Political Will DPRD Jatim Untuk Masa Depan Tenaga Kerja di Jawa Timur

Oleh: Hj. Khozanah Hidayati, SP

Pendahuluan: Pergeseran Struktur Ekonomi Jawa Timur

Posisi tenaga kerja (angkatan kerja) dalam struktur demografis di suatu wilayah tertentu harus dilihat inter-relasinya dengan variable lain yang turut mempengaruhi iklim ekonomi dan dunia usaha/industri. Asumsinya, angkatan kerja yang tersedia akan terserap lebih mudah jika struktur makro ekonomi dapat mendukung iklim usaha/industri di sebuah wilayah itu kondusif. Sebaliknya jika pertumbuhan (dan pemerataan) ekonomi bermasalah, maka iklim industri/usaha di wilayah tersebut tidak akan kondusif. Konsekuensinya, jumlah angkatan kerja yang tersedia tidak akan terserap maksimal, sehinga berdampak pada angka pengangguran dan kemiskinan.

Karena itu, membahas persoalan kesejahteraan tenaga kerja, tidak terlepas dari persoalan struktur makro ekonomi di wilayah tersebut. Maka, sebelum lebih detail masuk dalam pembahasan tentang tema ini, lebih dulu akan dipaprkan mengenai gambaran umum struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur beserta konsekuensinya terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Jawa Timur.

Beberapa tahun terakhir, Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang pesat. Capaian PDRB Jawa Timur selalu di atas rata-rata pertumbuhan PDB nasional, sebagaimana nampak dalam tabel 1. di bawah ini.

Namun, capaian tersebut diikuti juga dengan pergeseran struktur PDRB Jawa Timur. Yakni bergesernya Pertanian sebagai sektor primer sebagai sektor dominan dalam PDRB Jatim, digantikan oleh sektor perdagangan dan jasa serta sektor industri manufaktur. Hal ini tentu akan membawa dampak serius terhadap konfigurasi struktur tenaga kerja dan penyerapan angkatan kerja di Jawa Timur.

Merujuk pada data statistik, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sebagai sektor basis, pertanian terus menunjukkan kontribusi yang negatif terhadap ekonomi Jawa Timur, dimana pada tahun 2013, kontribusi sektor pertanian mencapai 15,36 persen, menurun pada tahun 2014 menjadi 14,90 persen dan tahun 2015 turun lagi menjadi 13,75 persen .

Data di atas masih merupakan kompilasi hingga tahun 2015. Jika digabungkan dengan data terbaru per triwulan II 2018, maka kontribusi sector pertanian terhadap PDRB Jawa Timur dalam table 2. di bawah ini,

Kontradiksi Sektor Pertanian dan Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa, apabila membandingkan besarnya tenaga kerja di sektor pertanian dengan kontribusi pertanian terhadap PDRB di Jawa Timur, maka seakan tidak sebanding. Mayoritas penduduk Jawa Timur bekerja di sektor pertanian tetapi kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur ternyata dualistik, dikarenakan dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian hingga saat ini masih merupakan sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber kehidupan masyarakat Jawa Timur akan tetapi kontribusinya sektor pertanian terhadap PDRB tidak sebesar sektor industri .

Lesunya sektor pertanian dapat berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran di Jawa Timur. Sebab tahun 2016, penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian sebanyak 35,66 persen. Bandingkan dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur yang memberi sumbangsih PDRB Jatim sebesar 29,18 persen, padahal serapan tenaga kerjanya hanya 15,00 persen.

Apabila diakumulasikan dari Februari tahun 2016 hingga Februari 2018, dinamika penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian dapat dibaca dalam tabel di bawah ini

Dengan kata lain, mayoritas angkatan kerja di Jawa Timur banyak berkiprah dalam dunia pertanian. Akan tetapi, ironisnya sirkulasi modal/capital dalam dunia pertanian bukan yang terbesar. Sebaliknya, sirkulasi modal/capital terbanyak justru ada dalam sektor industri pengolahan (industri manufaktur), akan tetapi justru tidak begitu banyak angkatan kerja yang terserap di dalamnya. Analoginya, dalam sektor pertanian, kue yang tersaji tidak besar namun diperebutkan oleh banyak orang. Sedangkan dalam sektor industri, kue yang tersaji besar namun hanya sedikit orang yang memperebutkannya.

Konsekuensinya, banyak angkatan kerja di perdesaan (masyarakat rural-agraris), tidak lagi memandang pertanian sebagai entitas yang menarik untuk dijadikan mata pencaharian. Mereka lebih memilih untuk mengadu nasib di kota yang menjadi pusat industrialisasi. Padahal, ironisnya, justru saat ini tren industri generasi 4.0 malah tidak banyak membutuhkan tenaga kerja karena mayoritas pekerjaan di dunia industri sudah digantikan teknologi.

Membaca Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur

Secara langsung maupun tidak langsung fenomene pergeseran struktur PDRB di Jawa Timur tersebut berpengaruh terhadap serapan angkatan kerja dalam dunia kerja.

Data tersebut menunjukkan bahwa angka TPT di Jawa Timur cukup fluktuatif dan dinamis. Seiring dengan dinamika dan pergeseran struktur PDRB sebagaimana dijelaskan di atas. Yang perlu menjadi catatan adalah, total angkatan kerja di Jawa Timur tahun 2018 (per bulan Februari) sebanyak 21 juta orang. Dari total angka tersebut, yang sudah bekerja (terserap pasar kerja) sebanyak 20 juta, 200 ribu orang. Dengan demikian, masih ada 800 ribu angkatan kerja di Jatim yang belum terserap pasar kerja.

Political Will (Ikhtiar Politik) Legislatif (DPRD Prov. Jawa Timur)

Bertolak dari kondisi objektif di atas, maka sesungguhnya dibutuhkan beberapa terobosan kebijakan politik dari pemerintah (eksekutif, cq. Gubernur Jatim) untuk merumuskan dan memformulasikan kebijakan public yang dapat terus meredusir angka pengangguran di Jawa Timur.

Namun sejauh ini, political will dari pemerintah eksekutif masih relatif lemah. Indikasinya, beberapa Perda yang terkait dengan revitalisasi sektor pertanian, penguatan kebijakan ketenagakerjaan maupun penguatan pembiayaan UMKM untuk menjadi alternatif pasar kerja bagi angkatan kerja di Jawa Timur merupakan hasil inisiatif dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Sepanjang tahun 2015-2018, setidaknya ada tiga (2) Perda Inisiatif DPRD Jawa Timur yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi inklusif dan reduksi pengangguran. Yakni (1) Perda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan; (2) Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Jawa Timur.

Kenapa perlu ada Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Jawa Timur? Karena kami merasa bahwa sektor pertanian dan kelauatan (sektor agraria dan maritim) di Jawa Timur ini perlu mendapatkan intervensi kebijakan berupa formulasi kebijakan yang dapat merevitalisasi posisi para petani dan nelayan di Jawa Timur agar semakin berdaya saing tinggi. Mengingat, sebagaimana dijelaskan di atas, pertanian merupakan sector penyerap tenaga kerja terbanyak di Jawa Timur. Maka, salah satu bentuk formulasi kebijakan tersebut adalah penyusunan Perda tentang Pelrindungan Petani dan Nelayan di Jawa Timur. Tujuannya agar Pemprov Jatim mempunyai instrumen regulatif dalam menyusu kebijakan yang pro petani dan pro nelayan.

Sedangkan urgensi penyusunan Perda tentang Ketenagakerjaan di Jawa Timur, adalah agar Pemprov Jatim punya instrumen kebijakan yang tepat agar keberadaan tenaga kerja Jawa Timur tetap menjadi “tuan rumah” di tanah airnya sendiri di tengah arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan jasa dewasa ini. Tujuannya agar potensi sumber daya manusia di Jawa Timur dapat dioptimalkan untuk mengisi peluang lapangan kerja di Jawa Timur dan mempunyai skill yang kompetitif untuk bersaing dalam pasar kerja regional maupun global.

Kesimpulan

Persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dibahas semata-mata dalam kacamata ekonomi. Melainkan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu dan lintas perspektif. Hal itu disebabkan kompleksitas permasalahan yang melingkupi persoalan ketenagakerjaan. Termasuk membenahi problem ketenagakerjaan melalui jalur lintas sectoral.

Selain itu, problem ketenagakerjaan harus diatasi dengan political will yang baik oleh pemerintah. Baik eksekutif maupun legislatif.

Membangun Kepemimpinan Muda-Milenial Yang Cerdas, Aktif dan Progresif

Oleh: Khozanah Hidayati Sp.

“Beri aku sepuluh pemuda dan dengan kesepuluh pemuda itu aku akan mengguncang dunia. Dengan seratus pemuda, aku akan memindahkan Gunung Semeru.” (Bung Karno)

Ungkapan heroik di atas pernah dilontarkan Presiden Soekarno dalam suatu kesempatan berpidato di hadapan pemuda Indonesia. Soekarno menggambarkan dengan bahasa kiasan, betapa peran dan kehadiran pemuda sangat penting dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Dalam kesempatan lain Soekarno mengakui, tanpa peran pemuda perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia belum tentu tercapai.

Membolak-balik lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia, kita akan senantiasa menemui kisah-kisah perjuangan hebat yang dimotori kaum muda. Bermula dari gerakan Kebangkitan Nasional Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), Perjuangan Kemedekaan Indonesia (1945), menumbangkan rezim Orde Lama (1966), peristiwa Malari (1974), sampai penurunan paksa rezim Orde Baru (1998). Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, peran pemuda mengambil posisi yang sangat penting.

Misalnya kita dapat menyerap energi muda dari para pahlawan bangsa seperti Soekarno, KH. Wahid Hasyim, Mohamad Natsir, Tan Malaka, Sjahrir, dan lainnya. Kepemimpinan mereka dimulai sejak usia sangat muda. Pekikan revolusi mereka gaungkan ke berbagai penjuru negeri hanya demi satu kata; merdeka dan berdikari. Bahkan pahlawan nasional yang lain seperti KH. Hasyim Asy’ari maupun KH. Ahmad Dahlan juga mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam usia yang relatif muda. Di usia 20-an atau 30-an, para tokoh-tokoh besar tersebut sudah mengabdikan dirinya bagi perjuangan bangsa.

Maka, tidak salah jika muncul anggapan bahwa perubahan besar dalam sebuah negara atau bangsa dimulai dari kalangan muda. Semangat muda adalah semangat perubahan, aktif, energik, penuh spirit, kreatif, visioner, pekerja keras, serta mempunyai nilai positif bagi kemajuan bangsa.

Maka, semangat positif yang melekat pada anak muda dalam setiap zaman harus tetap diwarisi oleh generasi milenial era sekarang. Termasuk juga semangat positif untuk terlibat aktif dalam politik. Sebab, dunia politik adalah dunia pengabdian dan medan perjuangan untuk menciptakan kebangkitan bagi bangsa di segala bidang. Politik merupakan arena untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan aspirasi tersebut agar terwujud dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Apabila generasi muda di zaman dahulu berjuang demi bangsa dan tanah air dengan mengangkat senjata di medan perang menghadapi Belanda maupun Jepang, generasi muda saat ini juga harus tetap berjuang demi bangsa dan negara dengan cara yang berbeda. Perang fisik dan senjata telah usai, namun perjuangan untuk memajukan bangsa harus tetap berjalan. Salah satu jalan atau instrument perjuangan membangun bangsa di era milenial ini adalah melalui jalur politik.

Tentu, jalur politik di sini bukan berarti semuanya harus terjun dalam politik praktis atau masuk parpol, menjadi caleg dan seterusnya. Makna dari kalimat “anak muda bisa menggunakan politik sebagai jalur perjuangan,” adalah anak-anak muda milenial tidak boleh apatis terhadap politik. Mereka harus peduli dan selalu update dengan isu-isu politik terkini. Dengan kata lain, anak muda sekarang tidak boleh lagi malas atau bahkan benci politik.

Sebab, politik itu bagaikan udara. Suka atau tidak suka, kita tetap membutuhkan udara untuk hidup. Demikian halnya dengan politik, suka atau tidak suka, kita tetap membutuhkan politik dalam keseharian kita. Karena, naik turunnya harga beras, minyak, gula di dapur rumah, tarif harga kuota internet untuk browsing dan chatting, harga Bensin Pertalite/Pertamax, harga barang-barang di mall, tarif parkir motor, maupun tarif pesan Gojek/Go-Food sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah.

Apalagi, dengan peduli (aware) dengan isu-isu politik kita bisa belajar banyak hal. Misalnya, belajar mengenai kepemimpinan (leadership), kerja tim dalam organisasi (team work), kolektifitas (kesetiakawanan), pentingnya memagang teguh prinsip/nilai perjuangan (ideologi), belajar berkomunikasi dengan publik (teknik lobi dan negosiasi), maupun belajar untuk secara cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, dan sebagainya. Maka dari itu, sudah saatnya anak-anak muda zaman now mengambil tanggung jawab dan peran positif dalam berkontribusi terhadap perbaikan sistem politik di Indonesia maupun di daerah.

Sudah saatnya generasi milenial melek politik. Sudah saatnya Yang Muda Bersuara. Sudah waktunya yang muda menentukan sikapnya. Dengan tetap menjadi generasi milenial yang MUDA-BEDA-GEMBIRA.

Generasi Muda “Zaman Now” Harus Melek Politik

Generasi muda merupakan partisipan penggerak demokrasi. Sikap pasif kaum muda akan menjadi suatu proses pelemahan demokrasi, karena kaum muda merupakan individu yang sangat kritis.

Namun sangat disayangkan, fenomena yang muncul pada saat ini adalah minat akan tema politik di antara anak-anak muda tampak tidak terlalu disukai. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), didapati bahwa 79% anak muda di Indonesia tidak tertarik berpolitik.

Generasi melek politik menjadi sebutan tersendiri bagi anak muda. Hal ini dikarenakan, politik yang masih dianggap tabu oleh anak muda. Hanya segelintir anak muda yang mau ikut memahami tentang politik Indonesia yang unik. Lalu, mengapa generasi muda Indonesia harus melek politik? Jawabnya, karena kebijakan yang dihasilkan para elite politik akan berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan warga, tak terkecuali anak muda.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Meneruskan estafet politik di negara, mengatur dan membuat kebijakan yang lebih baik. Pemuda adalah harapan untuk memperbaiki politik di masa depan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar generasi muda bisa melek pollitik? Satu-satunya cara agar bisa lebih paham politik adalah dengan terlibat! Kita tidak bisa hanya duduk diam lalu berharap negara akan baik-baik saja.

Cara mudah terlibat dalam politik misalnya dengan ikut berpartisipasi dalam pemilu. Sebelum pemilu, Pemuda harus turut mengawasi program-program kerja yang dikampanyekan oleh calon kepala daerah atau legislatif.

Di samping itu, contoh dari partisipasi politik lainnya yaitu keikutsertaan dalam demonstrasi, petisi dan juga media sosial, seperti diskusi-diskusi online atau aksi protes media sosial. Hal-hal tersebut merupakan cara untuk menyampaikan suara kita sebagai masyarakat kepada para pejabat pemerintahan.

Untuk mahasiswa keterlibatan politik bisa diawali dengan aktif dalam organisasi kampus. Seperti pemilihan ketua BEM atau ketua organisasi. Ikut terlibat aktif dalam organisasi kampus berarti turut berkontribusi untuk pengembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Masih ingin tahu lebih banyak tentang politik? Kita sebagai pemuda Indonesia juga bisa mendaftarkan diri menjadi anggota partai politik atau ikut gerakan sosial.

Dengan melek politik, pemuda Indonesia juga dapat merasakan keuntungannya yaitu mengerti apakah sistem pelayanan publik di Indonesia sudah memadai atau belum. Karena tatanan politik berpengaruh terhadap kebijakan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dapat menyerukan ide-ide brilian nan segar yang lebih sesuai di era sekarang.

Tak hanya itu, dengan melek politik pemuda Indonesia dapat membantu teman-teman sesama anak muda untuk mendapatkan haknya atau membantu menyalurkan aspirasinya ke lembaga yang bersangkutan.

Kepedulian generasi muda saat ini terhadap masalah politik di Indonesia sangat berpengaruh untuk ke depannya. Karena nasib Indonesia yang akan datang ada di tangan para pemuda sekarang. Oleh karena itu, Mari melek politik untuk Indonesia yang lebih baik.

Generasi Milenial Sebagai Penentu Pemilu 2019

Salah satu alasan lagi kenapa generasi muda zaman now harus melek politik, adalah generasi milenial ini akan menjadi penentu dalam Pemilu 2019. Sangat disayangkan apabila sebuah generasi yang punya kekuatan besar secara kuantitas tidak diimbangi dengan kualitas pengetahuan tentang politik.

Direktur Program Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas mengingatkan partai-partai politik untuk membidik pemilih muda pada Pemilu 2019 karena jumlahnya mayoritas. Berdasarkan pendataan data pemilih yang dilakukan SMRC, pemilih berusia 17-38 tahun mencapai 55 persen dari jumlah total pemilih pada Pemilu 2019.

Karena posisinya yang strategis, maka generasi muda zaman now harus melek politik, tidak apatis terhadap politik. Mereka harus berani belajar kepemimpinan dengan belajar memahami politik. Dengan begitu, anak muda milenial tidak mudah terjebak pada permainan isu-isu politik yang hoax dan berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan) yang dapat mengancam integrasi Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa.

Anak muda zaman now harus mulai menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing untuk mengkampanyekan anti hoax dan anti politik SARA. Generasi milenial yang lebih melek teknologi justru harus menjadi pioner dan pemimpin untuk mengkampanyekan politik yang bersih dan bebas hoax maupun isu SARA.

MUDA-BEDA-GEMBIRA: No-Hoax dan No-SARA

Generasi milenial harus menjadi pribadi-pribadi dengan karakter yang MUDA, yang dicirikan dengan ciri-ciri diantaranya:

• Positif

• Energik

• Kreatif

• Aktif

• Progresif

Maka, para pemilih tersebut harus BEDA dengan para pemilih muda lainnya yang belum sadar dengan fungsi dan kewajibannya untuk turut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa melalui kepeduliannya terhadap perbaikan iklim politik agar lebih sehat. Anak-anak muda zaman now yang punya kesadaran lebih terhadap politik harus mampu menjadi pemBEDA di tengah-tengah lingkungannya. Di sinilah kualitas kepemimpinan anak muda akan diuji dan digembleng untuk menguatkan kapasitas leadership-nya.

Salah satu bentuk dari leadership tersebut adalah menyebarkan kecerdasan untuk tidak mengikuti hoax dan ujaran kebencian di media social yang sengaja dibuat untuk memecah belah persatuan bangsa. Kepemimpian muda tidak lagi diukur dari keberanian berperang dengan senjata, melainkan keberanian untuk berperang melawan hoax digital dan ujaran kebencian di media social.

Kemudian, para pemimpin muda zaman now harus menganggap bahwa berpolitik itu sesuatu yang menyenangkan. Memang dalam politik ada kompetisi, ada persaingan. Namun persaingan tersebut tidak lantas dimaknai sebagai permusuhan. Karena itu, menang dan kalah dalam politik adalah hal yang lumrah sebagaimana layaknya sebuah kompetisi. Yang penting adalah kita bias menikmati proses persaingan tersebut secara riang gembira.

Terutama bagi anak muda, berpolitik tidak boleh dipenuhi dengan rasa BAPER yang berlebih. Tetap saja unsur kegembiraan dijadikan sebagai pegangan dalam belajar berkontribusi kepada bangsa melalui jalur politik.

Kombinasi antara semangat muda, semangat untuk menjadi pembeda dan semangat untuk berpolitik secara riang gembira merupakan instrument untuk menangkal praktik-praktik hoax dan ujaran kebencian yang sengaja dibuat di media social demi memecah belah anak bangsa.

Untuk itu, para pemimpin muda yang melek politik calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa di masa depan setidaknya harus memegang beberapa hal berikut, yakni pertama pemilih muda harus mendukung paham plularisme di Indonesia, demi mengikis gerakan-gerakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengadu-domba sesama anak bangsa dengan menggunakan isu SARA.

Kedua pemilih muda harus kritis terhadap sosok calon pemimpin yang akan bertarung dalam Pemilu 2019. Dengan demikian, mereka akan lebih tertarik untuk mengetahui apa visi dan misi calon, yang kemudian dibandingkan dengan rekam jejaknya, ketimbang menjadi buzzer atau follower dari produsen hoax, ujaran kebencian dan isu SARA media sosial.

•Ketiga pemilih muda, yang lebih melek teknologi seharusnya bisa lebih banyak mengakses informasi soal calon pemimpin melalui teknologi digital, daripada secara membabibuta menyebarkan (like and share) informasi yang belum terbukti validitas dan kebenarannya.

Tindakan sederhana apa yang bisa kita lakukan agar tidak ikutan menyebarkan hoax? Berikut tips dari Septiaji Eko Nugroho:

1. Hati-Hati dengan Judul Provokatif

Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat berita palsu itu.

2. Cermati Alamat Situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya.

3. Periksa Fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.

4. Cek Keaslian Foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.

5. Ikut Dalam Grup Diskusi Anti-Hoax

Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya, apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

Saya ingin menutup uraian ini dengan pesan kepada para pemimpin muda di zaman now, para generasi milenial yang sudah aktif menjadi warga internet (netizen) untuk tidak apatis dengan politik. Jadikan politik sebagai salah satu cara untuk belajar tentang kepemimpinan.

Namun, dalam mengikuti isu-isu politik tetap harus menjadi warga yang cerdas agar tidak mudah termakan oleh hoax dan ujaran kebencian yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Dulu, musuh kita adalah kebodohan karena penjahahan.

Sekarang, musuh kita adalah kebodohan karena hoax digital.

Selamat Hari Lahir Pancasila ke – 73

“Kita Pancasila, Bersatu, Berbagi, Berprestasi” .
Selamat Hari Lahir Pancasila.
Pancasila adalah pemersatu bangsa.
Ayo kita jaga Pancasila dari rongrongan idiologi lain yang akan merusaknya.

Hari Kartini, DPRD Jatim Mengapresiasi Perempuan Yang Berkarir di Politik

Jaltim Newsroom – Momentum dan semangat perjuangan kartini menghapuskan perbedaan gender harus terus digaungkan oleh generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Salah satunya Khozanah Hidayati. Anggota DPRD Jatim ini sangat mengapresiasi ketika ada perempuan mampu berkarir di politik. Sebab, tidak semua perempuan punya kesempatan untuk dapat duduk di parlemen. Butuh perjuangan yang tidak mudah.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar wanita yang akrab disapa Ana ditemui di DPRD Jatim saat ditanyai tentang memperingati hari kartini, Jumat (20/4).

Peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita. Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika menstruasi ada dispen, orang perempuan yang paling mengerti. “Sekarang masyarakat sudah tidak lihat gender laki atau perempuan,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Ana, untuk mencapai titik sukses didunia politik perlu juga dukungan dari keluarga. Baginya ini nomor satu sebelum mencari dari konstituen. Oleh karena itu, kodrat sebagai seorang ibu jangan sampai ditinggalkan.

Dua peran tersebut semestinya bisa berjalan beriringan. Meskipun sedang berada dipuncak karir. “Berdasarkan prioritas. Tetep keluarga prioritas nomor satu. Dimana saat saya dibutuhkan keluarga, juga harus bisa tampil disana. Artinya ketika masyarakat membutuhkan saya harus bisa hadir,” tutur Khozanah.

Diakuinya, memang banyak yang harus diurus. Mulai dari keluarga, hingga masyarkat di daerah peilihannya (dapil). Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk dapat membagi dan berperan dengan baik. Serta kemampuan menempatkan diri dimanapun berada.

“Hari kartini ini kan ingatkan kita pada masa lampau. Dimana dulu pergerakan perempuan mulai ada. Contohnya peroleh pendidikan dan emansipasi. Jadi kita juga tidak boleh lupa bahwa kodrat wanita adalah seorang ibu tetap harus bisa bagi keluarga dan pekerjaan di dewan,” tandas Ana. (Pca/p

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/hari-kartini-dprd-jatim-mengapresiasi-perempuan-yang-berkarir-di-politik

Wanita Harus Berpolitik Bawa Suara Kaumnya

SURABAYA (suarakawan.com) – Semangat perjuangan Kartini menghapuskan perbedaan gender terus digaungkan oleh genari-generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Salah satunya Khozanah Hidayati. Anggota DPRD Jatim ini sangat sangat mengapresiasi ketika ada perempuan mampu berkarir di politik. Sebab, tidak semua perempuan punya kesempatan untuk dapat duduk di parlemen. Butuh perjuangan yang tidak mudah.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar wanita yang akrab disapa Ana, Jumat (20/4).

Peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita. Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika mens ada dispen, orang perempuan yang paling mengerti.

“Sekarang masyarakat sudah tidak lihat gender laki atau perempuan,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Ana, untuk mencapai titik sukses didunia politik perlu juga dukungan dari keluarga. Baginya ini nomor satu sebelum mencari dari konstituen. Oleh karena itu kodrat sebagai seorang ibu jangan sampai ditinggalkan. Dua peran tersebut semestinya bisa berjalan beriringan. Meskipun sedang berada dipuncak karir. “Berdasarkan prioritas. Tetep keluarga prioritas nomor satu. Dimana saat saya dibutuhkan keluarga, juga harus bisa tampil disana. Artinya ketika masyarakat membutuhkan saya harus bisa hadir,” tuturnya.

Diakuinya, memang banyak yang harus diurus. Mulai dari keluarga, hingga masyarkat di daerah peilihannya (dapil). Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk dapat membagi dan berperan dengan baik. Serta kemampuan menempatkan diri dimanapun berada.

“Hari kartini ini kan ingatkan kita pada masa lampau. Dimana dulu pergerakan perempuan mulai ada. Contohnya peroleh pendidikan dan emansipasi. Jadi kita juga tidak boleh lupa bahwa kodrat wanita adalah seorang ibu tetap harus bisa bagi keluarga dan pekerjaan di dewan,” tandasnya. (aca/rur)

Wanita Harus Berpolitik Bawa Suara Kaumnya http://suarakawan.com/wanita-harus-berpolitik-bawa-suara-kaumnya/

Kartini Harum Kiprahnya

Semangat perjuangan Kartini menghapuskan perbedaan gender kini memang terus digaungkan oleh genari-generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami, tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar Khozanah Hidayati, anggota DPRD Jatim ini.

Ana, panggilan akrab Khozanah Hidayati menambahkan, peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita.

Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika menstrusdi ada dispensasi, orang perempuan yang paling mengerti.

Kartini Harum Kiprahnya https://www.jawapos.com/radarsurabaya/read/2018/04/21/66685/kartini-harum-kiprahnya#.Wtp8zH7gm2M.whatsapp

Hari Kartini di Jaman Millenial

Oleh :
Khozanah Hidayati
Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim

Hari ini, 21 April adalah hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Sudah 139 tahun peristiwa kelahiran tersebut terjadi. Namun kelahiran beliau tersebut tetap dikenang dan diperingati di seantero negeri ini sebagai Hari Kartini. Karena kepeloporan beliau terhadap emansipasi wanita dan perjuangan terhadap kesetaraan genderlah hari tersebut dikenang dan diperingati.

Sekarang di jaman milenial, peringatan Hari Kartini masih saja identik dengan kebaya. Pada hari ini, sudah bisa dipastikan sejumlah karyawan wanita akan mengenakan “pakaian nasional” (kebaya, kain dan sanggul) ke kantor. Begitu juga anak-anak perempuan yang masih sekolah TK, SD, SMP dan SMU akan mengikuti lomba berpakaian nasional ala RA. Kartini atau membaca surat-surat RA. Kartini.

Begitu melegendanya pahlawan emansipasi wanita negeri ini, sehingga hampir semua anak bangsa pasti mengetahui dan hapal lagu “Ibu Kita Kartini” yang membahas tentang kepahlawanan emansipasinya.

Namun patut disayangkan, banyak kaum wanita negeri ini pada jaman milenial yang masih hanya mengaitkan RA. Kartini dengan kebaya dan surat-suratnya itu, yang termuat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jarang orang yang membicarakan tuntutan RA. Kartini terhadap belenggu atau kungkungan adat istiadat yang menyebabkan kaum wanita negeri ini tertinggal.

Sehingga dengan peringatan hari lahir RA. Kartini yang hanya berkisar antara kebaya dan surat-suratnya itu akan kehilangan esensi dan tujuan dari perjuangan RA. Kartini sendiri perihal emansipasi wanita dan perjuangan melawan dari kungkungan budaya yang feodalistik, kolonialis dan patriaki.

Semestinya peringatan Hari Kartini tidak hanya menonjolkan lomba berkebaya, menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini” atau membaca surat-surat RA. Kartini semata, namun juga harus menonjolkan atau membahas perlawanan beliau terhadap tradisi adat yang mengungkung kaum perempuan. Dan juga harus mengekspose perjuangan RA. Kartini perihal emansipasi wanita agar mendapat pendidikan yang layak, mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang baik dan lain sebagainya.

Di sekeliling kita masih banyak wanita yang dipoligami, wanita yang mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan masih juga banyak ditemukan wanita yang menjadi korban trafficking dan bahkan akhir-akhir ini ada wanita yang dijadikan obyek gratifikasi oleh para pejabat korup yang justru sebenarnya mereka berkewajiban melindungi wanita.

RA. Kartini mestinya akan sedih dan menangis jika melihat kondisi wanita negeri ini sekarang. Wanita hanya dijadikan “pelengkap penderita” belaka. Coba lihatlah kuota 30 persen sebagai syarat di daftar calon legislatif, ini hanya pelengkap syarat saja suatu partai bisa mengikuti pemilu, kenapa tidak sekalian mensyaratkan keterpilihan minimal 30 persen wanita terhadap total jumlah anggota parlemen dengan aturan yang jelas-jelas affirmative action bukan affirmative action semu seperti sekarang ini.

Coba tengok juga para wanita cantik dan seksi (biasa disebut Sales Promotion Girl / SPG) hanya dijadikan pajangan di setiap even besar pameran kendaraan bermotor atau produk-produk consumer good. Kenapa mereka harus dijadikan penarik minat kaum adam untuk melihat – lihat produk yang sedang dipamerkan, kenapa tidak mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan yang purna untuk menggaet calon pembeli atau pelanggan.

RA. Kartini harus dikenang bukan karena kebayanya tapi dikenang dari gagasan dan ide perjuangan yang dilakukannya, sebagai pelopor kebangkitan perempuan. Kartini telah memperjuangkan harkat dan martabat wanita yang selama ini masih tetap saja dimarjinalkan.

Perjuangan RA. Kartini tersebut dilakukan dalam kondisi masyarakat negeri ini yang masih dikungkung oleh kolonialiesme Belanda dan dikangkangi adat-istiadat yang feodalistik dan patriaki yang mendarah daging. Kondisi Kartini saat itu dalam situasi zaman penjajahan dan masih dalam kondisi sulit segalanya. Namun beliau bisa menghimpun jaringan yang lebih luas dengan menumpahkan segala uneg-unegnya kepada sahabat-sahabat penanya di benua Eropa. RA. Kartini mampu menghimpun sumberdaya sehingga bisa mendirikan sekolah khusus wanita yang bercita-cita menghilangkan kebodohan di dalam kaumnya.

Namun sayang cita-cita luhur RA. Kartini akhirnya tergilas roda zaman, RA. Kartini wafat karena melahirkan setelah dipoligami oleh Bupati Rembang K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat.
Semestinya para penerus RA. Kartini di zaman sekarang yang mempunyai kesempatan lebih untuk berjuang menegakkan emansipasi dan kesetaraan gender.

Perjuangan itu mestinya bisa digerakkan dengan lantang dan mudah pada jaman milenial ini, mengingat kemajuan dunia teknologi informasi sudah sangat maju. Kalau RA. Kartini hanya bisa menulis surat dan menyuarakan perjuangannya lewat surat-menyurat kepada sahabat penanya yang terbatas, tentunya wanita sekarang akan bisa lebih luas dalam menyuarakan perjuangan tersebut baik itu lewat sarana email maupun sarana media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram maupun media-media konvensional seperti koran dan majalah maupun lewat-lewat seminar-seminar dan lokakarya. Dan bahkan bisa lewat organisasi baik organisasi kemasyarakatan, organisasi politik maupun organisasi sejenis Lembaga swadaya Masyarakat (LSM).

Dengan didukung kemajuan di bidang teknologi informasi di jaman millennial ini, regulasi dari pemerintah yang semakin berpihak kepada emansipasi wanita dan kemajuan dalam bidang pendidikan, tentunya perjuangan emansipasi wanita akan bisa lebih optimal diupayakan dan tentunya kesadaran para kaum pria untuk memberikan ruang yang lebih terhadap adanya kesetaraan gender maupun emansipasi wanita akan lebih diharapkan untuk mewujudkan cita-cita luhur RA. Kartini tersebut.

DPRD Jatim Berharap Pemerintahan Lakukan Penataan Distribusi Pupuk Ke Petani

Jatim Newsroom – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap kepada pemerintah agar melakukan aturan penataan baru atau penataan ulang untuk sistem distribusi pupuk ke petani. Pasalnya, saat ini pendistribusiannya dinilai tidak tepat sasaran.

“Untuk masalah pupuk diharapkan diperhatikan. Pasalnya, saat serap asprisasi di Bojonegoro dan Tuban, masyarakat mengeluhkan pupuk tidak tepat sasaran terutama untuk masyarakat hutan. Bahkan, dinilai menilai saat ini masih ada pupuk yang mudah dipermainkan oleh mafia,”ujar Anggota DPRD Jatim, Khozanah Hidayati ditemui di ruang kerjanya DPRD Jatim, Kamis (8/3).

Oleh karena itu, Khozanah berharap pemerintah membuat aturan untuk pemangkasan sistem distribusi, sehingga tidak dapat dimainkan oleh mafia pupuk, dan dapat tepat sasaran dalam penerimaannya. “Karena ada permainan mafia, akhirnya dikeluhkan oleh masyarakat. Maka ada pemangkasan dari pemerintah,” paparnya.

Khozanah menyampaikan, salah satu bentuk tidak tepat sasaran dalam distribusi pupuk adalah pemberian kartu tani yang hanya mengacu data lama, sehingga tidak sesuai perkembangan data di masyarakat. Padahal, kartu tani tersebut merupakan identitas para petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Dengan kartu tani, maka kepemilikan tanah beserta luasannya dapat terdata sehingga dapat mengkalkulasi jumlah pupuk yang akan didapatkan sesuai luasan tanah. Mengingat, kadang-kadang masyarakat ada yang menjual tanahnya. Namun masih tetap mendapatkan pupuk subsidi, sementara yang luasan tanahnya bertambah tidak mendapatkan tambahan pupuk subsidi.

“Ini salah satu upaya untuk tanggulangi kelangkaan pupuk. Maka datanya harus di update terus, jangan copy paste data lama, sehingga kepemilikan tanah harus sesuai di lapangan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga minta Badan Pusat Statistik (BPS) harus sering melakukan sensus untuk meng-update data yang terkini, sehingga dana program tersebut begitu dikucurkan tidak sesuai dengan data yang baru. “Jangan sampai petani yang butuh 1 ton pupuk tidak mendapatkan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Sementara pemilik tanah yang luasannya kecil justru mendapatkan pupuk yang banyak,â€� ujarnya. (pca/p)

Gus Ipul Tebar Janji Kepada Nelayan, Warga: Semoga Benar-benar Terwujud

Selasa, 27 Februari 2018 18:40 WIB

TUBAN, BANGSAONLINE.com – Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur, Saifullah Yusuf blusukan ke kampung nelayan di Kelurahan Karangsari, Kecamatan/ Kabupaten Tuban, Selasa (27/2). Dalam kunjungannya, pria yang karib disapa Gus Ipul ini menebar janji-janji apabila ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur.

“Insya Allah nantinya ada program-program untuk kesejahreraan masyarakat nelayan,” ujar Gus Ipul kepada wartawan saat blusukan di kampung nelayan.

“Juga akan ada pemberdayaan perekonomian istri nelayan. Kebetulan di kampung nelayan ada kuliner ikan asap, untuk itu pemberdayaan ekonomi ini perlu ditindaklanjuti. Ikan asap diminati orang, makanya ini perlu dikembangkan dan ada inovasi agar ekonomi masyarakat meningkat,” imbuh Gus Ipul.

Adapun beberapa program yang sudah ia siapkan untuk para nelayan, yaitu bantuan GPS bagi nelayan, alat keamanan saat melaut, dan beberapa bantuan untuk mengurangi beban para nelayan. Begitu juga untuk para istri nelayan, ia mengaku sudah menyiapkan program pemberdayaan lewat olahan ikan asap.

“Selama ini menjualnya hanya di tingkat lokal, harapan kami ke depan ikan-ikan asap dari Tuban ini dapat dikirim ke nasional. Tentunya itu ada olahan yang bagus, sehingga membuat ikan asap tetap bagus tanpa menggunakan bahan pengawet,” paparnya.

Ketua Tim Pemenangan Gus Ipul-Puti Kabupaten Tuban Khozanah Hidayati yang ikut mendampingi menyampaikan jika dalam kesempatan Gus Ipul juga menyempatkan diri menghadiri acara IWAPI dan menemui para UMKM di rest area. “Dilanjutkan menyambangi korban terdamoak bencana banjir di Kecamatan Plumpang,” ujarnya.

Sementara Qunaisih, istri salah satu nelayan di Karangasri berharap apa yang dicanangkan oleh Gus Ipul benar-benar terwujud apabila ia terpilih. (gun/rev)

http://m.bangsaonline.com/berita/42458/gus-ipul-tebar-janji-kepada-nelayan-warga-semoga-benar-benar-terwujud

DPRD Jatim Dorong Penataan Distribusi Pupuk

Ketersediaan pupuk nampaknya menjadi masalah di masyarakat, karena diduga ada permainan dari mafia. Dengan begitu, kelangkaan pupuk masih terjadi akibat distribusi ke para petani.

Anggota DPRD Jatim, Khozanah Hidayati mengatakan, untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, perlu penataan sistem distribusinya ke masyarakat. Mengingat saat ini pendistribusiannya tidak tepat sasaran.

“Pupuk diharapkan diperhatikan. Terutama untuk hutan. Saat ini distribusi pupuk subsidi dari pemerintah masih banyak mata rantai sehingga mudah dipermainkan oleh mafia,” kata Khozanah, dikonfirmasi, Rabu (21/2/2018).

Politisi asal PKB itu berharap pemerintah membuat aturan untuk pemangkasan sistem distribusi sehingga tidak dapat dimainkan oleh mafia pupuk, dan dapat tepat sasaran dalam penerimaannya.

“Karena ada permainan mafia, akhirnya dikeluhkan oleh masyarakat. Maka ada pemangkasan dari pemerintah,” terangnya.

Salah satu bentuk tidak tepat sasaran dalam distribusi pupuk adalah pemberian kartu tani yang hanya mengacu data lama, sehingga tidak sesuai perkembangan data di masyarakat. Padahal kartu tani tersebut merupakan identitas para petani untuk mendapatkan pupuk subsidi.

Dengan kartu tani maka kepemilikan tanah beserta luasannya dapat terdata sehingga dapat mengkalkulasi jumlah pupuk yang akan didapatkan sesuai luasan tanah. Mengingat kadang-kadang masyatakat ada yang menjual tanahnya. Namun masih tetap mendapatkan pupuk subsidi, sementara yang luasan tanahnya bertambah tidak mendapatkan tambahan pupuk subsidi.

“Ini salah satu upaya untuk tanggulangi kelangkaan pupuk. Maka datanya harus di update terus, jangan copy paste data lama, sehingga kepemilikan tanah harus sesuai di lapangan untuk mendapatkan pupuk subsidi,” ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) harus sering melakukan sensus untuk menga-update data yang terkini, sehingga dana program tersebut begitu dikucurkan tidak sesuai dengan data yang baru.

“Jangan sampai petani yang butuh 1 ton pupuk tidak mendapatkan sesuai jumlah yang dibutuhkan. Sementara pemilik tanah yang luasannya kecil justru mendapatkan pupuk yang banyak. Ini kan lucu,” pungkasnya

DPRD Jatim Minta Pemprov Beri Tambahan Kesejahteraan Guru Madin

November 26, 2017

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jatim dorong Pemprov untuk memberikan suntikan tunjangan bagi guru madin (madrasah diniyah) yang dikelola swasta.

Pasalnya kata Anggota DPRD Jatim, Khozanah Hidayati menjelaskan, selama ini tunjangan guru swasta di Jatim selalu di bawah standar.

“Selama ini dapatnya cuma Rp 300 ribu perbulannya. Hal itu tak cukup untuk biaya hidup. Saya berharap Pemprov memberikan perhatian,” ungkap dia di Surabaya, Ahad (26/11/2017).

Politisi asal Tuban ini, mengatakan dengan adanya tunjangan tambahan tersebut pihaknya berharap kesejahteraan guru madin swasta di Jatim dapat terealisasi.

“Setidaknya ada tambahan kesejahteraan seperti guru madin milik negeri. Bagaimanapun juga nasib mereka harus diperhatikan,” tandasnya.

Pewarta: Tri Wahyudi
Editor: Romandhon

https://nusantaranews.co/dprd-jatim-minta-pemprov-beri-tambahan-kesejahteraan-guru-madin/

Selamat Hari Santri 2017

Selamat Hari Santri Nasional
22 Oktober 2017
Santri Mandiri NKRI Hebat

Santri adalah generasi penerus kyai dan ulama. Santri adalah penjaga Pancasila, Bhinika Tunggal Ika, NKRI & UUD 45.

Di samping itu santri selalu setia menjaga Bangsa dan Negara dari segala gangguan dan ancaman baik pada era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orla, era Orba dan saat jaman reformasi.

Dengan kekuatan do’a dan usaha yang hebat Inshallah Santri akan Mandiri. Dan kalau kaum santri mampu mandiri maka  NKRI akan Hebat.

Semoga santri-santri di seluruh Nusantara ini ilmunya bermanfaat,  barokah, sukses dan menjadi penerus cita-cita para ulama, kyai dan bangsa ini…..aamiin ya mujibas sailin.

Hari Santri dan Revitalisasi Spirit Resolusi Jihad NU

Oleh : Khozanah Hidayati *)

Jarang orang mengetahui bahwa peristiwa perang 10 Nopember 1945 yang sangat heroik dan melegenda di Surabaya tersebut adalah dipicu oleh suatu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’arie, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, yang sekaligus sebagai Ketua Umum NU saat itu.

Mbah Hasyim atas pertanyaan Presiden Soekarno perihal hukum membela tanah air sehubungan dengan akan datangnya enam ribu tentara Inggris di bawah komando Brigadir Jenderal Mallaby, Panglima Brigade ke-49 (India) yang akan segera tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan bahkan penjajah Belanda dengan tentara NICA-nya (Netherlands Indies Civil Administration) yang sudah terusir pun ikut membonceng tentara Sekutu tersebut.

Hukum membela tanah air yang dipertanyakan Soekarno tersebut tentunya bukan membela Allah ataupun membela Islam. Sekali lagi, membela tanah air! Mbah Hasyim kemudian memerintahkan KH Wahab Chasbullah, KH Bisri Syamsuri, dan kiai lain untuk mengumpulkan kiai se-Jawa dan Madura. Para kiai dari Jawa dan Madura itu lantas rapat di Kantor PB Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO), Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, dipimpin Kiai Wahab Chasbullah membahas permasalahan tersebut. Kemudian pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asya’rie atas nama Pengurus Besar NU mendeklarasikan seruan jihad fi sabilillah, yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad.Resolusi jihad tersebut kemudian dipublikasikan oleh Bung Tomo lewat sarana radio dengan suara khasnya yang menggelegar, heroik dan membakar semangat rakyat Jawa Timur dan juga rakyat Indonesia yang mendengarnya.

Maka kemudian berdatanganlah puluhan ribu rakyat yang terpanggil seruan resolusi jihad dari Mabh Hasyim Asya’rie tersebut ke Surabaya untuk berperang melawan tentara sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda Sang Penjajah.

Sebagian besar dari mereka adalah para kiai dan santrinya dari seantero Jawa Timur, Jawa Tengah dan bahkan Jawa Barat. Bahkan mereka ini adalah inspirator dan inisiator bangkitnya etos heroisme dalam peristiwa 10 November1945 yang sekarang kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Bung Tomo sang komando dalam perang jihad tersebut, dengan pekik takbir Allahu Akbar! membawa spirit jihad dari KH Hasyim Asy’arie. Memang Bung Tomo bukan santri, namun kepatuhannya kepada ulama yang kharismatis membangkitkan ruh heroismenya memimpin arek-arek Surabaya, sampai menewaskan Brigjen Mallaby.

Resolusi jihad yang dikeluarkan NU tersebut telah menginspirasi segenap anak bangsa untuk berjuang mengangkat senjata guna mengusir penjajah yang hendak masuk kembali ke Indonesia. Kontribusi NU terhadap peristiwa tersebut bukan hanya sebatas mengeluarkan resolusi jihad yang terbukti berhasil melecut semangat juang bangsa Indonesia, namun para kiai NU beserta santri-santrinya terjun secara langsung ke medan perang mengusir penjajah.

