Archive for category Artikel Menarik

​Darurat Hoax, Mbak Ana: Tingkatkan Minat Baca Buku

TUBAN, Matahati Online – Indonesia darurat hoax. Hal itu terbukti dengan semakin besarnya kegaduhan nasional yang muncul baru-baru ini. Persoalan itu sangat serius untuk dicari akar masalahnya sehingga dapat menemukan formula penyelesaian sejak dini.

Bendahara FPKB DPRD Jatim Khozanah Hidayati, dalam tulisannya, menganalisis dengan gamblang faktor-faktor maraknya hoax serta alternatif penyelesaiannya.
Menurut perempuan yang akrab disapa Mbak Ana itu, Sebenarnya minat baca masyarakat masih tinggi namun waktu masyarakat banyak tersita untuk media sosial dibandingkan membaca buku. Padahal akhir-akhir ini banyak beredar buku bagus dan berkualitas namun minat masyarakat untuk membaca tetap saja rendah.
Semakin tinggi hasrat berkomentar di timeline biasanya dipengaruhi hasrat membaca. Mereka biasanya malas untuk membaca berita secara paripurna namun langsung melontarkan komentar-komentar yang asal-asalan Sedangkan rendahnya budaya membaca akan memompa semangat menyebar berita apapun yang telah diterima.
Mbak Ana melanjutkan, penyebab masyarakat  getol menyebarkan berita hoax adalah karena berkaitan dengan penggunaan teknologi yang tidak dibarengi dengan budaya kritis melihat persoalan. Walhasil, masyarakat pengguna internet di Indonesia cenderung suka menyebarkan informasi ke orang lain tanpa lebih dulu memeriksa kebenarannya.
Sementara, seolah ada kebanggaan diri jika menjadi orang pertama atau bagian dari orang yang menyebarkan suatu berita yang nantinya akan menjadi berita viral.
Untuk itu, berita hoax atau berita palsu harus diperangi secara bersama antara pemerintah dan masyarakat. Inisiasi masyarakat membentuk Komunitas Anti Hoax Indonesia atau sejenisnya perlu diapresiasi dan diperkuat agar komunitas tersebut bisa mendorong masyarakatuntuk mencegah atau minimal tidak gampang mempercayai berita-berita hoax.
Juga perlu membuat aturan main perihal dunia online dan media sosial agar pembuat dan penyebar berita palsu atau hoax bisa diberi tindakan hukuman yang setimpal.
Di samping itu harus juga dilakukan upaya untuk menaikkan minat baca masyarakat, sehingga dengan  menguatnya minat baca diharapkan masyarakat bisa bertindak kritis saat membaca atau memperoleh berita-berita yang belum tentu benar adanya.
Harus menjadikan gemar membaca  sebagai gaya hidup masyarakat baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Adapaun langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pertama adalah memperbanyak ruang baca di tempat publik seperti pusat perbelanjaan, hotel dan lain-lain.
“Perlu diingat bahwa gemar membaca adalah merupakan suatu produk budaya maka untuk pembenahannya perlu waktu lama dan kerja yang terencana dan sifatnya jangka panjang,” pungkas Anggota Komisi D DPRD Jatim itu. [an]
http://www.matahationline.com/berita-darurat-hoax-mbak-ana-tingkatkan-minat-baca-buku.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Iklan

Tinggalkan komentar

DPRD Jatim Minta Mudik 2016 Nol Korban

SIAGAINDONESIA-Bulan Ramadan atau biasa dikenal dengan bulan puasa sudah di depan mata, seperti biasanya diakhir bulan suci itu akan dikuti tradisi mudik lebaran. Terkait hal itu, DPRD Jawa Timur mengingatkan pemprov Jatim agar sejak dini mempersiapkan diri untuk menyongsong arus mudik dan arus balik.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Khozanah Hidayati meminta Pemprov dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim meningkatkan pelayanan mudik lebaran dengan meningkatkan fasilitas moda transportasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Politisi perempuan PKB ini juga berharap kegiatan mudik gratis bagi warga Jawa Timur bisa terus diselenggarakan. Bahkan kalau perlu jumlah bus maupun rangkaian keretanya ditambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Saya berharap Pemprov bisa menggandeng pihak swasta agar jumlah kendaraan bisa ditingkatkan jumlahnya, dengan begitu warga Jatim yang menikmati mudik secara gratis bisa semakin banyak,” tutur politisi yang akrab disapa Mbak Ana itu.

