Wanita Harus Berpolitik Bawa Suara Kaumnya

SURABAYA (suarakawan.com) – Semangat perjuangan Kartini menghapuskan perbedaan gender terus digaungkan oleh genari-generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

Salah satunya Khozanah Hidayati. Anggota DPRD Jatim ini sangat sangat mengapresiasi ketika ada perempuan mampu berkarir di politik. Sebab, tidak semua perempuan punya kesempatan untuk dapat duduk di parlemen. Butuh perjuangan yang tidak mudah.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar wanita yang akrab disapa Ana, Jumat (20/4).

Peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita. Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika mens ada dispen, orang perempuan yang paling mengerti.

“Sekarang masyarakat sudah tidak lihat gender laki atau perempuan,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Ana, untuk mencapai titik sukses didunia politik perlu juga dukungan dari keluarga. Baginya ini nomor satu sebelum mencari dari konstituen. Oleh karena itu kodrat sebagai seorang ibu jangan sampai ditinggalkan. Dua peran tersebut semestinya bisa berjalan beriringan. Meskipun sedang berada dipuncak karir. “Berdasarkan prioritas. Tetep keluarga prioritas nomor satu. Dimana saat saya dibutuhkan keluarga, juga harus bisa tampil disana. Artinya ketika masyarakat membutuhkan saya harus bisa hadir,” tuturnya.

Diakuinya, memang banyak yang harus diurus. Mulai dari keluarga, hingga masyarkat di daerah peilihannya (dapil). Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk dapat membagi dan berperan dengan baik. Serta kemampuan menempatkan diri dimanapun berada.

“Hari kartini ini kan ingatkan kita pada masa lampau. Dimana dulu pergerakan perempuan mulai ada. Contohnya peroleh pendidikan dan emansipasi. Jadi kita juga tidak boleh lupa bahwa kodrat wanita adalah seorang ibu tetap harus bisa bagi keluarga dan pekerjaan di dewan,” tandasnya. (aca/rur)

Wanita Harus Berpolitik Bawa Suara Kaumnya http://suarakawan.com/wanita-harus-berpolitik-bawa-suara-kaumnya/

Kartini Harum Kiprahnya

Semangat perjuangan Kartini menghapuskan perbedaan gender kini memang terus digaungkan oleh genari-generasi selanjutnya. Tidak terkecuali dunia politik. Lambat laun banyak kaum hawa menghiasi kancah perpolitikan dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

“Harus ada yang wakili dari perempuan. Karena kalau tidak perempuan siapa lagi yang menyuarakan perempuan. Siapa yang mewakili perempuan. Sekalipun laki memahami, tapi saya pikir perempuan lebih paham,” ujar Khozanah Hidayati, anggota DPRD Jatim ini.

Ana, panggilan akrab Khozanah Hidayati menambahkan, peran perempuan di legislatif, menurutnya, sangatlah vital. Dirinya mencontohkan, seperti pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda) perlindungan buruh. Perlu ada wakil perempuan yang menyuarakan suara buruh wanita.

Karena, hanya mereka yang tahu kebutuhan dan bisa merasakan apa yang dialami. Misalkan ketika menstrusdi ada dispensasi, orang perempuan yang paling mengerti.

Kartini Harum Kiprahnya https://www.jawapos.com/radarsurabaya/read/2018/04/21/66685/kartini-harum-kiprahnya#.Wtp8zH7gm2M.whatsapp

​Darurat Hoax, Mbak Ana: Tingkatkan Minat Baca Buku

TUBAN, Matahati Online – Indonesia darurat hoax. Hal itu terbukti dengan semakin besarnya kegaduhan nasional yang muncul baru-baru ini. Persoalan itu sangat serius untuk dicari akar masalahnya sehingga dapat menemukan formula penyelesaian sejak dini.

Bendahara FPKB DPRD Jatim Khozanah Hidayati, dalam tulisannya, menganalisis dengan gamblang faktor-faktor maraknya hoax serta alternatif penyelesaiannya.
Menurut perempuan yang akrab disapa Mbak Ana itu, Sebenarnya minat baca masyarakat masih tinggi namun waktu masyarakat banyak tersita untuk media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal akhir-akhir ini banyak beredar buku bagus dan berkualitas namun minat masyarakat untuk membaca tetap saja rendah.
Semakin tinggi hasrat berkomentar di timeline biasanya dipengaruhi hasrat membaca. Mereka biasanya malas untuk membaca berita secara paripurna namun langsung melontarkan komentar-komentar yang asal-asalan Sedangkan rendahnya budaya membaca akan memompa semangat menyebar berita apapun yang telah diterima.
Mbak Ana melanjutkan, penyebab masyarakat  getol menyebarkan berita hoax adalah karena berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat persoalan. Walhasil, masyarakat pengguna internet di Indonesia cenderung suka menyebarkan informasi ke orang lain tanpa lebih dulu memeriksa kebenarannya.
Sementara, seolah ada kebanggaan diri jika menjadi orang pertama atau bagian dari orang yang menyebarkan suatu berita yang nantinya akan menjadi berita viral.
Untuk itu, berita hoax atau berita palsu harus diperangi secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Inisiasi masyarakat membentuk Komunitas Anti Hoax Indonesia atau sejenisnya perlu diapresiasi dan diperkuat agar komunitas tersebut bisa mendorong masyarakatuntuk mencegah atau minimal tidak gampang mempercayai berita-berita hoax.
Juga perlu membuat aturan main perihal dunia online dan media sosial agar pembuat dan penyebar berita palsu atau hoax bisa diberi tindakan hukuman yang setimpal.
Di samping itu harus juga dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca masyarakat, sehingga dengan  menguatnya minat baca diharapkan masyarakat bisa bertindak kritis saat membaca atau memperoleh berita-berita yang belum tentu benar adanya.
Harus menjadikan gemar membaca  sebagai gaya hidup masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Adapaun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pertama adalah memperbanyak ruang baca di tempat publik seperti pusat perbelanjaan, hotel dan lain-lain.
“Perlu diingat bahwa gemar membaca adalah merupakan suatu produk budaya maka untuk pembenahannya perlu waktu lama dan kerja yang terencana dan sifatnya jangka panjang,” pungkas Anggota Komisi D DPRD Jatim itu. [an]
http://www.matahationline.com/berita-darurat-hoax-mbak-ana-tingkatkan-minat-baca-buku.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

