Emha Ainun Najib. Dan akhirnya apakah berkat desakan itu atau karena lainnys akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan yang telah 32 tahun didudukinya.

Dari uraian perihal peran aktif kaum santri di atas, sudah jelaslah kontribusi besarnya bagi bangsa. Sehingga sudah sepantasnya bangsa ini memberikan tetenger akan peran besar tersebut dengan memperingatinya dengan adanya Hari Santri Nasional.

Kapan Sebaiknya Hari Santri?
Sebelum kita ulas perihal sebaiknya kapan hari santri diperingati, alangkah baiknya kita mencari esensi manfaat dari hari santri tersebut. Apakah sekedar peringatan penuh dengan hura-hura sebagai pelipurlara atau ada manfaat yang lebih dalam. Mengingat sudah banyak hari-hari spesial yang perlu diperingati di negeri ini. Tentunya peringatan hari santri harus ada benang merah yang cukup jelas untuk  menghubungkannya dengan tanggal dimana hari santri ditetapkan.

Kalau tanggal 1 Muharram seperti yang dijanjikan Jokowi saat kampanye pilpres tahun lalu, tentunya kurang pas mengingat 1 Muharam sudah diperingati sebagai Tahun Baru Islam oleh masyarakat Muslim dunia. Di samping itu 1 Muharram juga tidak ada benang merah yang spesifik dengan sejarah perjalanan bangsa secara umum ataupun secara khusus bagi kaum santri.

Namun kalau kita cermati secara seksama akan sejarah peran kaum santri terhadap sejarah perjalanan dan perjuangan bangsa di masa lalu seperti dinukill di atas. Tentunya pantaslah kalau peringatan Hari Santri Nasional ditetapkan bertepatan dengan dimana kaum santri mempunyai puncak darma baktinya pada saat awal-awal berdirinya negeri ini, yakni saat  dikumandangkannya Resolusi Jihad oleh Hadratus Syaih KH. Hasyim Asy’ari untuk mendeklarasikan kwajiban bagi semua muslim di radius 94 km dari Surabaya untuk angkat senjata melawan penjajah yang berusaha menjajah kembali negeri ini. Tanggal tersebut adalah 22 Oktober, dimana pada tahun 1945 pada hari tersebut telah dikumandangkan seruan jihad untuk mempertahankan kemerdekaan yang belum genap berunur 3 bulan.

Dengan seruan jihad tersebut maka Belanda dan Sekutu yang berusaha merebut kota Surabaya kocar-kacir karena mendapatkan perlawanan yang sangat heroik dari segenap anak bangsa utamanya kaum santri yang terpanggil seruan Resolusi Jihad tersebut.

Sehingga bisa dikatakan seandainya tidak ada seruan Jihad dari Mbah Hasyim mungkin Belanda dengan dibantu Sekutu berhasil menjajah kembali negeri ini. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa perang besar 10 Nopember 1945 di Surabaya yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan adalah berkat “letupan” seruan Jihad dari Mbah Hasyim ini. Bung Tomo dengan pidatonya yang heroik dengan diselingi pikikan Allahu Akbar juga berkat konsultasinya kepada Mbah Hasyim Asya’ri.

Sehingga pantaslah kalau tanggal dimana Resolusi Jihad dikumandangkan (tanggal 22 Oktober) mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah perjuangan bangsa ini. Juga mempunyai benang merah yang jelas dengan perjuangan kaum santri itu diperingati sebagai hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya kalau hari tersebut diperingati sebagai Hari Santri Nasional.

Semoga nantinya kalau hari santri sudah ditetapkan untuk diperingati setiap tanggal 22 Oktober, maka sejarah Resolusi Jihad NU seperti diuraikan di atas tidak akan dilupakan oleh sejarah dan bisa dijadikan ibroh bagi anak bangsa, khususnya para generasi muda. Sehingga mereka tidak sembarangan memaknai jihad seperti yang digembar-gemborkan oleh kaum radikalis belakangan ini, semoga!.

,

Tinggalkan komentar

NU di Tengah Maraknya Radikalisne

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Jatim)

Seiring dengan lahirnya reformasi,  bermacam – macam idiologi masuk dan berkembang baik yang berhaluan ekstrim kiri sampai ekstrim kanan. Hal ini tidak bisa dihindari karena sebagai konsekuensi negara demokrasi maka tidak dibenarkan adanya larangan untuk berorganisasi atau menyatakan pendapat termasuk beridiologi beda asalkan tidak menganjurkan dan berbuat kekerasan.

Demikian juga paham-paham Islam radikal juga berkembang cukup pesat. Mulai dari paham yang gemar mengkafirkan saudara muslimnya sendiri, paham yang bercita-cita mendirikan negara Islam Nusantara, sampai paham yang bercita-cita menyatukan dunia dengan kekhalifahan.

Bahkan akhir-akhir ini marak warga IndonesIa yang bersimpati dan bergabung dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syam), yakni kelompok yang mengklaim sebagai Daulah Islamiyah yang dikepalai oleh Abu Bakr Al Baghdadi. Dan konon sudah lebih dari lima ratus orang Indonesia yang bergabung dengan kelompok ISIS tersebut untuk ber–“jihad” di Iraq dan Syiria. Dan bahkan beberapa kelompok radikal di dalam negeri sudah ada yang menyatakan baiat kepada kelompok ISIS ini.

Berkembangnya Islam radikal ini konon sudah menyusup ke segala lapisan masyarakat. Dari dunia kampus sampai dunia pesantren. Dari pelosok desa sampai kota. Dari yang berprofesi petani sampai pedagang. Dari yang berpangkat pamong desa sampai aparat keamanan. Ternyata mereka ini  menyusup kedalam masyarakat dengan membonceng maraknya gairah beragama yang juga marak mulai awal era reformasi.

Kenapa eksistensi kelompok radikal di negeri tercinta ini sangat marak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita harus memahami perihal tujuan kelompok radikal ini melakukan aksinya dan juga harus ditelusuri bagaimana pemerintah dalam hal ini pihak aparat keamanan memperlakukan mereka selama ini.

Dan bahkan juga harus direview ulang bagaimana kelompok elit mainstream muslim negeri ini berinteraksi dengan kelompok-kelompok radikal selama ini. Apakah para elit muslim main stream negeri ini sudah melakukan pendekatan yang intensif dan benar terhadap mereka sehingga mereka tercerahi untuk tidak salah mengartikan penafsiran jihad, salah mengartikan arti daulah islamiyah maunpun salah metode melakukan dakwah.

Lebih rincinya kalau boleh penulis sederhanakan diantara penyebab suburnya perkembangan kelompok radikal adalah pertama,
gairah menemukan dan memahami ajaran agama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kurang mendapat respon yang baik dari para elit muslim main stream negeri ini. Sehingga akhirnya sebagian masyarakat yang pengetahuan agamanya tersebut masih dangkal mendapat bimbingan dan pencerahan keagamaan dengan pandangan yang keliru dari para kelompok radikal.

Kedua, belum adanya usaha-usaha dialog nyata dari muslim main stream negeri ini dengan para kelompok radikal. Yang ada hanya saling menyalahkan antar keduanya. Sehingga saling pengertian dan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathoniah antar keduanya tidak bisa terwujud.

Ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh aparat keamanan terlalu ‘security centris’. Sehingga segala sesuatu yang berbau kelompok teroris hampir selalu berakhir dengan aksi penembakan para pelaku teror. Ataupun kalau mereka tertangkap hidup-hidup, nasib mereka akan dihukum berat tanpa ada usaha penyadaran akan pemahaman keagamaan mereka yang salah dan sesat.

Keempat, kondisi sebagian masyarakat yang frustasi akan kondisi penegakan hukum di negeri ini seperti semakin merajalelanya korupsi, maraknya aksi premanisme dan mafia hukum dan sebagaianya. Akhirnya sebagian masyarakat yang sudah frustasi tersebut melirik terhadap janji-janji instan kelompok-kelompok radikal yang meniupkan angin syurga. Sehingga sebagian masyarakat tersebut bersimpati kepada kelompok radikal.

Kelima, tidak adanya pembinaan perekonomian terhadap kelompok-kelompok yang terindikasi teroris dan bersimpati terhadap teroris. Begitu mereka terindikasikan kelompok teroris seolah-olah akses mereka terhadap kegiatan perekonomian seakan-akan sengaja dipersulit, padahal sebagain besar mereka ini dari golongan ekonomi menengah kebawah, sehingga sedikit saja ada tawaran menarik dari kelompok radikal kepada mereka dengan janji syurga plus upah ribuan dolar perbulan maka mereka otomatis akan bergabung.

Agar kelompok-kelompok radikal tersebut tidak bertambah besar,  menyusup dan menyebar ke  tengah-tengah masyarakat, dan kalau memungkinkan mereka akhirnya sadar akan kesalahan ajaran yang mereka ugemi tersebut. Maka NU yang akan mengadakan muktamar pada bulan Agustus mendatang di Jombang, haruslah merumuskan strategi untuk menangkal dan membendung ajaran radikal yang mengatasnamakan agama tersebut.

Strategi tersebut harus bisa  memberikan pencerahan keagamaan yang benar berdasarkan islam rahmatan lil alamin kepada komunitas yang mempunyai gairah keagamaan yang tinggi namun menjadi target utama dari kelompok radikal,  seperti kampus-kampus perguruan tinggi,  daerah-daerah urban perkotaan, dan sebagainya.

Juga harus dirumuskan strategi untuk melakukan dialog keagamaan atau melakukan kegiatan sosial terhadap kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan beridiologi radikal atau yang bersimpati kepada kelompok radikal agar terjadi hubungan uhuwah islamiyah dan uhuwah wathoniyah yang intent sehingga tidak ada timbul saling curiga yang akhirnya mengarah kepada perbuatan radikal ataupun terror..

Yang tidak kalah penting juga adalah strategi kerjasama dengan aparat keamanan yang bertugas menangani kelompok-kelompok teror.  Kerjasama tersebut bertujuan untuk melakukan penyadaran kepada kelompok teror agar mereka bisa memahami Islam secara benar, yakni  Islam yang damai dan rahmatan lil alamin.