Walau dalam perang jihad tersebut sekitar16.000-an rakyat menjadi syahid karena membela negeri ini yang baru saja lahir, namun kedahsyatan dan keheroikan perang tersebut telah membuka mata dunia bahwa Negara Kesatuan Indonesia telah lahir. Dan bahkan rakyatnya dengan gagah berani mempertahankan kemerdekaannya dengan nyawa sebagai taruhannya.

Sayangnya pada masa lalu sejak jaman orde lama, orde baru hingga awal reformasi  fragmen resolusi jihad NU tersebut terhapus dari buku sejarah perang kemerdekaan 10 Nopember 1945 di Surabaya. Kita tidak akan menemukan secuilpun cuplikan sejarah tentang hal ini, baik itu di pelajaran – pelajaran sejarah yang diajarkan di tingkat SD, SMP maupun SMU. Bahkan di tingkat perguruan tinggipun tiada kita temui fragmen resolusi jihad ini.

Sengaja atau tidak, memang sangat disayangkan kalau fragmen-fragmen yang menyulam sejarah emas perjuangan bangsa yang sangat heroik nan dahsyat tersebut  dihapus dan dilupakan dari catatan emas sejarah bangsa. Namun sejak tahun 2015 fragmen resolusi jihad NU tersebut dicoba untuk dijadikan tonggak sejarah dengan tetenger sebagai Hari Santri. Lewat Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 menetapkan Tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri

Semoga dengan adanya Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober akan terus mematri dan menunjukkan kepada generasi kini dan mendatang bahwa sumbangsih kaum santri untuk kemerdekaan bangsa ini tidaklah kecil. Kaum santri selalu tampil terdepan dalam setiap perjuangan demi tegaknya NKRI. Sejak jaman pergerakan hingga jaman reformasi sekarang ini.

Bahkan dalam perang 10 Nopember Surabaya, bisa dikatakan yang membunuh Jendral Malleby pada perang 10 Nopember 1945 di Surabaya bukan TNI tapi santri. Demikian juga pelaku perobekan bendera Belanda menjadi bendera merah putih di Hotel Yamato adalah juga santri bukan TNI.

Jadi sudah jelas bahwa sejarah hari pahlawan yang dipicu adanya pertempuran 10 Nopember 1945 di Kota Surabaya adalah karena dipicu dan diinspirasi adanya Resolusi Jihad NU yang dicetuskan oleh Rois Akbar NU Mbah KH. Hasyim Asy’arie.

Untuk itu sudah selayaknya generasi sekarang harus mengenang fragmen-fragmen sejarah resolusi jihad NU tersebut. Agar sekiranya bisa memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Apalagi sekarang ini sebagian masyarakat kita ada yag salah dalam memaknai kata jihad. Sehingga mereka rela melakukan bom bunuh diri dalam rangka menerapkan seruan jihad yang keblinger itu.

Tidak sekedar itu, dalam pelajaran sejarah di bangku-bangku sekolah harus disisipkan kebenaran sejarah ini. Sehingga generasi sekarang dan generasi kemudian akan bisa membaca sejarah perang 10 Nopember 1945 secara utuh termasuk di dalamnya fragmen resolusi jihad NU tersebut. Sehingga diharapkan para generasi muda bangsa bisa memetik pelajaran berharga dari resulusi jihad ini.

 

Revitalisasi Spirit Resolusi Jihad NU

Untuk mengenang dan mengaktualisasi resolusi jihad yang telah difatwakan oleh Mbah Hasyim Asy’arie dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tentunya diperlukan suatu usaha revitalisasi spirit resolusi jihad NU tersebut sesuai dengan kontek ke-Indonesiaan saat ini.

Esensi dari resolusi jihad NU adalah mempertahankan Negara Kesatuan RI. Dalam konteks kekinian berarti mengisi kemerdekaan, mengamalkan Pancasila, dan mengawal NKRI secara utuh dari berbagai ancaman dan rongrogan.

Kalau dicermati secara seksama, kondisi bangsa saat ini menghadapi dua macam ancaman, yakni pemikiran Barat (kapitalisme dan liberalisme) dan pemikiran Islam Timur Tengah yang sifatnya trannasionalis, yang semuanya tak sesuai dengan kultur Indonesia.

Ancaman liberalisme ekonomi contohnya adalah dikuasainya sumber-sumber daya energi yang dikeruk habis dan dikirimkan ke luar negeri oleh bangsa asing maupun bangsa sendiri. Sehingga bangsa ini kekurangan bahan energi tersebut, sangat ironi memang. Sehingga timbul pemeo bagaikan “ayam mati di lumbung padi”.

Dari sisi ancaman paham keagamaan, bangsa Indonesia sedang diancam oleh paham radikalisme, puritanisme dan khilafah islamiyah yang diimpor dari Timur Tengah yang ingin mendirikan negara Islam atau menformalkan hukum-hukum syari’ah dalam kehidupan bernegara. Agama Islam hendak dipraktikkan secara ‘letterlijk’, tanpa memerhatikan keragaman budaya lokal. Dan, korban terbesar radikalisme agama ini adalah para anak muda.

Pemikiran radikal keagamaan yang menentang pemerintah dan mengkafirnkan sesama muslim yang tidak sepaham tersebut, mereka sebarkan dengan memanfaatkan kebebasan yang menjadi konsekuensi dari demokrasi yang lagi di bangun di negeri ini, juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan disebar secara massif lewat media sosial Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line, WhatsApp, Telegram dan sejenisnya.

Apa yang dimaknai jihad oleh kelompok ini, tak lagi sama dengan yang dimaknai para ulama NU di tahun1945. Tak ada Belanda bersenjata untuk dibunuh. Apa yang didefinisikan sebagai musuh, kini sesuatu yang abstrak. Maka, hari ini, seseorang dengan tubuh berbalut kabel dan detonator yang masuk ke gereja atau café bahkan masjid, dan meledakkan diri di sana, menjadi tafsir jihad yang lain.

Revitalisasi spirit resolusi jihad lainnya adalah memerangi korupsi dengan segala macam rupa dan bentuknya mulai dari bentuk manipulasi, gratifikasi, suap, mafia pajak, mafia anggaran, mafia hukum dan masih banyak lagi rupa bentuknya.

Perang melawan korupsi ini sungguh sangat penting karena aksi korupsi di negeri ini sudah terbilang sangat gawat karena telah di lakukan secara berjama’ah dan dilakukan secara sistematik. Sehingga dampak yang ditimbulkanya pun begitu sistemik.

Coba tengok, begitu banyak rakyat kelaparan yang tidak terbantu karena dananya banyak dikorup, begitu juga berjuta-juta rakyat miskin tidak bisa berobat karena kucuran dananya ngadat akibat ditilep, beribu-ribu sekolah rusak tak terurus karena dananya disunat, ribuan kilometer jalan rusak parah di seantero negeri akibat aksi korupsi juga.

Dalam resolusi jihad di tahun 1945, para ulama NU mendorong pemerintah untuk tegas, dan berani. Jika kemudian resolusi ini diperbarui dengan semangat kekinian, maka esensinya tak akan hilang, yakni ketegasan pemerintah menghadapi peperangan melawan kapitalisme, melawan terorisme yang mengatasnamakan agama serta perang melawan korupsi. Pemerintah tak hanya cuma melontarkan kata-kata “prihatin” “menyesalkan”, “menghimbau” dan atau “mengutuk”. Perang melawan terorisme tidak bisa hanya dengan kata-kata bahkan mengedepankan pucuk senjata semata. Namun harus dilakukan secara integral dan sistematik yang melibatkan semua elemen bangsa sebagaimana ruh yang dibawa oleh Pancasila.

Perjuangan yang integral dan sistematik tersebut adalah perjuangan melawan paham radikalisme yang melibatkan semua pendekatan, yakni soisal, budaya, pendidikan, ekonomi, agama dan bahkan keamanan.Dengan otoritasnya pula, pemerintah juga harus bersikap tegas menghadapi tekanan kapitalisme global. Berhentilah menjadi bak anjing penjaga rumah yang dirantai, yang hanya menggonggong saat menyaksikan dan mengamankan modal yang hilir-mudik keluar masuk negeri ini tanpa kendali.

Demikian juga pemerintah harus berdiri dan bertindak paling depan dalam perang melawan korupsi. Tanpa contoh dan tauladan yang baik dari para aparat pemerintah mustahil korupsi di negeri ini bisa terkikis habis. Tanpa penguatan penegakan hukum yang serius mustahil aksi korupsi bisa mereda. Dan bahkan tanpa kemaun keras pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi, niscaya pemberantasan korupsi akan semakin lama semakin mati dan nanti para koruptorlah yang akan mengendalikan negeri ini.

Note:

*) Khozanah Hidayati adalah anggota FPKB DPRD Jatim

 

 

Pribumi dan Non Pribumi

Lagi ramai diperbincangkan kata Pribumi gara-gara pidato Anis Baswedan dalam serimoni pelantikan gubernur DKI . Kenapa N
nomenklatur PRIBUMI dan NON PRIBUMI di era reformasi masih ini saja jadi perbincangan dan bahkan digunakan.

Kata pribumi dan non pribumi jika digunakan dalam terminologi ekonomi sosial budaya tentunya kurang elok dilakukan. Karena sampai saat ini belum jelas standarisasi pribumi dg non pribumi.

Bahkan  UU No40 th 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi & Etnis, WNI tidak dikenal istilah pribumi & non pribumi. Ada jg Inpres No. 26 Th. 1998 tentang penghentian penggunaan kata pribumi dan non pribumi yg dikeluarkan oleh Presiden BJ Habibie.

Apa yang membedakan antara pribumi dan non pribumi dalam hal kesempatan memperoleh hak dibidang ekonomi sosial ataupun budaya? Bukankah semua warga negara sudah disamakn haknya dalam memperoleh hak Ekosobud-nya secara konstitusional.

Karena yang terjadi penggunaan kata pribumi dan non pribumi banyak digunakan dalam dimensi sosial politik. Maskipun pada kenyatanya penggunaan terminologi pribumi banyak digunakan untuk mengurangi kompetitor dalam merebut kuasa.

Lebih tepat kalau penggunaan kata pribumi dan non pribumi digunakan untuk menjaga kedaulatan negara dari infiltrasi asing negara luar. Bukan dalam hal membatasi kompetisi anak bangsa yang sama-sama dilahirkan di bumi pertiwi ini.

Untuk itu penggunaan kata pribumi dan non pribumi sebaiknya disetop atau dibatasi demi kenyamanan berbangsa & bernegara antar elemen bangsa. Ayo kita tatap ke depan dan bangun negara ini tanpa diskriminsi pribumi dan non pribumi.

Revitalisasi Spirit Shalawat Badar

Hampir bisa dipastikan semua orang Nahdlatul Ulama (NU) kenal dengan Shalawat Badar. Shalawat ini berisi bacaan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, do’a-do’a permohonan dijauhkan dan dihindarkan dari segala marabahaya dan fitnah dan do’a-do’a permohonan ampun kepada Allah. Yang kesemua itu atas wasilah kepada Rosulullah dan Syuhada Ahlu Badar.
Shalawat yang di dekade 60-an dan awal 70-an selalu istiqomah dikumandangkan saat ada majlis-majlis atau pertemuan-pertemuan resmi kaum nahdiyyin dimanapun berada, sangat enak didengar dan bahkan kalau diresapi dengan seksama bisa membawa pembacanya menitikkan air mata. Apalagi kalau irama membawakannya pas dengan bait-bait shalawat yang ada di dalamnya. Bahkan Shalawat Badarpun sering diperdengarkan saat ada kunjungan kenegaraan resmi di saat Gus Dur menjadi presiden dulu.

Kini bahkan Shalawat Badar sudah mendunia, menghiasi acara-acara jam’iyyah dan menjadi amalan para santri yang sedang menghadapi berbagai kesulitan untuk memantik optimisme. Di bulan haji lalu sempat viral di media-media sosial lantunan Shalawat Badar oleh jamaah haji Indonesia yang lagi menunggu proses imigrasi di bandara Jeddah Arab Saudi.

Shalawat tersebut adalah shalawat yang banyak sekali faedahnya, menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dan wasilah kepada Rasulullah SAW saat menghadapi cobaan atau tantangan dan bisa membangkitkan optimisme baru bagi para pelantunnya.

Tetapi tak banyak yang tahu bahwa Shalawat Badar dikarang oleh seorang Kiai asli Tuban Jawa Timur dari NU, yakni Kyai Haji Ali Manshur, yang semasa hidupnya menjabat sebagai pengurus NU. Beliau wafat pada 26 Muharam dan dimakamkan di desa Maibit, Rengel, Tuban.

Pada saat Shalawat Badar ini diciptakan tahun 1960 dimana kondisi sosial politik di tanah air penuh dengan gonjang-ganjing akibat pertentangan ideologi komunis di satu sisi dan ideologi agamis dan nasionalis di sisi seberangnya. Dimana pertentangan ini tidak sekedar pertentangan gagasan dan idelogi tapi bahkan sudah adu fisik. Pertentangan tersebut tidak hanya terjadi di tingkat elit tapi di akar rumputpun terjadi gesekan. Di puncak pertentangan tersebut ribuan dan bahkan puluhan  ribuan rakyat jadi korban jiwa. Sungguh pertentangan tersebut bisa dikatakan sebagai sejarah kelam Nusantara dimana terjadi pergolakan rakyat yang sangat memiriskan hati yang jangan sampai terjadi kembali.

Pada pertentangan tersebut PKI menggunakan lagu rakyat Oseng Banyuwangi yakni Genjer-genjer sebagai lagu kebanggaan mereka yang selalu dikumandangkan pada setiap ada pertemuan akbar PKI. PKI dengan lagu Genjer-genjer mendapat perlawanan dengan lantunan Shalawat Badar dari kaum Nahdiyyin. Persaingan lagu Genjer-genjer dan Sholawat Badar ibarat tombak bermata dua kala itu. Selain soal kejahatan kemanusiaan, sejarah 1965 juga mencatat tentang lagu-lagu atau theme song yang mewarnai selama konflik PKI dan golongan muslim terjadi. Bahkan gubahan yang menjadi spirit dari keduanya hingga hari ini terus dikenang.

Jika PKI mengklaim lagu Genjer-genjer karya Muhammad Arif yang menjadi nada ‘kebangsaan’ bagi nadi aktivis PKI dan badan otonomnya, maka kelompok hijau atau muslim yang diwakili oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Sholawat Badar gubahan KH. Ali Manshur sebagai lagu tandingan dan sekaligus sebagai laku spiritual dengan jalan membaca shalawat kepada nabi Muhammad dan berwasilah kepadanya dan kepada para syuhada ahlul Badar.

Kompetisi politik dan kompetisi adu pengaruh kala itu menjadi milik PKI dan NU. Kedua kubu bersebrangan saling serang, saling kritik, hingga saling beradu fisik yang tak sekali menelan korban jiwa. Saat itu NU berdiri paling depan menyelamatkan NKRI dan Pancasila dari agenda pengkudetaan PKI dan antek-anteknya terhadap pemerintahan Soekarno.

Merujuk pada pergolakan di tahun 65 tersebut Shalawat Badar cukup efektif untuk menggerakkan kaum hijau dalam hal ini kaum nahdiyyin untuk bangkit melawan idelogi komunis yang tidak mengimani adanya Tuhan. Kaum sarungan berjuang melawan paham komunis dengan langkah nyata dengan dibarengi lelaku spritual melantunkan Shalawat Badar sebagai sarana bertawasul kepada Rosulullah dan kepada para syuhada Ahlul Badar. Dan kenyataan akhirnya paham komunis tumbang dari bumi Nusantara ini. Dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia dengan diperkuat oleh Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tap MPRS no. XXV Tahun 1966.

Mengingat cukup kuatnya Shalawat Badar sebagai sarana wasilah dalam melawan kemungkaran dan melawan paham-paham yang akan menghancurkan Pancasila dan paham Ahlu Sunah Wal Jama’ah seperti di tahun 60-an tersebut, maka sudah selayaknya bahwa spirit Shalawat Badar ini untuk direvitalisasi dengan jalan  dimasyarakatkan kembali  agar selaku istiqomah digemakan di majlis-majlis atau di pertemuan-pertemuan resmi lainnya agar barokah Shalawat Badar juga bisa memadamkan pertentangan-pertentangan di masyarakat dewasa ini dimana fitnah-fitnah keji kepada kyai-kyai NU dan ulama-ulama jadi tontonan sehari-hari yang dimasifkan dengan fasilitas media sosial berupa berita hoax atau berita palsu dan fitnah murahan.

Disamping itu, revitalisasi spirit Shalawat Badar juga diharapkan bisa menangkal penyebaran paham keagamaan transnasional yang prilakunya selalu menyerang dan mengkafirkan sesama muslim yang tidak sepaham dan sehaluan dengannya. Bahkan paham-paham transnasional tersebut mengharamkan untuk melantunkan Shalawat Badar, karena bagi mereka wasilah adalah perbuatan syirik. Padahal bagi kaum Ahlu Sunnah Wal Jamaah berwasilah kepada Nabi, waliyullah atau kepada para ulama adalah suatu keniscayaan dalam berdoa.

Penyebaran paham-paham transnasional yang sangat puritan dan kaku serta tekstual dalam memahami konsep keagamaan tersebut
dewasa ini cukup meresahkan masyarakat karena perilaku mereka yang menentang dan mengkafirkan ritual-ritual ibadah yang sudah menjadi kebiasaan dan lelaku ibadah masyarakat. Bahkan penyebarannya di tanah air dewasa ini bisa dikatakan masif dengan dukungan dana besar dari luar negeri.

Semoga dengan adanya revitalisasi spirit Shalawat Badar akan membawa masyarakat adem dan damai jauh dari pertentangan-pertentangan yang tidak semestinya terjadi. Dan dengan mengistiqomahkan Shalawat Badar semoga kita mendapat barokahnya di dunia ini dan nanti mendapat safa’at dari Nabi Muhammad di hari pengadilan kelak. Semoga!

Beredar Foto Polisi Tuban Menggendong Calon Haji Usia Lanjut

TUBAN, CAKRAWALA.CO – Beredar foto-foto Polisi di Tuban, Jawa Timur yang menggendong Calon Haji yang lanjut usia. Foto tersebut diunggah ke Twitter dan Facebook oleh Khozanah Hidayati, anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Terima kasih pak Polisi Tuban yg telah membantu jamaah haji yg sepuh2. Semoga amalmu jadi pemberat timbanganmu di yaumil akhir nanti,”. Demikian tweet Ana Khozanah melalui akun pribadinya @ana_khoz

Polisi Tuban menggendong Calon Haji usia lanjut. Foto @ana_khoz

Menurut Ana, foto tersebut ia ambil saat pemberangkatan Calon Haji di Pendopo Bupati Tuban, Selasa (1/8/2017). Sejumlah anggota Polisi dan Satpol PP setempat menggendong Calon Haji yang berusia lanjut.

Foto Tersebut kemudian mendapat respon positif warga. “amminn….apresiasi untuk Pak AKP….jarang ada yg begini..” kata @Dianadjiemunaji. Sementara, Ing Habibi mengomentari foto tersebut di akun Facebook Ana Khozanah dengan memuji ketulusan polisi tersebut. “Bnar2 penegak hukum yg hebat,” tulisnya.

Anggota Satpol PP Tuban menggendong Calon Haji usia lanjut. Foto @ana_khoz

Sejauh ini, foto tersebut di akun Facebook Ana Khozanah telah disuka 158 orang dan dibagikan oleh dua orang.

Ana Khozanah juga mengapresiasi sikap Polisi tersebut. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Polri sekarang sudah mulai dekat dengan masyarakat. Polri katanya, tanpa diminta sudah membantu jamaah haji sepuh yang membutuhkanya. “Hal tersebut sangat saya apresiasi karena telah menunjukkan bahwa Polri adalah pengayom masyarakat,” ujarnya kepada cakrawala.co.