DPRD Jatim Minta Mudik 2016 Nol Korban

SIAGAINDONESIA-Bulan Ramadan atau biasa dikenal dengan bulan puasa sudah di depan mata, seperti biasanya diakhir bulan suci itu akan dikuti tradisi mudik lebaran. Terkait hal itu, DPRD Jawa Timur mengingatkan pemprov Jatim agar sejak dini mempersiapkan diri untuk menyongsong arus mudik dan arus balik.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati meminta Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim meningkatkan pelayanan mudik lebaran dengan meningkatkan fasilitas moda transportasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Politisi perempuan PKB ini juga berharap kegiatan mudik gratis bagi warga Jawa Timur bisa terus diselenggarakan. Bahkan kalau perlu jumlah bus maupun rangkaian keretanya ditambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Saya berharap Pemprov bisa menggandeng pihak swasta agar jumlah kendaraan bisa ditingkatkan jumlahnya, dengan begitu warga Jatim yang menikmati mudik secara gratis bisa semakin banyak,” tutur politisi yang akrab disapa Mbak Ana itu.

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Lamongan itu mengingatkan agar pelayanan bagi pemudik mandiri yang tidak bisa ikut program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemprov maupun pihak swasta juga harus maksimal. Termasuk, mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Karena itu, Sekretaris Perempuan Bangsa kabupaten Tuban itu menginginkan ada langkah pro aktif dari Dishub untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap sejumlah ruas jalan yang dalam kondisi rusak. Setelah itu ditindak lanjuti dengan perbaikan jalan, terutama jalur pantai utara (pantura) yang banyak dalam kondisi rusak parah.

“Saya minta Dishub segera melakukan perbaikan jalan seceapatnya, sehingga pada H-7 kondisi jalan sudah dalam keadaan baik. Dengan begitu bisa mengurangi kemacetan serta kecelakaan akibat buruknya jalan. Bahkan saya berharap mudik tahun ini tidak ada satupun korban jiwa,” ujar mantan anggota DPRD Tuban ini. (anang)

Migas Blok Tuban Paska 2018, Apakah Kita Siap?

Oleh : Khozanah Hidayati *) & Ahmad Mustofa **)
Seperti diketahui bahwa lapangan-lapangan migas di bawah operasi JOB Pertamina – Petrochina East Java (JOB PPEJ) akan berakhir masa kontraknya di bulan Februari 2018 mendatang. Lapangan tersebut diantaranya adalah lapangan Mudi di kecamatan Soko Tuban, lapangan Sukowati di kecamatan Kapas dan Bojonegoro kota, lapangan sumber di kecamatan Merakurak Tuban, lapangan Lengowangi di Gresik, lapangan Gondang di Lamongan dan sebagainya. Apakah setelah habis masa kontrak tersebut baik pemerintah kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik, pemerintah maupun kabupaten Lamongan tidak dilibatkan dalam mengelola sumber migas tersebut?
Kalau mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, bahwa kontraktor wilayah kerja sebuah blok migas wajib menawarkan Participating Interest (PI) 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak pertama kali disetujuinya rencana pengembangan lapangan wilayah kerja tersebut oleh pemerintah. Mengacu pada regulasi tersebut di atas tentunya pihak yang akan diserahi untuk meneruskan mengelola lapangan-lapangan migas tersebut baik itu Pertamina ataupun JOB PPEJ mestinya harus mengajak pemerintah kabupaten Tuban, pemerintah kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik maupun pemerintah Lamongan. Mengingat pada awal blok migas ini dikelola sekitar awal tahun 1990-an, pemerintah daerah setempat belum diajak serta dalam mengelola sumber devisa ini.
Kalaupun nanti keempat pemerintah daerah ini diajak serta berpartisipasi dalam participating interest, apakah hanya akan diberikan 10% PI sesuai regulasi yang ada atau diberikan lebih besar untuk lebih bisa memakmurkan masyarakatnya?
Kenapa pemerintah daerah ini harus dilibatkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut baiklan kita tengok kebelakang. Setelah puluhan tahun lamanya lapangan migas Blok Tuban ini berproduksi dan tentunya sudah menghasilkan hasil yang melimpah namun hanya dikelola oleh Pertamina dengan partner joint operation body-nya (mulai dari Santa Fe Energy Resources di tahun 1993-an sampai dengan saat ini yakni Petrochina East Java) tanpa melibatkan pemerintah daerah. Dan dengan adanya landasan hukum UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas maka sudah saatnya partisipasi pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam pengelolaanya atau minimal dalam kepemilikan sahamnya, sehingga masyarakat di daerah-daerah sumur migas beroparasi bisa menikmati hasilnya juga secara maksmimal.