Semoga nantinya strategis hasil perumusan tersebut bisa diaplikasikan dengan tepat. Sehingga Islam di Indonesia benar-benar jauh dari ajaran radikal dan ajaran teror. Dengan demikian maka negara Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia ini akan menjadi qiblat Islam dunia, semoga. (KH. 30 April 2015)

Tinggalkan komentar

Pertanian Organik Sebagai Solusi Keluar dari Masa Sulit

Oleh : Khozanah Hidayati (anggota DPRD Jatim FPKB)

Beberapa tahun belakangan ini para petani selalu didera kerugian yang terus menerus. Saat awal tanam, pupuk bersubsidi selalu hilang dari pasaran dan saat panen harga komoditas yang dipanen jatuh di pasaran. Di samping itu hasil panen yang didapat jauh dari ekpektasi, hal ini karena kondisi tanah pertanian mereka sudah mengalami kejenuhan akibat asupan pupuk-pupuk kimiawi dan pestisida yang digunakan puluhan tahun ini telah merusak struktur tanah yanga ada.

Kelangkaan pupuk bersubsidi saat para petani membutuhkan seolah selalu terjadi berulang setiap tahun dan setiap musim tanam. Pupuk bersubsidi menghilang dari pasaran dan kalaupun ada harganya jauh di atas harga subsidi yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan bahkan ternyata banyak pupuk bersubsidi yang di selewengkan oleh oknum-oknum pemilik kios pupuk untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Pemerintah sendiri mewacanakan untuk menghapus pupuk bersubsidi dan menggantinya dengan subsidi pada harga jual dari pada hasil pertanian. Ini pertujuan agar tidak ada penyelewengan pupuk bersubsidi lagi. Karena mengingat tingginya disparitas harga antara pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi. Di samping itu pemerintah juga mewacanakan untuk menata ulang tata kelola pupuk bersubsidi agar rantai distribusi pupuk bersubsidi yang ada sekarang tidak justru menjadi pelaku kecurangan dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi.

Persoalan-persoalan tersebut di atas akan terus terjadi sepanjang disparitas antara harga pupuk subsidi dan non subsidi begitu tingginya. Juga kalau nanti pemerintah jadi mengalihkan subsidi kepada harga hasil pertanian, tentunya juga akan terjadi penyelewengan jika disparitas harganya menguntungkan bagi si pelaku penyelewengan tersebut.

Jatuhnya harga komoditas saat panen raya tiba sebenarnya adalah merupakan hukum ekonomi, dimana saat suplai barang berlebih otomatis harga barang tersebut akan turun. Namun penurunan harga yang tidak wajar seperti pada komoditas pertanian saat panen adalah bisa jadi karena permainan tengkulak yang mengharapkan keuntungan berlebih dari bisnis ini.

Semestinya pemerintah harus memberikan keberpihakan kepada para petani dengan melakukan pembelian hasil panen berapapun jumlahnya. Sehingga para tengkulak yang mencoba melakukan permainan harga akan mundur dengan sendirinya.

Di samping permasalahan pupuk kimiawi seperti diuraikan di atas. Para petani sekarang ini juga mengalami kondisi tanah pertanian mereka yang sudah jenuh akibat pemakaian pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan terhadap tanaman mereka. Kondisi ini akan menyebabkan hasil panennya tidak sesuai harapan baik dari sisi kwalitas maupun dari sis kwantitas.

Untuk keluar dari permasalahan tersebut bagaimana dengan gagasan untuk kembali ke pertanian organik? Jika petani memilih untuk bertani secara organik, mereka tidak akan tergantung kepada pupuk kimiawi (pupuk pabrik). Membuat pupuk sendiri membuat petani lebih mandiri sehingga pemerintah tidak perlu memberi subsidi pembelian pupuk kimiawi. Di samping itu membuat pupuk sendiri akan menghemat atau menekan biaya produksi..

Di sisi lain, pertanian organik di Indonesia dapat menjadi suatu alternatif pemenuhan kebutuhan pangan di dalam jangka panjang yang ramah lingkungan. Untuk mendukung produksi pupuk organik petani, sebaiknya pemerintah mengembangkan program ternak bagi petani. Kotoran ternak seperti sapi atau kambing dapat menjadi sumber pupuk organik yang baik. Petani juga perlu mendapat bantuan untuk peningkatkan ketrampilan dalam hal pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk organik.

Namun, apakah kembali ke pertanian organik bisa semudah itu? Sebagian petani di Indonesia terbiasa menggunakan pupuk kimiawi yang memberi respon cepat pada tanaman. Urea, misalnya, akan menghasilkan tanaman yang tumbuh dengan cepat jika dibandingkan dengan pupuk organik.

Dan bahkan pada masa tiga tahun pertama kembali ke pertanian organik akan menurunkan produksi pertanian. Tahun-tahun awal ini akan mengalami banyak kendala dan membutuhkan tabungan yang cukup dari petani untuk bertahan. Pertanian organik juga membutuhkan teknologi bercocok tanam, penyediaan pupuk organik, pengendalian hama tanaman menggunakan pestisida alami serta manajemen yang berbeda dengan pertanian dengan teknologi revolusi hijau.

Pemerintah, akademisi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian perlu menanamkan kesadaran pada masyarakat dan petani akan perlunya melestarikan lahan dan menjaga lingkungan dengan pengurangan penggunaan bahan kimia sintetis. Semua pihak perlu bersama-sama mengubah orientasi petani yang sudah terjerumus pada sistem pertanian revolusi hijau ini.

Produktivitas pertanian yang selama ini diupayakan dengan penggunaan benih, pupuk, dan pestisida kimiawi ini selain tidak ramah lingkungan juga memiskinkan petani karena mereka tidak lagi mandiri dan enggan memproduksi benih sendiri. Penyadaran ini bisa disertai promosi jika dalam jangka panjangnya pertanian organik juga memberikan keuntungan secara materi.
Pertanian Organik sebagai Solusi
Melihat perkembangan dunia pangan khususnya produk pertanian dewasa ini, sudah menjadi keharusan apabila pertanian dilaksanakan secara organik. Potensi mengembangkan pertanian organik di Indonesia pun terbilang sangat terbuka lebar, hal ini karena tersedianya berbagai unsur tanaman yang berfungsi sebagai pupuk organik maupun pestisida nabati serta memungkinkan berkembangbiaknya musuh alami (predator) bagi pengendalian siklus hidup hama dan penyakit.

Pupuk organik (kompos) sudah tidak asing lagi bagi petani-petani di Indonesia. Pada era pertanian klasik kompos yang biasanya terbuat dari kotoran hewan maupun sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk digunakan sebagai bahan andalan penyubur tanaman. Seiring dengan maraknya penggunaan pupuk kimia keberadaan pupuk organik pun mulai ditinggalkan oleh para petani.

Begitu juga dewasa ini perkembangan hama dan penyakit tanaman cukup memprihatinkan. Hail ini banyak yang menilai hal tersebut disebabkan oleh faktor anomali cuaca dan rusaknya ekosistem alam. Tetapi meningkatnya hama dan penyakit tanaman dewasa ini juga tidak menutup kemungkinan karena berkurangnya musuh alami (predator) di alam bebas, sehingga terjadi ketidak seimbangan ekosistem. Contohnya; mewabahnya hama tikus dikarenakan populasi ular yang sudah langka, mewabahnya wabah belalang karena menurunnya populasi burung pemakan belalang, dan lain sebagainya.

Disamping penggunaan musuh alami untuk pengendalian hama dan penyakit, penggunaan pestisida nabati juga sangat mungkin untuk diterapkan. Indonesia memiliki varitas tumbuhan obat untuk penggunaan pestisida nabati. Penggunaan pestisida nabati ini juga sudah tidak asing lagi penggunaannya oleh para petani tradisional. Seperti penggunaan tembakau untuk mengusir hama wereng dan lain sebagainya.

Pertanian organik memang tidak memberikan reaksi instan pada hasil-hasil pertanian, akan tetapi dengan pelaksanaan pertanian organik akan membawa pertanian berjangka panjang dan memberikan solusi bagi tersedianya bahan pangan yang sehat. Oleh karena itu di era pertanian modern sekarang ini, penerapan pertanian organik mutlak diperlukan, secara gradual dan sistematis para petani sedikit demi sedikit dikurangi ketergantungannya terhadap bahan-bahan kimiawi.
Agar kiranya program kembali ke pertanian organik ini berhasil dan sukses, maka diperlukan beberapa syarat untuk tercapainya, yakni: pertama ada keberpihakan secara politik dari dari pemerintah dengan penerapan program-program pertanian organik dan memberikan stimulus dana yang bisa menarik para petani untuk berpindah dari pertanian revolusi hijau ke pertanian organik.

Kedua, adanya tenaga penyuluh pertanian yang handal untuk terjun ke lapangan membantu para petani untuk bertani secara organik. Tanpa didukung tenaga penyuluh pertanian yang handal maka tentunya program ini tidak akan berhasil karena para petani sudah lupa akan tata-cara bertani secara organik dan efektif.

Ketiga, kerjasama antara Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pertanian untuk melakukan pendampingan dan memotifasi para petani untuk bercocok tanam secara organic. Dengan pendampingan dari LSM-LSM tersebut diharapkan ide-ide kreatifnya dan motifasinya bisa ditularkan kepada para petani.

Keempat, kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan temuan-temuan baru di bidang pertanian organik. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini penting agar penemuan-penemuan hasil penelitian iitu dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata didunia pertanian, bukan hanya sebagai karya ilmiah yang dibukukan dan dijadikan referensi di perpustakaan-perpustakaan tanpa aplikasi nyata.

Disamping mendorong para petani beralih dari pertanian revolusi hijau (konvensional) ke pertanian organik. Perlu juga kiranya mendorong petani untuk menanam tanaman varietas unggul lokal yang akhir-akhir ini harganya cukup mahal, misalnya padi merah, padi hitam, padi pendok (varietas padi unggul dari Tuban) dan lain sebagainya.

Dengan memasyarakatkan dan memperbanyak tanaman-tanaman dari jenis varietas unggul lokal tersebut, maka bisa diciptakan peluang sebagai tanaman ikon atau unggulan tiap daerah. Sehingga secara otomatis akan mendongkrak nilai keekonomianya..