Jumlah jamaah haji asal Tuban yang berangkat hari ini ada 890 orang jamaah masuk melalui Kelompok Terbang (Kloter) 16, 17 serta 21 Embarkasi Surabaya. (Mohammad Zaini)

https://www.cakrawala.co/2017/08/01/beredar-foto-polisi-tuban-menggendong-calon-haji-usia-lanjut/

​Full Day School Akan Bubarkan Madrasah Diniyah

Oleh : Khozanah Hidayati

(Anggota FPKB DPRD Jatim)

Keputusan yang dilontarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan baru  Prof. Dr. Muhadjir Effendy tentang Full Day School (FDS) menuai kontroversi dan membuat gaduh di masyarakat. Nantinya kalau gagasan ini diterapkan, selama seharian penuh, siswa akan berada di bangku sekolah. Tujuannya menurut menteri Muhajir Effendy adalah untuk membentuk karakter siswa.  Alasan lain, karena ketika siswa pulang lebih dini, pergaulan siswa tidak terkontrol kedua orang tua sibuk bekerja dan baru pulang sore hari. Akibatnya, siswa bebas keluyuran di luar  rumah dan akan melakukan banyak perbuatan negatif  tanpa ada pengawasan dari orang tua.
Sebagian masyarakat setuju dengan gagasan tersebut, mereka beralasan karena kenyataannya sudah ada sekolah-sekolah yang berstatus fullday school utamanya di perkotaan dan bersifat sekolah terpadu. Dan juga mereka mengamini apa yang menjadi alasan Prof. Muhadjir tersebut di atas.
Jika dicermati secara sepintas, gagasan sekolah fullday tersebut sangat bagus. Namun jika  melihat dalam realitas di masyarakat,  kondisi tersebut tidak selamanya benar. Karena kebanyakaan dua orang tua yang bekerja dan kurang memperhatikan terhadap anak-anaknya adalah kalangan elit di perkotaan. Dan kalau dihitung jumlah mereka tidak siknifikan dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia secara umum. Di kampong-kampung, anak pulang sekolah lantas bermain dengan sesame mereka. Kadang mereka harus membantu orang tua mencari nafkah, meski secara umur masih terlalu dini. Mereka selalu lekat dengan kedua orang tua.
Bahkan di mayoritas daerah (utamanya di Jawa Timjr dan Jawa Tengah), tidak ada anak keluyuran di sore hari. Karena siang sepulang sekolah, setelah istirahat atau bermain selama beberapa jam, mereka  harus siap-siap untuk pergi ke Madrasah Diniyah (Madin) atau pergi ke Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) bagi anak yang belum bisa membaca Al Quran.
Di madrasah diniyah anak-anak akan belajar menghafal suarat-surat pendek Al-Quran dan memperdalam pelajaran agama Islam seperti fiqih, tauhid, ahlak, sejarah Islam dan hadist serta bahasa Arab dan segala ilmu alatnya. Baik mengaji dengan system sorogan maupun system bandongan ataupun dengan sitem lainnya terhadap kitab-kitab kuning klasik seperti Aqidatul Awam, Washaya, Safinatunnajah, Mabadi’ul Akhlak, Bulughul Maram, Taqrib, Tafsir Jalalain, Jurumuyah, Imrithi, Alfiyah dan ratusan kitab kuning lainnya.
Pendidikan non formal di madrasah diniyah ini sangat bermanfaat untuk membentuk karakter siswa dari sisi keislaman. Karena siswa akan mendapatkan materi ilmu keislaman secara intensif dan terarah. Selain itu juga ditata ahlak atau budi pekerti secara terstruktur dan dengan praktek langsung.
Sehingga dengan pendidikan dan pengajaran di madrasah diniyah seperti tersebut di atas,  siswa akan terbentuk karakternya secara tersetruktur dan terarah melalui materi keagamaan yang langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini dibimbing oleh guru-guru yang berdedikasi tinggi dan ihlas dalam mengajar.
Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini tidak membebani anggaran negara, karena pendidikan ini bersifat swadaya masyarakat. Sehingga sangatlah tidak elok jika pemerintah akan melibas keberadaan madrasah diniyah ini demi mengadakan sekolah fullday.
Bisa dibayangkan jika gagasan sekolah fullday diterapkan secara masif di seluruh Indonesia, maka madrasah diniyah yang sudah teruji dengan sistem pendidikan moral keagamaannya ini, akan bubar seketika. Anak-anak didik akan disibukkan dengan materi umum, sedangkan materi keagamaan dan materi pembinaan budi pekerti akan terabaikan.
Ditambah lagi sistem pendidikan yang ada hanya mementingkan pendidikan duniawi semata. Sekolah fullday hanya akan diisi dengan pendalaman pelajaran umum yang ada tanpa ditambah atau diperkaya dengan pendidikan karakter keagamaan seperti di madrasah diniyah. Sehingga akibatnya nanti kalau gagasan ini jadi diterapkan akan terjadi krisis ahlak dan krisis moral. Kalau sudah terjadi krisis ahlak dan moral, terus mau dibawa kemana arah bangsa ini?
Semestinya pemerintah harus mendorong, menggalakkan dan memfasilitasi pendidikan madrasah diniyah sebagai penopang pendidikan kegamaan, pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti bagi generasi penerus bangsa, bukan justru membrangus dengan dalih menerapkan sekolah fullday.
Sekiranya gagasan kotroversial tersebut jadi diterapkan, maka dampaknya akan sangat besar sekali terhadap keberadaan madrasah diniyah di seluruh Indonesia. Karena secara keseluruhan berdasarkan data  yang ada (2008) jumlah madrasah diniyah seluruh Indonesia adalah 37.102 madrasah yang terdiri dari tingkat Ula, Wustho dan Ulya. Dan dari jumlah tersebut mendidik siswa sebanyak 3.557.713 serta jumlah guru 270.151. Suatu jumlah yang sangat besar bukan?
Dampak yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan sekolah fullday haruslah dikaji secara matang dan mendalam baik dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Dampak secara langsung misalnya : Berkurangnya jam interaksi anak terhadap orang tua dan lingkungannya baik di rumah maupun lingkungannya, ketidaksiapan infrastruktur sekolah untuk melaksanakan sekolah fullday , ketidaksiapan sekolah-sekolah di daerah untuk menambah jumlah jam pelajaran  dan sebagainya.
Adapun dampak tidak langsung yang harus dikaji adalah dampak menganggurnya 270.151 guru madrasah diniyah yang akan tutup akibat kebijakan ini baik dampak sosial, ekonomi maupun kultural dan dampak berkurangnya pendidikan moral keagamaan dan pelajaran budi pekerti yang selama ini diajarkan di madrasah diniyah.
Anak-anak haruslah diberikan waktu untuk bermain, mengaji dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di rumah dan lingkungannya secara seimbang. Janganlah demi mengejar kepintaran akademis tapi meninggalkan kepintaran sosial. Janganlah demi mengejar pendidikan karakter seperti yang dijanjikan menteri pendidikan dan kebudayaan dengan gagasan sekolah fullday-nya namun mengorbankan pendidikan moral keagamaan dan pendidikan budi perkerti yang justru diperlukan untuk menyongsong era globalisasi.
Janganlah dengan dalih menyelesaikan masalah anak di kota-kota besar tapi mengorbankan anak seluruh Indonesia dan juga beserta orang tuanya serta guru-guru madrasah diniyah yang jumlahnya tidak bisa dianggap kecil. Janganlah bagaikan film-film drama Amerika yang untuk menyelamatkan sandra satu atau dua orang  namun dengan mengorbankan 100 orang pasukan . Mending membenahi secara serius dan intens terhadap infrastruktur pendidikan seperti peningkatan kwantitas dan kwalitas ruang belajar mengajar, perpustakaan, labolatorium, kantor dan lainnya serta membenahi kwalitas dan kwantitas guru, dan tenaga pengajar lainnya serta membenahi metode belajar dan kurikulum yang carut-marut.
Semestinya sebelum menerapkanl sekolah fullday tersebut mendikbud haruslah  melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap semua aspek. Baik kesiapan infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan,  juga harus dikaji dampak-dampak yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Janganlah berkesan ganti menteri ganti kebijakan selalu muncul ke permukaan setiap ada menteri baru, apalagi ini menyangkut masa depan generasi muda bangsa yang akan mengemban tongkat estafet negeri dan bangsa ini ke depan. (KH, 15 Juni 2017)

​Empat Fraksi Lakukan Reposisi Komisi

PARLEMEN JATIM-Empat dari Sembilan fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur melakukan reposisi personil di sejumlah Komisi. Empat fraksi itu adalah F-PKB, F-PDIP, F-Gerindra dan F-PG. Sedangkan lima fraksi lainnya, yaitu F-PD, F-PAN, F-PKS, F-PPP dan F-NasDem Hanura sengaja memilih tetap. 

 
Berdasarkan surat keputusan DPRD Jatim No.188/  /Kpts.DPRD/050/2017 tentang pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan Dewan Jatim yang dibacakan pada rapat paripurna DPRD Jatim, Kamis (4/5) sore. Fraksi yang paling banyak melakukan rotasi keanggotaan di komisi adalah Fraksi Gerindra, sebab dari 13 anggota yang dimiliki, 5 diantaranya dirotasi. 
 
Kelima anggota Fraksi Partai Gerindra yang dirotasi adalah Ahmad Firdaus Fibrianto dari anggota Komisi A ke Komisi B, Saifuddin Asmoro dari Komisi A ke Komisi D, Muhammad Fawaid dari Komisi B ke Komisi A, Abdul Halim dari Komisi D ke Komidi E, dan Benjamin Kristianto dari Komisi E ke Komisi A. “Reposisi ini untuk penyegaran dan itu sudah menjadi keputusan fraksi,” ujar Ahmad Hadinuddin ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim. 
Sementara itu, Ketua F-PKB DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan bahwa dari 20 anggota FPKB yang ada di DPRD Jatim, hanya empat orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. “Mereka adalah Ka’bil Mubarok dari Wakil Ketua Komisi B menjadi anggota Komisi E, Hj. Anik Maslachah dari anggota Komisi C menjadi Wakil Ketua Komisi B, Khozanah Hidayati dari Komisi D ke Komisi C dan Baddrut Tamam dari Komisi E ke Komisi C,” terang Thoriq.
Masih di tempat yang sama, Sahat Tua Simanjuntak ketua F-PG DPRD Jatim menyatakan dari 11 anggota F-PG yang ada di Dewan Jatim, hanya 4 orang yang dirotasi penempatannya di komisi-komisi. Mereka adalah Hj. Atika Banowati dari Komisi B ke Komisi D, Karimullah dari Komisi D ke Komisi E, Alimin dari Komidi D ke Komisi B, dan Muhammad Bin Muafi dari Komisi E ke Komisi D.
“Reposisi pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Jatim itu sudah diatur dalam Tatib dan dilakukan setelah 2,5 tahun masa bhakti anggota DPRD Jatim periode 2014-2019,” beber Sahat Tua Simanjuntak. 
Sementara itu, Ketua F-PDIP DPRD Jatim, Sri Untari mengatakan bahwa dari 19 anggota F-PDIP yang tersebar di 5 komisi, hanya satu orang dirotasi yaitu Suhandoyo dari anggota Komisi C ke anggota Komisi E. “Tapi untuk alat kelengkapan dewan yang lain, seperti Baperda (Banleg), Badan Kehormatan (BK), Banmus dan Banggar cukup banyak yang dirombak,” ujar Sekretaris DPD PDIP Jatim ini. 

http://www.parlemenjatim.com/2017/05/empat-fraksi-lakukan-reposisi-komisi.html

​Pimpinan DPRD Jatim lakukan perubahan AKD Tingkat komisi dan badan8

LENSAINDONESIA.COM: Pimpinan DPRD Jawa Timur kembali mengumumkan perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Periode Masa Jabatan 20114-2019. Setelah mengubah pimpinan di tingkat fraksi, kali ini yang diubah terkait komposisi anggota dewan di tingkat komisi dan badan di DPRD Jatim.

Dari total 9 fraksi hanya ada 4 fraksi yang mengusulkan perubahan, yakni Fraksi PKB sebanyak 4 anggota, Fraksi Partai Gerindra 5 anggota, Fraksi Partai Golkar 4 anggota, dan Fraksi PDIP 1 anggota. Sehingga total anggota dewan yang menempati posisi baru di komisi sebanyak 14 orang. Untuk 5 fraksi lainnya yang tak melakukan perubahan anggota di komisi yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem-Hanura, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi PPP.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKB yang baru Thoriqul Haq mengatakan perubahan komposisi anggotanya di setiap komisi oleh fraksinya adalah hal yang biasa. Bahkan, PKB sudah pernah melakukan pergeseran anggota di beberapa komisi sebelum batas waktu yang diperbolehkan yaitu 2,5 tahun di periode ini. Sedangkan untuk saat ini pergeseran anggota dilakukan karena telah melewati 2,5 tahun.
“PKB biasa ganti posisi seperti itu. Dulu malah sebelum 2,5 tahun PKB sudah melakukan pergantian posisi. Seperti Pak Chusainuddin dulu awal ditempatkan di Komisi C lalu dipindah ke Komisi B. Ada lagi Pak Akik Zaman yang sebelumnya di Komisi A diganti ke Komisi C. Jadi ini hal yang wajar, ini kan untuk penyegaran,” kata Thoriq yang menjabat Ketua Komisi C ini ditemui LICOM usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (4/5/2017).
Senada, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar juga menyebut perubahan AKD ini telah sesuai tata tertib (tatib) di DPRD Provinsi Jatim dengan batasan waktu telah melampaui 2,5 tahun dalam periode masa jabatan 2014-2019.
“Di tatib diperintahkan maksimal batasnya 2,5 tahun. Jadi SK-nya (Surat Keputusan) pimpinan maupun keanggotaan pada waktu 2,5 tahun itu berakhir. Karena tatib mengatur seperti itu. Ini namanya penyegaran. Silahkan dilihat dalam pergantian ini tidak ada ribut apa-apa juga,” jelas Pak Is (sapaan akrab politisi Partai Demokrat) ini.
Sedangkan disinggung soal fraksi partainya yang tak melakukan perubahan komposisi anggoota di komisi. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak wajib dilakukan, jika memang diperlukan fraksi bisa mengusulkan perubahan tersebut.
“Pergantian itu sesuatu hal biasa, tapi kalau sebuah fraksi memandangnya tidak perlu ya kenapa harus dipaksakan. Demokrat kali ini tidak ikut melakukan pergantian, mereka memandangnya para anggotanya sudah bagus di komisi masing-masing. Apalagi kalau mengganti ini kan perlu waktu lagi untuk adaptasi,” imbuhnya.
Diketahui, selain perubahan anggota di komisi. Pimpinan DPRD Jatim juga menyetujui perubahan di tingkat badan terdiri dari Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan (BK). Untuk di Banleg tetap dipimpin oleh Achmad Heri (Fraksi Partai NasDem-Hanura) dan hanya mengubah sejumlah nama anggotanya. Sedangkan untuk BK nama ketua diganti oleh Achmad Tamim (Fraksi PKB) sebelumnya dijabat oleh Anisah Syakur (Fraksi PKB).@sarifa
Berikut rincian 14 nama anggota DPRD Jatim dari 4 fraksi yang posisinya digeser antar komisi:
Fraksi PKB :

1. Baddrut Tamam ke Komisi C (Anggota)

2. Khozanah Hidayati ke Komisi C (Anggota)

3. Anik Maslachah ke Komisi B (Wakil Ketua)

4. Ka’bil Mubarok ke Komisi E (Anggota)
Fraksi Partai Gerindra :

1. Abdul Halim ke Komisi E (Anggota)

2. Benjamin Kristianto ke Komisi A (Anggota)

3. M Fawait ke Komisi A (Anggota)

4. Syafiuddin Asmoro ke Komisi D (Anggota)
5. Achmad Firdaus Fibrianto ke Komisi B (Anggota)
Fraksi Partai Golkar:

1. Karimullah ke Komisi B (Anggota)

2. Moch Alimin ke Komisi B (Anggota)

3. Atika Banowati ke Komisi D (Anggota)

4. Muhammad Bin Mu’afi Zaini ke Komisi D (Anggota)
Fraksi PDIP:

1. Suhandoyo ke Komisi E (Anggota)
http://www.lensaindonesia.com/2017/05/05/awas-dishub-surabaya-akan-sikat-parkir-liar-di-acara-pawai-bunga.html

​Untuk Antisipasi Banjir, DPRD Jatim Desak Dinas PU Bangun Saluran Air

Penulis Catur Prasetya – 4 Mei 2017011

Nusantara.news, Surabaya – Banjir di beberapa daerah Jawa Timur yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah serius Pemerintah Provinsi Jatim harus segera dicarikan solusi agar tak menjadi momok warga setiap tahunnya.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Khozanah Hidayati menilai salah satu faktor penyebab banjir ketika musim hujan tiba,  selain cuaca, juga  kurang maksimalnya pembangunan saluran air serta adanya saluran yang tidak berfungsi secara baik. Hal inilah yang  menjadi perhatian serius Dinas PU Pengairan provinsi Jatim.
“Contoh banjir yang terjadi di daerah Tuban akhir-akhir ini, khususnya di Daerah Bantaran karena kirimam dari Sungai Bengawan Solo yang terlalu deras sedangkan  untuk saluran airnya tidak ada, sehingga menyebabkan banjir dan longsor yang luar biasa,” ucap Khozanah.
Khozanah menegaskan, jika Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan Provinsi Jawa Timur serius melakukan gebrakan terobosan melakukan pembangunan saluran air, maka bisa dipastikan bisa meminimalisir bencana banjir yang melanda ketika musim penghujan tiba.
“Semestinya PU Pengairan Provinsi Jatim harus mengantisipasi dengan membangun saluran air secara serius, apalagi hujan tahun ini diperkirakan akan terjadi atensitas yang tinggi dan cukup deras, ini bisa dipastikan akan terjadi banjir yang hebat akibat kiriman dari daerah yang lebih tinggi,” tegas Khozanah.
Politisi cantik asal Fraksi PKB ini juga meminta kepada Pemkab/Kota harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dalam menanggulangi bencana banjir agar bisa mengatasinya, dan yang paling penting agar PU Pengairan Jatim melakukan terobosan baru dengan gencar melakukan pembangunan saluran air secara maksimal agar musim penghujan datang tidak lagi mengalami banjir.
Seperti diketahui bahwa luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Gresik setiap tahunnya menjadi momok warga yang wilayahnya dialiri. Kedua wilayah merupakan  daerah pertama yang terdampak banjir. Meninggikan jalan provinsi dan pembuatan waduk dinilai sebagai program yang layak, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Rekomendasi ini juga yang selama ini sedang digarap oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk diusulkan kepada pemerintah pusat. Sebab kali Lamong masuk kewenangan pemerintah pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo.
Terkait soal ini, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menyatakan, ada dua solusi yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang, dengan biaya  Rp1,454 triliun. Untuk jangka pendek fokus pada pembangunan tanggul, sudetan pada muara, dan normalisasi penampang sungai. Tentunya juga disertai dengan pembebasan lahan.
“Untuk jangka pendek biayanya Rp904 milar. Karena adanya pembebasan lahan, dan lebih difokuskan pada daerah hulu dengan reboisasi dan pembangunan waduk, maka dibutuhkan biaya sebesar Rp550 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Ini jelas menjadi pertaruhan bagi Wagub Jatim, jika usulan itu sekadar tulisan di kertas tanpa ada realisasi. Seperti dalam pantauan Nusantara.news, Bengawan Solo selama ini kurang dipedulikan, termasuk Kali Lamong. Untuk tahun ini, dalam RUPS Kemenpupera terdapat anggaran sekitar Rp20 miliar, itu pun untuk memperbaiki kembali tanggul yang rusak untuk hasil pekerjaan tahun 2015.
Kemenpupera hanya setuju mengalokasikan Rp20 miliar dari usulan Pemprov  sebesar Rp1,454 triliun. Maka, solusi untuk mengatasi banjir Kali Lamong cenderung hanya dalam wacana. Karenanya,  di  masa mendatang Kali Lamong tetap akan menyebabkan banjir. Sebenarnya, Banjir Kali Lamong bisa di atasi dengan membangun waduk di hulu, memperbaiki tanggul dan normalisasi penampang.
Sebenarnya banjir akibat luapan Kali Lamong itu biasa terjadi ketika Gresik, Lamongan dan Mojokerto mengalami hujan deras. Banjir tersebut mengakibatkan tergenangnya desa, sawah, dan jalan. Berdasarkan data kejadian banjir Kali Lamong milik Dinas PU Pengairan Jawa Timur, banjir akibat luapan Kali Lamong di Kabupaten Gresik, terdampak pada Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, Cerme, dan Menganti.
Kali Lamong memiliki beberapa anak sungai, seperti Kali Gondang, Kali Cermenlerek, Kali Menganti dan Kali Iker-iker. Pada musim hujan, debit Kali Lamong cenderung besar. Namun, besarnya debit ini tidak mampu dialirkan dengan baik, sehingga air sungai meluap dan mengakibatkan banjir hampir setiap tahun.
Seluruh Kali Lamong berada di Provinsi Jawa Timur. Bagian hulu Kali Lamong terletak di daerah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto, yang berawal dari pegunungan Kendeng. Sementara bagian hilirnya berada di perbatasan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura.
Daerah Aliran Kali Lamong memiliki luas ± 720 km2, dengan panjang alur sungai ± 103 km. Sehingga lebar rata-rata lebih kurang 6,9 meter. Dua mahasiswa ITS dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan(FTSP) yakni Gemma Galgani Tunjung Dewandaru, dan Umboro Lasminto,  dalam kajian yang berjudul  studi “Penanggulangan Banjir Kali Lamong Terhadap Genangan di Kabupaten Gresik” menyatakan bahwa aliran air dari hulu ke hilir terjadi penurunan debit dari Q25 = 460,282 m3/detik, menjadi Q25 = 223,9 m3/detik. Penurunan debit tanpa diimbangi tempat penampungan jelas akan menyebabkan air meluber.

https://nusantara.news/untuk-antisipasi-banjir-dprd-jatim-desak-dinas-pu-bangun-saluran-air/