Memang sudah sepatutnya harta kekayaan bumi kita ini dikelola sendiri dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat tanpa membuat kecemburuan sosial. Lebih-lebih sebagai daerah penghasil, sebagai masyarakat terdekat dari sumur minyak ini, sebagai daerah yang mempunyai resiko tinggi jika terjadi sesuatu dengan sumur-sumur migas tersebut, sebagai lingkungan pertama yang terdepan merasakan dampak eksplorasi dan eksploitasi Blok Tuban. Masyarakat di daerah-daerah Tuban, Bojonegoro, Gresik dan Lamonganlah tentunya yang berhak merasakan manfaat besar dari hasil Blok Tuban ini.

Namun faktanya, belumlah demikian. Silahkan berkunjung ke daerah lapangan Mudi di Soko Tuban atau daerah lapangan Sukowati di Bojonegoro untuk melihat kesenjangan dari kekayaan yang disedot dari Blok Tuban ini dan dampak pembangunannya bagi daerah setempat masih sangat minim.

Nah, saat perpanjangan kontrak di tahun 2018 nanti adalah saatnya pemerintah-pemerintah daerah tersebut dilibatkan dalam penguasaan maupun pengelolaan ladang migas ini. Sehingga hasil maksimal bisa dirasakan oleh masyrakat di daerah lokasi tambang migas tersebut, baik dari pembagian bagi hasil merujuk ke Participating Interest menurut UU no. 22 tahun 2001 maupun lewat skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas merujuk kepada UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Skema Participating Interest Antar Pemerintah Daerah?
Mengingat letak Blok Tuban ini yang meliputi beberapa daerah kabupaten, yakni Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik, sementara hasil produksi migas dari tipa-tiap sumur di daerah masing-masing berbeda-beda maka skema pembagian participating interest tiap kabupaten harus dirumuskan secara adil dan bijaksana. Pembagian PI-nya bisa berdasarkan lokasi lapangan berada atau bisa juga berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan terhadap proyeksi hasil produksi migasnya.
Sebagai bahan pertimbangan berikut adalah besaran produksi migas masing-masing lapangan dan juga keberadaan peralatan pengolahnnya. Saat ini JOB PPEJ mengelola sumur-sumur migas di lapangan Sukowati di daerah Bojonegoro dengan hasil produksi minyak sekitar 20 ribu barel perhari (dari sumber yang valid namun minta dirahasiakan jati dirinya), dan potensi cadangan yang ada masih cukup besar. Sementara untuk lapangan Mudi di daerah Tuban menghasilkan minyak sekitar 2 ribuan barel perhari, dan cadangan yang ada utamanya di lapangan East Mudi masih belum diekploitasi. Sedangkan untuk sumur Sumber di daerah Merakurak Tuban berpotensi menghasilkan gas dan condensate.
Untuk produksi dari lapangan Lengowangi di Gresik, sumur Lengowangi #2 berproduksi secara intermitten kurang dari lima ratus barel per hari dan Lengowangi #1 berproduksi gas sebesar sekitar 5,5 mmscfd (million metric sequar feed per day). Dimana untuk minyak akan dikirim terlebih dahulu ke lapangan Mudi di Tuban untuk diolah selanjutnya dikirim ke FSO di lepas pantai Tuban. Sedangkan untuk hasil gas akan langsung dikirim ke pelanggan di sekitar Grersik. Sedangkan untuk sumur-sumur migas di daerah kabupaten Lamongan seperti sumur Gondang #1 dan Gondang #2 sudah tidak berproduksi (dry well).
Di samping perihal letak kepala sumur seperti digambarkan diatas (seperti pola pembagian DBH Migas), pola pembagian Participating Interest juga harus memperhatikan besarnya resiko yang ditanggung oleh masing-masing daerah yang ditempati sumur-sumur migas tersebut maupun yang dilalui jaringan pipa penyalur migas dari lapangan-lapangan tersebut maupun daerah yang ditempatai istalasi peralatan pengolahan migas. Misalnya untuk minyak dari lapangan Sukowati di Bojonegoro pengolahanya dilakukan di lapangan Mudi di daerah Tuban dan juga setelah diolah akan dikirim ke FSO (Flaoting Storage and Offloading) di lepas pantai Tuban untuk selanjutnya dijual ke konsumen. Sehingga resiko jika ada pencemaran lingkungan ataupun kebocoran gas H2S / Hydrogen Sulfida (kandungan H2S dari sumur-sumur Sukowati ini cukup tinggi) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan alat produksi atau pipa penyalur minyak dari lapangan Sukowati ditanggung oleh kabupaten Bojonegoro dan juga oleh kabupaten Tuban.
Skema kepemilikan dan pengelolaan Participating Interest tersebut, tentunya akan lebih afdhol lagi kalau sekiranya melibatkan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, sehingga hal-hal yang bersifat ada benturan kepentingan antar pemerintah kabupaten bisa ditarik ke atas dan nantinya menjadi ranah pemerintah propinsi Jawa Timur untuk mensolusikannya.
Pengelolaan Participating Interest?
Pada saat kontrak pengelolaan blok migas Blok Tuban tersebut berakhir, sebagaimana peraturan perundang-undangan di bidang migas mengatur mengenai hak partisipasi, maka sudah semestinya pemerintahan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapatkan hak pemilikan dan pengelolaan blok migas tersebut.