Anggota Dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Lamongan itu mengingatkan agar pelayanan bagi pemudik mandiri yang tidak bisa ikut program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemprov maupun pihak swasta juga harus maksimal. Termasuk, mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Karena itu, Sekretaris Perempuan Bangsa kabupaten Tuban itu menginginkan ada langkah pro aktif dari Dishub untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap sejumlah ruas jalan yang dalam kondisi rusak. Setelah itu ditindak lanjuti dengan perbaikan jalan, terutama jalur pantai utara (pantura) yang banyak dalam kondisi rusak parah.

“Saya minta Dishub segera melakukan perbaikan jalan seceapatnya, sehingga pada H-7 kondisi jalan sudah dalam keadaan baik. Dengan begitu bisa mengurangi kemacetan serta kecelakaan akibat buruknya jalan. Bahkan saya berharap mudik tahun ini tidak ada satupun korban jiwa,” ujar mantan anggota DPRD Tuban ini. (anang)

Tinggalkan komentar

Migas Blok Tuban Paska 2018, Apakah Kita Siap?

Oleh : Khozanah Hidayati *) & Ahmad Mustofa **)
Seperti diketahui bahwa lapangan-lapangan migas di bawah operasi JOB Pertamina – Petrochina East Java (JOB PPEJ) akan berakhir masa kontraknya di bulan Februari 2018 mendatang. Lapangan tersebut diantaranya adalah lapangan Mudi di kecamatan Soko Tuban, lapangan Sukowati di kecamatan Kapas dan Bojonegoro kota, lapangan sumber di kecamatan Merakurak Tuban, lapangan Lengowangi di Gresik, lapangan Gondang di Lamongan dan sebagainya. Apakah setelah habis masa kontrak tersebut baik pemerintah kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik, pemerintah maupun kabupaten Lamongan tidak dilibatkan dalam mengelola sumber migas tersebut?
Kalau mengacu kepada UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, bahwa kontraktor wilayah kerja sebuah blok migas wajib menawarkan Participating Interest (PI) 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak pertama kali disetujuinya rencana pengembangan lapangan wilayah kerja tersebut oleh pemerintah. Mengacu pada regulasi tersebut di atas tentunya pihak yang akan diserahi untuk meneruskan mengelola lapangan-lapangan migas tersebut baik itu Pertamina ataupun JOB PPEJ mestinya harus mengajak pemerintah kabupaten Tuban, pemerintah kabupaten Bojonegoro, pemerintah kabupaten Gresik maupun pemerintah Lamongan. Mengingat pada awal blok migas ini dikelola sekitar awal tahun 1990-an, pemerintah daerah setempat belum diajak serta dalam mengelola sumber devisa ini.
Kalaupun nanti keempat pemerintah daerah ini diajak serta berpartisipasi dalam participating interest, apakah hanya akan diberikan 10% PI sesuai regulasi yang ada atau diberikan lebih besar untuk lebih bisa memakmurkan masyarakatnya?
Kenapa pemerintah daerah ini harus dilibatkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut baiklan kita tengok kebelakang. Setelah puluhan tahun lamanya lapangan migas Blok Tuban ini berproduksi dan tentunya sudah menghasilkan hasil yang melimpah namun hanya dikelola oleh Pertamina dengan partner joint operation body-nya (mulai dari Santa Fe Energy Resources di tahun 1993-an sampai dengan saat ini yakni Petrochina East Java) tanpa melibatkan pemerintah daerah. Dan dengan adanya landasan hukum UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diperkuat dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas maka sudah saatnya partisipasi pemerintah daerah untuk dilibatkan dalam pengelolaanya atau minimal dalam kepemilikan sahamnya, sehingga masyarakat di daerah-daerah sumur migas beroparasi bisa menikmati hasilnya juga secara maksmimal.