Dengan terlaksanananya sistem pertanian organik, berarti lepasnya ketergantungan petani dari pupuk dan obat-obatan kimiawi, masa depan pertanian di Indonesia akan semakin baik, para petani bisa mandiri serta produk pertanian jelas semakin berkualitas. Juga sebsidi pupuk yang menguras anggaran Negara bisa dihentikan. Apalagi jika dibarengi dengan menanam tanman varietas unggul lokal. Biaya produksi bertani akan bisa diturunkan dan harga dari komoditas yang dipanen akan jauh di atas harga komoditas dari pertanian konvensioal. Sehingga diharapkan hasil yang didapatkan akan memberikan kesejahteraan para petani. Semoga. (KH; 16 April 2015).

Tinggalkan komentar

Hari Kartini, Antara Kebaya dan Emansipasi

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota DPRD Jatim, Fraksi PKB)

Hari ini, 21 April adalah hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Sudah 136 tahun peristiwa kelahiran tersebut terjadi. Namun kelahiran beliau tersebut tetap dikenang dan diperingati di seantero negeri ini sebagai Hari Kartini. Karena kepeloporan beliau terhadap emansipasi wanita dan perjuangan terhadap kesetaraan genderlah hari tersebut dikenang dan diperingati.

Sekarang Kartini identik dengan kebaya. Hari ini, sudah bisa dipastikan sejumlah karyawan wanita akan mengenakan “pakaian nasional” (kebaya, kain dan sanggul) ke kantor. Begitu juga anak-anak perempuan yang masih sekolah TK, SD, SMP dan SMU akan mengikuti lomba berpakaian nasional ala RA. Kartini atau membaca surat-surat RA. Kartini. Begitu melegendanya pahlawan emansipasi wanita negeri ini, sehingga hampir semua anak bangsa pasti mengetahui dan hapal lagu “Ibu Kita Kartini” yang membahas tentang kepahlawanan emansipasinya.

Namun patut disayangkan, banyak kaum wanita negeri ini yang hanya mengaitkan RA. Kartini dengan kebaya dan surat-suratnya itu, yang termuat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jarang orang yang membicarakan tuntutan RA. Kartini terhadap belenggu atau kungkungan adat istiadat yang menyebabkan kaum wanita negeri ini tertinggal.

Sehingga dengan peringatan hari lahir RA. Kartini yang hanya berkisar antara kebaya dan surat-suratnya itu akan kehilangan esensi dan tujuan dari perjuangan RA. Kartini sendiri perihal emansipasi wanita dan perjuangan melawan dari kungkungan budaya yang feodalistik, kolonialis dan patriaki.

Semestinya peringatan Hari Kartini tidak hanya menonjolkan lomba berkebaya, menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini” atau membaca surat-surat RA. Kartini semata, namun juga harus menonjolkan atau membahas perlawanan beliau terhadap tradisi adat yang mengungkung kaum perempuan. Dan juga harus mengekspose perjuangan RA. Kartini perihal emansipasi wanita agar mendapat pendidikan yang layak, mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang baik dan lain sebagainya.

Di sekeliling kita masih banyak wanita yang dipoligami, wanita yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan masih juga banyak ditemukan wanita yang menjadi korban trafficking dan bahkan akhir-akhir ini ada wanita yang dijadikan obyek gratifikasi oleh para pejabat korup yang justru sebenarnya mereka berkewajiban melindungi wanita.

  1. Kartini mestinya akan sedih dan menangis jika melihat kondisi wanita negeri ini sekarang. Wanita hanya dijadikan “pelengkap penderita” belaka. Coba lihatlah kuota 30 persen sebagai syarat di daftar calon legislatif, ini hanya pelengkap syarat saja suatu partai bisa mengikuti pemilu, kenapa tidak sekalian mensyaratkan keterpilihan minimal 30 persen wanita terhadap total jumlah anggota parlemen dengan aturan yang jelas-jelas affirmative action bukan affirmative action semu seperti sekarang ini.

Coba tengok juga para wanita cantik dan seksi (biasa disebut Sales Promotion Girl / SPG) hanya dijadikan pajangan di setiap even besar pameran kendaraan bermotor atau produk-produk consumer good. Kenapa mereka harus dijadikan penarik minat kaum adam untuk melihat – lihat produk yang sedang dipamerkan, kenapa tidak mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan yang purna untuk menggaet calon pembeli atau pelanggan.

  1. Kartini harus dikenang bukan karena kebayanya tapi dikenang dari gagasan dan ide perjuangan yang dilakukannya, sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Kartini telah memperjuangkan harkat dan martabat wanita yang selama ini masih tetap saja dimarjinalkan.

Perjuangan RA. Kartini tersebut dilakukan dalam kondisi masyarakat negeri ini yang masih dikungkung oleh kolonialiesme Belanda dan dikangkangi adat-istiadat yang feodalistik dan patriaki yang mendarah daging. Kondisi Kartini saat itu dalam situasi zaman penjajahan dan masih dalam kondisi sulit segalanya. Namun beliau bisa menghimpun jaringan yang lebih luas dengan menumpahkan segala uneg-unegnya kepada sahabat-sahabat penanya di benua Eropa. RA. Kartini mampu menghimpun sumberdaya sehingga bisa mendirikan sekolah khusus wanita yang bercita-cita menghilangkan kebodohan di dalam kaumnya. Namun sayang cita-cita luhur RA. Kartini akhirnya tergilas roda zaman, RA. Kartini wafat karena melahirkan setelah dipoligami oleh Bupati Rembang K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat.

Semestinya para penerus RA. Kartini di zaman sekarang yang mempunyai kesempatan lebih untuk berjuang menegakkan emansipasi dan kesetaraan gender. Perjuangan itu bisa digerakkan dengan lantang dan mudah mengingat kemajuan dunia teknologi informasi sudah kian maju. Kalau RA. Kartini hanya bisa menulis surat dan menyuarakan perjuangannya lewat surat-menyurat kepada sahabat penanya yang terbatas, tentunya wanita sekarang akan bisa lebih luas dalam menyuarakan perjuangan tersebut baik itu lewat sarana email, Twitter, Facebook, Instagram dan media-media konvensional seperti koran dan majalah maupun lewat-lewat seminar-seminar dan lokakarya. Dan bahkan bisa lewat organisasi baik organisasi kemasyarakatan, organisasi politik maupun organisasi sejenis Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan didukung kemajuan di bidang teknologi informasi, regulasi dari pemerintah yang semakin berpihak kepada emansipasi wanita dan kemajuan dalam bidang pendidikan, tentunya perjuangan emansipasi wanita akan bisa lebih optimal diupayakan dan tentunya kesadaran para kaum pria untuk memberikan ruang yang lebih terhadap adanya kesetaraan gender maupun emansipasi wanita akan lebih diharapkan untuk mewujudkan cita-cita luhur RA. Kartini tersebut. (KH, 14 April 2015).

, , ,

Tinggalkan komentar

Jelang Pilkada Serentak, Perempuan Bangsa Bentuk Kader Penggerak Partai

Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar memimpin konsolidasi Perempuan Bangsa untuk pemenangan Pilkada. [foto: m. didi rosyadi/BANGSAONLINE]

SURABAYA (BangsaOnline) – Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur pada akhir 2015, Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Bangsa (DPW PB) Jatim berinisiatif membentuk Kader Penggerak Partai (KPP) hingga tingkat desa untuk mendukung dan memenangkan calon yang diusung PKB maju di Pilkada serentak mendatang.

“Suara pemilih perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki, karena itu Perempuan Bangsa ingin mensolidkan suara perempuan agar calon yang diusung PKB bisa menang di Pilkada mendatang,” ujar ketua DPW PB Jatim, Hj Anisah Sjakur di sela konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim di Wisma Sejahtera Ketintang Surabaya, Rabu (1/4).

Dari 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, kata perempuan yang juga anggota DPRD Jatim dari FPKB, PKB memiliki peluang besar menang di sembilan daerah karena berhasil menempatkan kadernya duduk sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

“9 daerah yang berpeluang besar dimenangi PKB adalah Blitar, Lamongan, Situbondo, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi dan Tuban,” terang Hj Anisah Syakur didampingi sekretaris DPW PB Jatim, Hj Anik Maslachah.

Disinggung soal calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang layak diusung PKB? Kembali Anisah Sjakur menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPP PKB. “Kalau bisa dari kader partai sendiri. Tapi kalau peluangnya kecil, yah lebih baik jangan dipaksakan,” dalihnya.

Menurut Anisah, kader Perempuan Bangsa yang berpeluang maju menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Jatim, diantaraya Khozanah Hidayati (Mbak Ana) di Bojonegoro, Kartika Hidayati di Lamongan dan Arzeti Bilbina di Surabaya. “Tapi semua itu tergantung dari DPP PKB, karena belum tentu keinginan PB sama dengan keinginan partai,” tambahnya.

Masih di tempat yang sama, Ketua DPW PKB Jatim, H Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa penentuan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung PKB di Pilkada mendatang bukan hanya berdasar pada suara kader tetapi juga berdasar pada hasil survey agar peluang menang bisa terukur dengan baik.

“Kita itu dalam menentukan calon jangan hanya berdasarkan perasaan berpeluang menang. Tapi juga harus mengacu pada hitung-hitungan politik dan survey,” tegas orang nomor satu di DPRD Jatim itu.