Namun mengingat bisnis migas di sektor hulu cukup sekali padat modal dan penuh resiko, maka tentunya nilai dana yang harus di setor oleh masing-masing pemerintah daerah yang terlibat juga akan sangat besar. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi keuangan daerah tersebut kalau sekiranya dana yang akan disetor diambilkan dari pos-pos di APBD daerah bersangkutan.

Kalau sekiranya dana tersebut akan ditanggung oleh pihak ketiga (swasta nasional) yang diajak bekerja sama oleh pemerintah daerah tersebut, tentunya hal ini akan menimbulkan resiko kongkalikong antara pemerintah daerah dan pihak swasta tersebut kalau dasar penunjukan kerjasamanya tidak lewat tender yang fair dan transpoaran. Seperti telah terjadi di daerah Bangkalan Madura antara BUMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan PT Media Karya Sentosa (MKS), dimana mantan bupati Bangkasal Fuad Amin sudah menajdi tersangka oleh KPK karena kasus kerjasama jual beli gas dari jatah BUMD setempat.

Untuk menghindari kasus seperti di atas, sebaiknya BUMD pemerintah daerah setempat melakukan tender kerjasama dengan pihak ketiga (swasta nasional) secara fair dan transparan. Atau bahkan pihak BUMD menyerahkan sepenuhnya dana setoran untuk participating interest ini kepada Pertamina. Sehingga pihak pemerintah daerah tidak terbebani dana yang harus disetor. Namun dana yang disetor akan dipinjami oleh Pertamina dan selanjutnya dana setoran tersebut akan dikembalikan dengan cara dipotongkan dari dana deviden tiap tahunnya. Sehinga dengan cara terakhir ini resiko bisnis tidak ditangung oleh pemerintah daerah dan hanya ditanggung oleh Pertamina sebagai institusi bisnis.

Dengan adanya participating interest seperti yang dibicarakan di atas, semoga warga masyarakat di daerah-daerah Blok Migas Tuban berada akan lebih bisa menikmati hasil dari eksporasi dan eksploitasi migas dari pada seperti selama ini yang hanya mengandalkan DBH (dana Bagi Hasil Migas) yang sangat kecil jumlahnya.

Agar pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham dan pengelolaan Blok Migas Tuban tersebut bisa direalisasikan dengan adil dan bijaksana, maka para pemangku kepentingan di daerah-daerah tersebut harus, pertama melakukan diskusi bersama antar daerah untuk menyamakan persepsi bagaimana sebaiknya komposisi dan besaran PI yang akan diminta kepada pemerintah pusat. Kedua secara bersma-sama menjemput bola ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKKMIGAS dan Pertamina. Ketiga melakukan persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan mengelola PI tersebut di masing-masing daerah. Sehingga pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham di pengelolaan migas Blok Tuban bisa terlaksana secara maksimal dan membawa kesejahteraan masyarakat secara maksimal pula dan juga membawa keadilan, semoga. (KH, 25 Maret 2014).

*) Khozanah Hidayati: Anggota DPRD Jatim, Fraksi PKB

**) Ahmad Mustofa: Anggota Society of Petroleum Engineers (SPE), tinggal di Tuban

“Mi’raj” Nabi, “Mi’raj” Kita

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

ADA dua peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad yang patut dipikirkan kembali oleh pengikutnya. Pertama, peristiwa ketika Nabi menyingkir dari keriuhrendahan kehidupan ramai di Mekkah, lalu bersamadi atau takhannuts di Goa Hira selama sekitar tiga bulan. Di ujung samadinya, Nabi menerima wahyu dari Allah hingga 23 tahun sesudahnya. Wahyu itu lalu dikumpulkan menjadi sebuah mushaf, dan dikenal sebagai Quran. Itulah kitab suci yang menjadi pegangan hidup umat Islam sepanjang zaman. Peristiwa kedua adalah Isra’ dan Mi’raj. Isra’, perjalanan Nabi di malam hari dari Mekkah hingga ke Jerusalem. Mi’raj, perjalanan lanjutan dari Jerusalem menuju ke langit tujuh, diteruskan ke suatu puncak yang disebut Sidratul Muntaha. Konon, pada saat itulah Nabi bertemu Allah, dan menerima ajaran tentang shalat lima waktu.
Peristiwa takhannuts atau samadinya Nabi amat penting, karena menandai dimulainya suatu karya kenabian pertama. Tugas utama kenabian yang dipikul Nabi adalah melakukan transformasi masyarakat menuju cita ideal yang dikehendaki Allah. Karier kenabian yang ditempuh Nabi selama 23 tahun sebetulnya dimulai dengan suatu tindakan soliter yang sepi dan terpisah dari riuh rendah kehidupan masyarakat ramai, yaitu renungan dan samadi.

Memutihkan Korupsi

Oleh : Mahfud MD

Ada fakta yang menggidikkan yang tampaknya membuat kita hampir frustrasi, yakni korupsi bukan hanya tidak bisa diberantas, melainkan semakin menggila dan meluas. Kalau dulu korupsi terjadi pada tingkat implementasi APBN dalam bentuk proyek-proyek, sekarang korupsi terjadi sejak penyusunan rancangan APBN.

Oknum pemerintah dan anggota DPR bekerja sama melakukan korupsi saat pembahasan Rancangan UU-APBN. Sudah banyak yang dijatuhi hukuman dan sedang diproses dalam kasus ini. Kalau dulu pada umumnya korupsi dengan miliaran atau ratusan juta rupiah sudah sangat menghebohkan, sekarang ini korupsi yang menghebohkan hanya korupsi yang mencapai ratusan miliar dan triliunan. Korupsi miliaran atau ratusan juta sudah dianggap berita biasa dan kita bersikap permisif atasnya.