Memang sudah sepatutnya harta kekayaan bumi kita ini dikelola sendiri dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat tanpa membuat kecemburuan sosial. Lebih-lebih sebagai daerah penghasil, sebagai masyarakat terdekat dari sumur minyak ini, sebagai daerah yang mempunyai resiko tinggi jika terjadi sesuatu dengan sumur-sumur migas tersebut, sebagai lingkungan pertama yang terdepan merasakan dampak eksplorasi dan eksploitasi Blok Tuban. Masyarakat di daerah-daerah Tuban, Bojonegoro, Gresik dan Lamonganlah tentunya yang berhak merasakan manfaat besar dari hasil Blok Tuban ini.

Namun faktanya, belumlah demikian. Silahkan berkunjung ke daerah lapangan Mudi di Soko Tuban atau daerah lapangan Sukowati di Bojonegoro untuk melihat kesenjangan dari kekayaan yang disedot dari Blok Tuban ini dan dampak pembangunannya bagi daerah setempat masih sangat minim.

Nah, saat perpanjangan kontrak di tahun 2018 nanti adalah saatnya pemerintah-pemerintah daerah tersebut dilibatkan dalam penguasaan maupun pengelolaan ladang migas ini. Sehingga hasil maksimal bisa dirasakan oleh masyrakat di daerah lokasi tambang migas tersebut, baik dari pembagian bagi hasil merujuk ke Participating Interest menurut UU no. 22 tahun 2001 maupun lewat skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas merujuk kepada UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Skema Participating Interest Antar Pemerintah Daerah?
Mengingat letak Blok Tuban ini yang meliputi beberapa daerah kabupaten, yakni Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik, sementara hasil produksi migas dari tipa-tiap sumur di daerah masing-masing berbeda-beda maka skema pembagian participating interest tiap kabupaten harus dirumuskan secara adil dan bijaksana. Pembagian PI-nya bisa berdasarkan lokasi lapangan berada atau bisa juga berdasarkan kontribusi masing-masing lapangan terhadap proyeksi hasil produksi migasnya.
Sebagai bahan pertimbangan berikut adalah besaran produksi migas masing-masing lapangan dan juga keberadaan peralatan pengolahnnya. Saat ini JOB PPEJ mengelola sumur-sumur migas di lapangan Sukowati di daerah Bojonegoro dengan hasil produksi minyak sekitar 20 ribu barel perhari (dari sumber yang valid namun minta dirahasiakan jati dirinya), dan potensi cadangan yang ada masih cukup besar. Sementara untuk lapangan Mudi di daerah Tuban menghasilkan minyak sekitar 2 ribuan barel perhari, dan cadangan yang ada utamanya di lapangan East Mudi masih belum diekploitasi. Sedangkan untuk sumur Sumber di daerah Merakurak Tuban berpotensi menghasilkan gas dan condensate.
Untuk produksi dari lapangan Lengowangi di Gresik, sumur Lengowangi #2 berproduksi secara intermitten kurang dari lima ratus barel per hari dan Lengowangi #1 berproduksi gas sebesar sekitar 5,5 mmscfd (million metric sequar feed per day). Dimana untuk minyak akan dikirim terlebih dahulu ke lapangan Mudi di Tuban untuk diolah selanjutnya dikirim ke FSO di lepas pantai Tuban. Sedangkan untuk hasil gas akan langsung dikirim ke pelanggan di sekitar Grersik. Sedangkan untuk sumur-sumur migas di daerah kabupaten Lamongan seperti sumur Gondang #1 dan Gondang #2 sudah tidak berproduksi (dry well).
Di samping perihal letak kepala sumur seperti digambarkan diatas (seperti pola pembagian DBH Migas), pola pembagian Participating Interest juga harus memperhatikan besarnya resiko yang ditanggung oleh masing-masing daerah yang ditempati sumur-sumur migas tersebut maupun yang dilalui jaringan pipa penyalur migas dari lapangan-lapangan tersebut maupun daerah yang ditempatai istalasi peralatan pengolahan migas. Misalnya untuk minyak dari lapangan Sukowati di Bojonegoro pengolahanya dilakukan di lapangan Mudi di daerah Tuban dan juga setelah diolah akan dikirim ke FSO (Flaoting Storage and Offloading) di lepas pantai Tuban untuk selanjutnya dijual ke konsumen. Sehingga resiko jika ada pencemaran lingkungan ataupun kebocoran gas H2S / Hydrogen Sulfida (kandungan H2S dari sumur-sumur Sukowati ini cukup tinggi) yang diakibatkan oleh adanya kerusakan alat produksi atau pipa penyalur minyak dari lapangan Sukowati ditanggung oleh kabupaten Bojonegoro dan juga oleh kabupaten Tuban.
Skema kepemilikan dan pengelolaan Participating Interest tersebut, tentunya akan lebih afdhol lagi kalau sekiranya melibatkan Pemerintahan Propinsi Jawa Timur, sehingga hal-hal yang bersifat ada benturan kepentingan antar pemerintah kabupaten bisa ditarik ke atas dan nantinya menjadi ranah pemerintah propinsi Jawa Timur untuk mensolusikannya.
Pengelolaan Participating Interest?
Pada saat kontrak pengelolaan blok migas Blok Tuban tersebut berakhir, sebagaimana peraturan perundang-undangan di bidang migas mengatur mengenai hak partisipasi, maka sudah semestinya pemerintahan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendapatkan hak pemilikan dan pengelolaan blok migas tersebut.