Dalam konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim, turut pula hadir ketua umum DPP PB, Hj Masrifah dan sekjen DPP PB, Hj Luluk Nur Hamidah, Sekretaris DPW PB Jatim, Anik Maslachah serta pengurus DPC PB kabupaten/kota se Jatim. (dikutip dari Harian Bangsa online, 2 April 2015)

, , ,

Tinggalkan komentar

Perempuan PKB Siap Digerakkan Hadapi Pilkada

Untuk mendukung calon yang diusung partai kebangkitan bangsa(PKB) pada Pilkada serentak di 19 kabupaten/kota akhir 2015, Dewan Pimpinan Wilayah Perempuan Bangsa (DPW PB) Jatim berinisiatif membentuk Kader Penggerak Partai (KPP) hingga tingkat desa.
Pembentukan KPP sampai tingkat desa ini untuk mensolidkan suara Nahdliyin perempuan yang mayoritas tersebar di tingkart desa. “Suara pemilih perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki, karena itu Perempuan Bangsa ingin mensolidkan suara perempuan agar calon yang diusung PKB bisa menang di Pilkada mendatang,” ujar ketua DPW PB Jatim, Hj Anisah Syakur di sela konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim di Wisma Sejahtera Ketintang Surabaya, Rabu (1/4).
Dari 19 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, kata perempuan yang juga anggota DPRD Jatim dari FPKB, PKB memiliki peluang besar menang di sembilan daerah karena berhasil menempatkan kadernya duduk sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.
“Sembilan daerah yang berpeluang besar dimenangi PKB adalah Blitar, Lamongan, Situbondo, Trenggalek, Pasuruan, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi dan Tuban,” terang Hj Anisah Syakur didampingi sekretaris DPW PB Jatim, Hj Anik Maslachah.
Selain menyiapkan KPP, DPW PKB Jatim juga menyiapkan sejumlah kader perempuan PKB untuk bisa bertarung di arena Pilkada. Namun demikian, lanjut Anisjah , perempuan PKB menyerahkan sepenuhnya kepada DPW dan DPP PKB. “Kalau bisa dari kader partai sendiri. Tapi kalau peluangnya kecil, yah lebih baik jangan dipaksakan,” dalihnya.
Menurut Anisah, kader Perempuan Bangsa yang berpeluang maju menjadi calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah di Jatim diantaraya Khozanah di Bojonegoro, Kartika Hidayati di Lamongan dan Arzeti Bilbina di Surabaya.
“Tapi semua itu tergantung dari DPP PKB, karena belum tentu keinginan PB sama dengan keinginan partai,” tambahnya.
Masih di tempat yang sama, Ketua DPW PKB Jatim, H Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa penentuan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung PKB di Pilkada mendatang bukan hanya berdasar pada suara kader tetapi juga berdasar pada hasil survey agar peluang menang bisa terukur dengan baik.
“Kita itu dalam menentukan calon jangan hanya berdasarkan perasaan berpeluang menang. Tapi juga harus mengacu pada hitung-hitungan politik dan survey,” tegas priayang juga menjabat ketua DPRD Jatim ini.
Dalam konsolidasi perempuan bangsa Jatim untuk menang Pilkada se Jatim, turut pula hadir ketua umum DPP PB, Hj Masrifah dan sekjen DPP PB, Hj Luluk Nur Hamidah serta pengurus DPC PB kabupaten/kota se Jatim. [cty] (dikutip dari Harian Bhirawa, 2 April 2015)

 

, , ,

Tinggalkan komentar

Migas Blok Tuban Paska 2018, Apakah Kita Siap?

Oleh : Khozanah Hidayati *) & Ahmad Mustofa **)
Seperti diketahui bahwa lapangan-lapangan migas di bawah operasi JOB Pertamina – Petrochina East Java (JOB PPEJ) akan berakhir masa kontraknya di bulan Februari 2018 mendatang. Lapangan tersebut diantaranya adalah lapangan Mudi di kecamatan Soko Tuban, lapangan Sukowati di kecamatan Kapas dan Bojonegoro kota, lapangan sumber di kecamatan Merakurak Tuban, lapangan Lengowangi di Gresik, lapangan Gondang di Lamongan dan sebagainya. Apakah setelah habis masa kontrak tersebut baik pemerintah kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik, pemerintah maupun kabupaten Lamongan tidak dilibatkan dalam mengelola sumber migas tersebut?
Kalau mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, bahwa kontraktor wilayah kerja sebuah blok migas wajib menawarkan Participating Interest (PI) 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak pertama kali disetujuinya rencana pengembangan lapangan wilayah kerja tersebut oleh pemerintah. Mengacu pada regulasi tersebut di atas tentunya pihak yang akan diserahi untuk meneruskan mengelola lapangan-lapangan migas tersebut baik itu Pertamina ataupun JOB PPEJ mestinya harus mengajak pemerintah kabupaten Tuban, pemerintah kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik maupun pemerintah Lamongan. Mengingat pada awal blok migas ini dikelola sekitar awal tahun 1990-an, pemerintah daerah setempat belum diajak serta dalam mengelola sumber devisa ini.
Kalaupun nanti keempat pemerintah daerah ini diajak serta berpartisipasi dalam participating interest, apakah hanya akan diberikan 10% PI sesuai regulasi yang ada atau diberikan lebih besar untuk lebih bisa memakmurkan masyarakatnya?
Kenapa pemerintah daerah ini harus dilibatkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut baiklan kita tengok kebelakang. Setelah puluhan tahun lamanya lapangan migas Blok Tuban ini berproduksi dan tentunya sudah menghasilkan hasil yang melimpah namun hanya dikelola oleh Pertamina dengan partner joint operation body-nya (mulai dari Santa Fe Energy Resources di tahun 1993-an sampai dengan saat ini yakni Petrochina East Java) tanpa melibatkan pemerintah daerah. Dan dengan adanya landasan hukum UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas maka sudah saatnya partisipasi pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam pengelolaanya atau minimal dalam kepemilikan sahamnya, sehingga masyarakat di daerah-daerah sumur migas beroparasi bisa menikmati hasilnya juga secara maksmimal.

Memang sudah sepatutnya harta kekayaan bumi kita ini dikelola sendiri dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat tanpa membuat kecemburuan sosial. Lebih-lebih sebagai daerah penghasil, sebagai masyarakat terdekat dari sumur minyak ini, sebagai daerah yang mempunyai resiko tinggi jika terjadi sesuatu dengan sumur-sumur migas tersebut, sebagai lingkungan pertama yang terdepan merasakan dampak eksplorasi dan eksploitasi Blok Tuban. Masyarakat di daerah-daerah Tuban, Bojonegoro, Gresik dan Lamonganlah tentunya yang berhak merasakan manfaat besar dari hasil Blok Tuban ini.

Namun faktanya, belumlah demikian. Silahkan berkunjung ke daerah lapangan Mudi di Soko Tuban atau daerah lapangan Sukowati di Bojonegoro untuk melihat kesenjangan dari kekayaan yang disedot dari Blok Tuban ini dan dampak pembangunannya bagi daerah setempat masih sangat minim.

Nah, saat perpanjangan kontrak di tahun 2018 nanti adalah saatnya pemerintah-pemerintah daerah tersebut dilibatkan dalam penguasaan maupun pengelolaan ladang migas ini. Sehingga hasil maksimal bisa dirasakan oleh masyrakat di daerah lokasi tambang migas tersebut, baik dari pembagian bagi hasil merujuk ke Participating Interest menurut UU no. 22 tahun 2001 maupun lewat skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas merujuk kepada UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Skema Participating Interest Antar Pemerintah Daerah?
Mengingat letak Blok Tuban ini yang meliputi beberapa daerah kabupaten, yakni Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik, sementara hasil produksi migas dari tipa-tiap sumur di daerah masing-masing berbeda-beda maka skema pembagian participating interest tiap kabupaten harus dirumuskan secara adil dan bijaksana. Pembagian PI-nya bisa berdasarkan lokasi lapangan berada atau bisa juga berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan terhadap proyeksi hasil produksi migasnya.
Sebagai bahan pertimbangan berikut adalah besaran produksi migas masing-masing lapangan dan juga keberadaan peralatan pengolahnnya. Saat ini JOB PPEJ mengelola sumur-sumur migas di lapangan Sukowati di daerah Bojonegoro dengan hasil produksi minyak sekitar 20 ribu barel perhari (dari sumber yang valid namun minta dirahasiakan jati dirinya), dan potensi cadangan yang ada masih cukup besar. Sementara untuk lapangan Mudi di daerah Tuban menghasilkan minyak sekitar 2 ribuan barel perhari, dan cadangan yang ada utamanya di lapangan East Mudi masih belum diekploitasi. Sedangkan untuk sumur Sumber di daerah Merakurak Tuban berpotensi menghasilkan gas dan condensate.
Untuk produksi dari lapangan Lengowangi di Gresik, sumur Lengowangi #2 berproduksi secara intermitten kurang dari lima ratus barel per hari dan Lengowangi #1 berproduksi gas sebesar sekitar 5,5 mmscfd (million metric sequar feed per day). Dimana untuk minyak akan dikirim terlebih dahulu ke lapangan Mudi di Tuban untuk diolah selanjutnya dikirim ke FSO di lepas pantai Tuban. Sedangkan untuk hasil gas akan langsung dikirim ke pelanggan di sekitar Grersik. Sedangkan untuk sumur-sumur migas di daerah kabupaten Lamongan seperti sumur Gondang #1 dan Gondang #2 sudah tidak berproduksi (dry well).
Di samping perihal letak kepala sumur seperti digambarkan diatas (seperti pola pembagian DBH Migas), pola pembagian Participating Interest juga harus memperhatikan besarnya resiko yang ditanggung oleh masing-masing daerah yang ditempati sumur-sumur migas tersebut maupun yang dilalui jaringan pipa penyalur migas dari lapangan-lapangan tersebut maupun daerah yang ditempatai istalasi peralatan pengolahan migas. Misalnya untuk minyak dari lapangan Sukowati di Bojonegoro pengolahanya dilakukan di lapangan Mudi di daerah Tuban dan juga setelah diolah akan dikirim ke FSO (Flaoting Storage and Offloading) di lepas pantai Tuban untuk selanjutnya dijual ke konsumen. Sehingga resiko jika ada pencemaran lingkungan ataupun kebocoran gas H2S / Hydrogen Sulfida (kandungan H2S dari sumur-sumur Sukowati ini cukup tinggi) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan alat produksi atau pipa penyalur minyak dari lapangan Sukowati ditanggung oleh kabupaten Bojonegoro dan juga oleh kabupaten Tuban.
Skema kepemilikan dan pengelolaan Participating Interest tersebut, tentunya akan lebih afdhol lagi kalau sekiranya melibatkan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, sehingga hal-hal yang bersifat ada benturan kepentingan antar pemerintah kabupaten bisa ditarik ke atas dan nantinya menjadi ranah pemerintah propinsi Jawa Timur untuk mensolusikannya.
Pengelolaan Participating Interest?
Pada saat kontrak pengelolaan blok migas Blok Tuban tersebut berakhir, sebagaimana peraturan perundang-undangan di bidang migas mengatur mengenai hak partisipasi, maka sudah semestinya pemerintahan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapatkan hak pemilikan dan pengelolaan blok migas tersebut.