​Kartini, Kyai Sholeh Darat dan Kitab Tafsir Faidhur Rohman

Oleh : Khozanah Hidayatiq

SETIAP tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan yang merujuk pada lahirnya Raden Ajeng Kartini, 21 April 1879. Kartini hidup pada zaman ketika kekuatan budaya masyarakat sangat permisif memandang perempuan. Zaman ketika budaya feodalisme dan patriaki masih dijunjung tinggi di bumi Nusantara. Zaman ketika  perempuan harus menanggung “double colonisation” (Kirsten Holst Petersen & Anna Rutherford, Beginning Postcolonialism, 2008). Penjajahan dari bangsa asing dan penjajahan dari bangsa sendiri yakni budaya patriaki.
RA Kartini berani berteriak lantang. Ia berusaha mendobrak kekakuan sehingga lahirlah mainstream paradigma baru terhadap perempuan di Indonesia. Namanya pun hingga kini terus dikenang sebagai pelopor pejuang emansipasi wanita Indonesia. Ini adalah bukti perhargaan bangsa Indonesia terhadap perjuangannya.
Kisah hebat perjuangan Kartini tersebar ke seluruh dunia berkat surat menyuratnya dengan sahabat-sahabat penanya di benua Eropa seperti Stella Zihandelaar, Ny. Abendanon dan Ny. Van Kol. Yang kemudian pada tahun 1911 oleh J.H. Abendanon surat-surat tersebut dibukukan menjadi sebuah buku yang dalam bahasa Belanda berjudul “Door Duisternis Toot Licht” atau dalam bahasa Indonesia artinya “Dari gelap menuju cahaya” yang kemudian oleh Armijn Pane ungkapan ini diterjemahkan menjadi “Habis Gelap Terbitlah Terang,” yang menjadi judul untuk buku kumpulan surat-menyuratnya.
Ternyata kalimat “Dari Gelap Menuju Cahaya” adalah sebuah penggalan dari ayat suci Al Qur’an Surat Al Baqoroh 257 yakni “Orang-orang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya” atau dalam bahasa aslinya “minazh-zhulumaati ilannuur”. Kalimat “minazh-zhulumaati ilannuur” yang dalam bahasa Belanda Door Duisternis Tot Licht, itu sebenarnya berarti “Dari Kegelapan Menuju Cahaya”, jadi bukan “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Walau terlanjur diartikan seperti itu tidak menghilangkan pemikiran R.A. Kartini yang menginginkan perubahan dari kegelapan menuju cahaya terang.
Bagaimana Islam menginspirasi RA.Kartini dalam perjuangannya mengusahakan emansipasi kaum perempuan di Nusantara ini? Kalau membaca surat surat RA. Kartini yang diterbitkan oleh Abendanon dari Belanda, terkesan Raden Ajeng Kartini sudah jadi sekuler dan penganut feminisme. Namun kisah berikut ini semoga bisa memberi informasi baru mengenai Islam yang telah menginspirasi dan memberi panduan kepada RA. Kartini dalam perjuangannya.
Surat-surat RA Kartini kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda yang notabene sudah diedit dan dalam pengawasan Abendanon yang notabene merupakan aparat pemerintah kolonial Belanda plus orientalis itu, dalam surat surat Kartini beliau sama sekali tidak menceritakan pertemuannya dengan Kyai Sholeh bin Umar dari Darat, Semarang (lebih dikenal dengan sebutan Kyai Sholeh Darat). Namun alhamdullilah, Ibu Fadhila Sholeh, cucu Kyai Sholeh Darat, tergerak menuliskan kisah pertemuan RA. Kartini dengan kyai tersohor dan guru para ulama terkemuka di Nusantara ini.
Takdir, menurut Ny Fadihila Sholeh, mempertemukan Kartini dengan Kyai Sholel Darat. Pertemuan terjadi dalam acara pengajian di rumah Bupati Demak Pangeran Ario Hadiningrat, yang juga pamannya.
Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, RA Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Mbah Kyai Sholeh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir Surat al-Fatihah. RA Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Kyai Sholeh Darat.
Kyai Sholeh Darat memberikan ceramah tentang tafsir Al-Fatihah. RA Kartini tertegun. Sepanjang pengajian, Kartini seakan tak sempat memalingkan mata dari sosok Kyai Sholeh Darat, dan telinganya menangkap kata demi kata yang disampaikan sang penceramah.
Ini bisa dipahami karena selama ini RA Kartini hanya tahu membaca Al Fatihah, tanpa pernah tahu makna ayat-ayat itu.
Setelah pengajian, Kartini mendesak pamannya untuk menemaninya menemui Kyai Sholeh Darat. Sang paman tak bisa mengelak, karena Kartini merengek-rengek seperti anak kecil. Berikut dialog Kartini-Kyai Sholeh.
“Kyai, perkenankan saya bertanya bagaimana hukumnya apabila seorang berilmu menyembunyikan ilmunya?” Kartini membuka dialog.
Kyai Sholeh tertegun, tapi tak lama. “Mengapa Raden Ajeng bertanya demikian?” Kyai Sholeh balik bertanya.
“Kyai, selama hidupku baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surat Al Fatihah, surat pertama dan induk Al Quran. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku,” ujar Kartini.
Kyai Sholeh tertegun. Sang guru seolah tak punya kata untuk menyela. Kartini melanjutkan; “Bukan buatan rasa syukur hati ini kepada Allah. Namun, aku heran mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al Quran ke dalam Bahasa Jawa. Bukankah Al Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia?”
Dialog berhenti sampai di situ. Ny Fadhila menulis Kyai Sholeh tak bisa berkata apa-apa kecuali subhanallah. Kartini telah menggugah kesadaran Kyai Sholeh untuk melakukan pekerjaan besar; menerjemahkan Alquran ke dalam Bahasa Jawa.
Kyai Sholeh Darat Semarang adalah guru para ulama besar di indonesia diantaranya: KH. A.Dahlan (pendiri muhamadiyah) KH. Hasyim Asyari (pendiri Nahdlatul Ulama NU), KH. Kholil Rembang, KH. Munawir Krapyak Yogyakarta, Kyai R. Dahlan Tremas dan kyai-kyai lain yang kemudian menjadi pioneer atau pengasuh di masing-masing pesantren yang didirikannya.
Dalam pertemuan itu RA Kartini meminta agar Qur’an diterjemahkan karena menurutnya  tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya.  Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan al-Qur’an.  Mbah Sholeh Darat melanggar larangan ini, Beliau menerjemahkan Qur’an dengan ditulis dalam huruf “arab gundul” (pegon) sehingga tak dicurigai penjajah.
Kitab tafsir dan terjemahan Qur’an ini diberi nama Kitab Faidhur-Rohman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab pegon. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah  dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang.  Kartini amat menyukai hadiah itu dan mengatakan:
“Selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya.  Saya tak mengerti sedikitpun maknanya. Tetapi sejak hari  ini ia menjadi terang-benderang sampai kepada makna tersiratnya,  sebab Romo Kyai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa  yang saya pahami.”
Melalui terjemahan Mbah Sholeh Darat itulah RA Kartini menemukan ayat yang amat menyentuh nuraninya yaitu: Orang-orang beriman dibimbing Alloh dari gelap menuju cahaya (Q.S. al-Baqoroh: 257).
Dalam banyak suratnya kepada Abendanon,  Kartini banyak mengulang kata “Dari gelap menuju cahaya” yang ditulisnya dalam bahasa Belanda: “Door Duisternis Toot Licht.” Oleh Armijn Pane ungkapan ini diterjemahkan menjadi “Habis Gelap Terbitlah Terang,” yang menjadi judul untuk buku kumpulan surat-menyuratnya.
Surat yang diterjemahkan Kyai Sholeh adalah Al Fatihah sampai Surat Ibrahim. Kartini mempelajarinya secara serius, hampir di setiap waktu luangnya. Namun sayangnya penerjemahan Kitab Faidhur-Rohman ini tidak selesai karena Mbah Kyai Sholeh Darat keburu wafat.
Kyai Sholeh membawa Kartini ke perjalanan transformasi spiritual. Pandangan Kartini tentang Barat (baca: Eropa) berubah. Perhatikan surat Kartini bertanggal 27 Oktober 1902 kepada Ny Abendanon: “Sudah lewat masanya, semula kami mengira masyarakat Eropa itu benar-benar yang terbaik, tiada tara. Maafkan kami. Apakah ibu menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik yang indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal yang sama sekali tidak patut disebut peradaban.Tidak sekali-kali kami hendak menjadikan murid-murid kami sebagai orang setengah Eropa, atau orang Jawa kebarat-baratan”.
Dalam suratnya kepada Ny Van Kol, tanggal 21 Juli 1902, Kartini juga menulis: “Saya bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam, yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Semoga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang Islam sebagai agama disukai”.
Lalu dalam surat ke Ny Abendanon, bertanggal 1 Agustus 1903, Kartini menulis; “Ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, yaitu Hamba Allah”.
Hal-hal tersebut di ataslah yang sebenarnya membesarkan nama RA Kartini di samping sebagai pelopor Utama emansipasi wanita di Nusantara, beliau juga berjasa dalam mempelopori upaya menggerakkan Kyai Sholeh Darat untuk menerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dengan huruf arab pegon dan bisa dinikmati dan dimengerti makna per makna dari Ayat Suci Al-Qur’an.
Perjuangan RA Kartini untuk diadakannya terjemahan kitab Al Qur’an ke dalam bahasa lokal perlu dihidupkan lagi semangatnya sehingga kandungan dalam kitab suci Al Qur’an bisa dihayati, dimengerti kemudian diamalkan sebagaimana tujuan diturunkannya kitab ini adalah agar dijadikan pedoman bagi umat manusia.
Perjuangan RA. Kartini yang menggerakkan Kyai Sholeh Darat menerjemahkan Al Qur’an ke dalam bahasa Jawa dengan huruf Arab pegon perlu dimasyarakatkan agar sejarah ini tidak terhapus dan tentunya bisa ditauladani oleh generasi kini dan generasi mendatang. Sehingga RA. Kartini tidak saja dikenal dan dikenang sebgai pejuang emansipasi wanita semata namun juga dikenang dan dikenal sebagai pelopor untuk diadakannya tafsir Al Qur’an dalam bahasa lokal (KH, 06 April 2017).
Penulis adalah Anggota FPKB DPRD Jatim
http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/kartini-kyai-sholeh-darat-dan-kitab-tafsir-faidhur-rohman

​Komisi D Jatim Desak Pemerintah Pusat dan Provinsi Serius Atasi

SURABAYA (Mediabidik) – Rusaknya jalan Provinsi dan jalan Nasional yang berada di wilayah Tuban dan Bojonegoro masih perlu perhatian yang serius dari pemerintah, masalahnya ini sangat menganggu warga yang tinggal diwilayah tersebut, karena seringkali kendaraan yang melintasi daerah tersebut harus berjalan lambat sebab takut  terjadi kecelakaan, sehingga hal ini menyebabkan kemacetan panjang .
        

Khozanah Hidayati.S.P politisi perempuan dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, karena menurut pengakuan warga di sana, ketika ia mendengar aspirasi masyarakat ternyata disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya baik di tingkat Nasional, Provinsi dan tingkat kota masih ada yang rusak. Salah satunya berlubang-lubang, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.

        

” Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur khususnya jalan nasionalnya masih rusak dan berlubang sangat besar ,” terang Khozanah Hidayati saat di temui di Gedung DPRD Jatim Indrapura Surabaya.

       

Apalagi, masih terang Khozanah, pada saat musim ini yang serba tak menentu, cuaca ekstrim yang terjadi kadang hujan deras kadang panas sehingga menjadi penyebab kondisi jalan di sana cepat rusak  dan berlubang, sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah pusat, pemprov dan pemkab setempat untuk memperbaikinya karena ini sangat di butuhkan masyarakat .      

      

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya pemerintah pusat memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.

       

” Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antara pusat dan provinsi  sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, ” tegasnya.

           

sementara itu persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjadi kelangkaan.

          

” Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat , keluhan pupuk masih menjadi dominan dalam persoalan, jangan sampai daerah yang terkenal lumbung pangan nasional malah sulit mendapatkan pupuk, dan itu sangat di butuhkan petani, sebab bisa menjadi penyebab sektor pertanian disana terganggu karena langkahnya ketersediaan pupuk,” jelas sekretaris Perempuan Bangsa PKB Jatim ini.

         

Anggota Komisi D DPRD Jatim ini juga mengakui  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah setempat untuk saling berkoordinasi melakukan perbaikan infarstruktur jalannya. (rofik)
http://www.mediabidik.com/2017/03/komisi-d-jatim-desak-pemerintah-pusat.html?m=1

Dukungan untuk Halim Menguat

SURABAYA – Dukungan untuk Abdul Halim Iskandar sebagai calon gubernur (cagub) Jawa Timur menguat. 

Ini setelah DPW Perempuan Bangsa (PB) Jatim meminta seluruh pengurusnya yang berjumlah 135.000 orang untuk all out mendukung ketua DPRD Jatim ini maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yang akan berlangsung pada 2018 mendatang. Mesin politik ini memastikan tidak akan berpaling ke calon lain meskipun sama-sama berasal dari kalangan nahdliyin. ”Hubungan Muslimat NU dan PKB ini masih sangat solid. Dari data yang ada selama ini, pemilih PKB kebanyakan adalah kaum perempuan,” kata Ketua DPW PB Jatim Anik Maslachah, kemarin. Pihaknya optimistis jika Halim Iskandar diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memenangi pilgub. 

”PKB ini sudah punya dua modal yang kuat, yaitu modal sosial dan modal politik. Modal sosialnya, Pak Halim sudah dangat dikenal di kalangan nahdliyin. Sedangkan modal politiknya, PKB sebagai partai pemenang 20 kursi, bisa langsung mengusung calonnya sendiri,” katanya. Pertimbangan lainnya adalah pengalaman Halim Iskandar yang pernah menjabat ketua DPRD Jombang dua periode dan ketua DPRD Jatim juga dua periode. ”Pak Halim pasti sudah tahu solusi tiap permasalahan di Jatim. Dedikasi dan loyalitasnya sangat tinggi,” papar Anik yang juga anggota DPRD Jatim. 

Ia mengakui, PB selaku badan otonom dari PKB harus selalu siap melaksanakan tugas dan perintah DPW PKB PKB Jatim untuk memenangkan kakak kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersebut sebagai Gubernur Jatim. Terutama menguatkan basis dukungan untuk segmentasi kaum perempuan. ”Jika ditotal, jumlah pengurus PB se-Jatim itu 135.000 orang. Mulai dari level ranting (desa) sampai cabang (kabupaten/ kota). Mereka nanti yang akan jadi ujung tombak untuk mengorganisir relawan sampai level TPS. Itulah mesin politik yang akan PB Jatim gerakkan sebagai instrumen pemenangan Pak Halim,” tegasnya. 

Sekretaris DPW PB Jatim Khozanah Hidayati menambahkan, sosok Halim Iskandar sejauh ini relatif diterima dengan baik oleh segenap eksponen perempuan. Hal ini didasari oleh kebijakan Halim yang diklaim banyak berpihak pada upaya pembangunan berbasis gender. ”Pak Halim itu meski bukan perempuan tapi punya sensitivitas gender yang baik. Di PKB sudah mengakomodasi keterwakilan perempuan lebih dari 40%,” jelas Khozanah. 

Zaki zubaidi 

​Rapatkan Barisan, Perempuan Bangsa Jatim Siap Menangkan Pak Halim

Surabaya, matahationline.com – Menjelang dideklarasikannya Pak Halim sebagai Calon Gubernur Jatim oleh PKB pada pertengahan tahun ini, beberapa organ sayap partai berlambang bintang sembilan tersebut mulai merapatkan barisan. Salah satunya adalah Perempuan Bangsa Jawa Timur (DPW PB Jatim). Menurut Ketua DPW PB Jatim, Anik Maslachah, tahun ini adalah saatnya bagi PB Jatim untuk tancap gas. “DPW PB Jatim sudah lakukan deklarasi dukungan kepada Pak Halim sebagai Cagub Jatim pada awal 2016, setahun lalu. Sejak itu ibaratnya mesin politik sudah kami panaskan. Nah, sekarang masuk tahun 2017 waktunya untuk tancap gas,” jelas Anik di ruang Fraksi PKB DPRD Jatim, Senin (27/02).

Menurut Anik, Perempuan Bangsa selaku badan otonom dari PKB harus selalu siap melaksanakan tugas dan perintah DPW PKB PKB Jatim untuk memenangkan Pak Halim sebagai Gubernur Jatim tahun 2018. Terutama menguatkan basis dukungan untuk segmentasi kaum perempuan. Karena itu pihaknya telah melakukan beberapa agenda diantaranya menggelar Festival “Lagu Holopis” pada bulan Mei 2016 dan melakukan konsolidasi pengurus, kader dan relawan melalui Lomba Senam Holopis seluruh Kab/Kota se-Jatim yang pemenangnya akan ditampilkan dalam Forum Deklarasi Pak Halim sebagai Cagub Jatim pada pertengahan tahun ini.
“Jika ditotal, jumlah pengurus PB se-Jatim itu sekitar 135.000 orang. Mulai dari level ranting (desa) sampai cabang (Kab/Kota). Ratusan ribu kader itu nanti yang akan jadi ujung tombak untuk mengorganisir relawan sampai level TPS. Itulah mesin politik perempuan yang akan PB Jatim gerakkan sebagai instrumen pemenangan Pak Halim’” jelas Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jatim tersebut.
Karena itu, Anik menambahkan untuk mewadahi antusiasme perjuangan para prajurit perempuan PKB tersebut, DPW PB Jatim sudah membentuk RPH (Relawan Penggerak Holopis) yang berbasis para guru, guru ngaji, Pelaku UMKM perempuan, dan kader penggerak TPS. “RPH ini merupakan wujud kristalisasi pergerakan para pengurus, kader dan simptisan PH dalam mewujudkan cita-cita Pak Halim Holopis Kuntul Baris dalam menata masa depan Jawa Timur agar lebih baik,” tambah legislator dari Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) itu.
Saat memberikan keterangan itu, Anik juga didampingi oleh Sekretaris DPW PB Jatim Khozanah Hidayati. Dalam kesempatan tersebut Khozanah menambahkan bahwa sosok Pak Halim sejauh ini relatif diterima dengan baik oleh segenap eksponen perempuan. Hal ini didasari oleh kebijakan Pak Halim yang banyak berpihak pada upaya pembangunan berbasis gender. “Pak Halim itu meski bukan perempuan tapi punya sensifitas gender yang baik lho. Indikasinya, meski kebijakan affirmatif action pengarusutamaan perempuan dalam politik belum ada, di PKB sudah mengakomodasi keterwakilan perempuan lebih dari 40 persen,” jelas Neng Ana, panggilan akrab anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut.

Karena itu, Khozanah optimis profil Pak Halim akan diterima oleh pemilih dari kalangan perempuan.

​Mega Proyek Kilang Minyak Tuban Diharapkan Mampu Ciptakan Multiplier Effect

Tuban, PUBLIK.co.id – Sekretaris DPW Jawa Timur Perempuan Bangsa, Khozanah Hidayati mengatakan bahwa  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban harus mampu menjadi koordinator, fasilitator dan stimulator kaitannya dengan mega proyek ground breaking pembangunan kilang minyak Tuban yang rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

Ia menjelaskan bahwa stake holder yang ada di Tuban harus menangkap peluang agar multlipier efect dari mega proyek tersebut nantinya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Tuban.
Ia menyebutkan, multiplier effect dari pembangunan kilang minyak tersebut mencakup bidang ekonomi dan sosial.
“Multiplier effect di bidang ekonomi akan memengaruhi besaran PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan terhadap sektor ekonomi lain akibat adanya kenaikan permintaan akibat adanya mega proyek kilang minyak tersebut,” tulis Khozanah di akun Twitternya @ana_khoz pada Minggu, 12 Februari 2017.
Adapun multiplier effect, lanjutnya, kaitannya dengan sosial adalah adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, penigkatan pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, peningkatan akses ekonomi serta perbaikan infrastruktur lainnya.
“Agar multiplier effect tersebut maksimal maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban harus memfasilitasi suprastruktur dan infrastruktur yang bisa memaksimalkan manfaat multlipier effect tadi bagi masyarakat Tuban,” tulis Khozanah yang juga Anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Khozanah juga menambahkan, Pemkab Tuban juga harus memfasilitasi perhitungan proyeksi kebutuhan tiap sektor akibat adanya peningkatan permintaan. Sehingga, tuturya, pengadaan sarana tidak tumpang tindih, over supply atau justru ketersediannya kurang.
Agar tidak menimbulkan gangguan di lingkungan sosial, Khozanah mengatakan, baiknya persyaratan tenaga kerja lokal dimasukkan sebagai persyaratan dalam dokumen AMDAL. Menurutnya, hal ini cukup beralasan dan bisa mengikat investor untuk tidak melanggarnya.
Selain itu, jelas Khozanah, agar multiplier effect benar-benar dirasakan masyarakat, Pemkab harus mewajibakan pihak investor untuk mendidik tenaga kerja lokal, termasuk dalam hal penggunaan kontraktor lokal.
“Prinsipnya, Pemkab harus bisa menjadi koordinator, fasilitator, dan stimulator untuk menjadikan proyek ini punya multiplier effect maksimal terhadap ekonomi Tuban,” jelasnya
http://www.publik.co.id/detail/2292/mega-proyek-minyak-tuban-diharapkan-mampu-ciptakan-multiplier-effect

Kilang Minyak Tuban Sebagai Lokomotif Baru Ekonomi Daerah

http://www.suararakyattuban.com/2017/02/kilang-minyak-tuban-sebagai-lokomotif.html?m=1

Kilang Minyak Tuban Sebagai Lokomotif Baru Perekonomian Lokal

​http://bloktuban.com/artikel-read.php/?show=8323-kilang-minyak-tuban-sebagai-lokomotif-ekonomi-daerah.html

​Kilang Minyak Tuban Sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Jatim)
Pertengahan tahun ini mega proyek kilang minyak di Tanjung Awar-Awar Tuban akan segera dimulai pengerjaan tahap konstruksinya dengan dimulainya ground breaking. Kilang dengan kapasitas 300 ribu barel minyak tersebut direncanakan akan on stream atau mulai berproduksi di tahun 2022.
Proyek sebesar pembangunan kilang ini diperkirakan akan membutuhkan tenaga kerja sampai empat puluh ribu sampai lima puluh ribu orang saat konstruksi dan sekitar empat ribu sampai lima ribu orang saat sudah berproduksi.
Dengan magnitut produksi BBM sekitar 300 ribu barel per hari tentunya ini merupakan mega proyek nasional yang tentunya akan memberi multiplier effect kepada perekonomian lokal Tuban. Mulai dari industri konstruksi, industri perhotelan, restoran dan rumah makan, industri perumahan dan real estate, industri penyediaan barang, industri perbankan sampai industri perkapalan.
Peluang besar tersebut tentunya harus ditangkap oleh semua stake holder yang ada di Tuban. Jangan sampai peluang emas tersebut justru yang memanfaatkan adalah pemain-pemain dari luar Tuban. Stake holder di Tuban harus menangkap peluang agar multiplier efect dari mega proyek ini bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat Tuban.
Adapun defenisi Multiplier effect dalam pengembangan ekonomi lokal adalah merupakan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan bidang tertentu baik positif mapun negatif sehingga menggerakkan bidang-bidang lain karena adanya keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung yang pada akhirnya mendorong kegiatan pembangunan.
Multiper effect dalam pembangunan kilang minyak tersebut adalah bidang ekonomi dan sosial. Multipier effect di bidang ekonomi akan mempengaruhi besaran PDRB (Produk Domistik Regional Bruto), peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja  dan keterkaitan terhadap sektor-sektor ekonomi lain  akibat adanya kenaikan permintaan akibat adanya mega proyek kilang minyak tersebut.
Adapaun multiplier effect terhadap bidang social baik secara langsung maupun tidak langsung adalah  adanya peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan atau lainnya, peningkatan akses ekonomi serta perbaikan infrastruktur lainnya.
Agar multiplier effect tersebut maksimal maka  pemerintah kabupaten Tuban harus memfasilitasi suprastruktur dan infrastruktur yang bisa memaksimalkan manfaat multiplier effect  tadi bagi masyarakat lokal Tuban. Juga harus mempermudah akan perijinan-perijinan bagi mega proyek itu sendiri maupun industri-industri ikutan dan penunjang lainnya. Misalnya mengadakan peraturan yang mewajibkan perusahaan yang terlibat di mega proyek tersebut untuk memaksimalkan memperkerjakaan tenaga kerja lokal Tuban dan juga untuk melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dalam pembangunan mega proyek tersebut.
Di samping itu pemkab Tuban juga harus memfasilitasi perhitungan proyeksi kebutuhan setiap sektor akibat adanya peningkatan  demand / permintaan dari adanya mega proyek kilang Tuban. Sehingga pengadaan sarana atau tempat usaha tidak saling tumpang tindih, over supply atau justru kurangnya ketersediaan.
Adapaun agar mega proyek tersebut menyerap tenaga kerja lokal maka harus dipersyaratkan kepada investor bahwa penggunaan tenaga lokal harus minimal mencapai prosentasi tertentu, misalnya mensyaratkan tenaga kerja lokal 40 persen. Alangkah lebih baik lagi kalau persyaratan tenaga kerja lokal ini dimasukkan sebagai persyaratan dalam dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan).
Karena kenyataannya pendayagunaan tenaga kerja lokal jika tidak dilakukan secara maksimal akan menimbulkan gangguan lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu jalannya proyek atau jalannya operasi kilang minyak itu sendiri. Sehingga memasukkan persyaratan pemakaian tenaga kerja lokal dalam dokumen AMDAL adalah cukup beralasan dan bisa mengikat pihak investor untuk tidak bisa melanggarnya.
Disamping pemenuhan tenaga kerja lokal tersebut, pihak investor juga harus diwajibkan untuk mendidik tenaga kerja lokal menjadi tenaga kerja yang siap pakai untuk diterjunkan di industri pembuatan dan pengoperasian kilang. Misalnya tenaga operator kilang adalah harus menggunakan tenaga lokal yang dididik secara spesifik oleh investor untuk mengoperasikan kilang itu sendiri. Demikian juga tenaga-tenaga semi skill lain untuk pembangunan kilang harus memaksimalkan menggunakan tenaga kerja lokal Tuban.
Satu lagi yang tidak kalah pentingnya yang harus dipersiapkan oleh Pemkab Tuban adalah membuat peraturan yang mewajibkan investor dan main kontraktor untuk menggunakan kontraktor lokal untuk pejerjaan-pekerjaan yang sifatnya sederhana dan tidak memerlukan teknologi tinggi, misalnya pembuatan jalan, saluran, perkantoran, perumahan, pengurukan dan pematangan lahan dan sejenisnya atau supplay tenaga cleaning service dan katering. Sehingga dengan memaksimalkan penggunaan kontraktor lokal maka multiplier effect akan benar-benar bisa di rasakan masyarakat Tuban.
Prinsipnya pemerintah kabupaten Tuban harus bisa menjadi koordinator, fasilitator dan stimulator dalam menjadikan mega proyek kilang minyak ini mumpunyai multiplier effect maksimal terhadap perekonomian Tuban. Sebagai koordinator pemerintah daearh Tuban harus menetapkan kebijakan dan menentukan strategi-strategi  bagi pembangunan perkekonomian dalam menyongsong pembangunan kilang ini dan juga melibatkan semua stake holder Tuban seperti terserapnya tenaga kerja lokal secara maksimal dan juga terlibatnya semua stake holder yang ada.
Sebagai fasilitator pemkab Tuban harus memfasilitasi peran serta masyarakat dalam ikut andil dalam menikmati kue ekonomi berupa pembangunan kilang minyak ini baik secara lansgung ataupun tidak secara langsung.
Adapun sebagai stimulator pemkab Tuban harus bertindak memberikan stimulus penciptaan  dan  pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang mendorong para investor menanamkan modalnya di daerah Tuban untuk mendukung pembangunan kilang minyak ini dan industri ikutannya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Di samping pemerintah kabupaten Tuban sebagai koordinator, fasilitator dan stimulator dalam memaksimalkan multiplier effect terhadap perekonomian lokal Tuban, Pemkab Tuban juga harus memaksimalkan keungggulan komparatif yang ada di kabupaten Tuban sebagai modal utama sehingga nantinya semua stake holder terlibat secara maksimal. Adapun keunggulan komparatif  yang adalah adalah letak geografis Tuban yang mempunyai garis pantai lebih dari 65 km dengan mayoritas mempunyai kedalaman laut cukup untuk dilewati kapal-kapal besar dan terletak di jalur pantai utara Jawa, daerahnya dekat dengan pasar, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah, serta dekat dengan sumber migas Blok Cepu, Blok Tuban, Blok Bulu, Blok Ujung Pangkah dan Blok Madura.
Semua keunggulan komperatif  tersebut kalau dimaksimalkan pemanfaatannya bisa menjadikan Tuban sebagai sentra industri pengolahan minyak dan petrokimia nomor satu di regional Asia Tenggara. Dimana interkoneksi antara sumber bahan baku dan pabrik pengolahannya bisa dioptimalkan secara maksimal. Apalagi kalau diintegrasikan dengan pengolahan lanjutan mulai  industri petrokimia hulu hingga industri petrokimia hilir. Mulai dari olevin centre, aromatic centre sampai sysntetic gas centre. Misalnya mengembangkan pabrik existing TPPI (Trans-Pacific Petrochemical Indotama) menjadi seperti rencana pengembangan semula. Semua itu akan semakin  menjadikan proyek kilang minyak Tuban sebagai lokomotif  ekonomi lokal dan mempunyai multiplier effect terhadap perekonomian Tuban yang sangat dahsyat.
Apalagi kalau pengintegrasian antara pabrik pengilangan minyak, pabrik petrokimia hulu hingga petrokimia hilir tadi diintegrasikan dengan memanfaatkan bahan baku minyak mentah dan gas yang melimpah dari dari Blok Cepu, Blok Tuban, Blok Bulu dan Blok Ujung Pangkah sebagai bahan baku utama di kilang minyak dan pabrik petrokimia dengan memasang jaringan pipa dari masing-masing sumbernya ke kilang minyak dan pabrik petrokimia. Sehingga ada effesiensi  yang luar biasa dari sisi transportasi karena tidak diperlukan lagi kebutuhan kapal untuk melakukan ekspor / impor bahan baku baik bagi operator kilang migas Tuban maupun operator-operator blok minyak di seputaran daerah kabupaten Tuban.
Semoga dengan berdirinya kilang minyak Tuban dan rencana pengintegrasian kilang minyak dengan komplek pabrik petrokimia dari hulu hingga hilir akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas khusunya masyarakat kabupaten Tuban. Sehingga keberadaan kilang minyak akan menjadi lokomotif baru bagi perekonomian kabupaten Tuban dan daerah sekitarnya (*)