Namun mengingat bisnis migas di sektor hulu cukup sekali padat modal dan penuh resiko, maka tentunya nilai dana yang harus di setor oleh masing-masing pemerintah daerah yang terlibat juga akan sangat besar. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi keuangan daerah tersebut kalau sekiranya dana yang akan disetor diambilkan dari pos-pos di APBD daerah bersangkutan.

Kalau sekiranya dana tersebut akan ditanggung oleh pihak ketiga (swasta nasional) yang diajak bekerja sama oleh pemerintah daerah tersebut, tentunya hal ini akan menimbulkan resiko kongkalikong antara pemerintah daerah dan pihak swasta tersebut kalau dasar penunjukan kerjasamanya tidak lewat tender yang fair dan transpoaran. Seperti telah terjadi di daerah Bangkalan Madura antara BUMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan PT Media Karya Sentosa (MKS), dimana mantan bupati Bangkasal Fuad Amin sudah menajdi tersangka oleh KPK karena kasus kerjasama jual beli gas dari jatah BUMD setempat.

Untuk menghindari kasus seperti di atas, sebaiknya BUMD pemerintah daerah setempat melakukan tender kerjasama dengan pihak ketiga (swasta nasional) secara fair dan transparan. Atau bahkan pihak BUMD menyerahkan sepenuhnya dana setoran untuk participating interest ini kepada Pertamina. Sehingga pihak pemerintah daerah tidak terbebani dana yang harus disetor. Namun dana yang disetor akan dipinjami oleh Pertamina dan selanjutnya dana setoran tersebut akan dikembalikan dengan cara dipotongkan dari dana deviden tiap tahunnya. Sehinga dengan cara terakhir ini resiko bisnis tidak ditangung oleh pemerintah daerah dan hanya ditanggung oleh Pertamina sebagai institusi bisnis.

Dengan adanya participating interest seperti yang dibicarakan di atas, semoga warga masyarakat di daerah-daerah Blok Migas Tuban berada akan lebih bisa menikmati hasil dari eksporasi dan eksploitasi migas dari pada seperti selama ini yang hanya mengandalkan DBH (dana Bagi Hasil Migas) yang sangat kecil jumlahnya.

Agar pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham dan pengelolaan Blok Migas Tuban tersebut bisa direalisasikan dengan adil dan bijaksana, maka para pemangku kepentingan di daerah-daerah tersebut harus, pertama melakukan diskusi bersama antar daerah untuk menyamakan persepsi bagaimana sebaiknya komposisi dan besaran PI yang akan diminta kepada pemerintah pusat. Kedua secara bersma-sama menjemput bola ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKKMIGAS dan Pertamina. Ketiga melakukan persiapan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan mengelola PI tersebut di masing-masing daerah. Sehingga pelibatan pemerintah daerah dalam kepemilikan saham di pengelolaan migas Blok Tuban bisa terlaksana secara maksimal dan membawa kesejahteraan masyarakat secara maksimal pula dan juga membawa keadilan, semoga. (KH, 25 Maret 2014).