Namun mengingat bisnis migas di sektor hulu cukup sekali padat modal dan penuh resiko, maka tentunya nilai dana yang harus di setor oleh masing-masing pemerintah daerah yang terlibat juga akan sangat besar. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi keuangan daerah tersebut kalau sekiranya dana yang akan disetor diambilkan dari pos-pos di APBD daerah bersangkutan.

Kalau sekiranya dana tersebut akan ditanggung oleh pihak ketiga (swasta nasional) yang diajak bekerja sama oleh pemerintah daerah tersebut, tentunya hal ini akan menimbulkan resiko kongkalikong antara pemerintah daerah dan pihak swasta tersebut kalau dasar penunjukan kerjasamanya tidak lewat tender yang fair dan transpoaran. Seperti telah terjadi di daerah Bangkalan Madura antara BUMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan PT Media Karya Sentosa (MKS), dimana mantan bupati Bangkasal Fuad Amin sudah menajdi tersangka oleh KPK karena kasus kerjasama jual beli gas dari jatah BUMD setempat.

Untuk menghindari kasus seperti di atas, sebaiknya BUMD pemerintah daerah setempat melakukan tender kerjasama dengan pihak ketiga (swasta nasional) secara fair dan transparan. Atau bahkan pihak BUMD menyerahkan sepenuhnya dana setoran untuk participating interest ini kepada Pertamina. Sehingga pihak pemerintah daerah tidak terbebani dana yang harus disetor. Namun dana yang disetor akan dipinjami oleh Pertamina dan selanjutnya dana setoran tersebut akan dikembalikan dengan cara dipotongkan dari dana deviden tiap tahunnya. Sehinga dengan cara terakhir ini resiko bisnis tidak ditangung oleh pemerintah daerah dan hanya ditanggung oleh Pertamina sebagai institusi bisnis.

Dengan adanya participating interest seperti yang dibicarakan di atas, semoga warga masyarakat di daerah-daerah Blok Migas Tuban berada akan lebih bisa menikmati hasil dari eksporasi dan eksploitasi migas dari pada seperti selama ini yang hanya mengandalkan DBH (dana Bagi Hasil Migas) yang sangat kecil jumlahnya.

Agar pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham dan pengelolaan Blok Migas Tuban tersebut bisa direalisasikan dengan adil dan bijaksana, maka para pemangku kepentingan di daerah-daerah tersebut harus, pertama melakukan diskusi bersama antar daerah untuk menyamakan persepsi bagaimana sebaiknya komposisi dan besaran PI yang akan diminta kepada pemerintah pusat. Kedua secara bersma-sama menjemput bola ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKKMIGAS dan Pertamina. Ketiga melakukan persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan mengelola PI tersebut di masing-masing daerah. Sehingga pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham di pengelolaan migas Blok Tuban bisa terlaksana secara maksimal dan membawa kesejahteraan masyarakat secara maksimal pula dan juga membawa keadilan, semoga. (KH, 25 Maret 2014).

*) Khozanah Hidayati: Anggota DPRD Jatim, Fraksi PKB

**) Ahmad Mustofa: Anggota Society of Petroleum Engineers (SPE), tinggal di Tuban

Tinggalkan komentar

Jangan Biarkan ISIS Membajak NKRI

Belakangan ini kelompok yang bernama ISIS (Islamic State of Iraq and Syam), yakni kelompok yang mengklaim sebagai Daulah Islamiyah yang dikepalai oleh Abu Bakr Al Baghdadi cukup banyak menyita perhatian dunia dan juga perhatian masyarakat Indonesia. Dan konon sudah lebih dari lima ratus orang Indonesia yang bergabung dengan kelompok ISIS tersebut untuk ber–“jihad” di Iraq dan Syiria. Dan bahkan beberapa kelompok radikal di dalam negeri sudah ada yang menyatakan baiat kepada kelompok ISIS ini. Dan bahkan belakangan ditemukan adanya beberapa WNI yang menyusup ke Syiria untuk bergabung dengan ISIS melalui Negara Turki.

Baca entri selengkapnya »

,

Tinggalkan komentar

Dewan Jatim Minta Operasi Pasar Dibatasi, Hindari Mafia Beras

Suara Indrapura : DPRD Jatim meminta Bulog agar operasi pasar beras yang dilakukan dibatasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari mafia beras yang memborong harga beras di operasi pasar. Khozanah Hidayati, S.P anggota DPRD Jatim asal F-PKB mengatakan, dalam operasi pasar beras yang dilakukan Bulog, masih ditemukan mafia beras. Dengan membeli beras dalam jumlah banyak. Sikap mafia tersebut tidak dapat ditoleransi lagi karena dapat merugikan masyarakat.

Sejatinya operasi pasar dilakukan dengan tujuan meringankan beban masyarakat ketika adanya kenaikan beras yang meroket. Seharusnya Bulog melakukan operasi pasar sampai ke tingkat RT dan RW dengan syarat melakukan pendataan terlebih dahulu. Legislator cantik ini menjelaskan, Pemerintah harus mengevaluasi penyebab naiknya harga beras. Akibat melambungnya harga beras membuat masyarakat menjadi resah. Indonesia merupakan negara agraris, seharusnya harga beras tidak sampai menjadi 12 ribu perkilonya.

Terkait operasi pasar beras, Bulog harus bisa membedakan mana masyarakat biasa dan tengkulak. “Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah adanya tengkulak yang memborong beras. Jika terus dibiarkan beras tersebut akan ludes di borong mafia beras,” terang Ana Khozanah.

Politisi yang maju dari daerah Tuban dan Bojonegoro mengingatkan, bahwa operasi pasar tidak hanya sekali dalam sebulan melainkan bisa empat kali sebulan. Hal ini dilakukan karena masyarakat sangat membutuhkannya. Selain itu hal ini sebagai cara Bulog melakukan pengawasan ketat agar operasi pasar bisa tepat sasaran. Jika perlu Bulog meminta bantuan keamanan untuk mengawasi operasi pasar. (rofik)

Tinggalkan komentar

Ayo Memanen Hujan!

Oleh : Khozanah Hidayati
(Anggota Komisi D DPRD Jatim, Fraksi PKB)

Belakangan ini baik kabupaten Tuban maupun kabupaten Bojonegoro kerap ditimpa musibah banjir bandang di saat puncak musim hujan. Untuk daerah Tuban seperti di kecamatan Merakurak, Montong, Kerek, Grabagan, Semanding, Rengel, Soko, Plumpang dan kota Tuban. Untuk daerah Bojonegoro seperti daerah di kecamatan Kasiman, Malo, Kedewan, Temayang, Gondang dan Bubulan.

Baca entri selengkapnya »

Tinggalkan komentar

DPRD Jatim Soroti Peredaran Pil Koplo di Tuban

Minggu, 18 Januari 2015 21:05 WIB
TUBAN (BangsaOnline) – Terbongkarnya gudang persembunyian ribuan pil karnopen di Tuban yang digrebek jajaran polres setempat pada dua hari lalu telah menjadi sorotan anggota komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati, SP.

Menurut politisi asal PKB dari dapil Tuban-Bojonegoro ini, masih maraknya peredaran pil karnopen di bumi wali membuat dirinya prihatin. Pasalnya, sudah lama dirazia, namun peredaran pil koplo tersebut tak kunjung hilang. Bahkan dibilang semakin menjamur, buktinya hampir setiap bulan petugas kepolisian menangkap pengedar. Namun, tetap saja pengedar pil koplo itu masih ada.

“Ini seharusnya bukan saja melibatkan dari pihak kepolisian saja, tapi juga mengajak masyarakat,” imbaunya.

Ia menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah juga bereperan aktif mendukung penuh dalam pemberantasan obat terlarang itu. Hal tersebut dianggapnya akan mampu menekan peredaran pil terlarang tersebut.

“Kita tahu bawa pemakainya tak hanya orang dewasa tapi juga generasi muda, jika ini tak dihentikan maka bisa merusak remaja di Tuban,” kata perempuan yang menjabat sebagai sekretaris Perempuan Bangsa (PB) Tuban.

Diberitakan sebelumnya, pada dua hari yang lalu (16/1) jajaran polres Tuban telah menggrebek sebuah rumah di jalan Sultan Agung Kelurahan Ronghomulyo, Tuban. Dalam razia itu, polisi menyita 66.436 pil karnopen dan uang sebesar Rp 6.580.000 serta mengamankan seorang tersangka bernama Kuswiyanto (59) warga Tuban. (Dikutip dari laman bangsaonline.com)

Tinggalkan komentar

Kecelakaan Lantas Di Tuban Tinggi, Komisi D DPRD Jatim Minta Evaluasi

Sabtu, 10 Januari 2015 18:34 WIB

TUBAN (BangsaOnline) – Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tuban pada tahun 2014 lalu memetik respon dari anggota komisi D DPRD Jawa Timur. Mereka meminta harus ada evaluasi antara Dinas Perhubungan setempat, LLAJ maupun instansi terkait.

“Tingginya angka kecelakaan di Tuban salah satu penyebabnya adalah banyaknya pengguna jalan yang tidak mentaati rambu-rambu yang ada, padahal rambu tersebut dibuat untuk keselamatan pengguna jalan,” ujar Khozanah Hidayati ketika dikonfirmasi, sabtu (10/1)

Menurutnya, untuk menekan angka laka di Tuban, pihaknya meminta dinas perhubungan dan instansi terkait untuk menginventarisir kejadian laka dan titik rawan kecelakaan. Sehingga itu bisa ditarik kesimpulan persoalan penyebab terjadinya kecalakaan.

“Melihat angka kecelakan di Tuban tinggi, ya seharusnya dinas perhubungan dan instansi terkait harus segera melakukan evaluasi secepatnya. Agar ditahun 2015 angka laka bisa dikurangi,” tandas perempuan politisi PKB ini.