Kalau dulu korupsi dilakukan secara kolutif oleh pengusaha hitam dan pejabat- pejabat pemerintahan (eksekutif), sekarang ini korupsi sudah dilakukan secara hampir merata oleh para pejabat di lingkungan legislatif, yudikatif, tingkat pusat, dan daerah. Semakin banyak kita meributkan korupsi, semakin banyak pula korupsi terjadi.

Jokowi X Jokuwi

Oleh : Dhimam Abror Djuraid

Di jagat kesenian ketoprak ada nama-nama pelawak yang khas dan lucu, seperti Joleno, Jogelo, Jorono, Jolewo, dan Joisin. Nama-nama yang rada kurang lazim ini adalah nama-nama pelawak khas ciptaan grup ketoprak “Siswo Budoyo”, sebuah kelompok ketoprak pioneer asal Tulungagung, Jawa Timur, yang tetap menjaga eksistensi sampai sekarang.

Kartini: Perempuan di Balik Pergerakan Kebangsaan

135 Tahun Kartini
ASATUNEWS – Senin ini, 21 April 2014, usia Kartini seandainya masih hidup adalah 135 tahun. Karena, perempuan hebat ini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah.

Ibu dan Pemberantasan Korupsi

Kasus korupsi yang melibatkan perempuan sebagai pelaku memunculkan pandangan negatif di kalangan masyarakat. Peran perempuan di keluarga diyakini akan pincang dan menularkan prilaku rasuah kepada anak.

Film Sang Kyai dan Politik Kaum Sarungan

Koran SINDO

Senin,  3 Juni 2013  −  09:22 WIB

MARWAN JAFAR

Film bertajuk Sang Kyai yang disutradarai oleh Rako Prijanto ini menarik untuk kita cermati. Film kolosal ini tak hanya menjadi tontonan yang menyuguhkan fakta sejarah, namun sekaligus menjadi tuntunan bagi generasi sekarang dan masa mendatang.
Film berdurasi sekitar 2,5 jam ini mampu membawa suasana batin kita ke masa lampau. Suasana alam pedesaan yang sederhana dan tenang. Mayoritas kaum santri Nahdliyin (kaum sarungan) yang tinggal di pedesaan itu mulai terusik. Berbagai tekanan dari bangsa kolonial, baik secara sosial, politik dan ekonomi tak terbendung lagi.
Potret dunia kelam di bawah hegemoni kolonial inilah yang menumbuhkan kesadaran ideologis dalam diri Hadratussyeikh Hasyim Asy’ari sebagai representasi kaum muda dan kaum sarungan melawan segala bentuk kolonialisme. Semangat ideologi kebangsaan ini juga yang membangkitkan sikap perlawanan vis a vis kaum sarungan terhadap bangsa penjajah.

Bergurulah Kepada Nelayan Jepang

Untuk masakan Jepang, kita tahu bahwa ikan salmon akan lebih enak untuk dinikmati jika ikan tersebut masih dalam keadaan hidup saat hendak diolah untuk disajikan. Jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ikan salmon yang sudah diawetkan dengan es.

Itu sebabnya para nelayan selalu memasukkan salmon tangkapannya ke suatu kolam buatan agar dalam perjalanan menuju daratan salmon-salmon tersebut tetap hidup. Meskipun demikian pada kenyataannya banyak salmon yang mati di kolam buatan tersebut.
Bagaimana cara mereka menyiasatinya?
Para nelayan itu memasukkan seekor hiu kecil di kolam tersebut. Ajaib..!!
Hiu kecil tersebut “memaksa” salmon-salmon itu terus bergerak agar Jangan, sampai dimangsa..
Akibatnya jumlah salmon yang mati justru menjadi sangat sedikit..!!

Kisah Inspiratif : Pekerjaan Dengan Bayaran Tertinggi

by Dadang Kadarusman

“Gaji yang kita terima, belum tentu sesuai harapan. Sedangkan imbalan disisi TUHAn, pasti memuaskan..”

Slip gaji diklasifikasikan sebagai dokumen confidential. Anda tentu tidak ingin orang lain mengetahui angka-angka yang tertulis dalam kertas slip gaji Anda, bukan? Kepada suami atau istri, mungkin tidak keberatan untuk memperlihatkannya. Tetapi kepada orang lain? Tentu tidak. Anehnya, kadang kita tergoda oleh rasa ingin tahu terhadap angka-angka yang tertera dalam slip gaji orang lain.

Memang, Anda tidak bakal membuang-buang waktu untuk mengintipnya, apalagi secara paksa meminta orang lain memperlihatkannya. Tapi, jika ada kesempatan untuk melihatnya boleh jadi kosa kata yang kita gunakan berbunyi ‘kenapa tidak?’. Lantas seandainya Anda ‘berhasil’ mengetahui slip gaji orang lain, apakah hal itu akan berdampak positif bagi Anda ataukah malah sebaliknya?