Kilang Minyak Tuban Sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

 

​Khozanah Hidayati Diproyeksikan sebagai Cabup Bojonegoro

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com – Gairah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro yang bakal berlangsung tahun 2018 mendatang mulai dirangsang Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB Jawa Timur bakal memproyeksikan Khozanah Hidayati sebagai bakal calon bupati (Bacapub) Bojonegoro. Kabar itu disampaikan Sekretaris DPW PKB Jatim, Thoriqul Haq melalui Wakil Ketua II DPC PKB Bojonegoro, Abdullah Umar.
Menurutnya, perempuan asli Tuban itu memiliki pengaruh besar di Bojonegoro. Sehingga, perempuan yang juga anggota komisi D DPRD Jatim dari Dapil IX (Bojonegoro-Tuban) itu diusung menjadi Cabup.
“Kita di bawah (DPC,red) mengikuti keputusan DPW dan kita akan mendukung all out untuk kemenangan PKB dan Bu Khozanah,” kata Wakil Ketua II DPC PKB Bojonegoro, Abdullah Umar, Rabu (1/2/2017).
Hingga kini, kata dia, pengurus PKB Jatim belum melakukan konsolidasi ke DPC PKB Bojonegoro terkait pencalonan tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa mensosialisasikan ke pengurus tigkat kecamatan maupun desa. “Kita masih menunggu hal itu,” tambahnya.
Dengan diusungnya perempuan yang akrab disapa Mbak Ana itu, diharapkan bisa membantu dukungan suara ke PKB saat Pilgub maupun Pileg 2019 mendatang. “Bojonegoro salah satu daerah target kemenangan PKB di Jawa Timur,” ucapnya menambahkan. (nur/dur)
Dikutip dari: 

http://m.bangsaonline.com/berita/30558/khozanah-hidayati-diproyeksikan-sebagai-cabup-bojonegoro

​PKB Tunjuk Khozanah Hidayati Sebagai Bacabup Bojonegoro

Skalanews – Untuk mendongkrak kemenangan PKB di semua wilayah di Jatim, khususnya di Bojonegoro, DPW PKB Jatim menyiapkan Khozanah Hidayati sebagai bakal calon Bupati Bojonegoro di Pilkada 2018.

Saat ditemui di kantornya, Senin (30/1), Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jatim, Thorikul Haq mengungkapkan pihaknya memutuskan Khozanah Hidayati sebagai Bakal Calon Bupati karena yang bersangkutan memiliki pengaruh di Bojonegoro. 
“Beliau adalah anggota DPRD Jatim yang berangkat dari Dapil IX (Bojonegoro dan Tuban) sehingga memiliki pengaruh di wilayah tersebut,” jelasnya.
Pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengharapkan diusungnya Khozanah Hidayat, bisa membantu dukungan suara ke PKB saat Pilgub maupun Pileg 2019 mendatang.
Ketika dikonfirmasi, kapan mesin Parpol PKB jalan untuk mensosialisasikan Khozanah Hidayati di Bojonegoro. Thorikul Haq mengatakan tahun ini mesin parpol sudah disiapkan untuk mensosialisasikannya di wilayah tersebut.
“Bojonegoro merupakan daerah target kemenangan PKB. Kami target memenangi di 18 Pilkada serentak di Jatim ke depan,” tandasnya. (Wahyu/bus)
Dikutip dari:

http://skalanews.com/detail/nasional/daerah/281691-PKB-Tunjuk-Khozanah-Hidayati-Sebagai-Bacabup-Bojo

​Tunjuk Khozanah Hidayati, PKB Jatim Target Kemenangan Pilkada Bojonegoro

NUSANTARANEWS.CO – DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim menyiapkan Khozanah Hidayati sebagai bakal calon bupati Bojonegoro di Pilkada tahun 2018 mendatang.

Menurut Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jatim Thorikul Haq mengatakan alasan dipilihnya Khozanah Hidayati sebagai bakal calon bupati Bojonegoro karena yang bersangkutan di Bojonegoro memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut.
“Apalagi Khozanah Hidayati terpilih menjadi anggota DPRD Jatim dari dapil Bojonegoro Tuban (Dapil IX),” ungkap Thorik saat ditemui dikantornya, Senin (30/1).
Pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan dengan dipilihnya Khozanah Hidayati di Bojonegoro diharapkan perolehan suara PKB di Pileg 2019 bisa mendongkrak perolehan suara PKB di sana.
“Kami berharap target Pilkada dan Pileg 2019 mendatang bisa mendongkrak perolehan PKB ke depannya. Bojonegoro merupakan daerah target yang harus dimenangkan PKB di Pilkada 2018 maupun Pileg 2019 mendatang,” tandasnya. (Three)
Dikutip dari: 

Tunjuk Khozanah Hidayati, PKB Jatim Target Kemenangan Pilkada Bojonegoro

Inilah Bakal Calon Bupati Bojonegoro Yang Disiapkan DPW PKB Jatim

​Suarabojonegoro.com –  Khozanah Hidayati, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)  Daerah Pemilihan Bojonegoro – Tuban,  ternyata disiapkan oleh DPW PKB Jatim, sebagai bakal calon Bupati (Bacabub)  kabupaten Bojonegoro. Hal ini seperti disampaikan oleh Thorikul Haq,  Divisi Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jatim,  Swnin (30/1/17).

Kepada awak media Thorikul mengatakan bahwa ditunjuknya Khozanah Hidayati ini Untuk mendongkrak kemenangan PKB di semua wilayah di Jatim, khususnya di Bojonegoro, “DPW PKB Jatim menyiapkan Khozanah Hidayati sebagai bakal calon Bupati Bojonegoro di Pilkada 2018,” Katanya.

Dia juga mengungkapkan pihaknya memutuskan Khozanah Hidayati sebagai Bakal Calon Bupati karena yang bersangkutan memiliki pengaruh di Bojonegoro.

Khozanah Hidayati adalah anggota DPRD Jatim yang berangkat dari Dapil IX (Bojonegoro dan Tuban) sehingga dikatakan memiliki pengaruh di wilayah tersebut.

 “Kami mengharapkan diusungnya Khozanah Hidayati, bisa membantu dukungan suara ke PKB saat Pilgub maupun Pileg 2019 mendatang,” terang Pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim.

Thorikul Haq mengatakan tahun ini mesin parpol sudah disiapkan untuk mensosialisasikannya di wilayah tersebut. Dan dijelaskan bahwa Bojonegoro merupakan daerah target kemenangan PKB. Kami target memenangi di 18 Pilkada serentak di Jatim ke depan. (ang*)

Dikutip dari : 

http://www.suarabojonegoro.com/2017/01/inilah-bakal-calon-bupati-bojonegoro.html?m=1

PKB Calonkan Khozanah Di Pilbup Bojonegoro

Surabaya, JatimMandiri – Pemilihan Kepala Daerah Bojonegoro 2018 menjadi daya tarik utama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai berlambang bumi bintang Sembilan ini memutuskan untuk lebih awal memberikan rekomendasi calon bupati yang akan diusung.

Thoriqul Haq, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Jawa Timur mengatakan, untuk mendongkrak kemenangan PKB di semua wilayah di Jatim, khususnya di Bojonegoro di Pilkada serentak 2018, DPW PKB Jatim menyiapkan Hj Khozanah Hidayati sebagai bacabup (Bakal Calon Bupati ) Bojonegoro di Pilkada 2018. “Kami memutuskan memilih Khozanah Hidayati sebagai Bakal Calon Bupati karena yang bersangkutan memiliki pengaruh kuat di Bojonegoro,” kata Thoriqul Haq, Senin (30/1).

Ditambahkan Thoriq, Khozanah yang sekarang menjabat anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil X Bojonegoro-Tuban selama ini memiliki rekam jejak yang mumpuni dari segi dukungan di bawah, termasuk dari kalangan Muslimat NU. “Meski beliau perempuan, tapi pengaruh di wilayah Bojonegoro sangat kuat sekali, kami sudah melakukan beberapa survey soal ketokohan Khozanah,” jelasnya.

Thoriq yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengatakan, dengan diusungnya Khozanah Hidayati sebagai Bacabup di Bojonegoro diharapkan PKB menambah dukungan suara ke PKB saat Pilgub maupun Pileg 2019 mendatang.

Ketika dikonfirmasi kapan mesin parpol PKB jalan untuk mensosialisasikan Khozanah Hidayati di Bojonegoro, Thoriq mengatakan tahun ini mesin parpol sudah disiapkan untuk mensosialisasikan Khozanah Hidayati di wilayah tersebut. “Bojonegoro merupakan daerah yang merupakan target kemenangan PKB,” tandasnya.
Selain itu, kata Thoriq, dalam 18 kab/kota yang menggelar pilkada serentak 2018, partainya menargetkan menang mayoritas. “Kami target menang semua 18 pilkada serentak di Jatim ke depan, dengan komposisi sebagai orang nomer satu atau nomer dua sesuai kesepakatan koalisi,” pungkasnya. rko

Dijutip dari : http://jatimmandiri.com/index.php/2017/01/30/pkb-calonkan-khozanah-di-pilbup-bojonegoro/

​Darurat Hoax, Mbak Ana: Tingkatkan Minat Baca Buku

TUBAN, Matahati Online – Indonesia darurat hoax. Hal itu terbukti dengan semakin besarnya kegaduhan nasional yang muncul baru-baru ini. Persoalan itu sangat serius untuk dicari akar masalahnya sehingga dapat menemukan formula penyelesaian sejak dini.

Bendahara FPKB DPRD Jatim Khozanah Hidayati, dalam tulisannya, menganalisis dengan gamblang faktor-faktor maraknya hoax serta alternatif penyelesaiannya.
Menurut perempuan yang akrab disapa Mbak Ana itu, Sebenarnya minat baca masyarakat masih tinggi namun waktu masyarakat banyak tersita untuk media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal akhir-akhir ini banyak beredar buku bagus dan berkualitas namun minat masyarakat untuk membaca tetap saja rendah.
Semakin tinggi hasrat berkomentar di timeline biasanya dipengaruhi hasrat membaca. Mereka biasanya malas untuk membaca berita secara paripurna namun langsung melontarkan komentar-komentar yang asal-asalan Sedangkan rendahnya budaya membaca akan memompa semangat menyebar berita apapun yang telah diterima.
Mbak Ana melanjutkan, penyebab masyarakat  getol menyebarkan berita hoax adalah karena berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat persoalan. Walhasil, masyarakat pengguna internet di Indonesia cenderung suka menyebarkan informasi ke orang lain tanpa lebih dulu memeriksa kebenarannya.
Sementara, seolah ada kebanggaan diri jika menjadi orang pertama atau bagian dari orang yang menyebarkan suatu berita yang nantinya akan menjadi berita viral.
Untuk itu, berita hoax atau berita palsu harus diperangi secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Inisiasi masyarakat membentuk Komunitas Anti Hoax Indonesia atau sejenisnya perlu diapresiasi dan diperkuat agar komunitas tersebut bisa mendorong masyarakatuntuk mencegah atau minimal tidak gampang mempercayai berita-berita hoax.
Juga perlu membuat aturan main perihal dunia online dan media sosial agar pembuat dan penyebar berita palsu atau hoax bisa diberi tindakan hukuman yang setimpal.
Di samping itu harus juga dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca masyarakat, sehingga dengan  menguatnya minat baca diharapkan masyarakat bisa bertindak kritis saat membaca atau memperoleh berita-berita yang belum tentu benar adanya.
Harus menjadikan gemar membaca  sebagai gaya hidup masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Adapaun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pertama adalah memperbanyak ruang baca di tempat publik seperti pusat perbelanjaan, hotel dan lain-lain.
“Perlu diingat bahwa gemar membaca adalah merupakan suatu produk budaya maka untuk pembenahannya perlu waktu lama dan kerja yang terencana dan sifatnya jangka panjang,” pungkas Anggota Komisi D DPRD Jatim itu. [an]
http://www.matahationline.com/berita-darurat-hoax-mbak-ana-tingkatkan-minat-baca-buku.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

​Minat Baca, Media Sosial dan Berita Hoax

Oleh : Khozanah Hidayati (Anggota FPKB DPRD Jatim)
Jika kita cermati dan perhatikan seksama di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, ternyata antara  ketiga kata majemuk sebagai  judul tulisan ini memiliki saling keterkaitan antara satu dengan lainnya.  Coba kita perhatikan hasil penelitian dari The World’s Most Literate Nations (WMLN) perihal  tingkat literasi dunia pada April 2016 yang menempatkan Indonesia di urutan buncit, posisi ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Lebih tinggi satu tingkat dari pada Botswana, negara kecil di benua Afrika dengan penduduk yang hanya 2,1 juta jiwa. Sungguh memprihatinkan bukan?
Di sisi lain, tingkat kecerewetan orang Indonesia menempati posisi atas. Amerika boleh mengklaim sebagai  negara dengan jumlah pengguna Twitter terbanyak di dunia, tapi dalam hal urusan cuitan, Indonesia menempati urutan nomor satu dinilai dari jumlah cuitan yang disemburkan setiap waktu via Twitter. Untuk sepanjang tahun 2016 lalu dalam setahun jumlah twittan orang Indonesia adalah sejumlah 4,1 milyar. Jumlah ini menurut CEO Twitter di Indonesia menjadikan Indonesia menjadi teraktif dan termasif di dunia dalam hal berkicau via medsos Twitter. Andaikata cuitan via Twitter ini digabung dengan rilisan status di linimasa Fecebook dan jeprat-jepret Instagram, sudah pasti Indonesia akan menjadi jawara sejagat.
Coba kita cermati data- data berikut ini. Menurut menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) pada tahun 2016 jumlah netizen di Indonesia adalah  132,7 juta jiwa atau 51,1 persen dari total penduduk Indonesia.  Adapun menurut  situs statista.com, lima besar sosial media yang paling banyak digunakan netizen Indonesia berturut-turut adalah Facebook, Instagram, Twitter, Path, dan Google+. Besarnya netizen Indonesia yang menggunakan Facebook, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat negara dengan pengguna Facebook terbanyak di dunia. Sementara tiga besar negara pengguna Facebook di dunia adalah India dengan 195,16 juta pengguna, Amerika Serikat dengan 191,3 juta pengguna, dan Brazil dengan 90,11 juta pengguna.
Sebegitu banyaknya nitizen di Indonesia, aktifitas apa yang paling banyak dilakukan oleh mereka adalah berbagi informasi dengan pelaku sebanyak 129,3 juta, diikuti dengan aktifitas berdagang dengan pelaku sebanyak 125,5 juta, dan aktiftas sosialisasi kebijakan pemerintah dengan pelaku sebanyak 119,9 juta (Data APJII 2016).
Demikian dapat dilihat bahwa netizen Indonesia adalah sebuah komunitas besar dengan jumlah lebih dari separuh populasi Indonesia yang selalu terhubung dan aktif berbagi informasi. Lantas, kenapa berita hoax atau berita palsu menjadi begitu dominan?
Lihatlah di linimasa utamanya media sosial dewasa ini, sungguh sangat memprihatinkan karena berita-berita hoax atau fitnah murahan tersebar, disukai, di-“share” dan dikomentari dengan gampangnya seolah-olah berita tersebut benar adanya. Padahal berita-berita tersebut berita palsu dan fitnah murahan yang tujuannya bervariasi mulai dari tujuan politik, menjatuhkan kredibilitas seseorang sampai yang paling konyol hanya sebagai joke atau guyonan. 
Bahkan di negara melek aksara seperti Amerika pun bisa dikacaukan oleh berita hoax, yang menyebabkan Donald Trump jadi presiden terpilih di pilpres akhir 2016 lalu, apalagi negara kita.

Bahkan pembuatan dan penyebaran berita palsu atau berita hoax ini sudah dijadikan profesi untuk menangguk  uang. Seperti yang dilakukan oleh para remaja di kota Veles, sebuah kota kecil di Mekadonia (salah satu negara bekas Yugoslavia). Misalnya Victor bisa meraup uang sampai  setara 2,6 M rupiah  dari pembuatan dan penyebaran berita hoax selama kampanye pilpres USA tahun 2016 lalu. 
Hebat  tapi sangat memprihatinkan bukan?  Nah, para pembuat web “abal-abal” ini mereguk keuntungan dari berita hoax dan berita fitnah yang dirilis dan dibaca lalu disebarkan oleh orang dungu yang terpesona berita-berita menakjubkan dan bombastis.  Kedunguan dalam menyebar berita hoax dan palsu bisa menimpa siapapun. Bisa saya, anda atau siapa saja. Bahkan seorang khatib jumat pun mengutip hoax dalam materi khutbah yang dia sampaikan. Ini sama konyolnya dengan doktor alumni luar negeri yang menyebarkan hoax versi Jonru. Jika seorang doktor saja mengutip hoax versi Jonru, maka bagaimana kita bisa mengukur kualitas pendidikan kita?
Perihal berita hoax atau berita palsu ini sebenarnya kita telah diingatkan oleh Al Quran surat Al-Hujarat ayat 6, dimana asbabun nuzulnya dari ayat tersebut berkaitan dengan berita hoax yang diterima oleh kaum mukminin dan nyaris terjadi pertumpahan darah gara-gara informasi palsu ini, hingga Allah Subhanahu wa Ta’ala mengingatkan pentingnya klarifikasi atau istilahnya tabayyun atau  kroscek untuk mengkonfirmasi sebuah kabar berita.
Media Sosial Menurunkan Minat Baca

Menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) perkembangan teknologi digital seperti media sosial ternyata menyebabkan minat baca masyarakat menjadi rendah. Sebenarnya minat baca masyarakat masih tinggi namun waktu masyarakat banyak tersita untuk media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal akhir-akhir ini banyak beredar buku bagus dan berkualitas namun minat masyarakat untuk membaca tetap saja rendah. Rendahnya minat baca masyarakat tidak hanya terhadap buku yang dicetak tapi juga terhadap buku digital atau e-book.

Yang pasti, turunnya minat membaca buku-buku dan literatur lainnya di masyarakat dipengaruhi akan naiknya minat bercuap-cuap via media sosial baik Facebook, Twitter, Instagram atau media sosial lainnya. Semakin tinggi hasrat berkomentar di linimasa biasanya dipengaruhi hasrat  membaca. Mereka biasanya malas untuk membaca berita secara paripurna namun langsung melontarkan komentar-komentar yang asal-asalan.
Sedangkan rendahnya budaya membaca akan memompa semangat menyebar berita apapun yang telah diterima. Adapun keinginan menjadi nomor satu telah membuat orang bergegas menyebar berita yang didengar maupun dibaca walau berita tersebut adalah palsu atau hoax.
Kenapa Orang Indonesia Getol Menyebarkan Hoax?