Lanjut Khozanah, DPRD Jatim dari Dapil Tuban-Bojonegoro menambahkan, dalam rangka pengurangan angka laka pemerintah tidak hanya memetakan jalur yang dianggap rawan. Akan tetapi, harus membuat regulasi pembatasan kendaraan bermotor. Sebab, tanpa regulasi semua pembangunan infrastruktur tidak ada gunanya. Karena banyak kendaraan bermotor tidak berbanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan.

“Jika infrastruktur jalannya tetap, dan kendaraannya terus bertambah, maka bisa menimbulkan kemacetan dan kepadatan kendaraan, dari situlah salah satu faktor penyebab rawannya kecelakaan,” terang sekretaris Perempuan Bangsa Tuban ini.

Untuk diketahui, menurut data dari kepolisian Mapolres Tuban pada tahun 2014 lalu, angka kecelakaan naik sekitar 132 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013. Rinciannya pada tahun 2014 laka lantas di wilayah Tuban menelan korban meninggal dunia 195 orang, luka berat 43 orang, dan luka ringan 1.215 orang. Sedangkan, pada tahun 2013 korban meninggal dunia 84 orang, luka berat 115 orang, dan luka ringan 1.348 orang.

Sumber : Harian Bangsa
editor : Revol
wartawan : Suwandi

Tinggalkan komentar

Jokowi dan Harapan dari Daerah

Oleh : Khozanah Hidayaati

Permasalahan negeri ini datang silih berganti bagaikan benang kusut sehingga sulit diurai. Pada saat reformasi digulirkan pada 1998 dahulu seolah ada harapan baru bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar yang disegani oleh bangsa-bangsa lain.

Namun kenyataannya berbagai persoalan yang menghantui negeri ini untuk maju justru semakin bertumpuk, negeri ini masih saja jalan di tempat dan masih bergumul dengan persoalan-persoalan seperti korupsi, pengangguran, kemiskinan, birokrasi yang panjang dan korup serta permasalahan ekonomi yang masih saja berkutat di level itu-itu saja tanpa bergerak kearah perbaikan yang siknifikan serta persoalan-persoalan sosial lainnya. Empat presiden sejak era Orde Baru runtuh, namun persoalan itu masih ada dan sepertinya semakin ruwet.

Setiap presiden selesai memimpin negeri ini lebih banyak memapatkan keberhasilan versi mereka sendiri bukan versi masyarakat. Bahkan menteri yang membantu kinerja presiden pun setali tiga uang, hanya membanggakan keberhasilan versi masing-masing.

Otonomi di daerah yang diagung-agungkan akan membantu menyelesaikan persoalan di negeri ini justru tampaknya masih jauh dari harapan. Partai politik sebagai organisasi resmi dan merupakan salah satu motor penyumbang kader-kader pemimpin bangsa ini pun belum menjadi solusi atas persoalan. Bahkan saat ini keruwetan politik seolah sedang menjadi tren, seperti di DPR perebutan pimpinan antara KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) yang belum juga selesai sehingga mereka belum bisa bekerja secara normal akibat dualisme ini.

Di tubuh parpolpun juga demikian, kini PPP pecah begitu juga Partai Golkar.

Bahkan, mereka para politisi memunculkan persoalan-persoalan baru bagi bangsa ini dan membuat rakyat semakin pesimistis. Hingga sekarang memang belum ada sosok pemimpin yang mampu memberikan harapan bagi rakyat bahwa bangsa ini akan terbebas dari persoalannya. Mereka bukanya melahirkan pemimpin baru yang bisa diharapkan namun justru memberi contoh kepada masyarakat perihal pertentangan karena suatu perbedaan yang mestinya bisa dimusyawarahkan.

Selama 16 tahun, negeri ini masih merindukan pemimpin-pemimpin yang mampu memberikan harapan yang bisa memajukan bangsa. Para tokoh nasional yang sebelumnya mengaku reformis dan mengaku mampu membawa perubahan kearah lebih baik justru menampilkan wajah yang berbeda, anti demokrasi, tidak bisa lapangvdada dan tidak bisa menerima kekalahan serta berpikiran set back kebelakang.

Para tokoh nasional yang duduk menjadi wakil rakyat di parlemen pun justru menampilkan wajah yang lain dan jauh dari harapan rakyat. Beberapa survei menyatakan bahwa kepercayaan mereka terhadap parpol dan anggota parlemen sangat rendah sekali.

Namun, jika kita mencermati ke daerah-daerah justru tokoh-tokoh daerah banyak yang menampilkan harapan baru bagi masyarakat. Mereka adalah sekelas bupati, wali kota mauoun gubernur. Mereka mampu memberikan harapan bagi rakyat. Bukan hanya harapan bagi rakyat di wilayah yang mereka pimpin, namun mampu memberikan harapan bagi rakyat di luar wilayah yang mereka pimpin.

Nama-nama seperti Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng di Sulawesi Selatan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jawa Timur, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jokowi (sekarang Presiden), dan beberapa pemimpin daerah lainnya mampu mencuri perhatian rakyat Indonesia. Uniknya sebagian besar mereka bukan kader murni partai politik.

Mayoritas dari mereka tersebut berangkat dari profesional atau birokrasi. Mereka mampu memberikan harapan bagi bangsa ini. Apa yang telah mereka lakukan telah memberikan teladan bagi kita semua bagaimana cara memimpin dengan kerja keras dan penuh paison.

Apa yang mereka lakukan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Apa yang sudah mereka kerjakan memberikan solusi bagi persoalan di wilayah mereka. Para bupati, wali kota dan gubernur ini bukanlah figur atau tokoh nasional, tetapi berangkat dari sebuah wilayah kecil dari negeri ini.

Namun, apa yang telah mereka berikan mampu mengungguli apa yang telah tokoh nasional lakukan. Tokoh-tokoh daerah ini adalah kader bangsa Indonesia. Meski apa yang mereka lakukan hanya berskala daerah namun mampu memberikan harapan Indonesia.

Sosok-sosok seperti itulah yang dibutuhkan untuk membangun negeri ini. Sosok-sosok dari daerah yang semestinya diberikan tempat ataupun pintu terbuka untuk ikut mengatasi persoalan bangsa ini.

Bahkan tokoh daerah kita yang satu ini telah naik menjadi tokoh nasional dan bahkan internasional, yakni presiden Jokowi. Karir politiknya dimulai saat menjadi walikota Surakarta di tahun 2005 dan terpilih kembali pada tahun 2010. Dua tahun kemudian (2012) Jokowi naik tingkat saat memenangi pilkada gubernur DKI. Kemudian karena kerja keras, kerja ihlasnya yang penuh integritas akhirnya rakyat Indonesia ‘mendaulatnya’ menjadi presiden ke-7 Republik indonesia.

Karena Jokowi diberi panggung oleh partainya yakni PDIP maka kepemimpinannya terasah dan tereksplor sehingga bisa mengembam amanah sebagai presiden. Kita berharap tokoh-tokoh daerah lainya bisa menjadi Jokowi-Jokowi baru lainya, sehingga nantinya akan memberikan harapan baru bagi bangsa ini.

Partai politik yang saat ini menjadi pengusung mereka ( para kepala daerah yang di bahas di atas) mestinya menjadi gerbang utama untuk mengantar mereka ke tingkat nasional dan membuka lebar pintunya, janganlah para elit parpol merasa takut kalah persaingan dengan mereka. Justru Parpol harus mampu menangkap peluang ini bahwa tokoh-tokoh daerah ini yang notabene mereka orbitkan mampu memberikan harapan bagi rakyat Indonesia serta harapan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Harapan dari daerah ini haruslah disemai dan dipupuk serta diberikan panggung agar mampu memberikan harapan bagi rakyat, bangsa dan negara tercinta ini.

Negeri ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas yang benar-benar mau bekerja keras dengan penuh passion. Jika tokoh-tokoh daerah tersebut diberi panggung nasional, bukan
tidak mungkin negeri ini akan segera bisa melepaskan diri dari persoalan yang menjeratnya. (KH, 9 Januari 2015).

Tinggalkan komentar

Jokowi dan Si Nyinyir

Oleh : Khozanah Hidayati

Akhir-akhir ini masih banyak orang-orang atau kelompok yang masih belum “move on” setelah capres terpilih dilantik sebagai presiden. Kelompok ini masih suka melontarkan kritik secara membabi buta terhadap Jokowi terhadap semua kebijakan, tindakan dan penampilannya. Apapun kondisinya.

Nah, menyaksikan dan mengamati kunjungan Presiden Joko Widodo di Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2014, yang menjadi primadona di forum tersebut, serta komentar negatif dari sebagian orang yang itu-itu juga di Tanah air. Kiranya cukup mengena kalau kita memberi cap kepada mereka ini sebagai Si Nyinyir, yakni si pengritik yang melakukan kritiknya tanpa reserve walaupun kondisi dari apa yang dikritik baik kondisi bagus apalagi kondisi kurang bagus.

Sebab, komentar-komentar nyinyir kepada Joko Widodo bukan hanya saat acara APEC ini saja, melainkan juga semenjak ia mencalonkan menjadi presiden hingga telah menjadi presiden. Seolah, komentar miring selalu memburu Jokowi di mana pun dia berada dan apa pun yang dia kerjakan. Pendeknya, maju kena mundur kena.

Para pendukung Jokowi menduga, mereka yang bersikap nyinyir adalah mantan para pendukung Prabowo. Mengapa disebut mantan? Sebab, orang yang mereka dukung sekarang sudah move on, sudah berubah dari semula berseberangan, sekarang secara pribadi Prabowo mendukung pemerintahan Joko Widodo, terbukti dengan kedatangan beliau saat Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober silam. Selain itu, Prabowo juga telah meminta kepada pendukungnya untuk tidak menyakiti pihak lain, seperti bunyi surat Prabowo seusai bertemu Jokowi menjelang pelantikan presiden.

“Saya mohon semua pendukung saya untuk memahami hal ini. Saya mengerti sebagian dari Saudara-saudara belum bisa menerima sikap saya. Tetapi, percayalah, seorang pendekar, seorang kesatria harus tegar, harus selalu memilih jalan yang baik, jalan yang benar. Menghindari kekerasan sedapat mungkin. Menjauhi permusuhan dan kebencian.”

Karena mereka selalu memandang dari sisi yang buruk terhadap sepak terjang Joko Widodo, sebut saja mereka “Si Sirik”.