Adasebuah kejadian menarik. Seorang manager secara tidak sengaja menemukan selembar kertas yang tergeletak dalam tray mesin foto copy kantornya. Untuk menggunakan mesin fotocopy itu dia harus memindahkan kertas ‘tak bertuan’ itu. Ketika meraihnya, dia menyadari jika kertas itu berisi data tentang gaji manager lain yang baru saja di hire dari perusahaan lain. Secara tidak sengaja pula, terlihatlah angkanya. Dibandingkan dengan gajinya sendiri, beda berkali-kali lipat. Sejak saat itu, dia tidak bisa melupakan bahwa ternyata gaji yang selama ini diterimanya berbeda jauh dari kolega barunya. Dibawah deraan ‘informasi’ yang mengejutkan itu, sang manager memiliki 2 pilihan; menghadap atasannya untuk meminta kenaikan gaji, atau memendam rasa kesal atas perbedaan gaji dengan orang baru yang belum tentu kerjanya bagus itu. Sang manager tidak mengambil kedua pilihan itu. Dia tetap mengingat kejomplangan itu, namun tidak membiarkannya berpengaruh buruk bagi perasaan dan perilakunya. Dia terus saja bekerja sebagaimana biasanya. Beberapa waktu kemudian, dia mendapatkan lebih banyak kepercayaan dan pendapatan hingga jauh melampaui angka orang lain yang pernah dilihatnya itu.

Tragedi Libya, Pelajaran Berharga Bagi Kita

Oleh Sri Endang Susetiawat

Tragis! Sangat tragis! Akhir dari perjalanan hidup Khadafi yang sangat tragis! Terus diburu oleh rakyatnya sendiri, saat ketemu langsung ditembak, ditangkap, lalu dipukuli rame-rame, diinjak-injak, kemudian rambutnya ditarik, diseret-seret dengan menggunakan mobil, hingga menemui ajalnya. Anak-anaknya, dan para pengawal setianya pun mengalami nasib tragis yang nyaris serupa.

Wow..! Luar biasa…. kejam, dan –maaf- tidak beradab! Meskipun, kita tahu bahwa selama empat dekade Khadafi berkuasa sebagai diktator telah banyak melakukan tindakan kejam dan tidak berperikemanusiaan pada rakyatnya sendiri yang dianggap sebagai lawan politiknya. Singkatnya, nasib tragis kematian Khadafi dianggap sebagai karma yang sepadan atas perbuatannya sendiri.

Benarkah demikian? Entahlah, nalar dan nurani ini tetap saja tidak bisa membenarkan aksi-aksi biadab seperti itu. Amat mungkin, karena kita telah berada di suatu zaman modern, dimana cara-cara penyelesaian konflik tidak lagi berpatokan pada era zaman dahulu. Kekuasaan harus direbut melalui cara-cara kekerasan, pertumpahan darah dan bumi hangus atas mereka yang dianggap musuh.

Tentu saja, masyarakat Indonesia pernah mengalami masa-masa seperti itu. Ambillah contoh, pada masa-masa zaman Kerajaan dahulu, dimana perebutan tahta kerajaan harus melalui aksi peperangan hingga tetes darah penghabisan. Selanjutnya, pertengahan tahun 60-an, adalah proses peralihan kekuasaan dari Orla ke Orba yang cukup membawa korban di masa Indonesia modern, pada masa seperempat tahun Indonesia merdeka. Meski terbatas, jelang kejatuhan penguasa Orde Baru pun sempat diwarnai oleh jatuhnya korban di kalangan rakyat.

Ini Air Untuk Insinyur

Kisah Nyata. “Air ini hanya khusus untuk insinyur” Di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Arab Saudi, di akhir tahun40-an. Seorang pegawai rendahan, remaja lokal asli Saudi, kehausan dan bergegas mencari air untuk menyiram tenggorokannya kerin. Ia begitu gembira ketika melihat air dingin yang tampak didepannya dan bersegera mengisi air dingin ke dalam gelas. Belum sempat ia minum, tangannya terhenti oleh sebuah hardikan: “Hei, kamu tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk insinyur” Suara itu berasal dari mulut seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut.

Identitas Lokal

Siapa yang menentukan bahwa sesuatu berskala lokal atau global itu? Ini kategorisasi objektif, apa adanya, tanpa muatan kepentingan politik, bisnis dan lain-lain?

Tunggu.Dalam perkara ini,saya tak terlalu percaya pada apa yang disebut ‘motif baik’. Larangan etis agar kita tak berprasangka buruk pada pihak lain, bagi saya juga tidak relevan. Kita justru harus berprasangka buruk di tengah permainan dunia yang juga buruk ini. ‘Sangka baik’,‘khusnudhon’, malah menjadi naif sekali.Kategori ‘lokal’ dan ‘global’ itu jelas lebih merupakan sebuah tipu daya licik.

Semangat “Gambaru”

Oleh : Jansen Sinamo

Kita sedang menyaksikan bangsa Jepang menghadapi bencana: gempa, tsunami, dan nuklir sekaligus.

Lewat televisi, Facebook, dan Twitter, kita tahu seluruh dunia memuji mereka karena terlihat bagaimana Pemerintah Jepang yang terus mengobarkan semangat dengan tenang dan tidak emosional, bekerja tenang dan teratur, meminta warga tetap waspada, mengimbau warga bahu-membahu menghadapi bencana, termasuk menghemat listrik dan makanan, serta meminta maaf karena terpaksa harus melakukan pemadaman listrik bergilir.

Say YES to GAMBARU

By Rouli Esther Pasaribu

Terus terang aja, satu kata yang bener2 bikin muak jiwa raga setelah tiba di Jepang dua tahun lalu adalah : GAMBARU alias berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan.
Muak abis, sumpah, karena tiap kali bimbingan sama prof, kata-kata penutup selalu :
motto gambattekudasai (ayo berjuang lebih lagi), taihen dakedo, isshoni gambarimashoo (saya tau ini sulit, tapi ayo berjuang bersama-sama),
motto motto kenkyuu shitekudasai (ayo bikin penelitian lebih dan lebih lagi).