Sudah bukan rahasia lagi bahwa berita palsu alias hoax merajalela di ranah digital tanah air. Jalurnya bisa berupa situs online, media sosial, hingga chatting di aplikasi pesan instan. Penyebab masyarakat  getol menyebarkan berita hoax adalah yang pertama karena berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat persoalan  (menurut Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax). Walhasil, masyarakat pengguna internet di Indonesia cenderung suka menyebarkan informasi ke orang lain tanpa lebih dulu memeriksa kebenarannya.
Penyebab kedua adalah sikap sebagian orang yang lebih senang ngerumpi ketimbang membaca. Kalau dahulu untul ngerumpi harus saling bertatap muka sekarang bisa dilakukan secara jarak jauh. Sehingga budaya gemar ngerumpi semakin menemui sarananya.
Penyebab ketiga adalah adanya kebanggaan diri jika menjadi orang pertama atau bagian dari orang yang menyebarkan suatu berita yang nantinya akan menjadi berita viral. Banyak orang merasa hebat kalau jadi yang pertama menyebarkan informasi, entah benar atau tidak. Apalagi kalau nantinya verita tersebut menjadi verita viral di media sosial.
Padahal menyebarkan berita hoax adalah hal berbahaya karena akibatnya bisa sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, mulai dari kehilangan reputasi, materi, bahkan juga bisa mengancam nyawa. Bahkan bisa dikatakan berita hoax bagaikan narkoba karena sama-sama adiktif terhadap pelakunya. 
Dewasa ini penyebaran berita hoax jauh lebih masif lantaran didorong oleh media sosial. Di internet, penyebar hoax merasa “aman” karena tidak berhadapan langsung dengan pihak lain yang dijadikan sasaran hoax.
Untuk mencegah akibat buruk yang ditimbulkan penyebaran berita hoax, tentunya masyarakat harus bersikap lebih kritis dalam menjumpai informasi yang dijumpai di internet, entah lewat situs online, medsos, ataupun pesan chatting. Melakukan tabayyun atau cross check perihal kebenaran berita yang akan disebar lebih dahulu. Jika tidak jelas status kebenarannya maka stop berita tersebut.
Demikian juga berita hoax atau berita palsu harus diperangi secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Inisiasi masyarakat membentuk  Komunitas Anti Hoax Indonesia atau sejenisnya perlu diapresiasi dan diperkuat agar komunitas tersebut bisa mendorong masyarakat untuk mencegah atau minimal tidak gampang mempercayai berita-berita hoax. Juga diperlukan langkah pemerintah untuk membuat aturan main perihal dunia online dan media sosial agar pembuat dan penyebar berita palsu atau hoax bisa diberi tindakan hukuman yang setimpal. Dan nantinya penegakan hukum atas peraturan yang ada harus benar-benar tegas dan adil.
Di samping itu harus juga dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca masyarakat, sehingga dengan  menguatnya minat baca diharapkan masyarakat bisa bertindak kritis saat membaca atau memperoleh berita-berita yang belum tentu benar adanya. Adapaun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pertama adalah memperbanyak ruang baca di tempat publik seperti pusat perbelanjaan, hotel dan lain-lain. Langkah  yang kedua adalah meningkatkan kualitas buku dan untuk menghasilkan buku berkualitas harus ada standarisasi. Langkah yang ketiga adalah menjadikan gemar membaca  sebagai gaya hidup masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan.
Kalau cara-cara tersebut diterapkan tentunya budaya baca di tengah masyarakat bisa meningkat  sehingga masyarakat menjadi kritis dengan demikian berita-berita hoax atau berita palsu tidak akan lagi mendapat  tempat istimewa di tengah-tengah masyarakat.
Untuk itu agar minat baca masyarakat meningkat maka perlu kerja keras semua pihak. Namun perlu diingat bahwa gemar membaca adalah merupakan suatu produk budaya maka untuk pembenahanya perlu waktu lama dan kerja yang terencana dan sifatnya jangka panjang. Pemetintah harus mencanangkan peningkatan budaya baca secara terstruktur dan terencana serta berkesinambungan. Dan program tersebut harus dimasyarakatkan secara masif di tengah-tengah masyarakat sehingga gaung dan tujuannya bisa ditangkap dan diaplikasikan oleh masyarakat. Semoga!

​DPRD Setuju Produksi Blok Cepu Ditingkatkan 200.000 Bph, Asalkan . . .

kilasBojonegoro.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) sepakat bila produksi harian Lapangan Banyuurip Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur ditingkatkan menjadi 200.000 barel per hari (bph).

Asalkan, mitigasi akibat peningkatan jumlah produksi harian itu diterapkan dengan baik oleh Operator Blok Cepu ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).
“Sepakat saja, karena ini sejalan dengan program pemerintah untuk menaikan produksi migas,” tulis Anggota DPRD Jatim, Khozanah Hidayati dalam akun @ana_khoz.
Mbak Ana, sapaan akrab Khozanah Hidayati menjawab pertanyaan akun media lokal @kilasbojonegoro, pada Jumat (16/12/2016) pagi tadi.
Mbak Ana sebelumnya mengomentari taufan berita di kilasBojonegoro.com berjudul “AMDAL Produksi Migas Blok Cepu Diubah”.
“Semoga dengan adanya perubahan izin AMDAL ini, juga akan mengubah mitigasi-mitigasinya. Sehingga, dampak lingkungannya dapat diproteksi maksimal,” cuitnya melalui akun itu.
Menurut Polisi PKB ini, meningkatnya produksi Blok Cepu akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Flaring juga turut membesar. (gus/roz)

http://www.kilasbojonegoro.com/2016/12/dprd-setuju-produksi-blok-cepu.html?m=1

​Pro Kontra Dana Abadi Migas Bojonegoro, ini Paparan Mbak Ana

BOJONEGORO, Matahati Online – Tahun ini proyek migas Blok Cepu di Bojonegoro sudah mencapai puncak produksi sesua POD awal sebesar 165 ribu barel minyak per hari, bahkan diproyeksikan bisa ditingkatkan menjadi 185-200 ribu barel per hari.

Kalau harga minyak tidak jatuh seperti sekarang ini, maka pundi-pundi uang dari migas Pemkab Bojonegoro akan semakin numpuk. Diperkirakan APBD Bojonegoro bisa mencapai 5-6 Trilyun per tahun. Suatu nilai yang cukup fantastik.
Dibentukya Dana Abadi Migas bertujuan agar dana yang terkumpul dari migas tidak habis dibelanjakan pada tahun berjalan. Sebagian ditabung dan diinvestasikan untuk dipergunakan hasilnya dikemudian hari saat penghasilan migas sudah turun atau habis. Sehingga Bojonegoro bisa punya dana dari sumber migas yang lestari.
Hal itu dipaparkan Khozanah Hidayati, Anggota DPRD Jatim melalui akun twitter @ana_khoz dalam menanggapi program Dana Abadi Migas.
“Gagasan Dana Abadi Migas di Bojonegoro ini masih penuh pro dan kontra, patut kiranya untuk didiskusikan guna mencari solusi terbaiknya,” kata perempuan yang akrab disapa Mbak Ana itu.
Mbak Ana melanjutkan, jika ditilik dari tujuan awalnya, Dana Abadi Migas memang sungguh sangat mulia, yakni agar Bojonegoro terhindar dari “Kutukan Sumberdaya”. Yakni Bojonegoro bisa terhindar dari kemiskinan di saat sumber migas nanti sudah habis dikuras dari bumi Angling Darmo ini.
Walau awalnya Bojonegoro melimpah dengan sumberdaya migas, di sisi lain, banyak juga yang kontra dengan Dana Abadi Migas karena kondisi infrastruktur di seluruh wilayah Bojonegoro masih jauh dari memadai. Dengan kondisi infrastruktur yang masih minim dan bidang pendidukan yg masih jauh tertinggal justru bermimpi membuat Dana Abadi Migas.
Menurut Mbak Ana, Kondisi infrastruktur di kabupaten Bojonegoro memang masih memprihatinkan. Seperti banyak sekali jalan rusak parah, ketiadaan saluran air yang memadai dan ketiadaan tanggul penahan banjir yang memadai. Sehingga sering mengakibatkan banjir baik banjir akibat meluapnya Bengawan Solo maupun banjir bandang di Bojonegoro Selatan.
“Kondisi yang demikian menjadi ironis jika ada dana tapi digunakan sebagai Dana Abadi Migas. Jika Dana Abadi Migas terus, bagaimana dengan pembangunan infrastruktur yang perlu dana besar itu, apakah dijalankan dengan pola seperti sekarang ini? Apakah kita tega melihat infrastruktur bobrok sementara ada Dana Abadi Migas yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk membuat infrastruktur bagus serta kebutuhan pertanian yang bisa mendongkrak Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional?” tegas Anggota Komisi D DPRD Jatim itu.
“Apakah tega melihat Bojonegoro setiap tahun terkena banjir Bengawan Solo di daerah Utara & banjir bandang di daerah Selatan? Apakah tega mlihat pemeo Jawa ini “nek ketigo gak iso cebok, tapi nek rendeng gak iso ndodok” disematkan untuk Bojonegoro?” lanjutnya.
Saat musim penghujan daerah-daerah sepanjang aliran Bengawan Solo akan terkena banjir sehingga masyarakatnya tidak bisa dhodhok/jongkok karena banjir. Sedangkan masyarakat Bojonegoro bagian Selatan saat kemarau masyarakatnya tidak bisa cebok karena ketiadaan air.
Dia melanjutkan, tahun-tahun mendatang Bojonegoro akan memanen dana besar dari migas Blok Cepu. Sudah seyogyanya jika dana besar tersebut digunakan dan dikelola untuk kemaslahatan rakyat Bojonegoro. Yakni untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan, saluran, tanggul penahan banjir dan infrastruktur lainya serta meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan bidang perekonomian.
“Tapi jangan lupa bahwa ada hari esok dimana saatnya nanti migas sudah tidak ada di bumi Angling Darmo lagi, sehingga dana besar dari migas Blok Cepu tidak selamanya ada. Untuk Itu harus pintar-pintar mengelola dana migas tersebut,” pungkas Bendahara Fraksi PKB DPRD Jatim itu. [an]

http://matahationline.com/berita-pro-kontra-dana-abadi-migas-bojonegoro-ini-paparan-mbak-ana.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

​DPRD Jatim Desak Pemerintah Atasi Banjir di Daerah Tuban & Bojonegoro

SURABAYA (Mediabidik) – Masalah banjir yang menjadi langganan di daerah Tuban dan Bojonegoro seharusnya menjadi Pekerjaan rumah bagi pemerintah tingkat I maupun tingkat II, pasalnya  setiap kali musim hujan daerah tersebut selalu mengalami banjir, belum lagi banjir kiriman dari luapan sungai bengawan solo .
    

Menurut politisi asal Partai kabangkitan Bangsa (PKB) Jatim yang maju dari Dapil IX ini melihat karena system drainase yang kurang baik dan kurang maksimalnya pembangunan system pengairan sungai sehingga masyarakat sering kali kerap menjadi korban banjir.

    

” Saya sangat prihatin melihat keadaan masyarakat yang tinggal disepanjang sungai kali Avur kecamatan Plumpang kabupaten Tuban, karena mereka sering kali menjadi korban banjir,” terang Khozanah Hidayati usai tugas reses kedaerah tersebut.

     

Belum lagi persoalan infrastruktur jalan yang menjadi kendala bagi warga Tuban dan Bojonegoro, sehingga dengan kondisi jalan yang rusak dan berlubang membuat masyarakat disana harus berhati-hati melintasi jalan tersebut.

    

Selain itu, masih terang Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan ini menegaskan bahwa selain jalan lintas provinsi banyak yang rusak, ia juga melihat jalan nasional yang berada di sapanjang Tuban perlu perhatian yang serius dari pemerintah.

   

” Saya akui pada kesempatan reses kemarin selain masyarakat mengeluh jalan rusak, warga di sana meminta supaya pemerintah provinsi melakukan revitalisasi sungai Avur untuk melakukan perbaikan tanggul secara permanen ,” tegas ibu muda yang akrab di panggil Mbak Ana tersebut.

     

Lebih lanjut Khozanah menambahkan, selain masyarakat pemilihnya sambatan soal banjir, mereka juga meminta bantuan  alat-alat pertanian, mengingat daerah Tuban dan Bojonegoro terkenal sebagai daerah penghasil pangan, namun karena terbentur alat-alat pertanian sehingga para petani di sana sering kali terkendala untuk menanam hasil pangan secara maksimal.

    

Karena itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya duduk sebagai anggota Dewan Jatim, dirinya  mendesak dan mengawal terus supaya pemerintah provinsi melakukan pembangunan jalan, perbaikan tanggul dan bantuan alat pertanian untuk masyarakat Tuban dan Bojonegoro. (rofik/ ADV)

http://www.mediabidik.com/2016/12/suara-wakil-rakyat-jatim-dprd-jatim.html

​DPRD Jatim Minta Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Bojonegoro Dan Tuban

Surabaya: Masalah infrastruktur di wilayah Bojonegoro dan Tuban masih menjadi kendala di masyarakat diwilayah tersebut. Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim Khozanah Hidayati mengatakan saat reses di wilayah Dapil IX meliputi Bojonegero dan Tuban menemukan berbagai permasalahan khususnya infrastruktur.

“Ada berbagai permasalahan di sana antara lain jalan nasional antara sepanjang Tuban yang perlu dilakukan oleh pemerintah,”ungkap politisi asal PKB ini saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Selasa (29/11).
Khozanah mengatakan dalam serap aspirasi masyarakat juga meminta agar pemerintah melakukan revitalisasi sungai avur di kecamatan Plumpang, perbaikan tanggul secara permanen.”Masyarakat juga minta dibantu bantuan pompa untuk menanggulangi banjir mengingat di Bojonegoro dan Tuban menjadi langganan setiap musim penghujan,”jelasnya.
Ditambahkan oleh Khozanah,masyarakat Bojonegroro dan Tuban minta bantuan jalan usaha tani untuk mengurangi biaya produksi, bantuan alat-alat pertanian.” Masyarakat mendesak propinsi kembali mengelola aset taman wisata joko tarub di kecamatan plumpang,”sambungnya.
Ditambahkan oleh Khozanah,pemerintah juga harus membantu masyarakat saluran air di desa Sumberagung Plumpang karena masyarakat disana sangat membutuhkan.”Tak hanya itu penanganan dan pengawasan terhadap penambangan pasir di daerah aliran sungai Bengawan Solo,”tambahnya. (Yudhie/adv)

http://portaltiga.com/dprd-jatim-minta-pemerintah-perbaiki-infrastruktur-bojonegoro-dan-tuban/

​Infrastruktur dan Pertanian Dapil IX Jatim Perlu Penanganan Serius

SURABAYA (Mediabidik) – Masalah Infrastruktur yang ada di daerah-daerah pinggiran terutama di kabupaten Bojonegoro masih banyak di temukan jalan yang rusak dan sepertinya tak di perhatikan oleh pemerintah setempat maupun pemerintah tingkat I, dari pantauan dilapangan ketika wakil rakyat yang satu ini melakukan blusukan dalam mendengar aspirasi masyarakat di daerah Bojonegoro, ternyata mayoritas mengeluhkan soal jalan-jalan yang rusak.
       
Khozanah Hidayati yang maju dari Dapil IX (Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro) merasa prihatin melihat kenyataan yang yang terjadi di lapangan, disana masih kurang meratanya pembangunan terutama infrastruktur jalannya, padahal kedua daerah tersebut jika infrastrukturnya di perbaiki secara serius maka bisa menunjang roda perekonomian Jawa Timur.    
” Wilayah Bojonegoro merupakan jalur perbatasan yang menghubungkan daerah Cepu (Jawa Tengah ) menuju Jawa Timur, dan  ini sangat berpengaruh sekali bagi perkembangan wilayah Jawa Timur ,” terang Khozanah Hidayati saat di temui di gedung DPRD Jatim Jln Indrapura –Surabaya.

      

Apalagi , masih terang Khozanah, pada saat musim hujan tiba, bisa dipastikan jalan di daerah sana akan becek, rusak dan berlubang sehingga sangat mengkhawatirkan warga yang lewat, seharusnya ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah setempat untuk memperbaikinya karena  ini sangat di butuhkan masyarakat dan menjadi harapan warga.    
Kemudian persoalan pupuk bagi petani Tuban dan Bojonegoro sangat di perlukan bantuan dari pemerintah untuk menyediakan ketersediaan pupuk, sebab pupuk di sana terkadang sangat mahal dan apalagi sering terjai kelangkaan.
Lebih lanjut Khozanah menandaskan terhadap petani yang berada di daerah Perhutani yang tergabung dalam masyarakat petani daerah hutan yang tidak termasuk dalam kuota pengadaan bantuan pupuk.
” Sering kali petani di sana setiap kali bertatap muka dengan wakil rakyat, terutama petani daerah perhutani, keluhan pupuk masih menjadi dominan dalan persoalan, karena petani disana sangat sulit sekali mendapatkan pupuk sehingga sektor pertanian disana menjadi terganggu karena langkanya ketersediaan pupuk,” jelas ibu muda ini.

     

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim juga melihat banjir yang terjadi di kabupaten Bojonegoro dan Tuban sering melanda ketika musim penghujan, apalagi banjir kiriman akibat luapan sungai Bengawan Solo Jawa Tengah, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur memikirkan bagaimana cara nya agar masyarakat Jawa Timur utamanya Bojonegoro tidak menanggung beban banjir kiriman dari provinsi lain.
” Kasihan masyarakat yang sering mendapat kiriman banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo, seharusnya antar Dinas PU Pengairan sering berkoordinasi untuk menangani bagaimana caranya sungai bengawan solo tidak meluap, ” tegasnya.

        

Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang Pembangunan ini juga masih melihat  persoalan cuaca yang tak menentu saat ini, ketika anomali cuaca yang terkadang hujan kemudian panas  yang terjadi sehingga ini harus menjadi perhatian yang serius juga dari pemerintah setempat dengan pihak BPWS untuk mengatur air kiriman dari sungai gajah mungkur tersebut supaya tak meluap ke area pertanian warga.(rofik)    
http://www.mediabidik.com/2016/11/infrastruktur-dan-pertanian-dapil-ix.html?m=1

​Mengaca pada Demo Era Khulafaur Rosydin

Adanya demo terhadap penguasa besar-besaran tanggal 4 Nopember 2016 besuk. Mengingatkan pada terjadinya demo besar-besaran kepada penguasa yang sah dan kemudian memakzulkannya juga pernah terjadi di era Khulafaur Rosyidin dulu, yakni saat sahabat Usman Bin Afan.

Khalifah pengganti Rosulullah ketiga tersebut didemo agar mengganti gubernurnya yang bukan karena menista agama tetapi karena sang gubernur tersebut masih kerabat Sang Khalifah.
Tuntutan pendemo berikutnya adalah meminta agar Sang Khalifah mencopot penasihatnya yang tidak hanya kerabatnya tapi juga ayah yang bersangkutan dan anak turunnya pernah diusir Sang Nabi dari Madinah.
Demo yang awalnya berlangsung  damai berubah menjadi rusuh & kacau balau. Massa yang tak sabaran mengepung rumah Sang Khalifah untuk segera memenuhi tuntutan. Massa kemudian dengan beringas masuk ke rumah tersebut dan terjadilah apa yg terjadi, Sang Khalifah Sahabat Utama Nabi, terbunuh.
Teladan di era Kholifaur Rosyidin,  mendemo penguasa dengan memaksakan tuntutan, kemudian jika tuntutan tak dipenuhi memakzulkannya tentunya bukan untuk diteladani.
Semoga anak bangsa NKRI ini bisa berkepala dingin dan waspada pada saat demo sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga!

#JagaNKRI #DamaiNKRI

​PI Blok Tuban Akhirnya Disepakati Dibagi Secara Proporsional Untuk Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik dan Prov. Jatim

MOU pembagian Participating Interest (PI) di Blok Tuban yang coverage area wilayahnya meliputi kabupaten Tuban, kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik dan sebagian wilayah kabupaten Bojonegoro sudah ditanda tangani oleh keempat pemkab tersebut bersama pemprov Jatim dengan pembagian interest proporsional. (Lihat tautan berita di bawah ini) dan Alhamdulillah pola pembagian interest di PI ini sesuai yang pernah kami usulkan (monggo dibaca di link tulisan saya perihal Blok Tuban di bawah ini).

Semoga PI Blok Tuban ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat di 4 kabupaten tsb dan juga Jatim.  Semoga!
http://suarabanyuurip.com/kabar/baca/–tandatangani-mou-pi-blok-tuban–?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Migas Blok Tuban Paska 2018, Apakah Kita Siap?