*) Khozanah Hidayati: Anggota DPRD Jatim, Fraksi PKB

**) Ahmad Mustofa: Anggota Society of Petroleum Engineers (SPE), tinggal di Tuban

1 Komentar

“Mi’raj” Nabi, “Mi’raj” Kita

Oleh Ulil Abshar-Abdalla

ADA dua peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad yang patut dipikirkan kembali oleh pengikutnya. Pertama, peristiwa ketika Nabi menyingkir dari keriuhrendahan kehidupan ramai di Mekkah, lalu bersamadi atau takhannuts di Goa Hira selama sekitar tiga bulan. Di ujung samadinya, Nabi menerima wahyu dari Allah hingga 23 tahun sesudahnya. Wahyu itu lalu dikumpulkan menjadi sebuah mushaf, dan dikenal sebagai Quran. Itulah kitab suci yang menjadi pegangan hidup umat Islam sepanjang zaman. Peristiwa kedua adalah Isra’ dan Mi’raj. Isra’, perjalanan Nabi di malam hari dari Mekkah hingga ke Jerusalem. Mi’raj, perjalanan lanjutan dari Jerusalem menuju ke langit tujuh, diteruskan ke suatu puncak yang disebut Sidratul Muntaha. Konon, pada saat itulah Nabi bertemu Allah, dan menerima ajaran tentang shalat lima waktu.
Peristiwa takhannuts atau samadinya Nabi amat penting, karena menandai dimulainya suatu karya kenabian pertama. Tugas utama kenabian yang dipikul Nabi adalah melakukan transformasi masyarakat menuju cita ideal yang dikehendaki Allah. Karier kenabian yang ditempuh Nabi selama 23 tahun sebetulnya dimulai dengan suatu tindakan soliter yang sepi dan terpisah dari riuh rendah kehidupan masyarakat ramai, yaitu renungan dan samadi.
Baca entri selengkapnya »

Tinggalkan komentar

Memutihkan Korupsi

Oleh : Mahfud MD

Ada fakta yang menggidikkan yang tampaknya membuat kita hampir frustrasi, yakni korupsi bukan hanya tidak bisa diberantas, melainkan semakin menggila dan meluas. Kalau dulu korupsi terjadi pada tingkat implementasi APBN dalam bentuk proyek-proyek, sekarang korupsi terjadi sejak penyusunan rancangan APBN.

Oknum pemerintah dan anggota DPR bekerja sama melakukan korupsi saat pembahasan Rancangan UU-APBN. Sudah banyak yang dijatuhi hukuman dan sedang diproses dalam kasus ini. Kalau dulu pada umumnya korupsi dengan miliaran atau ratusan juta rupiah sudah sangat menghebohkan, sekarang ini korupsi yang menghebohkan hanya korupsi yang mencapai ratusan miliar dan triliunan. Korupsi miliaran atau ratusan juta sudah dianggap berita biasa dan kita bersikap permisif atasnya.

Kalau dulu korupsi dilakukan secara kolutif oleh pengusaha hitam dan pejabat- pejabat pemerintahan (eksekutif), sekarang ini korupsi sudah dilakukan secara hampir merata oleh para pejabat di lingkungan legislatif, yudikatif, tingkat pusat, dan daerah. Semakin banyak kita meributkan korupsi, semakin banyak pula korupsi terjadi.

Baca entri selengkapnya »

Tinggalkan komentar

Jokowi X Jokuwi

Oleh : Dhimam Abror Djuraid

Di jagat kesenian ketoprak ada nama-nama pelawak yang khas dan lucu, seperti Joleno, Jogelo, Jorono, Jolewo, dan Joisin. Nama-nama yang rada kurang lazim ini adalah nama-nama pelawak khas ciptaan grup ketoprak “Siswo Budoyo”, sebuah kelompok ketoprak pioneer asal Tulungagung, Jawa Timur, yang tetap menjaga eksistensi sampai sekarang.
Baca entri selengkapnya »

, ,

Tinggalkan komentar

Kartini: Perempuan di Balik Pergerakan Kebangsaan

135 Tahun Kartini
ASATUNEWS – Senin ini, 21 April 2014, usia Kartini seandainya masih hidup adalah 135 tahun. Karena, perempuan hebat ini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah.
Baca entri selengkapnya »

,

Tinggalkan komentar