Perempuan Bukan Hanya Peran Domestik

Oleh :
Ari Kristianawati
Guru SMAN 1, Sragen, Jawa Tengah.

Hak partisipasi perempuan dalam politik Indonesia, telah diatur undang-undang. Dan terbukti, memperoleh perhatian masyarakat pemilih. Hal itu disebabkan pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki. Apalagi perempuan jarang sekali menelantarkan hak pilihnya. Sedikit sekali yang golput. Partai-partai besar yang lolos electoral threshold (ET) pada pemilu 2009 lalu, terbukti mengakomodasi perempuan menjadi calon legislatif.

Pesan Jama’ah Facebookiyah Untuk HUDANOOR

Oleh : Darsono
Kalau kita mau mengengok di fb “Hudanoor Huda Noornahar” ada banyak pesan yang ditulis didindingnya, mereka anak-anak muda yang tanpa malu-malu berani mengurai unek-uneknya, yang berisi harapan, impian, keinginan dan cita-cita agar esok hari tuban menjadi lebih baik. Mereka ini generasi baru yang memiliki wadah untuk mengekspresikan apa yang mereka tatap dan alami setiap hari.

Generasi facebooker’s ini tentu berbeda dengan generasi sebelumnya yang tidak mampu menikmati kenikmatan berselancar di dunia maya, menjelajah informasi yang sudah tanpa batas, mendengar kabar dari negeri seberang dalam sekejab, membandingkan apa yang terjadi diluar dengan kenyataan yang terjadi disekelilingnya. Mereka ini generasi-generasi baru yang lahir dari kemudahan mengaskses teknologi informasi.

Bila kita baca satu-persatu pesan yang ditulis, ada banyak harapan dan impian sekaligus keresahan, semuanya merefleksikan kondisi yang tengah meraka alami dan rasakan. Saya berharap Pak kaji Huda mendengar harapan dan impian generasi facebooker’s ini.

Prinsip-prinsip Kepemimpinan HUDANOOR

Setelah Fatwa Kiai itu Dipatuhi
Setelah mematuhi fatwa kiai, dan melaksanakan perintah Allah SWT, H. Fathul Huda (Cabup Tuban yang berpasangan dengan cawabup IR. Noor Nahar Husein, dan pasangan ini biasa disingkat HUDANOOR) akan mengembangkan empat kultur dalam kepemimpinannya, yaitu tentang kesejahteraan, kedamaian, mapan dalam urusan ekonomi, sehat jasmani dan rohani. Inilah penuturannya :

TASAMUKH
Ada empat kultur yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah Tasamukh atau toleransi. Artinya saya tidak akan mengembangkan budaya atau manajemen konflik. Yang akan saya kembangkan adalah manajemen kebersamaan, yakni toleransi lintas agama, lintas golongan, lintas etnis, lintas partai, dalam urusan muammalat dan muasyarah.

Nabi Palsu, Sikap Nabi, dan Ahmadiyah

Oleh : Akhmad Sahal, KADER NU, KANDIDAT PHD UNIVERSITAS PENNSYLVANIA

Pada tahun kesepuluh Hijriah, Nabi Muhammad SAW menerima surat dari seseorang yang mengaku jadi nabi. Namanya Musailamah bin Habib, petinggi Bani Hanifah, salah satu suku Arab yang menguasai hampir seluruh kawasan Yamamah (sekarang sekitar Al-Riyad). Dalam suratnya, Musailamah berujar: “Dari Musailamah, utusan Allah, untuk Muhammad, utusan Allah. Saya adalah partner Anda dalam kenabian. Separuh bumi semestinya menjadi wilayah kekuasaanku, dan separuhnya yang lain kekuasaanmu….”
Seperti dituturkan ahli tafsir dan sejarawan muslim terkemuka pada abad ketiga Hijriah, Imam Ibn Jarir Al-Tabari (838-923), dalam kitabnya Tarikh al-Rusul wa al-Muluk (Sejarah Para Rasul dan Raja) atau yang dikenal sebagai Tarikh al-Tabari, Musailamah bukanlah sosok yang sepenuhnya asing bagi Nabi. Beberapa bulan sebelum berkirim surat, Musailamah ikut dalam delegasi dari Yamamah yang menemui beliau di Madinah dan bersaksi atas kerasulannya. Delegasi inilah yang kemudian membawa Islam ke wilayah asal mereka dan membangun masjid di sana.

Penampakan UFO di Pantai Tuban

Dengan ramainya berita perihal adanya Crop Circle di daerah Sleman dan Bantul Jogyakarta dalam minggu ini, otomatis akan disangkut pautkan dengan adanya makhluk luar angkasa atau yang biasa disebut UFO (unidenfied Flaying Object).

Setelah berselancar di dunia maya ini ternyata di daerahku Tuban juga konon pernah ada penampakan UFO yang dilaporkan oleh seseorang kepada komunitas BETA UFO pada tahun 2008. Beritanya saya paparkan dibawah (kalau mau langsung ke TKP bisa dilihat disini).

Laporan ini diterima dari Sdr. Admiranto Wijayadi, seorang ilustrator yang tinggal di Jakarta. Laporan dikirimkan ke milis BETA-UFO pada tanggal 16 Oktober 2008. Berikut adalah laporannya setelah diedit seperlunya.