Mereka, yang oleh para pendukung Jokowi disebut sebagai Si Sirik atau Si Nyinyir, pada momen APEC ini menyoroti dua hal. Pertama, pidato Jokowi yang menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, karena dalam lawatannya, Presiden membawa serta istri dan anak.

Untuk kenyinyiran pertama, Si Sirik menuduh bahwa Joko Widodo bersembunyi di balik konstitusi yang memerintahkan Presiden RI harus menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, menurut Si Sirik, Joko Widodo tidak fasih dalam berbahasa Inggris.

Hal ini bermula dari peringatan pakar hukum Hikmanto yang mengatakan, UU mewajibkan Presiden menggunakan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia dikenal oleh dunia dan semakin kuatnya jati diri bangsa Indonesia. Ini berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 28 menyebutkan, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri”.

Seseorang yang menyebut dirinya Sarkawi lantas berkomentar, “Sekarang banyak intelektual yang menjual kepandaiannya untuk melegitimasi kekurangan orang. Pidato saja coba direkayasa supaya citra tetap baik. Kalau gak fasih bahasa Inggris bilang apa adanya, toh tiada dosa bagimu.”

Hal pertama ini sudah dipatahkan oleh Joko Widodo yang menyampaikan presentasi dalam bahasa Inggris di depan kalangan CEO pada hari pertama APEC. Namun, tetap saja ada komentar miring mengenai peristiwa tersebut, seperti yang ditulis oleh seorang kawan di media sosial.

Pujian Presiden East-West Center, Charles E Morisson, bahwa Jokowi berpidato dalam bahasa Inggris sederhana sangat bersayap. Sebab, dua keponakan saya (satu kuliah, satunya lagi masih SMA) yang kebetulan kursus di LIA justru berkata sebaliknya, “Aduuuh bahasa Inggris Jokowi sangat memalukan, kita yang dengernya saja ikut malu sendiri,” kata mereka.

Ya, ya, para kritikus itu seperti menutup mata dan hati meski melihat dan mendengar fakta yang ada. Padahal, menurut berita, Jokowi telah membuka hari pertama APEC 2014 dengan presentasi yang elok di hadapan sejumlah pemimpin perusahaan.

Jokowi tampak dalam beberapa foto dilansir oleh kantor berita AFP, Senin (10/11), terlihat mengenakan setelan jas resmi dengan dasi berwarna merah.

Pada video yang diunggah di YouTube juga tampak betapa Jokowi berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar dan tidak memerlukan teks. Tuturannya mengalir, memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang terbuka dan aman untuk berinvestasi.

Yang mengejutkan, sehabis pidato, Presiden Joko Widodo menjadi “magnet” bagi para pemimpin perusahan dunia, yang tengah menghadiri puncak Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Beijing, Tiongkok, Senin 10 November 2014.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini langsung menjadi buruan para CEO yang ingin berkenalan dengannya. Mereka semua berebut berjabat tangan dan foto bersama Jokowi.

Tak cuma itu, akun resmi Twitter APEC CEO Summit 2014 mengunggah foto ketika Jokowi tengah dikerubungi para CEO. Mereka mengaku terkesima dengan presentasi yang disampaikan Jokowi.

Saat di dalam negeri dicemooh oleh sebagian orang, di forum dunia, Joko Widodo justru dihormati sedemikian rupa. Jokowi bersama Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama dan Presiden China Xi Jinping bakal menjadi tiga pembicara utama di perhelatan itu.

Hal kedua adalah keikutsertaan putri Joko Widodo, Kahiyang Ayu, dalam rombongan, yang dinilai bagian dari pemborosan dan menyalahi aturan. Ada juga yang menyitir pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang mengatakan, “Ketika sedang bertugas ke luar kota dan ingin membawa istrinya, maka fasilitas yang didapatkan seperti tiket pesawat dan kamar hotel tidak boleh dirasakan istrinya juga.”

Tentu saja, pernyataan Abraham bisa langsung dipatahkan jika diterapkan kepada presiden. Sebab, kunjungan presiden dan wakil presiden bersama isteri ada tertera pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Standar Pelayanan Penyiapan Perjalanan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri.

Sementara itu, mengenai ikut sertanya Kahiyang Ayu dalam rangka kunjungan ke luar negeri, menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, tak ada aturan yang melarang hal ini. Sebab, seorang presiden diperbolehkan untuk membawa serta keluarganya.

“Secara protokoler, presiden bisa mengajak anggota keluarga kalau ada acara-acara lepas. Presiden bisa membawa ibu negara dan keluarga bisa diperkenankan diajak,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto saat ditemui seusai makan malam di Hotel Kempinski, Beijing, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Andi, Jokowi sebetulnya bisa membawa tiga anaknya. Namun, rupanya hanya Kahiyang yang bisa. Itu pun untuk menemani sang ibunda tercinta, Iriana.

Karena itu, Andi merasa kehadiran Kahiyang tidak perlu dipersoalkan. Terlebih lagi, dalam rombongan Jokowi kali ini, dilakukan perampingan besar-besaran.

“Secara aturan tidak ada yang salah,” jawabnya.

Hmmm, untunglah Presiden Joko Widodo terkenal sebagai penyabar dan murah senyum. Hantaman dan fitnahan yang diterimanya jangan-jangan adalah cara Tuhan untuk menguatkan dirinya sebagai seorang tokoh terkemuka negeri ini, saat ini.

Sementara itu, bagi para pengkritik, bisa jadi mereka memahaminya sebagai bagian dari demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi, bukankah kritik yang sehat harus juga berdasar pada fakta dan juga akal sehat? Jika semua tindakan menjadi bahan kritikan, tentu akan muncul kesan bahwa si pengkritik itu sebagai Si Sirik yang nyinyir dan penuh prasangka.

Padahal, semua agama mengajarkan agar kita menjauhi prasangka (kecurigaan) karena sebagian dari prasangka itu dosa. Bukankah kita juga diperintahkan agar jangan mencari-cari keburukan orang dan jangan bergunjing satu sama lain?

Lebih dari itu semua, bukankah kita saudara sebangsa yang seharusnya saling menguatkan?

Tinggalkan komentar

Mbak Ana : Anggota Parlemen Yang Tetap Jadi Ibu Rumah Tangga

FPKBPARLEMEN JATIM-Khozanah Hidayati atau akrab disapa Mbak Ana adalah satu diantara 63 orang wajah baru yang lolos ke Indrapura. Politisi perempuan PKB ini tergolong unik. Pasalnya, walaupun sebelum lolos sebagai anggota DPRD Jatim dia sudah berstatus anggota DPRD Tuban. Tapi ternyata ibu 4 anak ini tidak punya rekam jejak di organisasi massa apalagi politik sebelum masuk PKB.

“Saya ini learning by doing di dunia politik. Masuk organisasi baru di Perempuan Pergerakan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Sebelumnya tidak pernah ikut organisasi apapun kecuali pengurus pengajian ibu-ibu. Sampai saat ini saya tetap merasa seorang ibu rumah tangga,” tutur alumnus Universitas UPN Veteran Surabaya ini.

Perempuan berparas ayu asli Tuban yang lama tinggal di Banten itu mengisahkan awal mula dirinya terjun ke dunia politis praktis pada tahun 2007 karena diajak temannya yang pengurus PPKB. Setahun kemudian dirinya juga didorong mendaftar sebagai caleg untuk DPRD Tuban untuk memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Tak dinyana ternyata justru perempuan asli Tuban itu melenggang sebagai anggota DPRD Tuban pada pemilu 2009. Bahkan perolehan suaranya terbesar kedua diantara caleg PKB terpilih lainnya.

Pada pemilu 2014, Mbak Ana didorong partainya untuk naik kelas ke tingkat DPRD provinsi Jawa Timur. Tugas jelas berat bagi perempuan berkerudung itu. Sebab, wilayah pertarungannya semakin luas meliputi kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Namun, tantangan itu tak membuat dirinya mundur apalagi gentar. Sosialisasipun ia lakukan saat masa kampanye lalu.

Uniknya, Mbak Ana mengaku lebih memilih menggarap basis massa secara umum alias tak memanfaatkan massa tradisional PKB apalagi struktur partai. Ia lebih fokus bersosialisasi kepada ibu-ibu pengajian yang belum punya afiliasi politik ke PKB.

“Saya ini orang baru di partai, jadi gak berani menggunakan infrastruktur partai dalam kampanye. Saya lebih memilih sosialisasi di luar basis PKB. Alhamdulillah, saya bisa diterima secara luas,” ujar caleg PKB dengan suara tertinggi di dapil IX itu.

Mbak Ana juga mengaku beruntung mempunyai suami yang mendukung karirnya di dunia politik. Bahkan suaminya ikut melakukan pemetaan politik saat kampanye lalu. Berkat jasa sang suami itulah target perolehan suara disejumlah kecamatan memuaskan. Tak hanya itu, suaminya pula yang membantu mencetak 25.000 buku Yassin dan doa dalam ukuran saku yang kemudian disebarkan ke sejumlah kelompok pengajian. Terbukti langkah itu efektif, apalagi tak ada logo partai dalam buku itu, sehingga bisa diterima masyarakat luas.

“Ide suami saya itu terbukti sukses. Bahkan banyak kelompok pengajian yang mendatangi saya untuk minta buku doa saku itu. Mereka sampai cari-cari saya, otomatis mereka jadi kenal dan akhirnya pilih saya,” papar anggota FPKB Jatim yang saat ini bertugas di Komisi D tersebut.

Meskipun sudah menjadi anggota parlemen, namun Mbak Ana tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga seperti memasak dan menyiapkan keperluan suami dan anak-anak. Dirinya mengaku tetap sebagai istri dan ibu dari empat orang putra. Baginya, sebagai wakil rakyat ia wajib melayani rakyat terutama konstituen. Namun di rumah, ia milik keluarga yang punya kewajiban melayani suami dan mendidik anak-anak.

“Kalau di luar saya milik umat. Tapi kalu di rumah, saya milik keluarga. Ini fitrah saya sebagai istri sekaligus ibu,”pungkas bendahara umum FPKB Jatim ini.