​Keberadaan Bandara di Tulungagung Dongkrak Pertumbuhan di Selatan Jawa Timur

F-PKBPARLEMEN JATIM – Pertumbuhan di Jawa Timur bagian Selatan sangat timpang bila di bandingkan dengan Jawa Timur bagian Utara. Wilayah Utara lebih terbuka dan maju, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal sebaliknya terjadi  di Selatan yang cenderung tertinggal dan miskin. Tak heran wilayah Selatan menjadi kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Jatim. Sebab, mayoritas penduduknya lebih memilih menjadi buruh migran daripada bertani atau berdagang.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati menyoroti kondisi tersebut. Politisi yang akrab disapa Mbak Ana ini menilai faktor geografis lah yang selama ini menjadi penghambat pembangunan di Selatan sehingga tertinggal dengan wilayah lain. Akses transportasi darat sangat sulit karena infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi penghubung antar wilayah kondisinya sangat minim. Karena itu perlu dibuka akses transportasi udara di wilayah Selatan untuk membuka isolasi wilayah tersebut.
“Rencana pemerintah pusat membangun bandara di Tulungagung sangat tepat. Sebab, akan membuka akses transportasi di delapan kabupaten/kota yang ada di wilayah Selatan. Dengan begitu pertumbuhan di wilayah ini akan naik,” urai Bendahara Fraksi PKB itu, Selasa (1/11).
Anggota Dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro ini mengingatkan, di wilayah Selatan, terutama mulai Pacitan hingga Blitar membentang pegunungan kapur yang menyebabkan akses jalan menyempit dan berkelok. Kondisi ini menyebabkan masyarakat enggan melintasi jalan ini, selain tidak nyaman juga rawan terjadi kecelakaan.
Karena itu, lanjut Khozanah, pembukaan akses udara menjadi keharusan di wilayah Selatan. Terlebih nantinya bisa terintegrasi dengan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Dengan begitu, potensi wisata pun akan berkembang, mengingat banyak destinasi wisata dengan pemandangan yang indah di sepanjang wilayah Selatan.
“Pegunungan dan pantai yang membentang di wilayah Selatan seolah membuat wilayah itu terisolasi. Padahal itu sekaligus potensi wisata karena pegunungan dan pantai di sana memiliki pemandangan yang indah. Kalau akses transportasinya bisa dibuka, bisa menjadi industri wisata yang mendongkrak perekonomian di wilayah tersebut,” tutur perempuan berkerudung tersebut.
Sebelumnya, delapan kepala daerah menginisasi pembangunan bandara di wilayah Selatan Jatim. Usulan itu pun direspon positif oleh Kemenhub dan wilayah Tulungagung kemudian ditetapkan sebagai lokasi bandara. Keputusan itu dianggap tepat karena Tulungagung dianggap paling strategis sebab berada di tengah-tengah kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Blitar dan Kediri. (dir)
http://www.parlemenjatim.com/komisi/komisi-d/948-keberadaan-bandara-di-tulungagung-dongkrak-pertumbuhan-di-selatan-jawa-timur

​Camat Gayam Minta EMCL Tanggung Pengobatan Warga Mojodelik

Gayam – Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Gayam Kabupaten Bojonegoro meminta Operator Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menanggung seluruh biaya pengobatan rumah sakit warga Dusun Dawung Desa Mojodelik yang diduga keracunan akibat mencium gas hydrogen sulfida (H2S) dari lapangan migas yang dikelolanya tersebut. “

Mudah-mudahan. Saya minta seperti itu,” ungkap Camat Gayam, Hartono melalui WhatsApp (WA) pribadinya, Jumat (28/10/2016).
Dia mengaku, pasca insiden terjadi, anak perusahaan Amerika Serikat tersebut telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengannya.
Intinya, lanjut Hartono, manajemen EMCL berkomitmen membiayai pengobatan korban hingga sembuh total.
“EMCL menyampaikan kepada saya, manajemen tetap komitmen memantau perkembangan warga sampai sehat kembali,” terang Mantan Camat Purwosari tersebut.
Permintaan serupa juga disampaikan Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), Khozanah Hidayati.
Melalui akun twitter pribadinya, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta EMCL bertanggungjawab penuh atas insiden yang menimpa warga Dawung Mojodelik tersebut.
“Pihak Exxon sbg operator bertanggungjawab sepenuhnya thdp korban. Jg Exxon hrs memastikan hal ini tdk terulang lg,” pintanya dalam akun yang pengikutnya lebih dari 7.000 orang (akun) tersebut.
Meski Camat Gayam menyampaikan seperti itu, namun, EMCL secara langsung belum menyampaikannya pada wartawan yang mengkonfirmasinya. Pesan pendek yang disampaikan wartawan melalui WhatsApp (WA) sudah dibacanya namun belum dibalas. (gus)

http://www.kilasbojonegoro.com/2016

​DPRD Jatim: EMCL “Ngelak” Beri Kompensasi Warga Mojodelik

Gayam – ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) disinyalir masih mengelak memberikan kompensasi kepada warga Dusun Dawung RT 10/RW 02 Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, yang diduga keracunan akibat mencium gas hydrogen sulfida (H2S) dari Lapangan Banyuurip Blok Cepu.

Padahal, insiden tersebut bisa terjadi karena dalam area operasi produksi yang dioperasikan anak perusahaan Amerika Serikat itu ada aktivitas produksi yang sedang berlangsung.
“Sumonggo, info dr lapangan pihak EMCL masih ngelak utk beri kompensasi ke korban. Padahal, ini semua penyebabnya dr EMCL,” cuit Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), Khozanah Hidayati melalui akun twitter resminya, @ana_khoz.
Sehubungan dengan hal itu, Juru bicara dan Humas EMCL di Kota Ledre (sebutan lain Bojonegoro), Rexy Mawardijaya belum memberikan jawaban. Pesan pendek yang disampaikan wartawan melalui WhatsApp (WA) sudah dibacanya namun belum dibalas. (gus)

http://www.kilasbojonegoro.com/2016/10/dprd-jatim-emcl-beri-kompensasi-warga.html

​DPRD Jatim: Minta Maaf Saja Tak Cukup, EMCL Wajib Beri Kompensasi

Gayam – Bau tidak sedap seperti telur busuk (Hydrogen Sulfida/H2S) dari Lapangan Banyuurip Blok Cepu disinyalir sering muncul dan mengancam penduduk sekitar.

Seperti pada Rabu (26/10/2016) siang, delapan warga Dusun Dawung RT 10/RW 02, Desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro diduga keracunan akibat mencium H2S dari area tersebut.
Sehingga, kedelapan warga setempat yang satu diantaranya balita delapan bulan dilarikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gayam dan Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) Kalitidu, untuk menjalani perawatan medis intensif.
Atas kejadian tersebut, Operator Lapangan Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), memohon maaf kepada warga Mojodelik.
Namun, permohonan maaf itu mendapat sorotan dari berbagai pihak. Termasuk Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), Khozanah Hidayati.
Melalui akun twitter resminya, Mbak Ana, sapaan akrab Khozanah Hidayati mengatakan, permohonan maaf EMCL atas inisiden yang menimpa warga itu tidak cukup. EMCL, lanjut Mbak Ana, harus memberikan kompensasi kepada warga Mojodelik.
“Tdk cukup hanya minta maaf. Tp EMCL hrs beri kompensasi ke warga. Serta, hrs ada Early Warning System jk ada kebocoran gas H2S,” cuit Khozanah Hidayati melalui akun @ana_khoz.
Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Tuban-Bojonegoro ini, pemberian kompensasi kepada warga Mojodelik wajib dilakukan EMCL. Karena, insiden keracunan disebabkan oleh kegiatan operasinya.
“EMCL harus beri kompensasi. Ini sdh kewajibannya. Dialah penyebab warga keracunan,” cuitnya menegaskan. (gus)
http://www.kilasbojonegoro.com/2016/10/dprd-jatim-minta-maaf-saja-tak-cukup.html

DPRD Jatim: ExxonMobil Harus Bertanggungjawab Atas Insiden di Mojodelik

Gayam – Insiden dugaan keracunan warga di sekitar Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Banyuurip Blok Cepu menjadi sorotan berbagai pihak. Tak terkecuali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim)

“@esdm_bojonegoro Mohon bisa dicek apa benar ada kebocoran gas H2S?,” cuit Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khazanah Hidayati melalui akun @ana_khoz yang me-Retweet cuitan akun milik fatoni_bB.

Dalam retweetnya itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mencantumkan akun pribadi milik @satyawidyayudha @syaikhul_bsh @HumasSKKMigas dan @JatimPemprov.

Mbak Ana sapaan akrab Khozanah Hidayati meminta Operator Lapangan Migas Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bertanggungjawab penuh atas insiden yang menimpa warga Dawung Mojodelik tersebut.

“Pihak Exxon sbg operator bertanggungjawab sepenuhnya thdp korban. Jg Exxon hrs memastikan hal ini tdk terulang lg,” cuitnya membalas cuitan pribadi akun pria tampan yang diketahui Ketua Karang Taruna Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tersebut.

Maksud tanggungjawab penuh yang dimaksud politisi muda perempuan yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban ini adalah terkait biaya pengobatan dan kerugian korban.

“Tanggung Jawab perihal pengobatan dan ganti rugi,” jelas Mbak Ana yang masih membalas cuitan pribadi akun @fatoni_bB.

Seperti diketahui, delapan warga Dusun Dawung Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro siang tadi dilarikan ke Puskesmas Gayam dan Rumah Sakit Muhammadiyah (RSM) Kalitidu. Satu diantaranya balita delapan bulan.

Kedelapan warga yang diketahui bernama Warsiti, Nyami Karin, Siti, Samini, Sri Minah, Sri Ustadzah Ningsih, Siti Muflikhatul Nikmah dan Ahmad Zigna itu mendadak lemas tak berdaya setelah mencium bau tak sedap mirip telur busuk yang diduga dari Lapangan Migas Banyuurip Blok Cepu.(gus)

 

Quo Vadis Pengendalian Kantong Plastik

Program kantong plastik berbayar telah dihentikan oleh APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel INDOnesia) namun program pengganti untuk mengendalikan pemakaian kantong plastik sekali pakai belum tersedia. Terus akankah pemakaian kantong plastik yg ikut andil pencemaran lingkungan akan dibiarkan?
Sejak tgl. 1 Oktober 16 lalu, Asosiasi Pengusha Ritel Indonesia (Aprindo) sudah memberhentikan  Program Kantong Plastik Berbayar hingga diterbitkannya Permen KLHK yang berkekuatan hukum. Kebijakan Kantong Plastik Berbayar mulai diterapkan sejak 21 Feb 2016  berdasarkan SE KLH dan Kehutanan No S.1230/PSLB3-PS /2016
Alasan Aprindo menghentikan program Kantong Plastik Berbayar karena banyaknya intervensi dr pemerintah daerah yg berbeda-beda. Ada daerah yg mengatur harga 1 kantong plastik di kisaran sampai Rp 1.500 sampai Rp 5000 walau secara umum Rp200. Karena adanya intervensi tsb, maka mengganggu sistem distribusi san mekanisme dagang yang sudah tertata.

Kalau program Kantong Plastik Berbayar ini dicabut, terus bagaimana kita mau mengurangi sampah plastik.
Sepertinya pemerintah tidak mempunyai misi mengurangi konsumsi plastik di masyarakat.

Harusnya pemerintah / Kementerian LHK bisa menekan Aprindo untuk ikut mengedukasi konsumen.

Krn selama ini transaksi mereka meningkatkan sampah yg cukup serius baik itu dari plastik kemasannya shg upaya membayar ini menekan konsumsi plastik.
Di saat sudah mulai tumbuh kesadarannya untuk membawa kantong plastik sendiri, justru program Kantong Plastik Berbayar dihentikan. Seharusnya ini dipelihara dijaga ke titik yang lebih positif bukan ditiadakan.
Ini bukti Kementerian LHK itu terlalu tunduk pada tekanan Aprindo.Yang menjadi pertanyaan biasanya konsumen diberikan kantong plastik secara geratis, sekarang harus bayar. Kemana uangnya dan siapa yang diuntungkan? Pastinya, scr kasat mata pastilah keuntungan akan berpihak pada pengelola Minimarket.
Walau tuduhan tsb dibantah oleh Aprindo bahwa Rp200 adalah harga batas minimum kantong plastik.

Menurut Aprindo kebijakan biaya kantong plastik sebesar Rp 200 per lembar tersebut belum mengkompensasi biaya produksi.
Padahal program Kantong Plastik Berbayar sudah bisa menurunkan tingkat penggunaan kantong plastik rata2 sekitar 25%.
Menurut World Economic Forum bhw jika kita tidak melakukan intervensi terhadap pengelolaan dan penanganan sampah, pd 2050 jumlah sampahplastik akan melebihi jumlah ikan di laut.
Untuk itu KLH harus turun tangan segera agar pemerintah ikut mengatur pembatasan kantong plastik ini. Pengaturannya pertama bisa menganjurkan pemakaian tas belanja pakai ulang. Kedua Jk konsumen tetap ingin kantong plastik sekali pakai, mk akan dikenakan biaya sendiri.

Ketiga pelaku usaha diperbolehkan untuk tidak menyediakan kantong plastik sama sekali.
Berikutnya harus dipikirkan pelarangan pemakaian kantong plastik sekali pakai.

Bahkan kedepannya harus dibuat aturan pemakaian kantong plastik biodegradable. Kantong plastik biodegradable sendiri sudah digunakan di negara2 maju bahkan Singapore sdh menggunakannya.

Dan bahkan pabrik kantong plastik biodegradable sendiri ada di Indonesia.
Sehingga dg penggunaan kantong plastik biodegradable maka jumlah sampah2 plastik bisa ditekan. Menurut KLH, kebijakan pembatasan pemakaian kantong plastik akan diserahkan sepenuhnya kpd pemkab / pemkot. Krn wewenang penanganan sampah ada di mereka. Kita berharap walau wewenang ada di Pemkab / Pemkot, tapi hrs ada keseragaman agar efektif dlm membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Kejayaan Negeri

Pada berakhirnya program Tax Amnesty (TA) periode pertama tgl. 30 Sept 16 dg nilai tebusan termurah 2%. Program TA telah disebut SUKSES BESAR  Bahkan keberhasilan program TA ini sebagai keberhasilan tersukses sedunia di atas Italia yang mereka lakukan pd 2009 lalu 

Capaian TA sampai akhir Sept 16 adalah deklarasi 4.000T,  repatriasi 135T, uang tebusan 93,6T dan belasan ribu Wajib Pajak (WP)  baru. Apa arti keberhasilan TA tsb bagi perekonomian NKRI kedepannya?
Secara garis besar capaian besar tsb akan dijadikan sbg basis perluasan perpajakan tahun2 mendatang.

Dan jg sbg landasan utk lakukan reformasi perpajakan secara siknifikan.
Apa maksud dr basis perluasan perpajakan tahun2 mendatang? 

Nilai deklarasi 4000T artinya pd thn2 mdatang ada tambahan aset senilai tsb yg akan mberi POTENSI BESAR bg tambahan pmasukan pajak. Artinya pmasukan pajak akan bertambah scr siknifikan di thn2 mendatang dr aset yg dideklarasikan tsb.
Nilai repatriasi 135T artinya ada dana dr LN yg pulang kampung senilai tsb. 

 Artinya uang senilai 135T akan diinvestasikan di dalam negeri untuk membangun perekonomian di dalam negeri.  Jg akan ada penambahan penerimaan pajak di thn2 mendatang dr pengembangan uang hsl repatriasi 135T tsb.Bahkan akan ada multi player efek dari investasi dr dana repatriasi 135T tsb.
Nilai uang TEBUSAN yg berhsl dikumpulkan s/d akhir Sept 16 adalah 93,6T. Artinya apa? Ada fresh money sebesar 93,6T masuk ke kas negara yg bs digunakan utk menambah APBN yg sedang membutuhkan dana segar ini.  Keberhasilan program TA ini jg bisa dijadikan dasar reformasi perpajakan di thn2 mendatang.
Reformasi perpajakan? Di antaranya perluasan penduduk yg ber- NPWP yg potensinya mencapai 129 jt orang.
Pdhl skrg penduduk yg ber-NPWP br sktr 28 juta orang. Dan yg melaporkan pajak tahunanya via SPT baru 9 jt-an orang. Masih jauh dr harapan apalagi ideal. Kalau program TA berhasil. Maka penegakan hukum thdp WP yg bandel bisa ditegakkan seadil-adilnya.
Akhirnya di tahun2 mendatang penerimaan negara dr sektor perpajakan diharapkan akan naik berlipat-lipat. Smg keberhasilan Program TA di periode pertama ini jg terjadi sampai berakhirnya program TA di akhir Maret 17 nanti.
Dan juga semoga keberhasilan TA bisa menjadi lokomotif penggerak perekonomian nasional dan juga akan melipatgandakan penerimaan negara dr perpajakan di thn2 mendatang, aamiin…

Sekolah Fullday Akan Bubarkan Madrasah Diniyah

Oleh : Khozanah Hidayati 
(Anggota FPKB DPRD Jatim)

Wacana yang dilontarkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan baru  Prof. Dr. Muhadjir Effendy tentang sekolah fullday menuai kontroversi dan membuat gaduh di masyarakat. Nantinya kalau gagasan ini diterapkan, selama seharian penuh, siswa akan berada di bangku sekolah. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa.  Alasan lain, karena ketika siswa pulang lebih dini, pergaulan siswa tidak terkontrol kedua orang tua sibuk bekerja dan baru pulang sore hari. Akibatnya, siswa bebas keluyuran di luar  rumah dan akan melakukan banyak perbuatan negatif  tanpa ada pengawasan dari orang tua.
Sebagian masyarakat setuju dengan gagasan tersebut, mereka beralasan karena kenyataannya sudah ada sekolah-sekolah yang berstatus fullday school utamanya di perkotaan dan bersifat sekolah terpadu. Dan juga mereka mengamini apa yang menjadi alasan Prof. Muhadjir tersebut di atas.
Jika dicermati secara sepintas, gagasan sekolah fullday tersebut sangat bagus. Namun jika  melihat dalam realitas di masyarakat,  kondisi tersebut tidak selamanya benar. Karena kebanyakaan dua orang tua yang bekerja dan kurang memperhatikan terhadap anak-anaknya adalah kalangan elit di perkotaan. Dan kalau dihitung jumlah mereka tidak siknifikan dibandingkan dengan jumlah masyarakat Indonesia secara umum. Di kampong-kampung, anak pulang sekolah lantas bermain dengan sesame mereka. Kadang mereka harus membantu orang tua mencari nafkah, meski secaa umur masih terlalu dini. Mereka selalu lekat dengan kedua orang tua.
Bahkan di mayoritas daerah (utamanya di pulau Jawa), tidak ada anak keluyuran di sore hari. Karena siang sepulang sekolah, setelah istirahat atau bermain selama beberapa jam, mereka  harus siap-siap untuk pergi ke Madrasah Diniyah (Madin) atau pergi ke Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) bagi anak yang belum bisa membaca Al Quran.
Di madrasah diniyah anak-anak akan belajar menghafal suarat-surat pendek Al-Quran dan memperdalam pelajaran agama Islam seperti fiqih, tauhid, ahlak, sejarah Islam dan hadist serta bahasa Arab dan segala ilmu alatnya. Baik mengaji dengan system sorogan maupun system bandongan ataupun dengan sitem lainnya terhadap kitab-kitab kuning klasik seperti Aqidatul Awam, Washaya, Safinatunnajah, Mabadi’ul Akhlak, Bulughul Maram, Taqrib, Tafsir Jalalain, Jurumuyah, Imrithi, Alfiyah dan ratusan kitab kuning lainnya.
Pendidikan non formal di madrasah diniyah ini sangat bermanfaat untuk membentuk karakter siswa dari sisi keislaman. Karena siswa akan mendapatkan materi ilmu keislaman secara intensif dan terarah. Selain itu juga ditata ahlak atau budi pekerti secara terstruktur dan dengan praktek langsung.
Sehingga dengan pendidikan dan pengajaran di madrasah diniyah seperti tersebut di atas,  siswa akan terbentuk karakternya secara tersetruktur dan terarah melalui materi keagamaan yang langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini dibimbing oleh guru-guru yang berdedikasi tinggi dan ihlas dalam mengajar.
Apalagi pendidikan di madrasah diniyah ini tidak membebani anggaran negara, karena pendidikan ini bersifat swadaya masyarakat. Sehingga sangatlah tidak elok jika pemerintah akan melibas keberadaan madrasah diniyah ini demi mengadakan sekolah fullday.
Bisa dibayangkan jika gagasan sekolah fullday diterapkan secara masif di seluruh Indonesia, maka madrasah diniyah yang sudah teruji dengan system pendidikan moral keagamaannya ini, akan bubar seketika. Anak-anak didik akan disibukkan dengan materi umum, sedangkan materi keagamaan dan materi pembinaan budi pekerti akan terabaikan.
Ditambah lagi sistem pendidikan yang ada hanya mementingkan pendidikan duniawi semata. Sekolah fullday hanya akan diisi dengan pendalaman pelajaran umum yang ada tanpa ditambah atau diperkaya dengan pendidikan karakter keagamaan seperti di madrasah diniyah. Sehingga akibatnya nanti kalau gagasan ini jadi diterapkan akan terjadi krisis ahlak dan krisis moral. Kalau sudah terjadi krisis ahlak dan moral, terus mau dibawa kemana arah bangsa ini?
Semestinya pemerintah harus mendorong, menggalakkan dan memfasilitasi pendidikan madrasah diniyah sebagai penopang pendidikan kegamaan, pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti bagi generasi penerus bangsa, bukan justru membrangus dengan dalih menerapkan sekolah fullday.
Sekiranya gagasan kotroversial tersebut jadi diterapkan, maka dampaknya akan sangat besar sekali terhadap keberadaan madrasah diniyah di seluruh Indonesia. Karena secara keseluruhan berdasarkan data  yang ada (2008) jumlah madrasah diniyah seluruh Indonesia adalah 37.102 madrasah yang terdiri dari tingkat Ula, Wustho dan Ulya. Dan dari jumlah tersebut mendidik siswa sebanyak 3.557.713 serta jumlah guru 270.151. Suatu jumlah yang sangat besar bukan?
Dampak yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan sekolah fullday haruslah dikaji secara matang dan mendalam baik dampak secara langsung maupun dampak secara tidak langsung. Dampak secara langsung misalnya : Berkurangnya jam interaksi anak terhadap orang tua dan lingkungannya baik di rumah maupun lingkungannya, ketidaksiapan infrastruktur sekolah untuk melaksanakan sekolah fullday , ketidaksiapan sekolah-sekolah di daerah untuk menambah jumlah jam pelajaran  dan sebagainya.
Adapun dampak tidak langsung yang harus dikaji adalah dampak menganggurnya 270.151 guru madrasah diniyah yang akan tutup akibat kebijakan ini baik dampak sosial, ekonomi maupun kultural dan dampak berkurangnya pendidikan moral keagamaan dan pelajaran budi pekerti yang selama ini diajarkan di madrasah diniyah.
Anak-anak haruslah diberikan waktu untuk bermain, mengaji dan berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat di rumah dan lingkungannya secara seimbang. Janganlah demi mengejar kepintaran akademis tapi meninggalkan kepintaran sosial. Janganlah demi mengejar pendidikan karakter seperti yang dijanjikan menteri pendidikan dan kebudayaan dengan gagasan sekolah fullday-nya namun mengorbankan pendidikan moral keagamaan dan pendidikan budi perkerti yang justru diperlukan untuk menyongsong era globalisasi.
Janganlah dengan dalih menyelesaikan masalah anak di kota-kota besar tapi mengorbankan anak seluruh Indonesia dan juga beserta orang tuanya serta guru-guru madrasah diniyah yang jumlahnya tidak bisa dianggap kecil. Janganlah bagaikan film-film drama Amerika yang untuk menyelamatkan sandra satu atau dua orang  namun dengan mengorbankan 100 orang pasukan . Mending membenahi secara serius dan intens terhadap infrastruktur pendidikan seperti peningkatan kwantitas dan kwalitas ruang belajar mengajar, perpustakaan, labolatorium, kantor dan lainnya serta membenahi kwalitas dan kwantitas guru, dan tenaga pengajar lainnya serta membenahi metode belajar dan kurikulum yang carut-marut.
Semestinya sebelum melontarkan gagasan sekolah fullday tersebut mendikbud haruslah  melakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap semua aspek. Baik kesiapan infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan,  juga harus dikaji dampak-dampak yang ditimbulkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Janganlah berkesan ganti menteri ganti kebijakan selalu muncul ke permukaan setiap ada menteri baru, apalagi ini menyangkut masa depan generasi muda bangsa yang akan mengemban tongkat estafet negeri dan bangsa ini ke depan. (KH, 10 Agustus 2016)