Inilah Surat E.S. Ito Kepada Firman Utina Dkk

Surat Sang pengarang Novel “Negara Kelima” dan “Rahasia Meede” yang cukup terkenal tersebut kepada Kapten Kesebelasan Nasional Kita Firman Utina cukup bagus dengan pemilihan kata-katanya yang runtut dan pas. Apalagi substasi suratnya sangat mengena dan tidak provokatif dan bahkan mengembalikan arti fungsi sepak bola kepada makna asalnya yang jauh dari pencitraan dan politisasi ataupun nasionalisme untuk menggganyang tetangga dan sahabat dekat kita Malaysia.

Karena untuk mengakses langsung ke blog E.S. Ito (shttp://itonesia.com) sangat susah karena lagi diburu banyak orang untuk membacanya, maka di bawah ini saya tuliskan kembali suratnya. Semoga bisa juga menginspirasi kita semua.

Ibu, Pengorbanan dan Peradaban

Refleksi Hari Ibu

Oleh Mohammad Takdir Ilahi

Melalui peringatan Hari Ibu pada 22 Desember ini, kita diajak merefleksikan diri untuk mengingat betapa besar perjuangan seorang perempuan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan ketulusan hati dan tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, ia rela berkorban demi kehidupan dan keselamatan anak tercintanya. Sungguh mulia hati seorang perempuan. Dengan kekuatan batin dan ikatan emosionalnya, ia berani mempertaruhkan kehidupannya sendiri.

Ketika seorang ibu (perempuan) akan melahirkan, ia merasakan suatu penderitaan yang sangat mendalam. Di samping berusaha untuk melahirkan anaknya, ia juga berharap bahwa dirinya bisa selamat dari ancaman maut yang sedang menunggunya. Bagi seorang ibu (perempuan) yang akan melahirkan, baginya hanya ada dua pilihan, yaitu hidup atau mati.

Perempuan Harus Berpolitik dan Turut Mengambil Kebijakan

Jakarta – Banyak kebijakan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, mendiskriminasi perempuan. Hal itu terjadi karena para pembuat kebijakan, yang didominasi laki-laki, tidak memiliki gambaran bagaimana melindungi dan memajukan perempuan. Perempuan harus berpolitik masuk parlemen.

“Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimmya pada selang waktu pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.” Demikian bunyi salah satu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat.

Apakah kedua peraturan daerah tersebut melindungi perempuan? Mungkin penyusunnya ingin melindungi perempuan, namun tidak memiliki bayangan bagaimana cara melindungi perempuan dari kejahatan seksual. Akibatnya aturan yang dihasilkan menjadi diskriminatif. Dalam aturan itu, stigma bahwa perempuan adalah penyebab tindakan maksiat diformalkan.

Problematika Pemilukada Pasca Amandemend UUD 1945

oleh: Rudhi Achsoni. S.H.,LL.M. *

Sejarah dan Perkembangan Proses Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan yang kemudian diganti yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengalami beberapa perkembangan, salah satu perkembangan yang dapat kita amati yaitu pada pasal 56 ayat (1) UU. 32/2004, yang berbunyi kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Koruptor itu Kafir

Judul di atas saya pinjam dari sebuah buku hasil kajian fikih para ahli agama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Selama ini wacana publik tentang korupsi selalu merujuk pandangan sekuler yang menyebut korupsi itu bertentangan dengan etika dan moralitas publik.

Korupsi juga dinilai mengingkari prinsipprinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan rasionalitas birokrasi pemerintahan modern. Agar gema kecaman pada praktik korupsi makin meluas dan punya resonansi yang kuat,pandangan mengenai korupsi dari perspektif agama perlu disuarakan lebih keras lagi.Perlu kerja kolektif dari berbagai kelompok sosial dan komunitas agama untuk terus melakukan kampanye publik melawan korupsi yang sudah sedemikian akut.

Pilih Nyawa atau Devisa?

Musibah yang menimpa Sumiati dan Kikim sekali lagi menampar wajah Indonesia. Walau sudah terlambat, kita harus berseru, ”Cukup!” Ini sudah cukup.

Dari waktu ke waktu persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) selalu klasik dan berputar-putar di wilayah yang itu-itu juga. Di satu sisi para TKI kita sebut pahlawan devisa. Namun, anehnya, di sisi lain para pahlawan ini diperlakukan dengan cara yang tak manusiawi. Di bandara koruptor bisa melenggang bebas di karpet merah, sementara TKI harus ”disterilkan” melalui terminal dan lawang khusus.

Kita sering menilai TKI dari segi ekonomi yang merendahkan martabat kemanusiaan. Secara salah kaprah kita mengamini ungkapan negara lain mengekspor produk, Indonesia mengekspor babu. Ungkapan ini sungguh melecehkan sumbangsih besar para TKI. Bahwa sumbangan devisa dari TKI sangat besar adalah fakta yang sama-sama kita ketahui.

Redefinisi Raqabah

Penemuan Codec Hammurabi (Babylonia) mempertegas bahwa dokumen hukum tertulis pertama dalam sejarah umat manusia telah mencantumkan pasal tentang perbudakan manusia. Sampai memasuki abad 6 Masehi, menjelang kenabian Muhammad SAW, perbudakan masih menjadi tradisi di kawasan negara-negara Arab.

Pasca kenabian akhir, disebabkan oleh kegagalan para ulama dalam memahami hakekat hukum Islam, hingga kini tradisi perbudakan dilestarikan oleh bangsa Arab. Kesalahan paling fatal ketika beberapa ulama di Timur Tengah masih melegalkan perbudakan atas nama hukum Islam.