Tinggalkan komentar

Resolusi Jihad NU dan Revolusi Mental Ala Jokowi

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota DPRD Jatim Fraksi PKB)

Hari ini (23 Oktober 2014) sudah 69 tahun berlalu, yakni saat sebuah resolusi jihad diikrarkan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, yang sekaligus sebagai Ketua Umum NU saat itu. Dengan adanya resolusi jihad NU ini maka terjadilah peristiwa 10 Nopember 1945 yang cukup heroik itu.

Jarang orang mengetahui bahwa peristiwa pertempuran yang sangat dahsyat nan heroik tersebut sebenarnya dipicu atau diinsipirasi oleh suatu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari.
Baca entri selengkapnya »

Tinggalkan komentar

Pasca Laka Maut, Komisi D Minta Dishub Lakukan Evaluasi

SURABAYA-Pasca kecelakaan (laka-red) maut Bus Harapan Jaya yang menelan tujuh orang korban jiwa, Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur minta Dinas Perhubungan dan LLAJ melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi standar yang diberlakukan terhadap seluruh stake holder termasuk diantaranya pengemudi dan Perusahaan Otobus (PO). Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati.

Politisi perempuan PKB yang akrab disapa Mbak Ana itu mengaku prihatin dengan kecelakaan bus yang terjadi di kawasan Medaeng, Sidoarjo belum lama ini. Pasalnya, kecelakaan itu menambah panjang catatan kelam pelayanan transportasi publik di Jawa Timur. Karena itu, dirinya berharap ada good will dari Dishub untuk melakukan pembinaan terhadap PO Bus yang beroperasi di Jatim dengan melakukan pembenahan dan meningkatkan pelayanan demi memberi rasa aman serta nyaman kepada penumpang.

“Saya kira peristiwa kecelakaan maut itu harus menjadi evaluasi bersama antara Dishub, Kepolisian serta pengusaha transportasi. Hal itu demi memberi rasa aman dan nyaman terhadap penumpang maupun pengguna jalan,”papar anggota DPRD Jatim asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro tersebut, Selasa (14/10/2014).

Terpisah, terjadinya kecelakaan yang melibatkan bus Harapan Jaya, dan menewaskan 7 orang Senin (13/10) lalu, membuat Gubernur Jatim Soekarwo geram. Bahkan, orang nomor 1 di Jatim itu mengaku, pernah mengirimkan surat ke pemerintah pusat untuk mencabut izin operasional Perusahaan Otobus (PO) Harapan Jaya dicabut. Surat itu telah dikirimkannya beberapa waktu lalu sebelum munculnya kejadian nahas tersebut.
“Karena akhirnya muncul kejadiannya juga, saya langsung meminta kepada Kepala Dishub Pak Wahid, agar menindaklanjutinya, dengan mengirimkan surat lagi,”beber Soekarwo.

(Dikuti dari http://www.kanaljatim.com, 16 Oktober 2014)

Tinggalkan komentar

Anggota Dewan Jatim Usulkan Pemprov Bangun RS Kusta di Tuban

INDRAPURA-Tingginya angka penderita penyakit kusta di Jawa Timur membuat DPRD provinsi Jatim prihatin. Bahkan Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penderita kusta tertinggi di Indonesia. Fakta itu membuat Dewan Jatim terhenyak dan minta pemprov Jatim agar serius menanggulangi penyakit yang disebabkan bakteri lepra dan menyerang saluran saraf tepi saluran pernapasan atas ini. Penderita kusta akut akan mengalami kerusakan jaringan tubuh hingga menyebabkan kehilangan anggota tubuh seperti jari tangan atau telapak tangan dan kaki.

Khozanah Hidayati, anggota Fraksi PKB DPRD Jatim mengaku sangat prihatin tingginya angka penderita kusta di provinsi Jatim. Politisi perempuan PKB yang akrab disapa Mbak Ana itu lebih prihatin lagi dengan adanya fakta 71 persen penderita penyakit yang di masyarakat dianggap momok menakutkan itu justru terdapat di wilayah pantai utara (Pantura) yang notabene adalah daerah pemilihannya.
“Saya prihatin dengan tingginya angka penderita kusta di Jatim. Terlebih mayoritas penderitanya ada di pantura yang merupakan dapil saya. Saya minta pemprov serius menanggulangi masalah ini,” ujar Khozanah saat ditemui di gedung DPRD Jatim.

Anggota Dewan dari dapil Tuban dan Bojonegoro mengaku miris dengan minimnya RS Kusta (RSK) di Tuban. Bahkan hingga saat ini Jatim baru memiliki dua rumah sakit khusus penderita kusta yakni RSK Sumberglagah Mojokerto dan RSK di Kediri. Padahal Mojokerto dan Kediri bukan daerah endemi kusta. Menurutnya, sudah saatnya pemprov membangun satu rumah sakit khusus kusta di wilayah pantura, mengingat di sinilah jumlah penderita kusta terbanyak.

Caleg peraih suara terbanyak di dapil Jatim IX itu mengusulkan agar pemprov selain melakukan penyuluhan atau edukasi terhadap masyarakat agar terhindar dari bakteri penyebab kusta, dalam jangka dekat, dirinya mendesak pemprov membuat RSK. Di Tuban sudah saatnya memiliki unit pelayanan teknis (UPT) rehabilitasi medis dengan jumlah tim medis yang sudah memadai. Dengan demikian, pemprov tinggal meningkatkan status UPT itu menjadi RSK. Dengan begitu, rumah sakit khusus kusta itu bisa cepat beroperasional dan mengkover penderita kusta yang bearada di sekita wilayah pantura.
Untuk mewujudkan hal itu, Khozanah berharap pemprov beserta dinas terkat turun tangan, sebab bila penanggulangan kusta diserahkan pada daerah tidak akan maksimal karena dana dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki pemkab sangat terbatas.

“Saya kira sudah waktunya pemprov membangun sebuah rumah sakit baru di Tuban. Hal itu penting untuk mengkover besarnya penderita di wilayah pantura. Saya sebagai anggota Dewan berharap ada langkah konkret dari pemprov. Apalagi pempro punya program Jawa Timur bebas ksuta pada tahun 2017,” tutur perempuan berkerudung itu.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Jatim, dr. Harsono merilis sebanyak 4.293 orang di Jatim dinyatakan menderita penyakit Kusta. Penderita kusta di wilayah pantura (pantai utara) mendominasi jumlah penderita kusta di Jatim. Jumlahnya mencapai 71 persen dengan angka 3.054 penderita.

“Selain wilayah pantura, di merata Madura juga banyak penderitanya. Data di Dinkes Jatim, penderita kusta yang mengalami kecacatan 184 orang. Sedangkan penderita anak-anak mencapai 177 penderita. Kami mengupayakan jangan sampai penderita kusta dibawah usia 15 tahun sampai 5 persen. Jangan lebih 5 persen,” tandas Harsono.

Tinggalkan komentar

Khozanah Hidayati Ibu Rumah Tangga Yang Sukses di Dunia Politik

SURABAYA-Khozanah Hidayati satu diantara 63 orang wajah baru yang lolos ke Indrapura. Politisi perempuan PKB ini tergolong unik. Pasalnya, walaupun sebelum lolos sebagai anggota DPRD Jatim dia sudah berstatus anggota DPRD Tuban. Tapi ternyata ibu 4 anak ini tidak punya rekam jejak di organisasi massa apalagi politik sebelum masuk PKB.

“Saya ini learning by doing di dunia politik. Masuk organisasi baru di Perempuan Pergerakan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Sebelumnya tidak pernah ikut organisasi apapun kecuali pengurus pengajian ibu-ibu,” tutur alumnus Universitas UPN Veteran Surabaya ini.

Perempuan berparas ayu yang akrab disapa Mbak Ana itu mengisahkan awal mula dirinya terjun ke dunia politis praktis pada tahun 2007 karena diajak temannya yang pengurus PPKB. Setahun kemudian dirinya juga didorong mendaftar sebagai caleg untuk DPRD Tuban untuk memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Tak dinyana ternyata justru perempuan asli Tuban itu melenggang sebagai anggota DPRD Tuban pada pemilu 2009. Bahkan perolehan suaranya terbesar kedua diantara caleg PKB terpilih lainnya.

Pada pemilu 2014, Ana didorong partainya untuk naik kelas ke tingkat DPRD provinsi Jawa Timur. Tugas jelas berat bagi perempuan berkerudung itu. Sebab, wilayah pertarungannya semakin luas meliputi kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Namun, tantangan itu tak membuat dirinya mundur apalagi gentar. Sosialisasipun ia lakukan saat kampanye lalu. Uniknya, Ana mengaku lebih memilih menggarap basis massa secara umum alias tak memanfaatkan massa tradisional PKB apalagi struktur partai. Ia lebih fokus bersosialisasi kepada ibu-ibu pengajian yang belum punya afiliasi politik ke PKB. Bahkan dibeberapa kecamatan ada tim suksesnya yang justru pengurus partai lain. Biasanya mereka masih punya hubungan kekerabatan dengan dirinya atau suami.

“Saya ini orang baru di partai, jadi gak berani menggunakan infrastruktur partai dalam kampanye. Saya lebih memilih sosialisasi di luar basis PKB. Alhamdulillah, saya bisa diterima secara luas,” ujar caleg PKB dengan suara tertinggi di dapil IX itu.

Mbak Ana juga mengaku beruntung mempunyai suami yang mendukung karirnya di dunia politik. Bahkan suaminya ikut melakukan pemetaan politik saat kampanye lalu. Berkat jasa sang suami itulah target perolehan suara disejumlah kecamatan memuaskan. Tak hanya itu, suaminya pula yang membantu mencetak 25.000 buku yassin dan doa dalam ukuran saku yang kemudian disebarkan ke sejumlah kelompok pengajian. Terbukti langkah itu efektif, apalagi tak ada logo partai dalam buku itu, sehingga bisa diterima masyarakat luas.

“Ide suami saya itu terbukti sukses. Bahkan banyak kelompok pengajian yang mendatangi saya untuk minta buku doa saku itu. Mereka sampai cari-cari saya, otomatis mereka jadi kenal dan akhirnya pilih saya,” paparnya seraya tersenyum.
(Dikutip dari website http://www.kanaljatim.com, 18 September 2014)

Tinggalkan komentar